Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan a quo yangmenyatakan bahwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sebelum memeriksa pokokperkara terlebin dahulu akan meneliti mengenai /egal standing dariPenggugat yang dalam hal ini suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas(PT) adalah melanggar azas hukum acara perdata yang menyatakanbahwa pada azasnya Hakim adalah bersifat pasif (Lijdelijikheid van rechter),dimana Hakim adalah terikat pada peristiwa yang

Nomor 224 K/Pdt/2015mempersoalkan /egal standing Penggugat pada Pengadilan TingkatPertama, dan bukan justru Hakim Banding yang mempersoalkan /egalstanding Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi dalamputusan a quo, sedangkan hal tersebut justru tidak dipersoalkan oleh ParaTergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengandemikian maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat/Terbanding semula,sekarang Pemohon

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan a quo yangmenyatakan bahwa; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telahmeneliti dengan cermat suratsurat dalam berkas perkara tidak terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudarasehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai /egal standingHalaman 14 dari 26 hal. Put.

;Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai /egal standing(kedudukan hukum) Chok Kon Fatt dengan jabatan Direktur yangmewakili PT Farinda Bersaudara baru dapat diketahui dan terlihat jelasdi dalam Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara.

Chok Kon Fatt Selaku Warga Negara Asing Berhak Menjabat SelakuDirektur PT Farinda Bersaudara Dan Mewakili Kepentingan Hukum DalamPerkara A Quo2.1.2.2.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, makasepatutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutusperkara a quo mengenai /egal standing (kedudukan hukum) Chok KonFatt selaku Direktur untuk bertindak untuk dan atas nama PT FarindaBersaudara tersebut harus ditolak

Menerangkan /egal standing pernikahan antara Pewarisyang bernama WIRA bin ACENG dan Ny EROES ROEMAH pada Tahun1940. (Bukti P.3);Fotokop! dari Asli, Surat Keterangan Nomor:B.559/kua.10.19.13/PW.01/X/2020 yang dikeluarkan di Wilayah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong Kota Bandung tertanggal 08Oktober 2020. Menerangkan /egal standing pernikahan antara Pewarisyang bernama O. EFFENDI bin WIRA dan B. DJUBAEDAH binti SUKATMApada Tahun 1961.

Menerangkan /egal standing O.EFFENDI bin WIRA anak tunggal dari WIRA bin ACENG dengan NyEROES ROEMAH. (Bukti P.5)Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor: 474.3/26/Kel/PSG/VIII/2020tertanggal 1 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasanggrahan,Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Menerangkan /egal standingPemohon anak tunggal dari O. EFFENDI bin WIRA dengan BB.DJUBAEDAH binti SUKATMA. (Bukti P.6)Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 737/Pdt.P/2020/PA.Badg7.

Menerangkan /egal standing Silsilah keturunan Pewaris Almh. NyEROES ROEMAH. (Bukti P.9)Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telahmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut1.

,mengajukan Bantahan Tagihan Kreditur (Renvoi Prosedur) terhadapTermohon dan Termohon Il, sedangkan tidak terbukti bahwa IndraGunawan adalah sebagai Direksi PT Effendi Textindo, maka Indra Gunawantidak berhak mewakili PT Effendi Textindo, karenanya /egal standing dariPemohon tidak dapat dibuktikan;2. Bahwa dalam putusan PKPU pada tanggal 27 Februari 2014 dengan nomorHal.5 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.SusPailit/2015perkara yang sama yaitu Nomor 06.Pdtsus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah keliru memberikanpertimbangan hukum di dalam putusannya, karena /egal standing dan IndraGunawan sebagai Direktur PT Effendi Textindo adalah sah secara hukum danhal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon pada proses PKPU yang diperiksaoleh Majelis Hakim perkara a quo sendiri dan pada saat itu Majelis Hakimtidak mempermasalahkan /egal standing dari sdr.

Indra Gunawan, sehinggadengan demikian tidak beralasan Majelis Hakim perkara a quomempermasalahkan lagi /egal standing dari sdr. Indra Gunawan;.

berikut Dalam hal adabantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan keduabelah pihak sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan,Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untukmenyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang mana dalam hal iniadalah Majelis Hakim Pemutus perkara awal sehingga dengan demikian inimembuktikan jika Renvoi Prosedur merupakan suatu satu rangkaian denganProses PKPU sebelumnya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dengandemikian /egal

Bahwa jika melinat nomor perkara dalam putusan a quo adalah nomor yangsama juga dalam Putusan PKPU yaitu Nomor 06/PdtSus/PKPU/2014/PNNlaga.Jkt.Pst., sehingga dengan demikian ini semakin membuktikan jikaRenvoi Prosedur dengan PKPU adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkansehingga dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2014 tetapmasih dapat dipergunakan dan memiliki /egal standing untuk digunakandalam Renvoi Prosedur sehingga dengan demikian Majelis Hakim telahkeliru dan tidak sesuai

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihaklain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulu memeriksaapakah Pemohon sudah mempunyai /egal

/ standing dalam mengajukanpermohonan itsbat nikah terhadap Pemohon Il mengenai statuspernikahannyaMenimbang, bahwa pengertian /egal standing adalah keadaan dimanaseseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itumempunyai hak untuk mengajukan permohonan di depani pengadilan.Berkaitan dengan terminologi mempunyai hak sangat berkaitan dengankewenangan berhak dan kewenangan berbuat, karena itu Majelis Hakim perlumempertimbangkan apa yang dimaksudkan dengan kewenangan berhakadalah

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), bahwa anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka menurut pendapat MajelisHakim bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannyadengan kedudukan /egal standing Pemohon mengajukan permohonan itsbahnikah terhadap Pemohon Il yang masih berusia 16 tahun, secara hukum usiaPemohon tersebut belum memenuhi

Namun makna /egal standing itu tidak dapat dipersempit pada maknahak yang melekat pada setiap orang untuk mengajukan perkara dalampersidangan, tapi /egal standing perlu diperluas dalam makna yang memilikiketerkaitan dengan kepentingan hukum subyek hukum (orang yangmengajukan perkara) in casu pengajuan isbat nikah.

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2017/PA BlkMenimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan MajelisHakim tersebut di atas, konteks /ega/ standing dalam kaitannya dengankedudukan Pemohon yang masih di bawah umur berdasarkan usianya,namun karena telah melakukan perbuatan hukum pernikahan, dan telahmenghilangkan makna ketidakdewasaannya dalam kecakapan bertindakhukum, maka secara hukum kedudukan Pemohon memiliki /egal standingdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il

Taib Halus dan ayah dariANAK KEDUA yang bernama Andi Ariansyah tidaklah didalilkan oleh Pemohondalam permohonannya sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya olehpengadilan atas kedua orang anak tersebut;Legal standingMenimbang, bahwa selain mempertimbangkan syarat formil permohonanPemohon, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan /egal standing Pemohondalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan /egal standing Pemohondalam mengajukan perkara a quo, Majelis Hakim

berpendapat bahwapertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada bagian pertimbangan syaratformil permohonan tersebut di atas, sepanjang pertimbangan tersebut relevan,maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut menjadi bagianpertimbangan /egal standing Pemohon, sehingga tidak perlu diulang kembali;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dimungkinkan untuk menjadi

karena Pemohon termasukkeluarga dari kedua orang anak tersebut, namun oleh karena kedua orang anakitu saat ini berada di bawah kekuasaan orang tuanya masingmasing, makaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;Kesimpulan atas permohonan PemohonMenimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2(dua), oleh karena permohonan Pemohon tidak memiliki alasan dan dasarhukum serta Pemohon tidak memiliki egal

Dampakdari kondisi tersebut adalah hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses hukumyang adil menjadi terabaikan oleh karena itu aparat penegak hukum sampai saat initidak memiliki pbemahaman dan penafsiran yang seragam mengenai KUHP;Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan, apakah Para Pembandingsemula Para Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatanterhadap Para Terbanding semula Para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia J/egal standingyang diberikan oleh

Oleh karenaitu pula maka yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap ParaTerbanding semula ParaTergugat adalah warga Negara Para Pencari keadilan itusendiri;Halaman 6 dari 8 Putusan NOMOR 315/PDT/2019/PT DKIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ParaPembanding semula Para Penggugat tidak memiliki /egal standing untukmengajukan gugatan terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karenaPara Pembanding semula Para Penggugattidak memiliki /egal

#Nama serta untuk keperluan lainnya yang memerlukanpenetapan ahli waris ini.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara,terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknyahubungan hukum antara Pemohon dengan pewaris, sehingga dapat lebih jelaskedudukan hukum (/egal standing) Pemohon mengajukan permohonan ini.Hal. 3 dari 6 Pen.

(vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suamidari pewaris, oleh karena itu Pemohon memiliki egal standing dalam perkara aquo, akan tetapi bilamana dihubungkan dengan posita Pemohon angka 8 yangpada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini adalah dalam rangka untuk kelengkapan administrasi terkait denganproses pengurusan harta peninggalan Pewaris yang berasal dari peninggalanAlmarhum #Nama dan Almarhumah

serta untuk keperluan lainnya yangmemerlukan penetapan ahli waris ini, oleh karenanya inti perkara ini bukanlahpenetapan ahli waris dari almarhumah #Nama , akan tetapi penetapan ahli warisdari Almarhum #Nama dan Almarhumah #Nama karena tujuannya untukpengurusan harta peninggalan Pewaris yang berasal dari peninggalan Almarhum#Nama dan Almarhumah #Nama sedangkan #Nama lebih dahulu meninggaldunia sebelum Almarhum #Nama dan Almarhumah #Nama meninggal dunia,sehingga Pemohon (Pemohon) tidak mempunyai /egal

Sedangkan hak dari Penggugat adalahmendapatkan /egal fee (jasa hukum) sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribudollar Amerika Serikat).Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembatalan Surat Wasiat dan AktaKeterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 tersebut, maka KantorHukum Effendy & Remy untuk dan atas nama Martin Tanudjaja Saputra (selakuPenggugat) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :Aleida Hendrika Drenth (selaku TERGUGAT 1), notaris Drs.

olehTergugat sebagaimana ditetapbkan secara jelas dalam perjanjian ProposalLetter for Legal Services (Inheritance) atau Surat Penawaran Jasa Hukum(Warisan) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014.Bahwa dengan demikian juga semakin nyata terlinat adanya itikad tidak baikserta kelicikan Tergugat dalam mengingkari kewajiban pemenuhan prestasinyakepada Penggugat, yakni bahwa dengan mencabut surat kuasa yang diberikankepada Penggugat maka Tergugat terbebaskan dari kewajiban untukmembayar /egal

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan 3 angka 6sampai dengan 7 telahmendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan ProposalLetter for Legal Services (Inheritance) atau Surat Penawaran Jasa Hukum(Warisan) tertanggal 18 Juni 2014 berhak untuk mendapatkan /egal/ fee(biaya jasa hukum) sebesar 3% dari nilai setiap harta yang akan didapat/diterima oleh Tergugat (termasuk tanah, bangunan, rekening, bank dansahamsaham perusahaan) ;2.

kesepakatan sebelumnya ;Bahwa Tergugat yang pernah kecewa terhadap Penggugat atas langkah hukumyang ditempuh mengenai Pembatalan Wasiat tanpa mengecek terlebin dahulu keKEMENKUMHAM, apakah Akta Wasiat tersebut sudah terdaftar atau tidak diKEMENKUMHAM, sehingga kewajiban Tergugat untuk menyelesaikanpembayaran /egal fee sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat)menjadi tertunda karena hal itu dan tidak ada niat Tergugat untuk tidakmenyelesaikan sisa pembayaran /egal fee tersebut ;Bahwa

Sel.hingga saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkaratersebut ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap /egal fee yangdimintakan berdasarkan bukti P4a dan P7a tersebut di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap /egal fee yang berdasarkan bukti P4a tidaklah berdasar, karenaternyata pembagian harta peninggalan ayah Tergugat belum terselesaikan sampaisaat ini dan esensi pokok yang menjadi masalah pembagian harta peninggalantersebut, yaitu mengenai pembagian dengan

Pada pokoknya (rencana) lelang a quo melawan hukum / tidaksah (demi hukum) sebagaimana seutuhnya Surat tgl 26 Oktober 2020 jo/berdasarkan Agenda Presiden RI No: 197PYRS0C4.Bahwa, DUDUK PERKARA:1.Pada pokoknya:a.Berdasarkan Yurisprudensi Agenda Presiden RI a quo c.q. kepastianhukum. publik /egal standing Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, TIDAK SAHsejak/ pada TEMPOS 20 Oktober 2019 /20 Oktober 2014 a quo:i) TERGUGAT dkk. tidak mempunyai /egal standing menetapkan/melakukan tindakan lelang.

27 Oktober 2020 a quo, TIDAK SAH.ii) TERGUGAT Il, tidak mempunyai /egal standing mengajukan LELANG.. Berdasarkan Yurisprudensi Agenda Presiden RI jo SBKKN No: MPR5789507818060J5504750002132.01, Hutang/Kredit dalam perkara aguo Telah LUNAS (Obyek lelang telah bebas dari Hak Tanggungan),Demi Hukum.Secara sederhana, rencana lelang a quo, tidak memenuhi syarat formil,materiil/oroseduril (obvek, subyek dan pejabat) Lelang.

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Sukagalih No.33 RT.004 RW.004Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (BuktiP.1) dinazegelen;2. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADANGILYAS dengan NIK: 3273071505360001. Menerangkan /egal standingPemohon II yang berdomisili di Jalan Sukagalin No.33 RT.004 RW.004Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, KotaBandung. (Bukti P.2) dinazegelen;3.

Menerangkan /egal standingHubungan Nasab Pemohon (AGUS SUYUD) dengan orangtuanyaEDENG WACHMAN alias ENDANG WAHMAN dan Almh. SITI AMINAHalias MAEMUNAH (Bukti P.3) dinazegelen;4. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala KeluargaADANG ILYAS dengan Nomor: 3273071808104006, yang diterbitkanPen. No.542/Pdt.P/2020/PA Badg. Hal. 6 dari 17 haloleh DISDUKCAPIL Kota Bandung.

Menerangkan /egal standingHubungan Nasab Pemohon II (ADANG ILYAS) dengan orangtuanyaEDENG WACHMAN alias ENDANG WAHMAN dan Almh. SITI AMINAHalias MAEMUNAH (Bukti P.4) dinazegelen;5. Fotokopi dari Asli, Salinan Penetapan Isbat Nikah yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan register perkaraNomor:2256/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 9 Juli 2020. MenerangkanLegal Standing Perkawinan antara EDENG WACHMAN alias ENDANGWAHMAN dengan SITI AMINAH alias MAEMUNAH yang dilaksanakanpada tahun 1934.

Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor:522/SK/Kel.SKB/VI/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 15 Juni 2020Menerangkan J/egal standing bahwa Nama SITI AMINAH danMAEMUNAH merupakan orang yang sama. (Bukti P.7) dinazegelen;8. Fotokopi dari Asli, Surat Kematian Nomor:526/SKKmt/Kel.SKB/VI/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 15 Juni 2020Menerangkan legal standing kematian Alm.

Fotokopi dari Asli, Surat Kematian Nomor:0604/SKKmit/Kel.SKB/VII/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal O6 Juli 2020Menerangkan /egal standing kematian Almh. ELI MARLIAH binti EDENGWACHMAN alias ENDANG WAHMAN meninggal dunia pada tahun1948. (Bukti P.10) dinazegelen;11.

Santo Fransiskus Asis tidak dapat dgugat karenabukanlah termasuk Perusahan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat(6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah khilaf atau keliru dankarena itu haruslah dibatalkan;Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yangmenyatakan Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi tidakdapat digugat karena legal standingnya tidak termasuk dalam konstruksihukum Ketenagakerjaan sebagai Perusahan telah bertentangan denganketentuan tentang /egal

terdiri dari kKaum beriman kristiani(imam, religious dan kaum awam) dan dimaksudkan memberikan bantuansedemikian rupa demi optimalisasi dan keterpaduan karya pastoral Paroki".Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka putusan Kasasi MahkamahAgung RI yang menyatakan Tergugat "Dewan Pastoral Paroki SantoFransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" tidak dapat digugat karenalegal standingnya tidak sebagai perusahan adalah khilaf dan keliru sebabtelah melanggar konstruksi hukum ketenagakerjaan tentang /egal

tafsir authentic bahwa legal standing Tergugat "DewanPastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" adalahsebuah badan yang mempunyai kelengkapan kepengurusan dan menerimaserta mempekerjakan orang dengan membayar upah;Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian di atas maka terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt.SusPHI/2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestilah diterapkanketentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenetapkan /egal

Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (novum) pada tanggal 13 Juli2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki KeuskupanAgung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalamPutusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yang menyatakanTergugat yakni Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi KeuskupanAgung Makassar tidak dapat digugat karena tidak mempunyai /egal standingsebagai Perusahan melainkan hanya sebagai sekumpulan Pastor yangmemimpin ibadah adalah teramat sangat khilaf

Terhadap perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestinyaditerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang menetapkan /egal standing Tergugat dalam rumusan sebagaibadan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja denganmembayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan atau2.

No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa dalam hal eksepsi Tergugat / Pembanding Il terkait hak gugatorganisasi (/egal standing), judex facti telah keliru menafsirkan dan nyatasalah menerapkan yurisprudensi yang pada pokoknya mengenai perkaralingkungan hidup. Para Penggugat / Terbanding dalam gugatan tidakdapat membuktikan adanya peraturan perundangundangan yangmemberi hak gugat kepada yayasan atau perkumpulan terkait denganpengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Maria FaridaIndrati, S.H.

DalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon bandingtelah dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai /egal standingHlm.14 dari 25 him. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini.

No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTlitis); Menimbang, bahwa persoalan /egal standing penggugat di PeradilanTUN merupakan kajian hukum normatif yang bertolak dari Pasal 53 (1) UUPeratun. Berdasarkan Pasal 53 (1) maka isu hukum yang pertamatamaharus dijawab adalah, apakah Penggugat I/Terbanding (Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI) maupun Penggugat Il/Terbanding(Indonesia Corruption Watch) memenuhi kriteria sebagai badan hukumperdata.

Secara acontrario dapat dikatakan bahwa /egal standing ParaPenggugat untuk menggugat keputusan in /itis hanya dimungkinkan jikaUndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Koonstitusimenentukan hak gugat bagi organisasi masyarakat (NGO /egal standing)untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Dengan tidak adanya pengaturanhak gugat (/egal standing) organisasi masyarakat dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka harus dinyatakanbahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan untuk memohon pembatalan atas penerbitan Keputusan in Iitis diPeradilan TUN: Hlm.22 dari 25 him. Put.

Penggugat tidak mempunyai /egal/ standing;2. Gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel;3. Gugatan Penggugat kurang pihak;4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo karena substansi gugatannyamerupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut);Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan absolut (absolute competentie);2. Perkara yang sama (nebis in idem);3. Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal standing);4.

Penggugat tidak mempunyai J/egal standing dan legal capacitymengajukan gugatan perkara a quo;2. Gugatan Penggugat kadaluarsa atau lewat waktu;3. Gugatan Penggugat nebis in idem;7. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

;Bahwa pernyataan kalimat redaksi tersebut di atas, dapat disimpulkansecara tegas menurut hukum, bahwa kedudukan kuasa Para Penggugatyang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatana quo adalah dalam kedudukannya (/egal standing) sebagai:1. Sebagai Firma Hukum Margono Surya & Partner (Kantor Advokat),dan;2.

Dan Advokat juga bukanmerupakan /egal standing dari Pelaksana Program Advokasi danPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Provinsi DKI Jakarta (Pelaksana Program Advokasi), dankarenanya antara Advokat dan Pelaksana Program Advokasimemiliki kedudukan yang berbeda;Hal. 17 dari 37 hal Put.

Nomor 71 K/Pdt.SusPHI/20151.3.2.Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan pemberian jasahukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Advokat, maka pihak pemberi jasa hukum tersebut adalahharus dalam kapasitas, kedudukan, atau /egal standingnyasebagai Advokat.

Apabilaterdapat suatu naungan, wadah, perkumpulan, Tim Advokasi atauKantor Advokat, maka tetap saja kedudukan /egal standing Advokattidak dapat digantikan oleh suatu kedudukan naungan, wadah,perkumpulan, tim, atau Kantor Advokat tersebut.

