Pemohon:
KURNIANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PINANG

JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; vs. PEI RONG

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------

NURHADI YUWONO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG, Cs

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG,berkedudukan di Jalan Raya Simpang Madong,Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, KecamatanTanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, PropinsiKepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;1. SUSILAWATI, A. P.tnh ( Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara );2. BASRAN MUNTHE, SH (Kepala Seksi Hak AtasTanah dan Pendaftaran Tanah); 3. H. ASNEN NOVIZAR, A.PTNH., MH (Kepala SeksiSurvey Pengukuran dan Pemetaan);4.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang danNomor: 26/G/2012/PTUNTPI tanggal 18 April 2013;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; 4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/PEN.HS/2013/PT.TUNMDNtanggal 12 September 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkaraTENTANG...TENTANG DUDUK SENGKETA= Memperhatikan tentang faktafakta serta keadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 26/G/2012/PTUNTPI tanggal 18 April 2013yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterimaUNTUK

Paya Pinang (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah HAK dan KEPUNYAAN Penggugat;

PD.PAYA PINANG
Tergugat:
Alamsyah Ketaren

Resor Tanjung Pinang

PUTUSANNo. 677 K/ PID / 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut :Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 01 / Pid.Pra /2010/ PN.TPI., tanggal 19 Januari 2010, dalam putusan mana Pemohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan :DJODI WIRAHADIKUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Pelantar Il, RT.02 / RW.

X, Tanjung Pinang, ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Praperadilan ;melawan :KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAHKEPULAUAN RIAU RESOR KOTA TANJUNG PINANG, berkedudukandi Jalan Anmad Yani Tanjung Pinang ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Praperadilan ;Pemohon / Pelapor mengajukan permohonan pemeriksaanPraperadilan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, Pemohon datang dan berkunjung ketanah milik Pemohon di Sungai Timun dan Kota Rebah, ketika

Pol: STLP/125/K/ VII/ 2009 tanggal 03 Juli 2009 ;Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan untuk menghukumTermohon membayar biaya perkara ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 677 K/PID/2010PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonberdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 77 83 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanadan undangundang yang bersangkutan, permohonan tersebut telah diputusoleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi dari Termohon tidak dapat diterima (Niet OnvankleejikVerklaard) ;DALAM

Pemohon untuk membayar ongkos perkara ;Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 01 / Pid.Pra /2010 / PN.TPI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2010, PemohonPraperadilan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Pebruari 2010 dariPemohon Praperadilan sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

PT HOTEL ISTANA PINANG MERAH ; PT DINAMIKA PRATAMA ; MUZANI. B

PAYA PINANG, DKK

PD Paya Pinang (Tergugat );14. Bahwa persekongkolan jahat tersebut terbukti dari surat permohonan PT.PD.

PD Paya Pinang, sehingga baik suratTergugat III No. SK 185 tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 maupunsurat Badan Penguasaan Sementara lahan Paya Mabar dan Sei BuluhNo : 2649/79 tanggal 10 Oktober 1979 harus dinyatakan batal menuruthukum;. Menghukum Tergugat IV untuk membatalkan dan mencabut SertifikatHGU No.1/Desa Paya Mabar tanggal 5 November 1984 seluas 475 Haatas nama PT. PD Paya Mabar dan Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluhtanggal 7 Mei 1988 seluas 211,13 Ha atas nama PT. PD Paya Pinang;.

Paya Pinang danPEMBATALAN Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Sei Buluhbertanggal 7 Mei 1988 seluas 211,12 Ha, dalam perkara Reg.

Paya Pinang (Tergugat )dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Sei Buluh, tanggal 7 Mei1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat );Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukumdengan Tergugat dan juga hubungan hukum dengan sertifikatsertifikat HGU tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth.untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;7.

Paya Pinang (Tergugat l) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Sei Buluh, 7 Mei 1988 atas nama PT. PD.

PAYA PINANG, DKK

Paya Pinang (Tergugat !) atas Sub Objek Perkara dan SuratKeputusan No.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian HakGuna Usaha Kepada PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub A ObjekPerkara Il, Tergugat tidak pernah melakukan pembebasan hak (tidak pernahHal 16 dari 121 Hal Put.

Paya Pinang (Terguat !) atasSub Objek Perkara yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna UsahaNo. 1/Desa Paya Mabar penerbitan tertanggal 05 November 1984 atas nama PT.Hal 18 dari 121 Hal Put. No.170/PDT/2015/PTMDNPD. Paya Pinang (Tergugat 1!)

Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukumdengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar,tanggal 5 Nopember 1984, atas PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I) danSertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat ).

PD Paya Pinang, bertanggal 11 April1988 yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Tingkat Il Deli Serdang cq KepalaKantor Agraria u.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan yang batasbatasterurai dalam surat ukur Nomor :366/04/1988.adalah HAK dan KEPUNYAANPenggugatdr (PT.PD.Paya Pinang).4.

Paya Pinang) tidak mempunyai kekuatan hukum...dstHal 56 dari 121 Hal Put.

KOTA PINANG

KOTAPINANG, berkedudukan di Kota Pinang Labuhan Batu Selatan,diwakili oleh Muzni selaku Pemimpin Cabang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono dan kawankawan, LegalOfficer Kantor Wilayah PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Kota Pinang;Adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bertentangandengan :1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur Ketua Pengadilan Negeri (obukan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 93/PMK.06/2010 juncto PMK Nomor 106/PMK.06.2013);2.

Kantor Cabang/Kecamatan Kota Pinang Pada Hari Kamis/tanggal 21 April 2016;Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 930/PG/JSIII/BPSKBB/V1I/2016tanggal 6 Juni 2016 Perihal Surat Panggilan atasnama/perusahaan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK.

Kantor Cabang/Kc Kota Pinang Pada Hari Kamis/tanggal 14Juni 2016;Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1006/PG/JSIII/BPSKBB/VI/2016tanggal 13 Juni 2016 Perihal Surat Panggilan atasnama/perusahaan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang/KC Kota Pinang;adalah perbuatan melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukumdan bertentangan dengan :Halaman 23 dari 44 hal Put.

PINANG SEJATI WATI; PT. YINYI INDONESIA MINING INVESTMENT GROUP

PINANG SEJATI WATI, berlamat di JI. T.

Penggugat:
BRI UNIT PINANG MAKMUR
Tergugat:
SYAFRIL HABIBI

PAYA PINANG, dkk

PAYA PINANG, berkantor di Jalan Samanhudi No. 15Medan, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepadaOK. Iskandar, SH., MH., Aziarni Hasibuan, SH., MH. Dan Muhammadlonu Hidayah, SH., masingmasing Advokad dan Penasehat Hukumpada Kantor advokad OK Iskandar, Aziarni hasibuan & Partners,beraalamat di JI.

Paya Pinang (Tergugat 1) ;Bahwa selain dari itu, Tergugat Il telah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal13 April 1983 No. SK 9/HGU/DA/83 tentang pemberian Hak Guna Usahakepada PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat ) ;Bahwa perbuatan Tergugat Il menerbitkan Surat Keputusan No.22/HGU/DA/88tertanggal 16 April 1988 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD.Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara dan Surat KeputusanNo.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 tentang pemberian Hak GunaHal. 11 dari 21 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2016/PN.TbtUsaha kepada PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat I) atas Sub Objek Perkara tidak mempunyaikekuatan hukum terhadap Sub Objek Perkara ), dan Surat Keputusan No.SK.9/HGU/DA/83 tertanggal 13 April 1983 yang diperbuat Tergugat Il tentangpemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PD.

Paya Pinang (Tergugat I) atas SubObjek Perkara , ticdak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sub ObjekPerkara ;Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Paya Mabarpenerbitan tertanggal 05 Nopember 1984 atas nama PT. PD. PayaHal. 16 dari 21 hal. Put.

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 27/G/2012/PTUN-TPI tanggal 18 April 2013, yang dimohonkan banding; - Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

ROBERTH YUNIZAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG, cs.

PU TUS ANNomor : 112/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :ROBERTH YUNIZAR; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor TNIAL, Bertempattinggal di Jalan Patimura No. 30 RT/RW. 03/08,Kelurahan Tanjung Pinang Barat, KecamatanTanjung

Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang.Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;1 HENDIE DEVITRA, SH, MH.2 HENDY AMERTA, SH.3 KHAERUDDIN, SH.Masing masing Kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat/Pengacara Hukum pada KantorHukum HENDIE DEVITRA & REKANBeralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11 TanjungPinang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut :PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG;Berkedudukan di Jalan Raya Simpang Madong,Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis,Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota TanjungPinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada:1 SUSILAWATI, A. P.tnh. (KepalaSeksi Sengketa, Konflik danPerkara);2 BASRAN MUNTHE, SH. (KepalaSeksi Hak Atas Tanah danPendaftaran Tanah);3 H. ASNEN NOVIZAR, A.P.tnh.,MH. (Kepala Seksi SurveyPengukuran dan Pemetaan);4 RAMDHAN CHRISMANA, S.Sos.

(Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan);Kesemuanya Pegawai pada Kantor PertanahanKota Tanjung Pinang, Berkedudukan di JalanRaya SenggarangSimpang Madung, TanjungPinang, selanjutnya disebut Penerima Kuasabaik secara bersamasama maupun sendirisendiri, selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING I ;2. CHRISTINA DJODI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, Bertempat tinggal di JalanPelantar Il No.02, RT/RW. 02/10 TanjungPinang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1.

/PTUNTPI tanggal18 April 2013, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perludipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secaracermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan hokum dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai denganhukum yang berlaku

JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; vs. WANG SHAOJIAN

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE

DewanPengurus Kota Partai Persatuan Demokrasi KebangsaanKota Tanjung Pinang, berkedudukan di Jalan Soekarno HattaNo. 10 Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAGUSTIAWAN, SH., Advokat, berkantor di jalan Arif RahmanHakim No. 28 Sei Jang Tanjung Pinang, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2008, Pemohon Kasasidahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:ANDI ARIEF RATE, beralamat di Jalan Ir. Sutami Gg.

Akasia VNo. 3 Tanjung Pinang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalildalil :1.

Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dariPartai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Kota Tanjung Pinang,masa keanggotaan Tahun 20042009 yang diresmikan pengangkatannyadan diambil sumpah pada tanggal 29 Agustus 2004 berdasarkan SuratKeputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor:KPTS.19/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 ;2.

Bahwa pada tanggal 12 September 2005 Tergugat telah mengeluarkanKeputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRDKota Tanjung Pinang, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:PDK/A/Kpts/KS/028/IX/2005 tanggal 12 September 2005 ;4. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5.

Negeri Tanjung Pinang berpendapatlain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tidak Berwenang Untuk MemeriksaDan Mengadilinya.Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk mengadili,dengan alas an sesual dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 yangmenegaskan

KANTOR CABANG KOTA PINANG, berkedudukan di Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu SelatanLawan- ALTUR JUNUS SAMUEL SIMANJUNTAK

KANTOR CABANG KOTAPINANG, berkedudukan di Kota Pinang KabupatenLabuhanbatu Selatan; Yang dalam hal ini diwakili olen kuasanya Arif Tri Cahyono,DKK, masingmasing sebagai karyawan PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:B.150II/KC/ADK/01/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapattanggal 01 Februari 2017 Nomor: 53/SKC/2017/PNRap,selanjutnya disebut sebagal..................

Nama lengkap : Yanti Elvia Binti SahrilTempat lahir : Lubuk PinangUmur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1983Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa lubuk Pinang, Kec Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko;Agama : IslamPekerjaan : Ibu rumah tangga

PUTUSANNomor : 116/Pid.B/2017/PN.AgmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Yanti Elvia Binti SahrilTempat lahir : Lubuk PinangUmur/tanggal lahir :34 Tahun / 25 Agustus 1983Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa lubuk Pinang, Kec Lubuk Pinang, Kab.

Laporan MasyarakatLubuk Pinang telah terjadi perjudian kartu Remi di Gang Becek Desa Lubuk Pinang,atas laporan tersebut saksi ARIF PRIYONO Bin PARDuJI beserta dengan Saksi ANDIKURNIAWAN Bin ABDUL GANI yang merupakan Anggota Polsek Lubuk Pinangmendatangi tempat tersebut dan benar ditempat tersebut ditemukan Terdakwabeserta dengan Sdr.

Bahwa selanjutnya saksi ARIFPRIYONO Bin PARDuJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN Bin ABDUL GANIAnggota Polsek Lubuk Pinang pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwaberhasil melarikan diri sedangkan rekannya Sdr.

Kecamatan Lubuk PinangKabupaten Mukomuko, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang PengadilanNegeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja menggunakan kesempatan main judi, dilakukan dengan caracara sebagaiberikut;Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika saksi ARIFPRIYONO Bin PARDuJI Anggota Polsek Lubuk Pinang mendapat Laporan MasyarakatLubuk Pinang telah terjadi perjudian kartu Remi di Gang Becek Desa Lubuk Pinang,atas laporan tersebut saksi

Bahwa selanjutnyasaksi ARIF PRIYONO Bin PARDJI beserta dengan Saksi ANDI KURNIAWAN BinABDUL GANI Anggota Polsek Lubuk Pinang pada saat akan dilakukan penangkapanTerdakwa berhasil melarikan diri sedangkan rekannya Sdr. PAID!

Penggugat:
RIKI ANDRYANTO
Tergugat:
PTPD PAYA PINANG

DRA.HJ.NUNUK MURDIATI SULASTOMO CS >< YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG

., M.Kn, Puspa Pasaribu,SH, Christina Daeli, SH, kesemuanya berkantor di Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UniversitasIndonesia (LKBHPPS FHUI), beralamat di kampus Universitas Indonesia,Depok16424 berdasarkan surat kuasa khusus No.08/IV/2014 tanggal 28 April2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula ParaTergugat ;MELAWANYAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebutsebagai YHIPP), berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi

JAKSA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG ; Vs. Drs. ASEP NANA SURYANA