menurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum mengajukanbanding tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 02Mei 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri langsa dalam memeriksa danmengadili perkara ini dalam putusannya belum mencerminkan rasa keadilandalam masyarakat Langsa serta mengabaikan kebijakan

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Tanggungjawab Panitia Pengadaan / Panitia ULP dalam pengadaanpematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, panitiabertanggungjawab kepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen );Bahwa dalam kepanitiaan pengadaan pematangan tanah Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah tersebut, tidak dilakukan pembagiantugas;Bahwa Saksi mempunyai Sertifikasi terkait pengadaan dan yangmengeluarkan adalah LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah

Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub DirektoratKajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat JenderalKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada DirektoratJenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan denganjabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan saya adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja Ampat;Halaman 80 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/

Tanggungjawab Panitia Pengadaan / Panitia ULP dalam pengadaanpematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, panitiabertanggungjawab kepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen );Bahwa dalam kepanitiaan pengadaan pematangan tanah Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah tersebut, tidak dilakukan pembagiantugas;Bahwa Saksi mempunyai Sertifikasi terkait pengadaan dan yangmengeluarkan adalah LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah

Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub DirektoratKajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat JenderalKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada DirektoratJenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;Halaman 110 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan denganjabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatihnan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama

Thamrin) ; Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telahmembayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Telekomunikasi); Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematang siantaryang berubahubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir,pembuatan police line di lokasi parkir) ;Dan menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak pemko Pematangsiantardan setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut ternyataapaapa

Thamrin), Terdapat toko yang memiliki beberapakendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan julikepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi);Bahwa Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematangsiantar yang berubahubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir,pembuatan police line di lokasi parkir);Bahwa alasanalasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk tidakmembayar sejumlah Nilai Kontrak/perjanjian yang telah disepakati danditanda

Thamrin),Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telahmembayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Telekomunikasi), Ada kebijakan yang dilakukan pihakkepolisian resort kota pematang siantar yang berubahubah (pembuatanbatas jalan, menutup lokasi parkir, pembuatan police line di lokasi parkir);Bahwa Tindak lanjut terhadap permasalahanpermasalahan yang diajukanoleh CV.Siantar Trans tersebut tidak ada tanggapan dari DinasPerhubungan Kota Pematang

daerah, Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah, meliputirangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dariperumusan, kebijakan dan mengambil keputusan sampai denganpertanggungjawaban serta meliputi kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yangberkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan negara atau pemerintahan daerah.

Bahwa lagipula berpindahnya para customer, tentu terkait dengankepentingan customer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktuberpindah pada supplayer/perusahaan lain manakala kepentinganyaberpotensi dirugikan pada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilahyang terjadi hingga para customer berpindah dari perusahaanPenggugat, sehingga sangat tidak beralasan kondisi ini dibebankanpada Tergugat yang hanya selaku pekerja biasa, bukan sebagaipemangku kebijakan di perusahaan Penggugat.

Bahwa lagipula berpindahnya para customer, tentu terkait dengankepentingan customer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktuberpindah pada supplayer/perusahaan lain manakala kepentinganyaberpotensi dirugikan pada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilah yangterjadi hingga para customer berpindah dari perusahaan Penggugat,sehingga sangat tidak beralasan kondisi ini dibebankan pada Tergugat yang hanya selaku pekerja biasa, bukan sebagai pemangku kebijakan diperusahaan Penggugat.

Bahwa dalil a quo hanyalah bersifat halusinasi yang berupaya merangkainarasi, seolaholah berpindahnya Pekerja dan customer Penggugat,semuanya disebabkan perbuatan Tergugat I, tentu hal ini sangat naif,apalagi Penggugat juga mendalilkan perbuatan itu telah terjadi sejaktahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, artinya selama lebih 1 tahunperbuatan itu mustahil tidak diketahui Penggugat, tetapi Penggugatselaku Direktur Utama yang memiliki wewenang dan atau kebijakan, tidakmelakukan tindakan apaapa dan justru

Bahwa berpindahnya para customer, tentu terkait dengan kepentingancustomer itu sendiri, yang memiliki hak sewaktuwaktu berpindah padasupplayer/perusahaan lain manakala kepentinganya berpotensi dirugikanpada perusahaan sebelumnya, dan fakta inilah yang terjadi hingga paracustomer berpindah dari perusahaan Penggugat, sehingga sangat tidakberalasan kondisi ini dibebankan pada Tergugat yang hanya selakupekerja biasa, bukan sebagai pemangku kebijakan di perusahaanPenggugat.

Adapunfungsi dan wewenang Sdr TERGUGAT bersamasama dengan SdrCAI HONG CHAO adalah sebagai Dewan Komisaris, yang menurutketentuan Pasal 108 ayat (1) UURI No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas fungsinya adalah melakukan pengawasan atasHalaman 85 dari 162 Halaman, Putusan Nomor 76/Pat.G/2021/PNCkr16.2.kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan Sdr TERGUGAT padaTERGUGAT II

Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BNA.43.44.45.proses pelaksanaan pemilinan tidak sesuai ketentuan dalam DokumenPemilihnan sebagaimana yang tercantum didalam Lampiran Ill PermenPUPR Nomor 14 = Tahun 2020 =3Jo Dokumen PemilihanNo.3134/UN11/D/PNBP/2020 ; hal tersebut juga ditegaskan didalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; Lampiran Penjelasan Point 7.1disebutkan bahwa Sebelum

JunctoPeraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)Halaman 16 dari 112. Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BNA.48.Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 8ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Organisasi UKPBJ memiliki Unit Kerjasalah satunya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsipelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknispengadaan barang/jasa.

, Prinsip dan Etika didalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah berdasarkan Azas Dasar Pembentukan Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahadalah untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah makaperlu. pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikanpemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (value for money);Juncto BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Dan Etika PengadaanBarang/Jasa Pasal 4, 5, 6 dan 7;Halaman 19 dari 112.

Padahal secara fakta hukumTERGUGAT atas nama:1.Nesri Hendrifa, S.T., M.T. (198310312008011003) telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhiPengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 08 Oktober 2014;Hendra Gunawan, S.T., M.T. (197712112005011005), telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhlliPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 27 Mei

2015;Novita Peni Palupi, S.Sos. (197811042010122002) telahmemiliki keahlian yang dibukti dengan diperolehnya Sertifikat AhiPengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 10 Juli 2012; danTERGUGAT II atas nama;Halaman 59 dari 112.

SK : 20 / SK DIR / Century / TV / 2005 tentangKebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman PelaksanaanKredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo PedomanUmum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007, perbuatan manapara Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan CabangKPO Senayan

Bank Century, Tbk.No.SK :20/SKDIR/Century/IV/ 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang KebijakanPerkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit BankCentury tanggal 8 Januari 2007, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Hal. 11 dari 109 hal. Put.

SK: 20 / SK DIR / Century / IV / 2005 tentangKebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman PelaksanaanKredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo PedomanUmum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007.Hal. 19 dari 109 hal. Put.

Bank Century Tbk.Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas namaYAKOBUS TRIGUNO.Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007,perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit(PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000, ( satu milyar duapuluh lima riburupiah) dari PT.

Bank Century Tbk.Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas namaYAKOBUS TRIGUNO.Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007,perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit(PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.I Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000, (satu milyar duapuluh limaribu rupiah) dari PT.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atau anggarandasar ;Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999yang berlaku tahun buku 2008 ;Pasal 3:Halaman 3 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Misi, Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan programkerja / kegiatan ;b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja /kegiatan :c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya ;d. Program kerja Dewan Komisaris ;e. Halhal lain yang memerlukan keputusan RUPS ;Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) di PT.

Kereta Api (Persero) dalam Pasal 2mempunyai tugas membina dan mengelola keuangan dan sediaan, sertamenetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan,akutansi dan sediaan ;Pasal 3, dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DirekturKeuangan, mempunyai fungsi :Halaman 21 dari 91 hal. Put. No. 1553 K/PID.SUS/2013a).

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atau anggarandasar ;Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero) Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999yang berlaku tahun buku 2008 ;Pasal 3:Dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Misi, Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan programkerja / kegiatan ;b. Anggaran perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja /kegiatan :c. Proyeksi keuangan perseroan dan anak perusahaannya ;d. Program kerja Dewan Komisaris ;e. Halhal yang memerlukan keputusan RUPS ;Bahwa penempatan dana PT. Kereta Api (Persero) sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) di PT. Optima Kharya CapitalManagement (PT.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kedataran dalam hal pengelolaankeuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (2)memiliki Kewenangan sebagai berikut :Putusan Nomor. 87/PIDSUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 14 dari 100 Halaman1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;2. menetapkan PTPKD;3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;4. menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;5. melakukan

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa2. Menetapkan PTPKD3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan desa4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa.5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa.

Dr.Inriyanto Seno Adji, Korupsi kebijakan Aparatur Negara dan HukumPidana.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa kedataran dalam halpengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangandesa Pasal 3 ayat (2) memiliki kewenangan antara lainmenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan jugaPutusan Nomor. 87/PIDSUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 76 dari 100 Halamanberwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatas beban APBDesa.2.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.2. Menetapkan PTPKD3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan desa4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkandalam APBDesa5.

a oiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana

No 888/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio ac Jl Se ploVl a j.054Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang

siapmelangsungkan pernikahan; Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelaidan siap membimbing secara rokhani dan jasmani; Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anakpara Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128Artinya : Kebijakan

P/2019/PA.Pwd.dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam kitabAl Asbah wa al Nadzoir: 128 sebagai berikut:ArLadbl byis as Jl Se pLYl 9 paiArtinya: Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga sependapat denganpendapat dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yangberbunyi

Pwd.memelihara kehormatan (hifz al Hurmah) dan memelihara kelangsungankehidupan manusia atau keturunan (hifz al Nas/) daripada tidak memberikandispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinanterjadinya hubungan seksual di luar nikah (Zina) yang berkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128aalcacl Lb boin acl We ep Ll 9), aaaugaaloac all)Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi

mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

Artinya.....Artinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, menolak untuk menikahkanPemohon dengan calon istrinya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yangdiajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio at JI de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan

sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

No 731/Pdt.P/2020/PA.Pwdmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman