Mks.Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut,yang seyogyanya azas peraturan perundangundangantidak boleh berlaku surut (retroaktif);4.

Hanya saja ketentuan tersebutberlaku bagi Pengaduan dari Warga Masyarakat (videPERMA Nomor 6 Tahun 2018), sementara ketentuan Pasal129 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), secarategas menyebutkan: Sengketa Pegawai ASN diselesaikanmelalui upaya administratif.

Korupsi;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018,tanggal 18 September 2018, tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal: PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,diperoleh kaidah hukum yakni upaya administratif merupakan sarana yangharus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa Pegawai ASN, yang manaterdiri atas keberatan dan banding administratif;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramenentukan pada pokoknya keberatan diajukan

SipilNegara, ditentukan kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur SipilNegara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuaiketentuan Pasal 89 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian,pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS)diatur dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran MenimbangPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Hal tersebutmengakibatkan hakhak, tugas dan karir Penggugatsebagai Aparatur Sipil Negara yang dipercayakan olehundangundang, telah dirugikan. Bahwa dalam hal penerapan Asas Kepastian Hukum Formil, maka pentingnyapenghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secarabenar menurut undangundang.

Bahwa Gugatan Penggugat poin ke3 adalah dalil gugatan yangsalah dan tidak beralasan hukum, karena tindakan yang diambil olehTergugat adalah berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B387/KSN/02/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang pada poinke4 huruf d Surat Komisi Aparatur Sipil Negara a quo serta Hasil UjiKompetensi Ulang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil UjiKompetensi Ulang Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05/PANSEL/BA/2020 tanggal 28 Februari 2020 ditemukanfakta

Adapun suatu sengketa yang berkaitandengan aparatur sipil negara, maka wajib melakukan upaya administratii sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, yang dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5), menjelaskanterkait dengan sengketa itu harus diselesaikan melalui upayaadministratif dalam bentuk keberatan dan banding administrasi,keberatan diajukan kepada pejabat yang punya kewenangan dalammenerbitkan keputusan itu, sedangkan

sipil negara menurut Ahli menggunakan ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk memperjelas upayaadministratif dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan menggunakanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang sampai saat inimasih belum dicabut; bahwa dengan adanya UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara mengenai rencana penempatan jabatan baru bagiPenggugat dengan memindahkan Penggugat dari jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Kepulauan Tanimbar ke jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan padapokoknya Komisi Aparatur Sipil Negara menyetujui rencana penempatanjabatan yang baru bagi Penggugat, dan Komisi Aparatur Sipil Negara menyampaikan kepada Tergugat untuk melantik Penggugat (vide Bukti T12);Menimbang, bahwa terdapat perubahan

AlKhairiyah Penggugat telah melaksanakan tugas dengansebaikbaiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor :16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnyaserta ketentuan perundangundang lainnya yang ada kaitannya denganJabatan Fungsional Guru;Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus dalam Program Sertifikasi GuruUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Sertifikat PendidikNomor : Un.01/F1/R/001444

Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika menerima Surat Keputusan aquo, karena Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahan ataumendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis dari Tergugat;Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 16Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya,yang menegaskan bahwa : Guru diberhentikan dari jabatannya apabiladijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah

Bahwa BAB XI Pasal 37 ayat 2 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Guru yang terbuktimemperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK)dengan cara melawan hukum diberhentikansebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruhtunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahattambahan dan penghargaan sebagai Guru yangpernah diterima setelah yang bersangkutanmemperoleh dan menggunakan Penetapan AngkaKredit (PAK) tersebut;.

Bahwa Guru yang tidak bisa memenuhi PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 BAB IX,tidak mempunyai Jabatan Fungsional Guru;.

Guru Muda:Tes sossmensn 22 25 rommcmmsinn #2 dst;OQ. eceeeeeeeeeneeneneees dst;CL leeceee eee ee eee eneeeeeeenes dst;CQ, ee eeeececee eee eeeeee enone dst;Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009 diatur sebagai berikut:PAGEPasal 30 ayat (1):Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan FungsionalGuru harus memenuhi syarat sebagai berikut:a.

SipilNegara tertanggal 21 Maret 2019 melalui Kantor Pos tanggal 6 Mai 2019 yangmana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjutioleh Komisi Aparatur Sipil Negara;. bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan dan Banding kepadaMenteri Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 2019 melalui Kantor Pos tanggal 25Maret 2019 yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan dantidak ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri;. bahwa Penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan

Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatankepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannnya Penggugat sebagaiAparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan TataUsaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkaraNomor : 172/G/2019/PTUNMdn, tertanggal 17 Mei 2019 dan diperbaiki formaltanggal 12 Juni 2019 ;3.

UndangUndang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ;b. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;c.

Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Pengecekan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan Peengadilan yang berkekuatan Hukum tetap,tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T2) ;Halaman 23 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.3.

SipilNegara, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil;Halaman 31 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang masih berlakuuntuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam PeraturanPerundangUndangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai NegeriSipil, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tidak terkecuali Tergugat sendiri untuk melaksanakannya.Bahwa penjatuhan sanksi administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yangdalam bentuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.

BuktiP9: Fotokopi Bukti pengiriman SuratKeberatan dan Banding Administratif ke Badan PertimbanganKepegawaian Aparatur Sipil Negara. ;10. Bukti P10: Fotokopi Daftar Pembayaran GajiInduk PNS/CPNS Dinas Perindustrian, Perdangan dan PasarKabupaten Serdang Bedagai Bulan Januari 2016. ;11. Bukti P11: Fotokopi Daftar Pembayaran GajiInduk PNS/CPNS Dinas Perindustrian, Perdangan dan PasarKabupaten Serdang Bedagai Bulan Desember 2018.

Sipil Negara;Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut, telah diatur secarakhusus tentang penyelesaian sengketa melalui upaya administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelesain sengketa melaluiupaya administratif telah diatur secara khusus dalam Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dikaitkandengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018

PNS yang menduduki:JPT pratama;JA;JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; danJF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.PoONnErMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan JA sebagaimana dimaksudPasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil diatas adalah Jabatan Administrasi yang ditentukan dalamPasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara jo.

P3, dan P4) telahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama (Vide Bukti P5 danT1) yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.

Atas perhatian SaudaraBupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih;Komisi Aparatur Sipil NegaraWakil KetuaCap/Ttd,Tasdik KinantoTembusan Yth:Menteri Dalam Negeri;2.

Sipil Negara, sebagaiHalaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.JPR.14.15.bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Komisi Aparatur Sipil NegaraWakil KetuaCap/Ttd,Tasdik KinantoTembusan Yth:Menteri Dalam Negeri;2.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiPBirokrasi;3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;4. Gubernur Papua; dan5.

Aparatur Sipil Negara secara efektifdan efisien;f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai AparaturSipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;g) Memberikan kesempatan untuk =mengembangkankompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruhpengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;1) Memberikan perlindungan kepada Pegawai AparaturSipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka;3.

P12:Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B724/KASN/3/2020., tanggal 3 Maret 2020 Hal: Rekomendasi atasPelanggaran Sistem Merit di Lingkungan PemerintahanKabupaten mamberamo Raya kepada Bupati Mamberamo raya,(fotokopi Sesuai dengan fotokopinya);Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B1478/KASN/5/2020., tanggal 15 Mei 2020 Hal: lanjutanPenegasan Tindak Lanjut Rekomendasi kepada BupatiMamberamo raya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupasurat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 887 / 708 / HK / 2016 tertanggal26 September 2016 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama Ketut Wirten, NIP :197003042009061002, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. (II/b):3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 887/708/HK/2016tertanggal 26 September 2016 tentang pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama KetutWirten, NIP : 197003042009061002, Pangkat/Golongan : PengaturMuda Tk.I (II/b);4.

atas;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayanomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2018;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017:Dengan mengadili sendiri:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Meyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata usaha Negara berupaKpeutusan Bupati Buleleng Nomor 887/708/HK/2016, tanggal 26September 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Aparatur

(II/b):Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha negraberupa Surat keputusan Butapi Buleleng Nomor 887/708/HK/2016,tanggal 26 September 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara ata nama Ketut Wirten, NIP197003042009061002, Pangkat/Golongan: Pengatur Muda Tk.

dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti telan melakukan tindakanpidana korupsi dan dipidana penjara selama satu tahun berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tindak pidanakorupsi tersebut merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, olehkarenanya telah memenuhi dengan maksud ketentuan Pasal 87 ayat 4huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Kaur Keu Bib TI Polri Polda Sulteng yang melakukan /pengelolaanlangsung dana pemeliharaan Ranmor R4 tersebut;Bahwa untuk pengajuan anggaran pada program peningkatan sarana danprasarana aparatur Polri TA. 2016 setahu saksi yakni:Bahwa Saksi selaku PS.

