JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

Hal tersebutberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku PadaKementerian Perhubungan;Halaman 37 dari 122 halaman.

Untungdkk melawan Menteri Perhubungan RI atas permohonan hak Ujimateriil Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan AngkutanOrang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,terhadap UndangUndang No 20 Tahun 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah dan UndangUndang No 22Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor:66 P/HUM/2017) (Bukti T 1).Bahwa dalam Perkara Nomor: 66 P/HUM/2017, Moch.

Dalam kasus ini, taksiberbasis teknologi diatur dalam aturan pelaksana, baikperaturan pemerintah maupun peraturan menteri.Bahwa pembentukan PerMenhub Nomor 118/2018 didasarkanpadaUndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan PresidenNomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, danPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,sebagaimana

PM 26 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanAngkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak DalamTrayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganHalaman 111 dari 122 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2020Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Adapun padaakhirnya, Peraturan Menteri Perhubungan No.

Fotokopi Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Bukti T11);12. Fotokopi Daftar konflik sosial dibeberapa daerah terkait dengan angkutanonline (Bukti T12);13.

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;;

SOEGITO, BA, HERMANSYAH ROESLI, BBA VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barangdari dan ke Kapal Pasal 3 Ayat (4);2.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barangdari dan ke Kapal, pada Pasal 3 Ayat (4) dan Pasal 16;2.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang dari dan ke Kapal;Oleh Mahkamah Agung menjadi hal yang menarik karena seluruh peraturan iniditerbitkan oleh Menteri Perhubungan yang mana sebelumnya sudah adaperaturanperaturan pelaksana kegiatan bongkar muat barang di pelabuhanyang dipakai sebagai payung hukum oleh Induk Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat

Putusan Nomor 31 P/HUM/201510.11.12.13.14.Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barangdari dan ke Kapal di Pelabuhan (bukti P5);Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif PelayananJasa Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal di Pelabuhan (bukti P6);Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DirekturJenderal Pembinaan

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari danke Kapal (bukti P9):2.

., DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

PUTUSANNomor 25 P/HUM/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentangPengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H Tahun 2021dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 terhadap Pasal 27 ayat (1)UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, padatingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:1.

Bahwa kerugian Pemohon IV sudah jelas dengan adanyaPengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri yang terdapatdalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa ldul FitriTahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (Covid19), dengan adanyaperaturan tersebut Pemohon IV tidak mendapatkan penghasilandari pekerjaan tersebut;Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2021C.

Berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, maka PeraturanMenteri Perhubungan mengatur tentang Pengendalian TransportasiSelama Masa ldul Fitri Tahun 1442 Hijrian dalam RangkaPencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19)harus tunduk terhadap UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia sesuai hierarki pembentukan perundangundangan, sehingga tidaklah tepat Menteri Perhubungan mengaturtentang Pengendalian Transportasi

Dengan demikian jelas bahwaMenteri Perhubungan tidak berhak secara yuridis mengeluarkanproduk hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13Halaman 15 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2021Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid19) bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menyatakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442Hijrian

GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;

., DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Medan Merdeka BaratNomor 8, Gedung Karya, Lantai 12 s/d 17, JakartaPusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa F. Zulistiani, S.H.,M.Si.jabatan Kepala Kepala Bagian Hukum dan KSLNHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.

KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;b. Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB. 0901020103060, letak tanahJalan Gunung Sahari Raya Nomor 73, Surat Ukur Nomor 00171/Gunung Sahari Selatan/2016, luas 1150 meter persegi, tanggalHalaman 3 dari 7 halaman.

KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai;a.

Kementerian Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tanah negara;b. Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB. 0901020103060, letak tanahJalan Gunung Sahari Raya Nomor 73, Surat Ukur Nomor 00171/Gunung Sahari Selatan/2016, Luas 1150 meter persegi, tanggalditerbitkannya 8122016, oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B 15 Kavling 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,atasnama Pemerintah Republik Indonesia cg.

KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tanahnegara;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul, akibat permasalahan perkara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Gugatan Para Penggugat telah lewat batas waktu yang ditentukanundangundang;Halaman 4 dari 7 halaman.

MENTERI PERHUBUNGAN RI;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawanRUSTAM SALMON, S.E

PUTUSANNomor 45/PDT/2020/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQDIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALABANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK, berkedudukan diJalan Bandara Oesman Syah, Desa Hidayat, Kecamatan BacanKabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali Il;Dan1. BAMBANG BUDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, BlokCi No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan,Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pensiunan;2. SIGIT SUNARYO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No. 65, Blok D. 1No. 1, RT 004, RW 001, Kel.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah padakantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan,terbit tanggal 17122007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14122007luas 6534 m2, terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas namaPemerintah Republik Indonesia c.g. Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;4.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA., 3. DIREKTUR UTAMA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);;

Menyatakan Terdakwa Perhubungan Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan3.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) paket plastik kecil berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;- 1 (satu) buah mancis yang sudah dibuat corong pembakar;- 1 (satu) pipet aqua yang sudah dibuat menjadi sekop;- 1 (satu) buah botol aqua kecil yang sudah dibentuk menjadi bong;Semuanya dimusnahkan- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver nomor polisi BK 1919 RA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perhubungan SembiringDikembalikan

kepada Perhubungan Sembiring6.

-Perhubungan Sembiring

Nama lengkap : Perhubungan Sembiring2. Tempat lahir : Gajah3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Juni 19684. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Desa Gajah Kec. Simpang Empat Kab. Karo7. Agama : Protestan8. Pekerjaan : BertaniTerdakwa Perhubungan Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 20152.

Sembiring secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotikasegolongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaanalternatif ketiga kami diatas;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Perhubungan Sembiring denganpidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3.

Lab. : 9615/NNF/2015tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Perhubungan Sembiring dan Touris Tariganyang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Ermadan Debora Hutagaol, S.Si., Apt., masingmasing selaku pemeriksa pada PuslabforPolri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,34 (nol koma tigapuluh empat) gram milik Perhubungan Sembiring adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar

Sembiring untukmengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di perladangan miliknya;Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa Perhubungan Sembiring,saksi melihat terdakwa Perhubungan Sembiring telah menyiapkan (satu)buah botol aqua sedang yang telah dikecilkan dan dibentuk menjadi bong/alatisap sabusabu;Bahwa benar selanjutnya saksi dan terdakwa Perhubungan Sembiring masukke dalam mobil Toyota Kijang Kapsul warna silver nomor Polisi BK 1919RA milik terdakwwa Perhubungan Sembiring untuk mengkonsumsi

SembiringDikembalikan kepada Perhubungan Sembiring6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RpRp.2.000.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA vs MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:YOHANES TAOLINTergugat:1.LAY MAU YAKOBUS2.MIKHAEL TNANO3.VINCEN SAMARA4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Juwana, Pati,Jawa Tengah, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' REPUBLIKINDONESIA;Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN JktNama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KementerianPerhubungan Republik Indonesia;Tempat Kedudukan : Jl.

Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian GajjiSaudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara;3. Menyatakan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagian GajiSaudara Tri Prabowo, S.T., NIP. 19840522 200912 1 001, adalah sah;4.

(Fotokopisesuai dengan asli/sesuai salinan);Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.429 Tahun2015, tanggal 18 September 2015, Tentang Pemberian IzinMelakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas NamaSaudara Tri Prabowo, S.SiT., Nip. 19840522 200912 1 001.(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:KP.008/2/16/DJPL17, tanggal 16 Januari 2017, perihalPembagian Gaji Saudara Tri Prabowo, ST., NIP. 19840522200912 1 001.

Laut KementerianPerhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP.19840522 200912 1 001 sebagaimana dalam bukti P7=T2, ditandatangani olehSekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, jelas disebutkan dalam surat inlitis atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.

Suprihatin;Menteri Perhubungan RI

di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tanggal 23 September 2011 di bawahregister Nomor : 174/G/2011/ PTUNJKT, yang diajukanOlen : eee rere re ee re rr re ee ee ree eee eee ee eeeeSUPRIHATIN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KOMP.WAP Jalan Tabing Blok L. 10 RT.004, RW 007,Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat,Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipilselanjutny a disebutSebagal ......... eee eePENGGUGAT,wer ee eee eee eee eee eee ee L A W AN eee eee eee eee eeeMENTERI PERHUBUNGAN

Merdeka BaratNo. 8 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagaivtsnensess TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandan yang menjadi obyek sengketa adalahKeputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 249 Tahun 2011Hal 1 dari 4 hal Penetapan 174/G/2011/PTUNJKTtertanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai NegeriSipil Atas Nama Saudara Suprihatin NIP.19810507 200912 1 004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1)Undang

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT;Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTmelawan:DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat No. 8, Jakarta 10110;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Nama : ENDAHPURNAMA SARI;Jabatan : Kepala Bagian Hukum;2.Nama : GIDEON P.M.

; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal29 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor69/G/2017/PTUNJKT, pada pokoknya gugatan tersebut memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

ASI PUDJIASTUTI AVIATION; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;

NYK LINE INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagaiPING anMelawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung KaryaPAGE lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan KuasaKhusus kepada, :..1. SRILESTARI, S.H., LL.M. jo2 enn2. ZAHARA SAPUTRA, S.T., M.M, je22o eee3.

;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Para PegawaiDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, beralamat di GedungKarya lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka BaratNomor 8, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : HK. 006/I/8/DJPL13, tertanggal 22 Oktober2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 170/PENDIS/2013/PTUNJKT, tanggal 4 Oktober 2013, Tentang Penetapan PemeriksaanPerkara ini dengan Acara Biasa;Telah

Laut Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PK.204/1/4/DJPL.13 Tanggal 22 Agustus 2013 PerihalPendaftaran Kapal Pengganti ACX SWAN (Objek Gugatan TUN);I KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAMMEMERIKSA PERKARA2 Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara (Keputusan TUN) sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiubah terakhir kali oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004

Nomor KM 60 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Permenhub60/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub) menyebutkan:Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakanurusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untukmembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahanLebih lanjut, Pasal 4 Permenhub 60/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKemenhub menyebutkan:Kementerian Perhubungan terdiri atas: d.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;Dengan demikian, terbukti bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut yangdijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 tentangc Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU 12/2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan), baik UndangUndangmaupun