ABBAS HASBI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Jl. Balai Kota IIRT.OO0O1 /RW.OO1 Kelurahan PodambeaKecamatan Kadia Kota Kendari;Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus tertanggal7 Maret 2013 kepada : MUSTARING LIN ARIFIN, S.H. NURRAMADHAN, S.H.,M.H., IBRAHIM, S.H.,M.H. dan H. MOH.ADNAN, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jl.

LA ODE SANJAYA (Anak Almarhum La Ode Muh.Shalihi), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Bertempat tinggal Domisili hukum di Jl. R.Suprapto Lr. Pelangi No.59 Kelurahan TobuhaKecamatan Puwatu Kota Kendari ;3. WAODE FATMASARI (Anak Almarhum La Ode Muh.Shalihi), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Bertempat tinggal Domisili hukum di JI. R.Suprapto Lr.

., tempat tinggal di Desa Pulosari, RT05/02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak,pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (jabatan terakhirKepala Seksi Dinas Pertambangan dan Energi pada BidangPengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Kantor KabupatenDemak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Kelurahan Bintoro,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Nur Syaiin, S.H., jabatanKepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

183.1/0300/2016,tanggal 28 November 2016;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai

Negeri Sipil Kepada Saudara Masudi, S.T., M.M., NIPHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 11 K/TUN/2018197104061997031003, Kepala Seksi Pertambangan dan Energi padaBidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak, tanggal 1Agustus 2016;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati DemakNomor 887/92 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Masudi, S.T.

Bahwa permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara nomor :1220/Pdt.G/2016/PA.Krs. sebelumnya sudah pernah diajukan kePengadilan Agama Kraksaan dengan Memalsukan identitas, dantanpa ijin atasan sebagai pegawai negeri. Sehingga PengadilanAgama Kraksaan Menolak Gugatan Pemohon.DALAM POKOK PERKARA. . Bahwa Pihak termohon melalui Kuasanya menyatakan Menolak danmenyangkal seluruh dari permohonan pemohon kecuali yang diakuisecara tegas kenarannya oleh termohon..

Pengadilan agamakraksaan dengan memalsukan identitas pekerjaan petani padahaltermohon yang benar adalah pekerjaan seorang pegawai negeri(Guru).12.Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti surat yang ada sudah jelaspemohon selalu berbohong untuk menutupi kekurangannya dankebohongannya, untuk mendapatkan keadilan yang seadil adilnyamohon majelis hakim yang Mulia untuk benar benarmempertimbangkan dan menghukum pemohon untukmempertimbangkan dan mengabulkan gugatan rekopensi pemohonterutama yang berhubungan

negeri makaberdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang di rubahdengan PP.

Tahun 1990tentangPerubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) : Apabilaperceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka iawajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteridan anakanaknya.

Lebih lanjutPasal 8 ayat (2) PP10/1983 menyatakan : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalamayat (1)ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untukanak atau anakanaknya.

Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;107) 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

E714056tanggal 26 Maret 1991;1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah No.215 tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPeriode April 2011 a.n. Sahwan, A.Ma.Pd. tanggal 31 Mei 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Aktif a.n. Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;Hal. 19 dari 33 hal.

Putusan Nomor 878 K/PID.SUS/2016107. 1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

E714056tanggal 26 Maret 1991;1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah No.215 tahun 2011 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPeriode April 2011 a.n. Sahwan, A.Ma.Pd. tanggal 31 Mei 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Aktif a.n.

Sahwan, A.Ma.Pd.sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor: 800/520/Sekret.01/BKD tanggal30 April 2015 yang ditandatangani olen Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lombok Tengah;1 (satu) lembar fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil a.n.

Bahwa berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan bahwa :a. apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai NegeriSipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untukpenghidupan bekas isteri dan anakanaknya (Pasal 8 ayat (1));b.

negeri sipil yangmelakukan perceraian sebagaimana diatur oleh Peraturan PemerintahNomor 10/1983 jo.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.h. Bahwa Pemohon memiliki ruko sepuluh pintu yang dikelolaTermohon.Bahwa Termohon menghadirkan anak Pemohon dan TermohonSupaya di mintai keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dantermohon.

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialahsepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya (Pasal 8 ayat (2)).1.

Negeri Sipil.Menimbang bahwa majelis berpendapat ijin cerai dari atasanPemohon sebagai Pegawai Negeri sipil sebagai mana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPutusan Nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Mtp 46Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bukan bagian hukum acaraPeradilan Agama, namun tentang aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas

tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, bahkan selamaPemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap memberi/ mengirimkan uangnafkah pada Termohon setiap bulannya;6 Bahwa ,dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggupmeneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai,karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumahtangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;7 Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkan surat KeputusanPemberian Izin melakukan perceraian nomor: 474.2/08/ 435.203/2014 tanggal 21 Juli2014 dari Bupati Sumenep;8 Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaSumenep Cq.

Negeri Sipil, sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin melakukan Perceraian dariBupati Sumenep Nomor : 474.2/08/435.203/2014 tanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dimukasidang tertanggal 23 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa benar apa yang disebutkan Pemohon pada point1,2,3 permohonan tersebut;2 Bahwa apa yang disebutkan oleh

Bahwa selama hidup terpisah Pemohontelah mendapatkan uang sertifikasi yang tidak diketahui jumlah nominalnya olehTermohon.Dalam Rekonvensi:1Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi merupakan bagian yang takterpisahkan dan dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi hanya mempertegas kembali dalamgugatan Rekonvensi ini bahwa segala tuntutan telah sesuai dengan kondisi sosialekonomi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa mengigat Tergugat Rekonvensi merupakan

seorang Pegawai Negeri Sipilmaka berdasarkan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:14Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka iawajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anakanaknya;Pembagian Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialaha: sepertiga untukPegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dansepertiga untuk anak atau

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Lemi S.Psi Msi Bin Zubairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Rekapitulasi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) untuk pemutakhiran data penerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori I (KI) otoritas Kemenpan dan RB dari Kementrian Pendayagunaan Aoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Fisa Maryadi sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012, 1 (lembar) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Yenny Hertina sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2012 dikembalikan

Talang Aman Kec.Kemuning Palembang ;Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTerdakwa ditahan dalam perkara lain;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azriyanti, SH Advokat pada LBHIKADIN pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palembangberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1418/Pid.B/2019/PN Plg tanggal1 Oktober 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor1418/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 September 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim

paling lambat akhir tahun 2012 dansetelah tahapantahapan telah dijalani.Setelah akhir tahun 2012 korban menghubungi terdakwa dan menanyakanbagaimana proses korban dan istrinya untuk menjadi PNS tersebut danterdakwa berjanji lagi bahwa tunggu saja setelah selesai pemilihan Pilpres dansetelah selesai pelantikan Bupati Oku Timur pasti korban menjadi PNS,kemudian korban menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kapankorban diangkat menjadi PNS, lalu terdakwa memberikan photo copirekapitulasi Calon Pegawai

Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh KementrianAparatur Negara dan dimana didalam rekapan tersebut terdakwa nama korbandan istrinya, setelah korban tunggutungu ternyata sampai dengan sekarangterdakwa tidak dapat memasukan korban dan istrinya menjadi PNS dan korbanmenghubungi terdakwa agar terdakwa mengembalikan uang korban tersebut,namun sampai dengan sekarang uang korban tidak kembali dan korban jugatidak bekerja menjadi PNS. bahwa perkataan terdakwa selama ini hanyalahjanjijanji bohong saja, Kemudian

Rekapitulasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pemutakhiran datapenerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori (KI) otoritas Kemenpan dan RBdari Kementrian Pendayagunaan Aoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi;1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Fisa Maryadi sebesarRp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012;1 (lembar) lembar kwitansi tanda terima uang dari sdr Yenny Hertinasebesar Rp.145.000.000, (Seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 26Juni 2012;Menimbang

Menetapkan barang bukti berupa : Rekapitulasi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) untuk pemutakhiran data penerbitan Nomor Induk (NIP) Katergori (KI) otoritas Kemenpan dan RB dari Kementrian Pendayagunaan AoaraturHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1418/Pid.B/2019/PN PigNegara dan Reformasi Birokrasi, 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima uangdari sdr Fisa Maryadi sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh jutarupiah) tanggal 10 Mei 2012, 1 (lembar) lembar kwitansi tanda terima uangdari sdr Yenny Hertina

SALINAN PUTUSANNomor 1182/Pdt.G/2018/PA.GrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 02 Juli 1963, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kampung Calingcing Rt. 002 Rw.004 Desa Kersamanah Kecamatan KersamanahKabupaten Garut dalam hal

Nurul Aen, M.SI., sebagaimana laporan mediator padatanggal 19 April 2018, namun tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugatdan kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut:DALAM KONVENSI :Dalam Eksepsi ; Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang belummendapatkan jijin Tertulis dari Pejabat yang berwenang danTergugat

Oleh karenanya Penggugatbelum mendapatkan surat ijin perceraian yang menurut Tergugatharus dilaksanakan dan mengabaikan prosedur ijin tertulis yangharus ditempuh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaGugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima /NO;Dalam Pokok Perkara ;1. Bahwa TERGUGAT menolak dalildalil PENGGUGAT seluruhnya, kecualiyang secara tegas dan jelas diakui;2.

GrtMenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, penggugattelah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;DALAM KONVENSI :Dalam Eksepsi ; Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kepalakantor Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27Agustus 2018 Nomor B. B.4115/ KK.10.06/1/PW.01.4/08/2018telah diberikan ijin untuk melakukan perceraian , oleh karenanyaeksepsi tersebut harus ditolak ;Dalam Pokok perkara ;1.

Grtkarenanya Penggugat belum mendapatkan surat ijin perceraianyang menurut Tergugat harus dilaksanakan dan mengabaikanprosedur ijin tertulis yang harus ditempuh Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima /NO;Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakanbahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kepalakantor Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27Agustus 2018 Nomor B.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubunganlangsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penghasilanPemohon setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti P.9 tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, akan tetapi bukti tersebut bukanlah akta, namunbukti tersebut dikeluarkan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubunganlangsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penghasilanPemohon II setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan profesi gurupada SMPN 12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukti P.10 tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, akan tetapi bukti tersebut bukanlah akta,namun bukti tersebut

Negeri Sipil danmempunyai penghasilan yang memadai, maka dari itu Majelis Hakim yakinPemohon dan Pemohon II dapat membiayai kebutuhan anak angkatnya;Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhisyarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Negeri Sipil pada DinasPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Pemohon IlHal. 15, Perkara Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.MSsebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) pada SMPN 12 Kabupaten TanjungJabung Timur; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mempunyai penghasilan yangmemadai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengangkat AuroraCentauri binti Arlis K sebagai anak, karena Pemohon dan Pemohon Ilhanya mempunyai satu orang anak dan Pemohon dan Pemohon II sangatsayang dengan Aurora Centauri yang sudah tinggal

enam tahun bersamaPemohon dan Pemohon II sehingga ingin mengangkatnya sebagai anak,selain itu untuk kepentingan Aurora Centauri, Pemohon dan Pemohon Ilbermaksud memasukkan Aurora Centauri ke dalam daftar gaji Pemohon dan didaftarkan sebagai anggota BPJS dan hal itu membutuhkan penetapandari pengadilan; Bahwa ayah kandung Aurora Centauri yaitu Arlis K. dan ibu kandungAurora Centauri yaitu Sri Handayani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang baik;Menimbang,

PUTUSANNomor 0103/Pat.G/2018/PA Una.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir, , agama Islam,pendidikan terakhir : Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,yang dalam perkara ini memilin domisili hukum di kantorkuasanya dan telah memberikan kuasa kepada RISAL AKMAN,S.H., M.H

,telahHalaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0103/Padt.G/2018/PA Unamengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaiberikut:1.Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, pemohon telah mendapatpersetujuan/izin dari Atasan sebagaimana Surat Persetujuan Cerai Nomor :Hanae yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab.

Konawe selama kurang lebih2 (dua) tahun lamanya, namun pada sekitar awal tahun 2012 rumah tanggapemohon dan termohon mulai tidak berjalan harmonis lagi, bahkanseringkali terjadi percekcokan yang disebabkan karena sikap dan perilakutermohon yang tidak menghargai usaha dan pendapatan pemohon danbahkan termohon seringkali mengeluarkan perkataan yang bernada hinaandengan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diharap dari seorang Iakilaki seperti pemohon yang hanya berstatus Pegawai Negeri Sipil denganpenghasilan

Negeri Sipil yang menyerahkan SuratPernyataan yang berisi bahwa Pemohon sudah pernah mendapatkan Surat IzinCerai dengan nomor 474.2/3.977 tanggal 02 Nopember 2015 dan surat tersebuttelah kadaluarsa dan untuk perkara ini Pemohon siap menanggung segalaresiko atas permohonan cerainya tersebut;Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihatiPemohon melalui Kuasanya agar dapat kembali rukun dengan Termohon,namun Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya ;Bahwa perkara in tidak

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejaktahun 2012 disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarankarena Termohon tidak menghargai Pemohon dan pendapatan Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulanSeptember tahun 2012 hingga sekarang, tanpa saling peduli satu denganyang lain dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;4.

PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :Xxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Diploma Ill, tempat kediaman di KabupatenLangkat, sebagai Penggugat;melawanXxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah

Negeri Sipil (PNS) apabila hendakHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.StbHalaman 3 dari 14halaman Putusan Nomor xxxx/Padt.G/2020/PA.

Saksi Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Ill,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Langkat : Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah keluarga mereka; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang menikahpada tahun 2011; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahmilik orang tua Penggugat; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat padaawalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai

Stb(KHI), sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) hurufb Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)apabila hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harusmendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Penggugatbekerja sebagai PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini Penggugat telahmemperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin bagiPenggugat untuk bercerai sebagaimana tersebut pada pokok Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor xxxx/U/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yangdikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PIt.)

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkunganSekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor(UP.317/1/DN1984 tanggal 13 Februari 1984 ;2. Bahwa tergugat berkedudukan di Kantor Bupati pada Kawasan BukitLimau Sarilamak Propinsi Sumatera Barat yang masuk dalam wilayahhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;halaman 3 dari 73 halaman Putusan No. 09/G/2011/PTUNPDG3.

Penggugat dalamjabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayan dan PariwisataSetda Kabupaten Lima Puluh Kota sangat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dimana didalammenempatkan seseorang dalam suatu jabatan terlebih dahulu harusmelalui mekanisme yang ada terutama harus ada rekomendasi dariBAPERJAKAT tentang layak atau sudah memenuhi syarat untukmenduduki suatu jabatan 516.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalamJabatan Struktural pada Pasal 9 ayat 2 dinyatakan :secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja,dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahunsejak seseorang diangkat dalam Jabatan Struktural ;halaman 8 dari 73 halaman Putusan No. 09/G/2011/PTUNPDG17.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural, pada bagian Ill D Tata Kerja BAPERJAKAT,huruf

C : Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural yang perlumendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah Pemberhentian yangdikarenakan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan dianggap tidakmenunjukkan kinerja yang baik, Karena alasan :a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani.b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif danefesien dalam kurun waktu antara 1 (Satu) tahun sampai dengan 2(dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan. c

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural ataujabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif,sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagisemua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuanprofesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yangterbaik kepada masyarakat.22.Bahwa adapun dasar pengambilan keputusan oleh Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo adalah ataspertimbangan BAPERJAKAT Badan Kepegawaian Daerah KabupatenLima

P UTUSANNomor 9/Pdt.G/2020/PA.DrhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa danmengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidanganHakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:Pemohon, NIK 8106040510820002, umur 37 tahun, tempat/tanggal lahirWaeyasel 5 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Strata, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMP Negeri 1Waesala), tempat tinggal di Dusun Ulusadar, RT 04 RW OO,Desa Waesala

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmidan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasanyang sah menurut hukum.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikian Pemohontelah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian.Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehinggaproses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karenanya Termohon yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksadan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendakHalaman 9 dari 15 HalamanPutusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drhmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan daripejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahnomor

45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikianPemohon telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, sehingga

seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agarrukun kembali membina rumah tangganya, kemudian upaya perdamaian dilanjutkandengan upaya mediasi oleh Mardha Areta S.H, sebagai Mediator dari HakimPengadilan Agama Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012, akantetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Polri) telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan Surat Izin Perceraian Nomor: XXXXX tanggalXXXX;Bahwa Tergugat sebagai karyawan yang merupakan Pegawai Badan UsahaMilik Negara yang dalam hal ini dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS),telah mengurus surat izin untuk melaksanakan perceraian ke pejabat yang berwenang,namun pejabat aquo menerangkan bahwa perusahaan tempat Tergugat bekerja tidakterikat

Negeri Sipil (PNS),sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipersamakan dengan PegawaiNegeri Sipil (PNS), maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

melakukan perceraian lebih dahulu dari pejabatyang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas, Tergugattelah mengurus surat keterangan untuk melaksanakan perceraian ke pejabat yangberwenang, namun pejabat aquo menerangkan bahwa perusahaan tidak mengaturperceraian karyawan di lingkungan tersebut;Menimbang, bahwa meskipun pejabat tersebut menerangkan bahwaperusahaannya tidak mengatur perceraian karyawan di lingkungannya walaupunsenyatanya Tergugat dipersamakan dengan Pegawai

Negeri Sipil, bukan merupakanhalangan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadappokok perkara yang diajukan Penggugat, karena ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebutdi atas merupakan ketentuan administrasi yang mengikat diri Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalahPenggugat

SYUKUR KELA BRAJO, Umur + 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Semula Tergugat II; 3. J.F.W. SIHALOHO, Umur + 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I;4.

., namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan SuratKeputusan Nomor KM 14/SJ.5/UP.9/2011 Tentang Izin Perceraian tanggal 14 Desember2011;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaanSurat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuanpermohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:1 Menolak alasan cerai yang dilancarkan

Negeri Sipil makawalaupun Termohon rela dan ikhlas namun Pemohon terikat terhadap PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka mohon kepada Bapak Ketua MajelisPengadilan Agama Palembang untuk segera memutus perkara ini dengan amar putusannyaberbunyi sebagai berikut:123Menolak gugat cerai yang dilancarkan Pemohon kepada Termohon dengan alasanalasan seperti tersebut dalam surat gugatnya Nomor: 0737/Pdt.G/2012/PA.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/2159/KI1.Skj/2012, yang dikeluarkan olehLurah Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, tanggal 07 Agustus2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (BuktiT.6);Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan saksi sebagaiberikut :1SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempatkediaman di Kota Palembang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :bahwa, Saksi adik kandung Termohon

. saya hanya mengetahui dari Termohon bahwa Termohondengan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya.Saya juga ada mengetahui hawa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lainyang dinikahi Pemohon pada tahun 2007;bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya percekcokan antara Termohondan Pemohon;bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih pernah atau tidak datang menemuiTermohon;SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat IzinPerceraian Nomor KM 14/SJ.5/UP.9/2011 tanggal 14 Desember 2011, Sebagaimanadimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

., M.H. sebagai Hakim;Nama : IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 382/RP/VII/PPNS/BMS/2021.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUWITO;2. Saksi TARSONO;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 9 JULI 2021 olehkami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari

., M.H. sebagai Hakim;Nama : DIAH MUSTIKOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 563/RP/X/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi SARNO;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 9 OKTOBER 2020oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh DIAH MUSTIKOWATI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

., M.H. sebagai Hakim;Nama : IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 378/RP/VII/PPNS/BMS/2021.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUWITO;2. Saksi TARSONO;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 9 JULI 2021 olehkami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga dengan dibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 793/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum, yaitu :Kartu Tanda Penduduk ;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:PUTUSAN :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalamperkara Terdakwa;Membaca suratketerangan lainnya;catatan dakwaan beserta suratsurat buktiMendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;Menimbang