Ditemukan 864116 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WARU KALTIM PLANTATION;
3512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 707 B/PK/Pjk/2018 Jumlah(Rp)76.515.151.914,00Uraian Dasar Pengenaan PajakPerhitungan PPN Kurang Bayar:PPN Yang Harus Dipungut SendiriPajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 5.866.719.042,00834.955.503,00 Lainlain 5.031.763.539,00Jumlah 5.866.719.042,00PPN Masih Kurang/(Lebih)Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang dikompensasikan 0,00Sanksi Administrasi 0,00Jumlah PPN yang masih Harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 1 Desember 2014;Menimbang
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan58.667.190.414,000,0017.847.961.500,000,0076.515.151.914,005.866.719.042,00834.955.503,005.031.763.539,005.866.719.042,00 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak..(karena pembetulan) 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 707 B/PK/Pjk/201891 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih dibayar sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagaiberikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 58.667.190.414,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.866.719.042,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 834.955.503,00 Lainlain 5.031 .763.539,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.866.719.042,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak..
    (karena pembetulan) 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
23051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri (tairf x 1.a atau 1.d.7) 2.025.418.961Dikurangi:b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajakyang sama :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri c.
    Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 2.025.413.961Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 972.198.701 b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 2073/B/PK/PJK/2017 d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.
    Jumlah (a+b+c+d+e+f) 972.198.701Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 2.997.612.662PENUTUPBahwa sesuai dengan Pasal 46 Undangundang Pengadilan Pajak Nomor 14Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding juga menyampaikan keinginanPemohon Banding untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikanketerangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.
    sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak Berikutnya Rp 0,00Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 2073/B/PK/PJK/2017 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.
    harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak Berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA;
4017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;Bahwa banding diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas, dandicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) serta Pasal 35, dalarn hal Banding diajukan terhadap besarnyajumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yangterutang yang dimaksud telah dibayar
    Pernohon Banding pada tanggal 16 Juni2009 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor :KEP216/WPUJ.19/BD.05/2009yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rinciansebagai berikut; Uraian Semula Ditambah/( Menjadi(Rp) (Rp) (Rp) PPN Kurang Bayar36.775.306,00367.753.066,00 Sanksi Administrasi17.652.146,0017.652.146,00 Yumlah PPN yang kurang dibayar 54.427.452,0054.427.452,00 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP216/WPJ.19/BD.05
    padaperolehannya dapat dikreditkan;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPNPasal 16D yang kurang dibayar adalah Nihil dengan perincian sebagai berikut; Uraian Pemohon BandingDasar Pengenaan Pajak 0,00PPN Pasal 16D 0,00Sanksi Adm:Bunga Pasal 13 (2) 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, danPemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undanganDewan Hakim Majelis untuk memberikan data,
    Putusan Nomor 1686/B/PK/PJK/2016Pajak Keluaran:Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 2.952.577,00Pajak yg dpt diperhitungkan:Dibayar dengan NPWP Sendiri Rp 0,00Lainlain Rp 0,00Jumlah pajak yg dpt diperhitungkan Rp 0,00Jumlah pajak yg kurang (lebih) dibayar Rp 2.952.577 ,00Sanksi Administrasi:a.
    Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1A angka (1) huruf e danpasal 16D UU PPN, Penyerahan Aktiva yang menurut tujuansemula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha KenaPajak, dikenakan pajak sepanjang Pajak Pertambahan Nilaiyang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan sesuaiketentuan UU PPN.4.4.
Register : 22-03-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. ROBICOMP KARYA UTAMA;
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibayar sendiri: PPh Pasal 25 Rp. 18.394.370,004. Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 309.307.020,005. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 148.467.370,006.
    Dibayar sendiri: Ro. 18.394.370.00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp. 865.568.480,00Jumlah Pajak kurang bayar Rp. 309.307.020,00Sanksi Administrasi Ro. 148.467.370.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 457.774.390,00 3.
    Hasyim Ashari No. 125, Jakarta Pusat 10150, sehinggajumlah perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 19halaman Putusan Nomor 172 /B/PK/PJK/2012Penghasilan Netto Rp. 3.582.237.618,00 Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.582.237.000,00Pajak Terutang Rp. 1.057.171.100,00Kredit Pajak Rp. 865.568.480,00PPh yang kurang/ (lebih) dibayar Rp. 191.602.620,00Sanksi Administrasi Rp. 91.969.258,00 Jumlah PPh yang kurang/ (lebih) dibayar Rp. 283.571.878,00Menimbang
    Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapanbiaya itu dibayar tunai;Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan ataspenghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurutstelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benarbenar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya barudianggap sebagai biaya, bila benarbenar telah dibayar tunai dalam suatuperiode tertentu.
    Jadi tidak tergantung kapanpenghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.
Putus : 11-03-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 137/PID.B/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 11 Maret 2014 — MANORUS SIAHAAN
201
  • Ketika ditanyakan kepadanya, Terdakwa mengatakan kalau iamelakukan suruhan ini dari Bandar Judi Togel yang bernama SITORUS (belum tertangkap) ;Bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat umumsebagai mata pencaharian dengan ketentuan pemasangan sebagai berikut:a. pasang 2 angkabayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 60.000, ;b. pasang 3 angkabayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 400.000, ;C. pasang 4 angka bayar Rp. 1.000, apabila tep at angka
    dibayar Rp. 2.500.000, :Bahwa setiap siang hari Terdakwa menawarkan judi togel kepada masyarakat secara sembunyisembunyi fepatnya dipinggir jalan dan setiap penyetoran kepada saudara Sitorus selaku bandarnyamendapat komisi sebanyak 10 % hari jumlah penyetoran ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;2.
    Ketika ditanyakan kepadanya, Terdakwa mengatakan kalau iamelakukan suruhan ini dari Bandar Judi Togel yang bernama SITORUS (belum tertangkap) ;Bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat umumsebagai mata pencaharian dengan ketentuan pemasangan sebagai berikut:a. pasang 2 angka bayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 60.000, ;b. pasang 3 angka bayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 400.000, ;Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 137/Pid.
    Ketika ditanyakan kepadanya, Terdakwamengatakan kalau ia melakukan suruhan ini dari Bandar Judi Togel yang bernama SITORUS(belum tertangkap) ;Bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat umumsebagai mata pencaharian dengan ketentuan pemasangan sebagai berikut:a. pasang 2 angkabayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 60.000, ;b. pasang 3 angka bayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 400.000, ;c. pasang 4 angka bayar Rp. 1.000, apabila tepat angka
    B/2014/PN.Jkt Tim Bahwa aturan main dalam pemasangan judi togel adalah sebagai berikut:a. pasang 2 angkabayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 60.000, ;b. pasang 3 angka bayar Rp. 1.000, apabilatepat angka dibayar Rp. 400.000, ;c. pasang 4 angkabayar Rp. 1.000, apabila tepat angka dibayar Rp. 2.500.000, ; Bahwa selama ini pekerjaan saya adalah kondektur bus kota, namun setelah menganggur, pekerjaanmenjual nomor judi togel sayalakukan dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
13630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar 276.117.814 276.117.814b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 848.220.914 802.479.142 45.741.772c. Lainlain d. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan 848.220.914 802.479.142 45.741.772e. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (572.103.100) (526.361 .328) 45.741.7723. Kelebihan Pajak Yg Dikompensasikan ke Masa 572.103.100 572.103.1004.
    PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 45.741.772 45.741.77215.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP =5.b Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 45.741.7726. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil 91.483.544 ll.
    jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih)dibayar adalah sebesar Rp91.483.544,00 dengan perincian sebagai berikut:(dalam rupiah)DitambahUraian Semula Menjadi(Dikurangi)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 45.741.772 0 45.741.772Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 45.741.772 0 45.741.772Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) 91.483.544 0 91.483.544 Ill.
    PPN yang kurang (Lebih) dibayar 05.a Sanksi administrasi Pasal13 (2) KUP 05.b Sanksi administrasi Pasal13 (3) KUP 06.
    Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.
Register : 14-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 105/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : MUHAMMADIN Bin HAJI PETTA LEMBANG Diwakili Oleh : Drs. H. Aswat, S.H.
Terbanding/Penggugat : Jumiati MS
3510
  • Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4697 atas Zubaidah dengan luas 971 M2 X Rp 600.000,/M2=Rp 582.600.000, x 5 % = Rp 29.130.000, (dua puluh Sembilanjuta seratus tiga puluh ribu rupiah).d. Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4696 atas nama Siti Aminah dengan luas 971 M2 X Rpe. 600.0, /M2 =Rp 582.600.000, x 5 % = Rp 29.130.000, (duapuluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).f.
    Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (GHM)No. 4690 atas nama Hamisah (almarhumah)/ahli warisalmarhumah dengan luas 275 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp165.000.000, x 5 % = Rp 8.250.000, (delapan juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).b. Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 4689 atas nama Zubaidah dengan luas 280 M2 X Rp600.000,/M2 =Rp 168.000.000, x 5 % = Rp 8.400.000,(delapan juta empat ratus ribu rupiah).c.
    Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4696 atasnama Siti Aminah dengan luas 971 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp582.600.0, xX 5 % = Rp 29.130.000, (dua puluh Sembilan jutaseratus tiga puluh ribu rupiah).d. Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4695 atasnama Jumiati MS (Tergugat Rekonpensi) dengan luas 970 M2 X Rp600.000,/M2 =Rp 582.000.000, x 5 % = Rp 29.100.000,(dua puluhSembilan juta seratus ribu rupiah).e.
    Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4690 atas nama Hamisah (almarhumah)/ahli waris almarhumah denganluas 275 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp 165.0.000, x 5 % = Rp8.250.000, (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).. Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4689 atas nama Zubaidah dengan luas 280 M2 X Rp 600.000, /M2=Rp 168.000.000, x 5 % = Rp 8.400.000, (delapan juta empat ratusribu rupiah)..
    Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4692 atas nama Hariyati dengan luas 292 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp175.200.000, x 5 % = Rp 8.760.000, (delapan juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah).Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar/ditunaikan olehTergugat Rekonpensi bersama 4 (empat) orang ahli waris H.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271/B/PK/PJK/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau yang seharusnya dibayar oleh pembelikepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor keDaerah Pabean.."
    atauyang seharusnya dibayar; dand. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembelisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yangmempengaruhi harga barang,Il.1.2.
    pembeli yang belum tercantumdalam harga yang sebenarnya dibayar atau yangseharusnya dibayar berupa:1) komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pebean,pengemas tersebut menjadi bagian yang takterpisahkan dengan barang yang bersangkutan;3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upahtenaga kerja pengepakan;b. nilai dari barang dan jasa berupa:1) material, Komponen, bagian, dan barangbarangsejenis yang terkandung dalam barang impor;Halaman 22 dari 40
    Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayara.Harga yang sebenarnya dibayar (price actually) adalahharga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor(diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepadaKantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli.Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnyadibayar (payable) adalah harga barang tersebut padawaktu. diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeanimpornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi olehpembeli yang bersangkutan;Contoh harga yang
    seharusnya dibayar (payable):Pada Invoice disebutkan bahwa pembayaran harusdilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) harisejak tanggal Invoice.
Register : 31-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 20 September 2017 —
175
  • Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Register : 08-07-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 239/Pid.B/2014/PN.BNJ
Tanggal 4 September 2014 — SITI ASNI NASUTION Alias ANI
146
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
    dihukum dalam perkara yang sama;Hal ............... 72 Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perobuatannya serta berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannyapersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya komulatif yaknidiwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amarputusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti denganpidana penjara selama 6 (enam) Bulan;3.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN Pli
Tanggal 26 Februari 2015 — RUDI Bin RIANSYAH
1611
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI Bin RIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Register : 12-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PELAIHARI Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Pli
Tanggal 1 Agustus 2019 — Firman Firdaus als. Empeng Bin Abdul Rahman (Alm)
2424
  • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
Register : 21-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 17 April 2017 — WAHYUDI Als WITO Bin WIRYOSENTONO (Alm)
259
  • .- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
Register : 30-04-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 227/Pid.Sus/2014/PN.BKS
Tanggal 24 Juni 2014 — ALYAS Bin MAGRU
253
  • pidana kepada Terdakwa ALYAS BIN MAGRU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ALYAS BIN MAGRU tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak danMelawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam JualBeli Narkotika Golongan I;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALYAS BIN MAGRU oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dendasejumlahRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar
Register : 27-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3450/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 9 Februari 2016 — - HENDRA
144
  • - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denga pidana penjara selama 2 (dua) bulan
    No. 35 tahun2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkaraini.MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahatdalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar
Putus : 08-01-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 8 Januari 2014 — RUDI HERDIANSYAH , S.Ip Bin EMPAN KOSWARA
4913
  • Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
    Kries Jaya 79 pernah dipakai untukpengadaan beras Raskin untuk Desa Lingkungpasir, karena yang menentukanberas mana yang dipakai untuk alokasi ke desadesa ditentukan oleh pihakgudang.e Bahwa saksi membenarkan bila ingin Raskin alokasi bulan Mei 2012 turunmaka Raskin alokasi bulan April 2012 jatah Desa Lingkungpasir KecamatanCibiuk Kabupaten Garut harus dibayar dahulu.e Bahwa saksi membenarkan kalau saksi pernah menyuruh Agus Rukmana als.Utun untuk menyerahkan Slip penyetoran/pembayaran dari Bank
Register : 21-11-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 108/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 19 Mei 2014 — - Drs. MALIK MANIK
5614
  • - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
    ;Bahwa dana yang dibayar sebesar Rp. 90.000.000, tahap pertamaoleh Terdakwa dipotong Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharatsebesar Rp. 10.000.000. ;Bahwa sisa dana sebesar Rp. 210.000.000, ada ditangan TerdakwaDrs.
Register : 22-03-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bls
Tanggal 11 Mei 2016 — RICKY ADE PERANGIN ANGIN
258
  • Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICKY ADE PERANGIN ANGIN selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
Register : 24-11-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 465/Pid.Sus/2015/PN.BnJ
Tanggal 19 Januari 2016 — CANDRI ALS AHUI
288
  • .- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan;
Register : 03-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Pli
Tanggal 6 Juni 2018 — MUHAMMAD SAID Bin H. BIRHASANI
16571
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
    ketentuan Pasal 197 Undangundang Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya,selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidanadenda kepada Terdakwa yang besarannya akan disebutkan dalam amarPutusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3)Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesarRp. 2.000.000, (dua juta Rupiah), dengan ketentuan, apabilapidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.