Kaur Keu Bib TI Polri Polda Sulteng yang dimanamelakukan/pengelolaan langsung dana pemeliharaan Ranmor R4 tersebut;Bahwa untuk pengajuan anggaranpada program peningkatan sarana danprasarana aparatur Polri TA. 2016 setahu saksi, yakni:Bahwa Saksi selaku PS.

Polri sebesar Rp740.470.000, ;sehingga total sebesar atas dua program tersebut sebesarRp4.863.142.000,00; Dana sebesar Rp740.470.000, telah direvisi blokirsebesar Rp20.315.000,, sehingga dana untuk Program peningkatan saranadan prasarana aparatur tersisa sebesar Rp720.155.000,; dan Dana sebesarRp720.155.000, telah direalisasikan semuanya;Bahwa Saksi jelaskan bahwa BID TI Polri Polda Sulteng tidak pernahmengajukan secara khusus pengajuan SPM khusus dana programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kaur Keu/bendaharapengeluaran Bid TI Polda Sulteng;Bahwa yang bertanggungjawab terhadap perwabku anggaran bidangmanajemen dan teknik sarpras pada anggaran program peningkatan saranadan prasarana aparatur Polri di Bidang Teknologi Informasi (BID.TI) PoldaSulteng T.A. 2016 adalah KPA saudara AKBP H.

Halaman 143 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN PalMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta pada Butir 1sampai dengan Butir 7 tersebut di atas dan sebagaimana juga hasilPemeriksaan dan Pengawasan Tahap II atas Penggunaan AnggaranPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Bid.

"Hal ini karena ternyata Tergugat dalam membentuk panitia seleksi lelangjabatan tidak berkoordinasi terlebin dahulu dengan Komisi Aparatur SipilNegara dan panitia seleksi yang dibentuk hampir seluruhnya terdiri dariakademisi, LSM, Pers dan tokoh masyarakat ;12.Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :821.29.322015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam JabatanKomisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S

atau pengangkatan pada jabatan pimpinantersebut ;Ditempatkannya Penggugat pada KP3S adalahhasil dari proses pengisian jabatan secaraterbuka yang mengedepankan sistem meritsesuai substansi UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).Dalam proses pengisian jabatan telah dilakukanseleksi uji kepatutan dan kelayakan oleh panitiaseleksi yang dibentuk khusus untuk itu denganmengacu pada Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor

Sipil NegaraJudul Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di LingkunganInstansi Pemerintah ;31.Bukti P31 : Foto copy sesuai asli surat Ketua Komisi Aparatur SipilNegara Nomor : B862/KASN/9/2015 perihal Permintaan Kepada Dra.

Bukti P34 : Foto copy dari foto copy Surat Deputi Bidang SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/933/D.III.PANRB/03/2015 Hal PenjelasanHak Kepegawaian Komisi Pengendalian Dan Percepatan ProgramStrategis (KP3S) tanggal 19 Maret 2015 kepada Sekretaris Daerah KotaMakassar ; 200222 nnn nnnnne35.

Bukti P36 : Foto copy sesuai asli kliping Koran Harian Berita Kotatanggal 21 September 2015 dengan judul Ibe : Makassar Bakal37.Bukti P37 : Foto copy dari foto copy print out Humas Menpan RBdengan judul Kada tak boleh Sewenangwenang Berhentikan Pejabattanggal 15 Agustus 2014:38.Bukti P38 : Foto copy dari foto copy print out Berita Republika.co.idWalikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melawanterhadap putusan Komisi Aparatur Sipil Negara39.

Sipil Negara yang beranggapan seolaholah jikaseseorang Aparatur Sipil Negara telah melakukan tidak pidana korupsi, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 UndangUndang No5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pasal87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya.

Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar pertimbanganpemberhentian Penggugat sebagai peraturan pelaksana UndangUndang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapatketidakcermatan .

Sipil Negara kepada atasanPPK yaitu Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 2019 ;Foto kopi Upaya keberatan berdasarkan aturan UndangUndangNo 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kepada atasanPPK yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 29 Maret2019 ;Foto kopi Upaya Keberatan berdasarkan aturan UndangUndangNo 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada atsan PPKyaitu Komisi Aparatur Sipil Negara Tanggal 29 Maret 2019 ;Foto kopi Upaya Keberatan berdasarkan aturan UndangUndangNo 5 tahun

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertuliskepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, melalui surat tertanggal 29Halaman 67 Putusan No. 177/G/2019/PTUNMDNApril 2019 yang dikirmkan pada tanggal 29 April 2019 (vide Bukti P27 dan P29), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari BadanPertimbangan Aparatur Sipil Negara;9.

Olehkarena itu, maka menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaramaka Tergugat tidak memiliki wewenang memberhentikan PegawaiNegeri Sipil dengan hukuman penjara dibawah 2 tahun.

Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan namun belum diberhentikan dari PNS,maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negaramenetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannyaharus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yangHalaman 19 Putusan Perkara Nomor 17/G/2019/PTUNMDNmelakukan khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untukmemberikan efek jera ;b.

Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018yang isinya : Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

SipilNegara (ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukanupaya administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai NegeriSipil atau Aparatur Sipil Negara ;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif knususnyauntuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalamketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradalam Bab XIIl Penyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagaiberikut :(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

Sipil Negara ; Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Be rity!

ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Bahwa aturan di ataS memerintahkan pengajuan keberatankepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimanadidalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasaltidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasanpejabat yang berwenangmenghukum ;Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimatatasan pejabat yang berwenang menghukumdi dalamHal 6 Putusan PerkaraNo.146/G/2019/PTUNMDN10.11.12.13.14.UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan ; Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas makaatasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden ;Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenangmenghukum ialah Presiden ; Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan

Dan SeteruSnya ; n nnn nnn nnn nnn ncn nnnBahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (Sembilan puluh)hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempatkeberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf aUndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas suratkeberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan ;Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UndangUndang No. 30 Tahun 2014

Bahwa selain itu Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negaradan atau PNS dalam rangka penegakan hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;1.

Aparatur Negara Indonesia yang mereka musuhi danhalal hukumnya untuk mereka perangi adalah aparatur Negara yang membuat danmelindungi Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur Negara tersebutyakni DPR, dan aparat penegak Hukum di Indonesia.Bahwa TERDAKWA pernah mengikuti tadrib di Gunung Mabonta Kab.

Aparatur Negara Indonesia yang mereka musuhi danhalal hukumnya untuk mereka perangi adalah aparatur Negara yang membuat danhal7, dari 30 hal. Putusan Nomor:463/Pid.Sus. Teroris/2019/PN. Jkt. Utr.melindungi Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur Negara tersebutyakni DPR, dan aparat penegak Hukum di Indonesia.Bahwa TERDAKWA pernah mengikuti tadrib di Gunung Mabonta Kab.

Utr.kaum nasrani, yahudi dan aparatur pemerintahan Negara Indonesia yang telahditegakan dengan Hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. AparaturNegara Indonesia yang mereka musuhi dan halal hukumnya untuk merekaperangi adalah aparatur Negara yang membuat dan melindungi Hukum yangberlaku di Indonesia saat ini, aparatur Negara tersebut yakni DPR, dan aparatpenegak Hukum di Indonesia; Bahwa TERDAKWA pemah mengikuti tadriop di Gunung Mabonta Kab.

AparaturNegara Indonesia yang mereka musuhi dan halal hukumnya untuk merekaperangi adalah aparatur Negara yang membuat dan melindungi Hukum yangberlaku di Indonesia saat ini, aparatur Negara tersebut yakni DPR, dan aparatpenegak Hukum di Indonesia; Bahwa TERDAKWA pemah mengikuti tadrio di Gunung Mabonta Kab.

Bahwa penerbitan obyek sengketa juga haruslah dipandang sebagaibertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan karenaPenggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuanUndangUndang tentang APARATUR SIPIL NEGARA, padahal seharusnyakarena UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugatseharusnya diberhentikan dari APARTUR SIPIL NEGARA dan bukandiberhentikan seabagai PEGAWAI NEGERI SIPIL; 15.

Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipilnegara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindakpidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b,UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaratidak terdapat kata wajib atau harus.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulaHalaman 19 dari 62 Halaman Putusan No. 45/G/2018/PTUNKPGsebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan KabupatenManggarai TiMUI; 277222 2n nnn nnn n nnn nen nn nee5.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. apabila terjadisengketa aparatur Negara maka diselesaikan melalui upaya administratifyang terdiri dari upbaya keberatan dan banding Administratif yang bersifatwajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara; 4.

Pasal 87 ayat 4 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Pasal 250 Huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil; 3. Bahwa, setelah melihat dan mencermati keselurunhan gugatan Penggugat,dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :a.

ANDREAS, ST., MT tertanggal 14 November 2018terhadap diri Penggugat menggunakan dasar hukum yang belumberlakuterhadap Penggugat yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor11.

Ketentuan ini muatanmaterinya sama dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara JoPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen PNS.

Bahwa inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugatberasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu daripihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di supportOS)b.

September 2018 Tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti MelakukanTindak Pidana KoruDpSl. d.

Bahwa penerbitan obyek sengketa atas nama Penggugatmerupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalahMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaiannegara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPA) sete eae SEHal. 38 Dari 135 Perk No. 7/G/2019/PTUN.PLKb.

Sipil Negara;Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upayaadministratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari keberatan dan banding administratif;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukansecara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenangmenghukum dengan memuat alasan keberatan dantembusannya disampaikan kepada pejabat yang

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas makaatasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialahPresiden;Bahwa keberatan terhadap atasan pejabat yang

Sipil Negara;Bahwa terhadap Objek Sengketa penggugat telah mengajukan upayaadministrasi dengan mengacu pada Pasal 129 UndangUndang No. 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasaltermasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkahberikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskandalam Pasal yang terkandung didalam undangundang tersebut atauUndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;Bahwa dengan tidak diaturnya langkah selanjutnya setelah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tanggal 10September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.c.

FotocopyKeputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 800/662/BKD/2018, selanjutnya diberi tanda (Bukti T1);UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T2);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda(Bukti T3);Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 119/Pid.SusTPK/2016/PN.

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek;

Bahwa Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), Gol/Ruang Pembina, IV/a, Jabatan Staf, UnitKerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah SetdaKabupaten Kepulauan Sula;.

Bahkan KTUN obyek sengketadidasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan dUndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegaraadalah sangat prematur dan berlaku surat untuk diterapkandan/atau dipergunakannya untuk memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;Bahwa, karena Pasal 87ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,dimanaLembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional(LKBHKOPRI

Hal mana dapat terlihat secara jelas dan terang yakni tidakmencermati tugas dan tanggungjawab Pengguat telah bekerja sebagaPNS Golongan/Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Staf BagianOrganisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda.

Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakanhukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor: 20 Tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan

SipilNegara dan juga sebagai implementasi dari Keputusan bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ.

Sipil Negara(ASN) akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat olehTergugat dan kehilangan Hak Penggugat, seperti: Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara,sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan seharihari; hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua serta memenuhikebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugatselaku Aparatur Sipil Negara di unit kerja pada Dinas PendidikanKabupaten

:DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;Adapun halhal yang menjadi dasardasar dan alasanalasan diajukannyagugatan ini adalah sebagai berikut:BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ;1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimanaDibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari CalonPegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi Calon Pegawai NegeriSipil(CPNS) berdasarkan Keputusan Gubernur BengkuluNo.

Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) danselama mengabdi dan bertugas memiliki Jabatan dan perjalanan kariryang panjang, Yakni:2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.Bertugas di Dinas Perikanan Tingkat Il Bengkulu Utara(golongan Il/a) dari tanggal 01 Mei 1993 sampai tahun 12Januari 1999. ;Kemudian di Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Utara dari tanggal 12 Januari 1999sampai dengan 02 Mei 2008.

Bahwa memang Benar, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas KetahananBahwa memang benar TERGUGAT telah mengeluarkan SURATKEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGANJABATAN NOMOR : K.88812 A.N NASDIYULIAR. 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn.

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketaberupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, NOMOR : K.88812tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGANJABATAN A.N NASDI YULIAR.

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor:B724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020).11.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;Kepala Badan Kepegawaian NegaraGubernur Papua; danKepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negaraak wJayapura(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraB147/KASN/5/2020, Tanggal15 Mei 2020).Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.12.

Sipil Negara, sebagaibagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Komisi Aparatur Sipil NegaraWakil KetuaCap/Ttd,Tasdik KinantoTembusan Yth:1.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;3. Kepala Badan Kepegawaian Negara4. Gubernur Papua; dan5.

Aparatur Sipil Negara secara efektifdan efisien;f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur SipilNegara berdasarkan kinenya yang dihasilkan;g) Memberikan kesempatan untuk =mengembangkankompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruhpengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur SipilNegara dari hukum yang tidak