Ditemukan 92445 data
Terbanding/Tergugat III : PT. YUDHA PUTRA KALTIM
33 — 17
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : PT. YUDHA PUTRA KALTIMUNITPELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA,berkedudukan di Jalan H. Juanda Nomor 81, Keluarahan AirHitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;Dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama: 1. H. TEJOSUTARNORTO, S.H., M.Si., 2. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.,3. ZULKARNAIN RAMLI, S.H., 4. TRESNA DEWI, S.H., 5.AGUS SUJITO, S.H., 6. ARI SETIAWAN, 7. ZULKIFLI DJEBAR,S.H. dan 8.
102 — 19
bersedia di Audit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggung jawabkan hasil audit apabila terdapat temuan. 5. 1 ( satu ) berkas Dokumen Asli Panitia Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015 6. 1 ( satu ) berkas dokumen asli Panitia pembangunan gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun Tahun 2015. 7. 1 ( satu ) berkas foto copy Proposal bantuan dana Pembangunan dan sarana perkuliahan Stikes Kuala kurun Tahun 2015. 8. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis
Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 03 / STIKES KK/ GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. 9. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 05 / STIKES KK/ GUMAS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. 10. 1 ( satu ) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung Perpustakaan Stikes kuala Kurun. 11. 1 ( satu ) berkas Asli gambar perencanaan teknis pembangunan gedung
Perkuliahan Stikes kuala Kurun. 12. 1 ( satu ) berkas Asli RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perpustakaan Stikes Kuala kurun. 13. 1 ( satu ) berkas Asli RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun. 14. 1 ( satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 07 / STIKES KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 september 2015. 15. 1 (
satu ) berkas Asli Surat perjanjian Kerja pengawasan Teknis Pembangunan Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun, Nomor : 05 / STIKES KK/ GUMAS/IX/2015 tanggal 11 september 2015.16. 1 ( satu ) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perpustakaan Stikes Kuala Kurun Nomor : 02 /CV.UCM/PLK/I/2016 tanggal 04 januari 2016. 17. 1 ( satu ) berkas Asli Permohonan pembayaran pekerjaan pengawasan Teknis Gedung perkuliahan Stikes Kuala Kurun Nomor : 03 /CV.UCM/PLK/I
/2016 tanggal 04 januari 2016 18. 1 ( satu ) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan Stikes Kuala Kurun. 19. 1 ( satu ) berkas Asli Laporan Supervisi Pekerjaan pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perkuliahan Stikes Kuala Kurun. 20. 1 ( satu ) berkas Asli Back Up Data Pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan Stikes kuala Kurun. 21. 1 ( satu ) berkas Asli Back Up Data pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan Stikes Kuala kurun. 22.
DAMBER LIWAN dan jabatan saksiadalah sebagai Ketua Tim Pengelola Teknis Kegiatan dengan anggotasebanyak 2 (dua) orang atas nama Sdra. NOOR HALIM, M.P.d sebagaiSekretaris sedangkan Sdra.
Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03/STIKESKK/GUMAS/VII/2015tentang Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis PembangunanGedung Perpustakaan STIKES Kuala Kurun dan Surat PerjanjianKerja (SPK) Nomor 05/STIKESKK/GUMAS/VII/2015 tentang PaketPekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PerkuliahanSTIKES Kuala Kurun.
TINGANG BARU sebagai perencana teknisPembangunan gedung perpustakaan Stikes kuala kurun.Bahwaterdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukanpenelitian, penilaian adminstrasi, penilaian dokumen teknis, penilaiandokumen biaya dan penilaian kualifikasi terhadap CV TINGANG BARUsebagai perencana teknis Pembangunan gedung perpustakaan Stikeskuala kurun.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukanpenelitian, penilaian adminstrasi, penilaian dokumen teknis, penilaiandokumen biaya dan penilaian
PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS.3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA .4.
PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS.3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA.4. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASIyang di berita acara tersebut Terdakwa bertanda tangan sebagaipanitia Pembangunan Stikes Kuala kurun dan penyedia jasa konsultanPengawasan teknis CV.
4.PPK PEMBINA TEKNIS SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS
57 — 19
BANK MANDIRI PERSERO, TBK CABANG JAKARTA JATINEGARA TIMUR
4.PPK PEMBINA TEKNIS SATUAN KERJA PENGEMBANGAN SPAM STRATEGIS
4.Camat Cibinong selaku Kuasa Pengguna Anggaran
5.Sekretaris Camat Cibinong selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Turut Tergugat:
Lurah Kelurahan Nanggewer Mekar
10 — 6
Gemah Lumbung Jaya Abadi
4.Camat Cibinong selaku Kuasa Pengguna Anggaran
5.Sekretaris Camat Cibinong selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Turut Tergugat:
Lurah Kelurahan Nanggewer Mekar
139 — 44
----------------------------------M E N G A D I L I-------------------------------------DALAM PENUNDAAN; Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 ; DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA: 1.
Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
3.PT. YUDHA PUTRA KALTIM
53 — 10
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SEGIRI KOTA SAMARINDA
3.PT. YUDHA PUTRA KALTIMUNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) PASAR SEGIRIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.81, KelurahanAir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II;3. PT. YUDHA PUTRA KALTIM, berkantor di Jalan H.M.
PT. Sepatu Bata Tbk
Tergugat:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
163 — 119
strong>
DALAM EKSEPSI ;
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------
- Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
- Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;----------------------------
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :--------------
- Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019
berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
- Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;--------------------------
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berupa pembaharuan hak dan perpanjangan hak
keterangan Para Pihak ;TENTANG DUDUK SENGKETA Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dengan Register Perkara Nomor : 128/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 21November 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2019, yangtelah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut:KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA:1.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur BerupaRisalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Nomor 49/2019 Tanggal31 Mei 2019 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 49/2019Tanggal 31 Mei 2019); Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 128/G/2019/PTUN.BDGSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur BerupaPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Nomor905/932.03/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebutSurat
;Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 128/G/2019/PTUN.BDGakan tetapi sampai Surat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Bandung, Penggugat tidak memperoleh jawaban tertulissama sekali baik dari Tergugat, maupun Atasan Tergugat;Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada saat akan mendaftarkan gugatandi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6112019, mendapatpetunjuk teknis dari Bapak Nanang dari PTSP bahwa Upaya Administratifsecara langsung kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkanKeputusan
00720 1382/20198 B.185 1.140 00719 1381/20199 B.186 1.633 00726 1390/201910 B.187 1.161 00725 1389/201911 B.189 1.788 00723 1385/201912 B.190 1.857 00733 1825/201913 B.191 1.936 00722 1384/201914 B.192 1.683 00721 1383/201915 B.193 166 00724 1387/2019 Bahwa pada tanggal 352019 kemudian Kuasa Hukum Penggugatmengajukan permohonan SK Pembaharuan Hak/Perpanjangan Hak untuk16 SHGB tersebut yaitu SHGB No. 178 sampai dengan SHGB No.193/Ciloto;Bahwa pada tanggal 20052019 diajukan Permohonan Pertimbangan Teknis
49 — 27
Bali Graha SuryaLAWAN 1.PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN DIREKTORAT TEKNIS DAN LINGKUNGAN MIGAS BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.JIHAD OKTOVA ARIEF RAHMAWAN3.DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Gandaria No. 47,Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak baik sendirisendiri maupunsecara bersamasama, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN: Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknis dan LingkunganMigas,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral No. 0158/73/MEM/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentangPenggantian dan Pengangkatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyakdan gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral TahunAnggaran 2013, yang berkedudukan
RasunaSaid Kav B5 Jakarta Selatan.Bahwa, Tergugat II adalah perorangan secara pribadi yang terkait denganpertanggungjawaban secara pribadi atas dasar Pakta Integritas yang telahditandatanganinya sehubungan dengan menjalankan pekerjaannya selakuPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Teknis dan Lingkungan Migasberdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 0158K/73/MEM/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penggantiandan Pengangkatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan
Bahwa, dengan rentang waktu sejak ditandatanganinya SuratPerjanjianNomor: 01/BANGSPBGMD/JKONTE/PPKDMT/2013tanggal 23 Mei 2013 perihal Pekerjaan Jasa KonstruksiPEMBANGUNAN SPBG MOTHER DAN DAUGHTER STATION DIBALIKPAPAN yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat ,dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01/SPMK/BANGSPGBMD/JKONTE/PPKDMT/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat ,Penggqugatkesulitan menjalankantugaspekerjaannya baikpekerjaan sipil maupun pekerjaan teknis sebagaimana tertuangdalam
Pertamina(Persero) perihal Rencana Lokasi Penempatan Pipa Penyalur Gas danLokasi Lahan untuk SPBG di Area Pertamina RU V Balikpapan, makapada bulan Oktober pekerjaan sipil maupun pekerjaan teknis dari isiSurat Perjanjian Nomor: 01/BANGSPBGMD/JKONTE/PPKDMT/2013tanggal 23 Mei 2013 perihal Pekerjaan Jasa KonstruksiPEMBANGUNAN SPBG MOTHER DAN DAUGHTER STATION DIBALIKPAPAN baru dapat dilaksanakan secara realistis, artinvya bahwaselama masa perjanjian dalam rentang waktu MeiSeptember 2013, Pengqugat tidak
Akan tetapikendala yang dihadapi oleh Pengugat adalah bukan dikarenakan kelalaian atau pengabaian pekerjaan sipil dan teknis yangmengakibatkan suatu konirak menjadi wanprestasi akan tetapi lebihpada kendala penqgadaan lahan, hal mana lahan tersebut telahditentukan titik koordinatnya oleh Tergugat I.Bahwa, selain pada hal pengadaan lahan, hal yang juga menghambat danmenjadi kendala adalah adanya permintaan perubahan lahan danspesifikasi teknis item barang oleh Tergugat berdampak pula kepadaadanya
169 — 56
M E N G A D I L I:DALAM PENUNDAAN; Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2017 ; DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1.
Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;---------------------------------------------------------------------- 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;---------------------------------- 4.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTENKONAWE NO: 06/PP.02.03Kpt/7402/KPUKab/VII/2017 TENTANGPEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWALPENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIKONAWE TAHUN 2018 TANGGAL 25 Juli 2017; 3.
tanggal pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupatenkonawe tahun 2018; Menimbang, bahwa berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan UmumKabupaten Konawe Nomor: 07/PK.01BA/7402/KpuKab/V 1/2017 tanggal 25Juli 2017 tentang penyusunan pedoman teknis tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun2018 dan pedoman teknis penetapan hari dan tanggal pemungutan suarapemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten konawe tahun 2018 merupakankeputusan
Bahwa pemilihan kepala daerah bupati dan wakilbupati kabupaten konawe tahun 2018 yang di selenggarakan oleh KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan menerbitkan surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun2018, bertanggal 25 Juli 2017 merupakan kepentingan umum (algemeenbelang) dalam rangka pembangunan.
Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKonawe Nomor :06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VI/2017 TentangPedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25Juli 2017; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :06/PP.02.3Kpt/7402/KPUKab/VIV2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, tertanggal 25 Juli 2017;4.
Terbanding/Tergugat : STAF TEKNIS KIMPRASWILTAM Proyek Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kab. Melawi tahun anggaran 2007 dan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Melawi atas nama BUDIANTO Diwakili Oleh : ZULKARNAIN, SH
42 — 16
PEJABAT ANALISIS TEKNIS CIPTA KARYA pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat atas nama TEGUH Diwakili Oleh : HOTMAN PANJAITAN, SH
Terbanding/Tergugat : STAF TEKNIS KIMPRASWILTAM Proyek Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kab. Melawi tahun anggaran 2007 dan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kab. Melawi atas nama BUDIANTO Diwakili Oleh : ZULKARNAIN, SHPEJABAT ANALISIS TEKNIS CIPTA KARYA,pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Barat atas nama TEGUH,beralamat di Anmad Yani kota Pontianak, dalam hal iniHalaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt./2015./PT. PTKmemberikan kuasa kepada HOTMAN PANJAITAN, S.H.,ENDANG DARSONO, S.H., A'AN, S.H., berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SK2544/Q.1.12/10/2114tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING ;4.
STAF TEKNISKIMPRASWILTAM Proyek Pembangunan GedungOlah Raga (GOR) Kabupaten Melawi tahun anggaran2007 & PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK), beralamat di Jalan Provinsi km.7 Nanga PinohKabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasakepada H. HASANUDDIN, S.H., ZULKARNAIN, S.H.,RUMIRIS RAMARITO NAINGGOLAN, S.H.
Terbanding/Penggugat : RUDY HERDANY Diwakili Oleh : PETRUS TIBA NEGHA
23 — 13
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tangah Provinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIN, SH.
Terbanding/Penggugat : RUDY HERDANY Diwakili Oleh : PETRUS TIBA NEGHA
Turut Tergugat:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
142 — 84
Turut Tergugat:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Cq.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MANTEWE.
M.ANGGIDIGDO, SH. MH
Terdakwa:
INDAH YULIANA,S.Pd alias B AUFA binti ISNO
14 — 4
AUFA Binti ISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit
pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/d Agustus 2016 yang dilegalisir;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Terlampir dalam Berkas Perkara;
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3.Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
4.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Lau Simomo - Hutasalem
Turut Tergugat:
1.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
137 — 50
Penggugat:
Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2.Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3.Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
4.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Lau Simomo - Hutasalem
Turut Tergugat:
1.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Toba
78 — 0
AGUS SETYAWAN selaku DirekturLawan1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KOTA MOBAGU2.UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA KOTAMOBAGO (ULP) KOTA KOTAMOBAGU3.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOTA KOTAMOBAGU, (KPA)4.DIREKSI TEKNIS KOTA KOTAMOBAGU5.Ir. SERVIE DAPAS, MT ( AHLI STRUKTUR), KONSULTAN PERENCANA, LELANG PAKET
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
SERTU JURENDRY HENDRY
102 — 19
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JURENDRY HENDRY, Sertu NRP 21180146670796, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan serta tidak dapat menunjukkan SIM yang sah"
--[endif]-->Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak kalan meliputi kaca spion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapakan serta tidak dapat menunjukkan SIM yang sah ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JURENDRY HENDRY, Sertu NRP21180146670796, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak kalan meliputi kacaspion dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapakan serta tidak dapatmenunjukkan SIM yang sah.2.
RESITA FAUZIAH HAKIM, SH
Terdakwa:
ZULKIFLI
56 — 0
Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 006/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S.
Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 007/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S.
Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 009/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S.
Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 0010/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S.
Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 660.000.000,- dari FERDINAN yang diterima oleh ZULKIFLI tanggal 18 Agustus 2020.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
KUSNUL KHOTIMAH
70 — 42
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah yang semula nama Pemohon tertulis Khusnul Chotimah menjadi tertulis dan terbaca nama Kusnul Khotimah;
- Memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kec.
Tualang untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsung salinan resmi penetapan keputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Tualang Kab.
Memerintahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan PencatatanSipil Kec. Tualang untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anakPemohon Nomor 3217/T/2006 atas nama Rufaidah;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantarkan langsungsalinan resmi penetapan keputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuraini kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kec. Tualang Kab. Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersediauntuk itu;5.
73 — 0
UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
263 — 67
Pengadaan Tanah
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang