Yung Byoung Chun ; Bahwa Bukti P7 berupa surat pengangkatan Penggugat sebagai karyawantetap tidak benar, karena Penggugat yang meminta supaya ditanda tanganikegunaannya untuk mengambil perumahan dalam pengajuan pinjaman keBank, berarti P7 belum final karena merupakan kebijakan saja untukPenggugat ; Bahwa Proses pengajuan karyawan tetap diusulkan oleh Reynaldi kepadaDirektur Utama, tetapi P7 ini tidak diusulkan karena dikeluarkan ataspermintaan Penggugat yang akan digunakan untuk pinjaman uang ke

Bankmengambil perumahan, jadi dikeluarkan atas kebijakan Personalia saja ;Bahwa Surat Pengangkatan harus ditanda tangani oleh Direktur ; Bahwa setahu saksi produk PT.

pungutan selama periode tanggal11 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 September 2006(selanjutnya disebut sebagai Periode Pungutan)sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Tata Usaha28.29.30.31.32.Negara (KTUN), hal ini dikarenakan Putusan MahkamahAgung yang menyatakan batal demi hukum tidak memilikibatasan waktu, sehingga harus diartikan bahwa pernyataanbatal demi hukum tersebut adalah berlaku efektif sejakdari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 35dan 131 hingga saat dicabutnya ;Bahwa kebijakan

Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakanlandasan Peraturan Perundang undangan, Kepatutan danKeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UU PTUN ;c. bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas,jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang telahditerbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan UU No.20/1997 dan PP No. 35/2005 yang berarti jugabertentangan dengan Azas Lex Superior Derogat LegiInferiori ; dand. bahwa dengan demikian, jelaslah

Bank harus rnelaksanakankebijakankebijakan program penyelesaian kredit bermasalah yang telahdiatur oleh undangundang dan peraturanperaturan pelaksanalainya.apabila bank tidak melaksanakan program kebijakan penyelesaian kreditbermasalah, maka bank akan dituntut untuk menyediakan pencadangandana yang lebih besar yang berakibat modal bank akan berkurang.Besarnya modal bank sangat berpengaruh kepada kemampuan bank dalammelakukan ekspansi kredit, jika bank deagan NPL diatas 5 % memaksabank sulit rnenyalurkan

Mdnpemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa kebijakan Tergugat yarg akan melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggugan atas objek agunan fasilitas kredit Penggugat adalah merupakankebijakan yang sah dan mengikat yang telah diatur oleh undangnndangdan peraturanperatran pelaksana lainnya.Il.

Bajemba dengan buktijual beli berupa kwitansi;19.Bahwa lebih anehnya lagi Tergugat IV justru membuat surat kepadakeluarga Narou/Penggugat tanggal 21 Mei 2013 Nomor 46/590Ksg/V/2013yang pada pokoknya menyatakan: bahwa kalau pihak Penggugat/keluargaNarou tidak puas atas kebijakan yang diambilnya silahkan menggugat kePengadilan, tetapi kalau tidak mengajukan gugatan dalam tempo 1 (satu)bulan, maka permasalahan tanah dianggap selesai dan lokasi tanahsengketa sah jatuh kepada Darien Lono,S.E.

dibuat oleh dan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat AktaTanah); Peralihan tanah yang dimaksud oleh Tergugat , Il, Ill dan IV hanyaberupa kwitansi hal itu tidaklah sah secara hukum; Untuk itu Penggugatmensommir Tergugat IV selaku Lurah untuk membaca kembali PeraturanPemerintah tersebut di atas supaya tidak salah dan keliru dalammenjalankan tugas;27.Bahwa Tergugat IV selaku Lurah dalam suratnya seperti tersebut di atasyang pada pokoknya menyatakan bahwa kalau pihak Penggugat/keluargaNarou tidak puas atas kebijakan

harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalampertimbangan hukum dan putusannya pada paragraf 5, 6, dan 8 halaman41, menyatakan sebagai berikut :e Menimbang, bahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi danlembaga pengajaran adalah sebagai kebijakan

MURSIN, Sp.An untukmelakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU.Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa :Unsurunsur dari dakwaan Pertama Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum telah dinyatakan terbukti, namun judex facti berpendapatbahwa kriminalisasi terhadap perseorangan, organisasi dan lembagapengajaran adalah sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran karenaakan mengorbankan banyak kepentingan sehingga apa yangdilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidanaadalah pendapat

Majelis Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4(empat) tahun, karena seharusnya Terdakwa bertugas melaksanakan tugastugas pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dan daerahyang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) akan tetapi justrumeminta sejumlah uang kepada Kepala Desa Benuang Galing, TalangBabatan, Bayung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, sehinggaTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindakpidana korupsi dan mengakibatkan

Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua LAIBPAN DPC Kepahiang telahmencoreng nama baik LSM tersebut dan para penggiat anti korupsi lainnyayang benar benar menggunakan peran serta masyarakat dalam memberantastindak pidana Korupsi dan selaku ketua terdakwa seharusnya memimpinorganisasi dan bawahannya dengan benar yaitu melakukan tugastugaspengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dan daerah yangbersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut pidana

., disampaikan dalam bentuk screenshot (potongan file) :SASARAN, ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Pembangunan JangkaMenengah Nasional sebagaimana tersebut di atas, harusnya diwujudkan dalambentuk kebijakan PEMERINTAHDAERAH, khususnya;MempersiapkandanMenyediakan sarana pendukungnya, seperti Klinik Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, sehingga tidak tepat kiranyaPEMOHON BANDING PARATERDAKWA yang justru dijadikan kambing hitam, dengan pernyataan tidakmendukung program pemerintah dalam pemberantasan NARKOTIKA.Berdasarkan

Hal inidengan nyata dan menyakinkan sudah direncanakan oleh managementPT.Sinar Sosro;Bahwa atas kejadian yang dimaksud, Elvia Seprita (direktur)mempertanyakan kebijakan management PT. Sinar Sosro yang tidakditanggapi sebagaimana yang dimaksud, pada tanggal 1 juli 2011 ataspermintaan Feriyanto, untuk menemuinya. Penggugat, memenuhi panggilantersebut di Restauran Bandar Pinang di Tanjungpinang dengan agendamenyelesaikan permasalahan penyalahgunaan dokumen dan pemutusansepihak oleh management PT.

SS bahwa kebijakan manajemen dari dulusampai hari ini tidak pernah berubah, yakni PT.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangandengan kebijakan pimpinan TNI dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan

Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinanTNI.as Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak laindengan cara mempermain kan hak prajurit.Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpen dapat guna memberikan efek jera bagiTerdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke padaTerdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah

Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.

Tugas Panitia Pemilihan adalah bersifatkolektif kolegial, yaitu seluruh kebijakan Panitia Ssemuanya berpijak padakebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menjadi Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa Bulusari, Tergugat mempunyai tugas dan kewajibanmerencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi danmengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam angka 3 huruf b tersebut diatas yang

perintah atau larangan bagi peserta/calon kepala desa atau timHalaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT SMGsuksesnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) atau lebihkendaraan pengangkut masyarakat pemilih menuju ke lokasi pemilihanatau ke lokasi transit di posko pemenangan masingmasing calon kepaladesa.Bahwa karena mobilisasi pemilih pada hari pemilihan tidak diatur dalamPeraturan Daerah a quo, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusaritidak pernah membuat/menerbitkan ketentuan atau kebijakan

Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.

Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras

Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah

Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan

pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uangatas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku AnggotaDPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungankerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan DaerahKabupaten.Bahwa tuduhan Tergugat III dan III poin d di atas adalah upaya untukmenjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dantegas terhadap kebijakan

yang sama sehingga tuduhan Tergugat1,11 dan HI pada poin f di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dansangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karirPolitik Penggugat.g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahansusunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat III dan II pada poin g di atas adalah tidak benarsecara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usahadan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan

Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaanpenugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintahpartai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal denganpelanggaran yang dilakukan;d.

Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkanoleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimanatersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai AnggotaPartai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikanmelalui lembaga penyelesaian perselisinan internal Partai yakni melaluiMahkamah Partai;7.

bahwasannya rumah Penggugat belumditempati (Kosong) tidak berpenghuni yang tentu saja volume pemakaian listrikdirumah Penggugat tidak sama dengan rumah yang ada penghuninya, terkaitdengan tuduhan kelalaian Penggugat yang berakibat dibongkarnya meteran listrikPenggugat oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 keputusanDireksi PLN a qou hanya dilakukan pemutusan sementara bukan pemutusanrampung dengan syarat bilamana Penggugat membayar tunggakannya makameteran dapat dipasang kembali;Bahwa kebijakan

Sehingga demikian dalil PEMOHON KEBERATANini jelas lah terbantahkan dan sangat patut ditolakBahwa pada poin ke18 dalil dari PEMOHON KEBERATAN seperti ini:Bahwa kebijakan Tergugat yang menyatakan terhadap pelanggan yang telahmenunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian dilakukan pemutusan ataupembongkaran meteran pelanggan dan mewajibkan pelanggan untukmembayar biaya pasang baru kembali dan pelanggan tersebut dikategorikanpelanggan baru jelas bertentangan dengan pasal 10 huruf a jo.

AGUS RAHARDJO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/JJasa Pemerintah (LKPP), yang beralamat di SMETower Lantai 18 Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Sdr. POLTAK SINAGA, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KepalaSNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair YahyaNomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il;3. Sdr.

Setya Budi Arijanta, S.H., KNJabatan : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan PengadaanUmum;3. Sarah Sadiga, S.H., M.Sc.Jabatan : Direktur Pelatihan Kompetensi;4. Raden Ari Widianto, S.H., M.E.Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Humas;5. Rinaldi Morintoh, S.H., KNJabatan : Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa;6. Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Seksi Kontrak Payung;7. Desi Kartika, S.H.Jabatan : Perancang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa;8.

Kasum (Putusan No.66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatanmelawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenangwenang daripemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasirkepentingan umum; kedua, putusan MA dalam perkara Josopandojo(putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirianbahwa kriteria onrechmatige overheidsdaad adalah undangundang danperaturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan

: UM.02.05/BBWSC3/12 dan tanggal 13 Juni 2013 ;(videbukti P10, P20/T.1.1, T.7/T.ALILIV dan TT. s/d TT.VIl11)Menimbang, bahwa Tergugat adalah Lembaga/Institusi Pemerintah, yangmempunyai tugas dan wewenang untuk mengumumkan Penetapan Sanksi DaftarHitam dalam Portal Pengadaan Nasional untuk Pengadaan Barang/ JasaPemerintah yang ditetapbkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran (Peraturan Presiden R.l No.54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarangJJasa Pemerintah jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;2.

Peraturan Daerah Kabupaten/KotaHalaman 54 dari 62 halamanPutusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagaibentuk Peraturan Kebijakan (beleids Regel) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T11 berupa KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, sertadikuatkan dengan bukti T13, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun objeksengketa a quo terbit bukan didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijakan

(beleids Regel) akan tetapi dapat disimpulkan tujuandikeluarkannya peraturan kebijakan tersebut adalah dalam rangka penegakanhukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa PTDH sebagai PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) dan penjatuhan sanksi pula untukPPK yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan padatanggal

Pasal 54:(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalampenyelenggaraan Penataan ruang termasuk TanahKasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuansatuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan(2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penataan ruangtanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangkaumum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanahKadipaten meliputi : (a).

Kebijakan pengembangan strukturruang, dan (b) Kebijakan pengembangan pola ruang;(3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalamtata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatantanah Kasultanan dan tanah Kadipaten(4) Kewenangan tata ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatantanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan melaluipenetapan kerangka kebijakan tata ruangHalaman 21 dari 81 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 29/Padt.G/2016/PN Wat(5) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimanadimaksud

Dengantugas antara lain Perumusan Kebijakan Penanaman Modal danPerizinan.Bahwa sekarang ada 51 jenis perizinan termasuk Peraturan BupatiNo.71 tahun 2015 pasal 9 (2) mengenai SIUP kewenangan Bupatididelegasikan kepada kami.Bahwa persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkan SIUP diKabupaten Kulon Progo menurut pasal 10 :Halaman 52 dari 81 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 29/Padt.G/2016/PN Wat Permohonan, pemohon harus mengajukan Rencana Usaha ProfilUsaha harus ada penjelasan tentang budidaya