SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang;

SINAR BAHARI II, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon atas nama IRWAN THEMALAGI;

Menetapkan barang bukti yang terdiri atas : 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama MUHAMMAD YUNUS dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) buah buku register surat keluar dinas perhubungan dari tahun 2007 sampai tahun 2010, 1 (satu) rangkap Surat Petikan Bupati Sidrap Nomor : 466 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pengangkatan Drs.

ANDI KHAIRUL, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) rangkap Surat Petikan Bupati Sidrap Nomor : 820/056/BKD tanggal 19 Maret 2010 tentang Pemberhentian Drs.

ANDI KHAIRUL, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidenreng Rappang, 2 (dua) rangkap SK Pengangkatan Tenaga Sosial Tahun 2009 dan Tahun 2010, 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama ACHMADI, S dari Dinas Perhubungan, Komuniskasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, 1 (satu) bundel berkas penerimaan CPNS K II Tahun 2013 atas nama MAYA DARWISA, SH dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit CPU Computer berwarna hitam dengan merk Sun Case;Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.5.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse Akta Kapal (Asli) Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAU INDAH MANDIRI 02, Nomor Surat Ukur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012 yang dibuktikan dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor 5519, tanggal 8 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok dinyatakan telah hilang;

Bahwa Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAUINDAH MANDIRI 02, Nomor Surat Ukur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012yang dibuktikan dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor 5519, tanggal 8Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priokdi Tanjung Priok (terlampir P 2);3.

Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan ini dikarenakansebagai syarat untuk melakukan pengurusan perpanjangan jjin untuk danatas nama Kapal TRAILING SUCTION DREDGER dengan nama RANTAUINDAH MANDIRI 02 di Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di TanjungPriok, dimana Penetapan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhiagar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung

Menetapkan Grosse Akta Kapal (Asli) Kapal TRAILING SUCTIONDREDGER dengan nama RANTAU INDAH MANDIRI 02, Nomor SuratUkur 451/EEd, tanggal 15 Maret 2012 yang dibuktikan dengan Akta BalikNama Kapal Nomor 5519, tanggal 8 Januari 2019, yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok telah hilang;3.

MAINING ANUGRAH SEMESTA yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok tersebut, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P1 yaitu tentangFoto Copy Salinan Akta Nomor 3, Tanggal 5 Oktober 2017 tentang PendirianPerseroan Terbatas PT.

MAINING ANUGRAH SEMESTA yang diterbitkan olehKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Tanjung Priok tersebut, selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonanPemohon, dimana Pemohon berkeinginan untuk memperoleh PenetapanPengadilan yang akan dipergunakan untuk mengurus penerbitan Grosse AktaPendaftaran Kapal pengganti;Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 11/ Pdt.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 2889, tanggal 20 Oktober 2016, dengan nama kapal Ganggari Fast Boat, atas nama pemilik I Made Sujati Wira Kusuma yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Benoa pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa telah

hilang;

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan

Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.

Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ketua/Direktur/Kepala Poltekpel Surabaya pada tanggal 26 April 2017;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala pada tanggal 8 January 2020;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala pada tanggal 21 January 2020;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala pada tanggal 12 February 2020;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala pada tanggal 21 February 2022;

Pasifik Abadi,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
Terbanding/Turut Tergugat III : Irwansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.,DIREKTORAT JENDERAL PERBUHUNGAN LAUT Cq., KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.,berkantor di Jalan Kalimas Baru No.194, Surabaya, Jawa Timur 60165, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT I;3. PT.

PENGGUGAT- LA RAMAI- LA MBANGI- LA ASANA- WA AZI- LA JALA- LA ATI- ZAIMA- LA EWO - LA HANDU- LA HALIMU- ZAADI- LA USA JALI- ZAEMATERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar63.259 m2;6.

atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia;.

Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan RepublikIndonesia tanggal 18 September tahun 1996;.

Saksi tidakkenal dengan para Penggugat;Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.BauBahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan (pihak

Udara, Surat Penyerahan Kepemilikan tanah lokasiLapangan Terbang Perintis dari Tergugat Il kepada Tergugat NomorWP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan PemerintahDati Il Buton (Tergugat Il) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978 tentangpenyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepadaDirektorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal 18September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Menimbang

., MH
Tergugat:
1.BUPATI SIDOARJO
2.KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal diJI. Raya Candi 107 Sidoarjo , sebagai Tergugat III;Secara bersamasama disebut ........................

Bahwa Dinas Perhubungan Sidoarjo telah merekrut pengawasparkir berlangganan, yang mana para personilnya menggunakan seragamHalaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2019/PN SDAdan atribut Dinas Perhubungan dan disiagakan di beberapa titik kawasanparkir berlangganan.

Tetapi kenyataan yang dialami Penggugat, parapengawas parkir diam saja ketika melihat ada juru parkir masih menarikuang parkir pada pengguna parkir berlangganan dan Penggugat jugapernah melaporkan ke pengawas parkir tentang juru parkir yang nakal, tapijawabannya malah disuruh lapor ke Dinas Perhubungan langsung.11. Bahwa untuk 1 (satu) kendaraan, Penggugat bisa ditarik lebih dariRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pertahun.

PENGGUGAT sedikit memodifikasi pihaknya, denganmenambah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai TERGUGATIll, tentu hal ini merupakan akal akalan dari PENGGUGAT untuk menciptakankesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau tidak ada hubungan denganperkara Nomor : 198/Pdt.G/2014/PN.Sda yang telah dicabut oleh PENGGUGAT.Karena perkara a. quo merupakan pengulangan atas perkara nomor :198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut oleh PENGGUGAT, maka secarayuridis tidak dapat diajukan gugatan

Penggugat (TERGUGATREKONPENSI) sedikit memodifikasi pihaknya, dengan menambah PihakKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat Ill, tentuhal ini merupakan akal akalan dari TERGUGAT REKONPENSI untukmenciptakan kesan seolah olah perkara a. quo. tidak sama atau berbedadengan perkara nomor: 198/Pdt.G/2014/PN.Sda. yang telah dicabut olehTERGUGAT REKONPENSI.18.

PenggugatSUDARTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkSiti Fatimah

,sebagai Tergugat Il ;Menteri Perhubungan RI, tempat kedudukan JI. Medan Merdeka BaratNo. 8 Jakarta Pusat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaWahju Adji H., S.H., DESS., Yustinus Danang R, SH., MSc.,Yennesi Rosita, SH., MHum., Wandes T. Rajagukguk, SH.,MH.,Eddy Susanto, SH.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan prasarana Light RailTransit / LRT Jabodebek Direktorat Jenderal Perkeretaapian,Kementerian Perhubungan (Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.6. Bahwa pihak yang Berhak telah menerima ganti kerugian sesuai denganmekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku.7.

Areyantu, MAPPI (cert) atas Permintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2079 ....... dst.b.

P17Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/03/SP4KALRTJ/2020, Jakarta 11 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir dimana Sudarberada dalam daftar undangan No. 1 P18Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Nomor :UM.207/04/SP4 KALRTJ/2020, Jakarta 15 Juni 2020, PerihalUndangan Rapat, kepada Yth. Daftar Terlampir, dimana Sudar beradadalam daftar undangan No. 1.

Halaman 77 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkr P33Gambar/Foto 27 Maret 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P34Gambar/Foto 03 April 2018 Pengukuran Lahan Warga Secara PaksaOleh Dinas Perhubungan, BPN Dengan Pengawalan Aparat Gabungan. P35Gambar / Foto Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 28April 2020.

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bundel bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK-DJPD 192 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Syahbandar Pembantu di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2 (dua) lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor : KP. 004/20/2/BPTD-XI/V/2021,

tanggal 28 Mei 2021, 1 (satu) lembar copy legalisir SOP penerbitan surat persetujuan berlayar yang ditandatangani oleh Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Jadwal Oprasi Kapal di Dermaga Ponton dan MB Ketapang Glimanuk Periode 26 Juni s.d. 15 Juli 2021, tanggal 25 Juni 2021, 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Surat Tugas Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur nomor: KP

Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013 dengan surat ukur nomor 128 /Gc tanggal 30 Mei 2000 dengan panjang 18,50 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter , isi kotor GT. 72 , isi bersih NT. 43 , tanda selar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang , nama pemilik SUKADAR berkedudukan di Jl.

Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013 pengganti ;--------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal MINA RAHAYU Grosse Akta Baliknama KapalNomor : 9495 tanggal 16 April 2013 dengan surat ukur nomor 128 /Gctanggal 30Mei 2000 dengan panjang 18,50 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter, isi kotorGT. 72 , isi bersin NT. 43 , tanda selar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan olehDepertemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ;2.

Bahwa Pemohon juga telah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut diKementerian Perhubungan' Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;7.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April2013 dengan surat ukur nomor128/Gc tanggal 30 Mei 2000 dengan panjang 18,50meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter, isi kotor GT. 72 , isi bersih NT. 43 , tandaselar GT 72 No. 128 /Gc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang , nama pemilik SUKADAR ~~ berkedudukan di Jl.Mangkudipuro Desa Dukutalit Rt 03 Rw.01 ,Kecamatan

Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semaranguntuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495 tanggal 16 April 2013pengganti ; 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Penetapan No. 1/Pdt.P/2014/PN Pti.

Hal: 6 darihal 8Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyatabenar Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnyadiperintahkan kepada Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung Emas Semarang untukmenerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 9495

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

VANDANI 3, panjang 14,52 m, lebar 4,90 m, dalam 2,10 mtanda selar : GT. 29 No.1147/Ft tahun pembuatan 2004 yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran Kapal di Cirebon milik Pemohon telah tercecer / hilang dalamsuatu acara hajatan, meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapatempat ternyata Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran di Cirebon, (GROSE

LK/ 440 / VI / TUK.7.2.1 / 2021 / Polsek Tegal Barat,tanggal 24 Juni 2021 dan selanjutnya memerintahkankepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaraanDan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, Untuk menerbitkan kembali aktapengganti atas Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut; Bahwa untuk memperoleh Grosse Akte Pendaftaran Pengganti dimaksud,harus

Tgl Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal diCirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IICirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untukKapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama Soleman

23, permohonan Pemohon dalam petitumnya yang mohonagar Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkansekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor (KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485 tanggal 19 Januari 2005yang tercatat atas nama pemilik SOLEMAN (Pemohon), adalah beralasan untuk dikabulkan ;Halaman 7 dari 12 Penetapan No.3 /Pdt.P/2021/PN.

Memberi jjin atau Kuasa kepada dahulu Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebonsekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Cirebon, untukmenerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal untuk Kapal Motor(KM) "VANDANI 3 berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No 2485tanggal 19 Januari 2005 tercatat atas nama SOLEMAN dan memberikannyakepada Pemohon : SOLEMAN selaku

------------------------------------------------

-------------

MITRA MINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal 24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober 2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50 meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gc yang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, atas nama pemilik H.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti;4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Rembang pada hariRabu tanggal 27 Mei 2015;3 Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;4 Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkanadanya penetapan dari pengadilan;5 Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini;6 Bahwa pemohon bersedia menanggung

MITRAMINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gcyang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang, atas nama pemilik H.

Moch Nur Achlis berkedudukandi Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW 01Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI TasikagungRembang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untukmengirimkan salinan penetapan/putusan kepada PejabatDepartemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untukmenerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti

pada hari Rabutanggal 27 Mei 2015;Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkan adanyapenetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi

Moch NurAchlis berkedudukan di Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW O01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI Tasikagung Rembangpada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti

PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto

,SH Kesemuanya adalah PegawaiKementerian Perhubungan RI beralamat di Jalan MedanMerdeka barat No.8 Jakarta Pusat berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020 No: SU 38tahun 2020 yang telah di daftarkan di KepaniteraanMuda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal14 oktober 2020 No: 776/Leg.srt.KuasaAdvokat/2020/Pn.Ckr untuk ~ selanjutnya disebutSCDAQ Al. . cc ccc ecee eee eeeee nena eneeeneeeeeeneeenaees Tergugat Ill;Ir.

Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.

Sehingga tidak diikutsertakannya PPK Satuan KerjaPengembangan, Peningkatan dan Perawatan PrasaranaHalaman 32 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPerkeretaapian Tahun Anggaran 2020 di bawah Direktur JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan berakibat pada gugatankurang pihak.8. Bahwa M.

Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.

Bahwa berdasarkan gugatan aquo Point 4 tersebut diatas sangatjelas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian adalah pihak yang juga menentukan jumlahbesarnya ganti kerugian bangunan objek sengketa.c.

WIRYANTO KHONG, dkklawanKEPALA CABANG PELABUHAN SUNDAKELAPA/KALI BARU, DEPARTEMEN PERHUBUNGANPERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II, dkdanPT PUTRA MADYA JAYA GIRI, dkk

Pembanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS Diwakili Oleh : MOHD FENDRO ARRASYID SH
Terbanding/Penggugat : PT NINDYA KARYA PERSERO

PUTUSANNomor 195 /PDT/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Jl.Pramuka Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yangbernama Mohd.

Oktober 2014 tentang pelaksanaan PaketPekerjaan: Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei Selari diKecamatan Bukit Batu dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 82(delapan puluh dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai padatanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaandimaksud sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut;Bahwa Tergugat juga telah memberikan penambahan waktu dengan SuratKepala Dinas Perhubungan

Bengkalis Nomor:PPK/Dishubkominfo/2014/274 tanggal 29 Desember 2014 tentangperpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai surat permohonan PenggugatNomor: 057/NKDSS/TEK/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentangPermohonan Perpanjanagan waktu 50 (lima puluh) hari kalender yaitu padatanggal 20 Februari 2015 namun sampai dengan tanggal yang telahditetapbkan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai denganprogres 100% (seratus persen);Bahwa Terguagt melalui surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

Pembanding/Penggugat : Budi Nugroho Selaku Direktur Utama PT Inti Jasa Niaga Diwakili Oleh : Arief Rahman Siregar SH
Terbanding/Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cq PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan laut cq Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan kelas II Cirebon, tempat kedudukan di Jalan DonggalaNomor 3 Cirebon selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.