JakartaBarat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa sejak tanggal 22 September 2011 Penggugat bekerja kepada Tergugatsebagai /egal

dan menerima upah terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)per bulan;Bahwa Penggugat pada kenyataannya dipekerjakan oleh Tergugat bukan hanya diposisi /egal melainkan dipekerjakan juga sebagai sebagai HRD dan GA;Bahwa Penggugat keberatan dengan penambahan tugas dari Tergugat (bukanhanya sebagai legal saja) tetapi juga sebagai HRD dan GA;Bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Pengunduran Diri secara tertulissebagai yang dinyatakan Tergugat, akan tetapi oleh karena dipekerjakan tidak

Adapun pertimbangan JudexFacti pada halaman 12 alinea ke 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, untuk mengetahui apakah hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah untuk posisi Penggugat sebagai /egal ataukah sebagai HRD, haltersebut dapat diketahui melalui perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat,namun setelah Majelis memeriksa buktibukti yang disampaikan oleh para pihakdi persidangan, Majelis tidak menemukan adanya bukti tentang perjanjian kerjaantara Penggugat dengan

Tergugat, oleh karena itu Mayjelis tidak dapatmenentukan apakah pekerjaan yang diperjanjikan sebagai /egal ataukah sebagaiHRD, sehingga tidak diketahui apakah Tergugat memerintahkan Pengugat untukmelaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan ataukah telah sesuai denganyang diperjanjikan";Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangatlah keliru dan tidak teliti, karenauntuk mengetahui apakah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Jegal atauHal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus/2012sebagai

, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan denganPemohon II berstatus duda, namun ia belum pernah bercerai dan memiliki buktiAkte Cerai dengan isteri sebelumnya, sedangkan Pemohon II juga mengaku dipersidangan bahwa ia pada saat melangsungkan pernikahan dengan PemohonIl belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, majelishakim telah menemukan fakta dipersidangan mengenai /egal

adalahtidak terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh majelishakim di persidangan tentang status perkawinan para Pemohon saatmelangsungkan perkawinan dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakimaquo, demikian dapatlah disimpulkan bahwa para Pemohon tidak memenuhisyarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini;Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan aquo maka sepatutnyadinyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki egal

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Kagperkara ini dengan kualifikasi diskualifikasi in person, dengan tidakterpenuhinya aspek formil dari /egal standing in yudicio para Pemohonberimplikasi pada permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan para Pemohon harus dihukummembayar keselurunhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, Sejumlah bunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan

Kartu Tanda Karyawan PT Southern Tristar dengan ID Nomor15.10.0467 atas nama Ali Imran Mokodompit, S.H. dengan posisi /egal;2. Passport Republik Singapore atas nama Lim Thian Seng Thomas;3.

Lim Thian Seng Thomas selaku Presiden Direktur dari TermohonKasasi dahulu Tergugat dimana Majelis Hakim juga meminta Ali ImranMokodompit untuk melengkapi keabsahan dari /egal standing untuk agendasidang tanggal 4 Oktober 2015. Seharusnya Majelis Hakim segera membuatputusan sela sehubungan dengan alasan ketidakhadiran dari TermohonKasasi dahulu Tergugat atau kuasanya yang sah;.

Sehingga Majelis Hakim seharusnya menolak Ali Imran Mokodompitsebagai karyawan /egal yang diberikan kuasa oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;5. Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T23 Akta Notaris Nomor 7 Tahun2014 oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis Surat Kuasa dari Mr. LimThian Seng Thomas adalah tidak sah karena dibuat tanpa sepengetahuandari Mr. JeanChristophe Marti yang mewakili Navis Capital sebagaiHalaman 13 dari 27 hal. Put.

,MH, ketua Majelis Hakim telah menolak untuk menerima bukti tambahandari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dimana bukti tersebut memastikanbahwa Ali Imran Mokodompit 100% bukanlah karyawan /egal dari Tergugat(PT Southern Tristar) meskipun saudara Agung Sulistiyo, ST sebagai Hakimanggota sudah menyatakan telah menerima bukti tambahan melalui emailyang dikirimkan oleh pelapor.

Video Terence 13;15.Pernyataan dari Muhammad Rudi, Production Manager di PT SouthernTristar dalam wawancara tanggal 3 Februari 2016 dengan jelasmenyebutkan bahwa tidak mengenal Ali Imran Mokodompit sebagaikaryawan /egal. Video Rudi 13;16.Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Batam Kota, Batam;Il.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon danmohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka KuasaHukum Pemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindakmewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohontersebutdisebabkan oleh

Sedangkan proses mediasiHalaman 7 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Saksebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal/ standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan kandungan dari alQuran surah arRum ayat (21), yaitu:5 ; ; ; a2 egal, 2h an Sore 4A lg 2

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) danPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.sempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan AktaNikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal