Pembanding/Penggugat : Asep Djaelani Diwakili Oleh : Didik Hardiyanto,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : Retno Hudansih
Terbanding/Tergugat II : Asih Dianingsih Edi,SH
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cirebon

BPR ARTHA SENTANA HARDJA
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor

Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : B2325/Dep.V 1/LH/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihalrekomendasi penghentian kegiatan penambangan pasir atasnama PENGGUGAT ; 2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten BogorNomor : 541.39/ 760/Dal BLH tanggal 4 April 2011,perihal saran terhadap rekomendasi kegiatan penambanganpasir PT. ABDI GUNA BAHARI dan CV. SUMBER CIPTAABADI ; rr rrr rere rer ree rer reer ee ee.

Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : B2325/Dep.V1/LH/ 03/2011 tanggal 21 + Maret 2011perihal rekomendasi penghentian kegiatan penambangan6) 1 ll ala la ol a a la la la aoa. Bahwa Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor541.39/760/Dal BLH tanggal 4 April 2011 perihal = saranterhadap rekomendasi penghentian kegiatan penambanganpasir atas nama PT. Abdi Guna Bahari dan CV.

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasilapangan pada tanggal 11 dan 12 Januari 2011 yangberanggotakan Kementerian Lingkungan Hidup, BadanLingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Dinas Energi danSumber Daya Mineral Kabupaten Bogor dan Ahli KerusakanLingkungan dari Institut Pertanian Bogor menemukan faktadan temuan sebagaiberikut : 222 eee re eee ee ee re ee ee ee eee eee1.

DongbangDevelopment atau dalam hal ini Terdakwa Seo Jeong Sik mengajukanbanding ke tingkat Departemen (Kementerian) Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia;Bahwa sesuai dengan permintaan banding dari Terdakwa Seo JeongSik/PT.

Dongbang Development, kemudian Departemen (Kementerian)Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui DirekturPengawasan Norma Ketenagakerjaan mengeluarkan surat perintahNomor Print289/ppknk/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 danmemerintahkan saksi Bagus Kuncoro, S.H., untuk melakukanperhitungan ulang kekurangan upah lembur yang menjadi hak 42 orangpekerja bagian Satpam PT. Dongbang Development dengan hasilHal. 2 dari 13 hal. Put.

Dongbang Development atau dalam hal ini TerdakwaSeo Jeong Sik mengajukan banding ke tingkat Departemen(Kementerian) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;Bahwa benar sesuai dengan permintaan banding dari Terdakwa SeoJeong Sik/PT. Dongbang Development, kemudian Departemen(Kementerian) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesiamelalui Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mengeluarkanHal. 7 dari 13 hal. Put.

Bahwa pada proses pergantian sebagaimana tersebut di atas,Terlapor pernah mengajukan Surat Persetujuan kepada MenteriDalam Negeri, namun hingga proses pelantikan dilaksanakan,Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membalas ataumengeluarkan surat persetujuan dimaksud;f.

Berdasarkan hasilkonsultasi dan arahan tertulis dari KPU RI, Tergugat diperintahkan untukmelakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait denganada tidaknya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dalam penggantianPejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara olehGubernur Provinsi Maluku Utara, dimana berdasarkan keterangan tertulismaupun lisan diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeritelah memberikan persetujuan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utarauntuk melakukan

Terhadap surat Sekertaris Daerah ProvinsiMaluku Utara tersebut, Tergugat mengirimkan suratnomor:143/PY.03.01SD/82/Prov/XI/2018 yang berisi permintaan data fisikpendukung dokumen ijin Kementerian Dalam Negeri terhadappenggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara(Bukti T.11).

Bahwadalil Para Penggugat mengenai hal ini menjadi tidak berdasar karenaberdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telahmemberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur Maluku Utara,sebagaimana terbukti dari suratsurat berikut ini:a.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia terkait permasalahan dimaksud.5.

Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadirejo yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P6;7.

Bahwa dana pinjaman talangan haji iB yang diberikan oleh TERGUGAT IIsekiranya dimaksudkan akan dipergunakan nantinya sebagai setoran awaldari calon jamaah haji kepada kementerian agama untuk mendapatkanHalaman 5 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTN13.14.15:16.renomor antrian haji bagi calon jamaah haji tersebut.

AA.46637.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebutmenetapkan sebagai berikut Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011melepaskan hak atas tanah pekarangan rumah di Jalan AmbulomboNomor 4 Kompleks Dep.

., KeputusanDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekeraan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 dan Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekerjaanHalaman 29 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTNUmum No. 2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 sebagaimana tersebut pada butir 1),2), dan 3) diatas sebagai berikut:Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Ambulombo No. 4Komplek Dep.

Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangPENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN IIIHDNO. AA.46637 TERLETAK DI JALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANG TENGAH TANGERANGKEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.

Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangMELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP. KEU AN GANKARANG TENGAH TANGERANG HD NO. AA.46637.

Namun dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri telah bersekutu melakukanperbuatan melawan hukum masingmasing dengan cara sebagai berikut:Tergugat telah mengirim surat kepada: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia; Ombudsmen; Komnasham; Anggota Kornea VI DPR RI Totok Daryanto; Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; DPRD Kota Batu; BEM Universitas Brawijaya Malang;Isi suratnya

No. 2263 K/Pdt/20153.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 34 yang menyatakan padaintinya adalah perbuatan Tergugat melakukan perobuatan melawanhukum sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil;Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Penggugatadalah Tergugat mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ombudsman,Komnas HAM, Anggota Komisi VII DPR RI, Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta sebagai berikut:1)2)3)Tergugat mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ombudsman,Komnas HAM, Anggota Komisi VIl DPR RI, Dirjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Batu, BEMUniversitas Brawijaya Malang;Tergugat melakukan aksi demonstrasi;Akibat perbuatan Tergugat tersebut Pemerintah Kota Batu melaluiSekretaris Daerah mengeluarkan Surat Nomor 730/1287/422.400/2013 perihal Penghentian

Lingkungan Hidup Indonesia, hal ini terlihatjelas bahwa sampai sekarang pembangunan Hotel The Rayja Resort olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih terus berlangsung tanpaadanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimanadiperintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 Ombudsman RepublikIndonesia menyampaikan surat rekomendasi atas kasus pembangunanHal. 21 dari 49 hal.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan aturan hukum dengandiberlakukannya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, makaPemohon Kasasi sudah melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana tertuangSurat Kementerian Lingkungan Hidup Deputi yaitu Bukti P28 yang manaPemerintah Kota Batu pada waktu itu tidak memiliki standard baku danperaturaan daerah mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),Hal. 39 dari 49 hal. Put.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.ATAUKEDUABahwa terdakwa GUNAWAN Alias AGUN Bin BUARI pada hari Selasatanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam

Jatirasa Rt. 002 Rw.016 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasin Kota Bekasi dan ketika sampaidikontrakan tersebut saksi dan team melakukan penggeledahan danditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat yangdidalamnya berisikan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman ganjadengan berat 20,8932 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoriumsisanya menjadi seberat 19,9306 gram didalam lemari dan terdakwamengakui bahwa ganja tersebut miliknya.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam halmemiliki, menyimpan ganja.

Rw. 016 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasin Kota Bekasidan ketika sampai dikontrakan tersebut petugas Satnarkoba Polres Bekasimelakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman ganja dengan berat 20,8932 gram dan setelah dilakukanpemeriksaan laboratorium sisanya menjadi seberat 19,9306 gram didalamlemari dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian

dari atas namaYAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kedirimenjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI ;Bahwa Yayasan Paggora berkedudukan di Kediri yang didirikan pada tanggal 12Mei 1979 telah pula terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan begitu pula Yayasan Paggora Kediri yang barudidirikan pada tanggal 14 Juli 2010 yang juga terdaftar dalam KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah dua badan hukum111213yang berbeda baik menyangkut

M.Kn.yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi,Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor. 392 K/TUN/201 1Direktorat Jenderal AHU No. AHU.AH.01.08553.

Tanggal 15 September20109 Bahwa aset Yayasan Paggora Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 188/Desa Banjaran, NIB. 12.04.02.12.00158, Surat Ukur tanggal 4 September2000 Nomor : 36/BJR/2000, luas 75.160 M2, disebutkan dalam Akta No.03 tanggal 23 Juli 2010 Notaris Kota Bekasi Anistra Yulita Dewi, SH.M.Kn. dimana akta pendiriannya telah terdaftar di Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusi, Direktorat Jenderal AHU No.

Samasekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN PAGGORA.PERBEDAAN YAYASAN PAGGORA.1 Didirikan pada 12 Mei 1979.2 Perubahan AD 3 kali3 Didaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.4 Memiliki aset HGB.

Nomor : 188/Desa Banjaran. luas 75.160 M2.5 Aset uang tunai Rp. 809.733.972. ( delapan ratus sembilan juta tujuhratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah )6 Susunan Pembina, pengurus, dan pengawas tidak sama denganYayasan Paggora Kediri.PERBEDAAN YAYASAN PAGGORA KEDIRI1 Didirikan tanggal 14 Juli 2010.2 Didaftar di Kementerian Hukum HAM RI.3 Kekayaan awal yayasan dalam Akta 14 Juli 2010 Rp. 100.000.000.

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana;Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana; Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

TimJalan Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah KecamatanKramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan RI;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus tissuedimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djisamsoe yang sebelumnyadiperoleh dari Terdakwa, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa punberhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jl.Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan KramatjatiJakarta Timur;Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan dalampersidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenangyaitu Kementerian

atau 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih denganberat netto 4,1556 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasingberisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2508 gramadalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/02303.1.01/00/2012 tanggal 9Desember 2011 revisi ke1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelasdan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananyaberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)Tahun 2011 ;Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak beratadalah : Mendukung

No 1143 K/PID.SUS/2014 Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupatenkepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar melalui Direktur PembinaanSD dan Dinas Pendidikan Provinsi ;Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanmengusulkan sekolah dasar di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenPasuruan yang ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untukmendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan denganpersyaratan yang sudah ditentukan antara lain

No 1143 K/PID.SUS/2014Desember 2011 revisi ke1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelasdan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananyaberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)Tahun 2011 ;Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak beratadalah : Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ; Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat

Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanmengusulkan sekolah dasar di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenPasuruan yang ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untukmendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan denganpersyaratan yang sudah ditentukan antara lain sebagai berikut : Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan DAK 2012 untukmengetahui bahwa sekolah yang diusulkan tersebut tidak sedangmenerima DAK 2012; Analisa tingkat kerusakan

Adalah fakta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SekolahDasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan danKebudayaan Nomor : 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas danMeubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratustujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagaisekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair tahun 2012;4.

Bahwa sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(yang selanjutnya kami sebut APBN) di dalam Daftar Isian PenggunaanAnggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri dengan Jumlah anggaran yangdianggarkan untuk bantuan simpan pinjam perempuan ( SPP PNPM )Kec.Sei.Limau Kab.Padang Pariaman yaitu :a. tahun 2009 sebanyak Rp.95.000.000 ( sembilan puluh lima juta rupiah)b. Tahun 2010 sebanyak Rp.910.000.000 (Sembilan ratus sepuluh jutarupiah).c.

Setelah selesai mengklarifikasi lalu UPK mengajukannama nama penerima manfaat SPP PNPM kepada Badan PemberdayaanMasyarakat (yang selanjutnya kami sebut BPM) Kabupaten Padang Pariaman.Lalu pihak BPM selaku instansi pemerintan daerah Kabupaten PadangPariaman mengajukan anggaran SPP PNPM ke Kementerian Dalam Negeri.Lalu pihak UPK membuka rekening pada pihak Bank guna pencairan anggarantersebut, setelah anggaran tersebut terealisasi maka anggaran tersebut akanmasuk kedalam rekening UPK sebanyak anggaran

Bahwa sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(yang selanjutnya kami sebut APBN) di dalam Daftar Isian PenggunaanAnggaran (DIPA) kementerian Dalam Negeri dengan Jumlah anggaran yangdianggarkan untuk bantuan simpan pinjam perempuan ( SPP PNPM )Kec.Sei.Limau Kab.Padang Pariaman yaitu :a. tahun 2009 sebanyak Rp.95.000.000 ( sembilan puluh lima juta rupiah )b. Tahun 2010 sebanyak Rp.910.000.000 (Sembilan ratus sepuluh jutarupiah).c.

Setelah selesai mengklerifikasi lalu UPK mengajukannama nama penerima manfaat SPP PNPM kepada Badan PemberdayaanMasyarakat (yang selanjutnya kami sebut BPM) Kabupaten Padang Pariaman.Halaman 10 dari 42 hal.Put.No.13/TIPIKOR/2014/PT.PDGLalu pihak BPM selaku instansi pemerintan daerah Kabupaten PadangPariaman mengajukan anggaran SPP PNPM ke Kementerian Dalam Negeri.Lalu pihak UPK membuka rekening pada pihak Bank guna pencairan anggarantersebut, setelah anggaran tersebut terealisasi maka anggaran tersebut

Setelah selesai mengklerifikasi lalu UPK mengajukannama nama penerima manfaat SPP PNPM kepada Badan PemberdayaanMasyarakat (yang selanjutnya kami sebut BPM) Kabupaten Padang Pariaman.Lalu pihak BPM selaku instansi pemerintan daerah Kabupaten PadangPariaman mengajukan anggaran SPP PNPM ke Kementerian Dalam Negeri.Lalu pihak UPK membuka rekening pada pihak Bank guna pencairan anggarantersebut, setelah anggaran tersebut terealisasi maka anggaran tersebut akanmasuk kedalam rekening UPK sebanyak anggaran

Tapsel tahun 2014 sumber dana APBN Kementerian Koperasi R.I. nilai borongan yang disepakati sebesar Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) antara EDDI MARHAN SINAGA (Pihak Pertama) dengan PAMILU TUA HUTASUHUT, SP (Pihak Kedua), yang dibuat di Jl.

AWALUDDIN, SH;

NYAK UBIN, M.Si selaku PPK Deputi Bidang pemasaran dan Jaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dilegalisir;

Nomor : 07 / PER / M.KUKM / XI / 2012, tanggal 29 November 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Melalui Koperasi yang telah dilegalisir;

LITA QADARINA HARDIAN;

Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,yang diwakili oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak SirkuitHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 435 K/Padt.SusHKI/2018Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan H.R.

., dan kawankawan,Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Cq.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAJAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG KOTA SURABAYA, yangHalaman 1 dari 7 hal. Put.

Yang berkedudukandi Surabaya Jalan Diponegoro Nomor 159 Surabaya, cq Bank Mandiri(persero) Kantor cabang Pembantu Tuban dan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Jawa Timurcq.

Chik DitiroBanda Aceh, diwakili oleh Hadiyanto selaku SekretarisJenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberikuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. selakuKepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dankawankawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara C,Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020Lantai 1, Jalan Tgk.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

MADAME MARIANE melakukan kegiatanpenangkapan ikan di Wilayah ZEEI Samudera Pasifik tidak memiliki dokumenperikanan berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh DirjenTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan di atas kapalMV.

Muhammad Rasyid nomor: 15PC0135544 yangdikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI, tanggal 23Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;3.

Muhammad Rasyid nomor:15PC0135544 yang dikeluarkan Kementerian Penddikan dan Kebudayaan RI ,tanggal 23 Agustus 2013, serta bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarganomor: 6311022803080291 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 07 April 2015, bukti tersebuttelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebutmerupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.5.

/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik

Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing

Penumpang diDesa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal Nomor. 067.01.1.439602/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri PembangunanDaerah tertinggal Nomor : 175/KEP/MPDT/XII/2013 tentangHalaman 3 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG10.11.Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus diLingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 251/188.4.45/2013tentang

Setahu saksi saudara BUDI adalah Pengusaha/ Kontraktor, seingatsaksi saudara Budi yang terlebih dahulu menghubungi saya danmenyampaikan bahwa ada anggaran di Kementerian PDT untukpembangunan Dermaga, saat itu saudara Budi menyampaikan bahwa iamempunyai akses di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan jikaPemerintah Kabupaten Flores Timur masih membutuhkan sarana/prasanaperhubungan laut khususnya Dermaga maka saudara menyampaikan bahwaia akan mengupayakannya/memfasilitasi.Bahwa Pernah setelah

Bahwa Seingat saksi pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. pada tanggal 17Nopember 2014 ada tim dari kementerian yang turun lokasi untuk melakukanpemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah staf dari pihak Satker,PPK yaitu Pak Purwanto dan dari inspektorat Kementerian. waktu itupekerjaan sudah selesai 100%. Bahwa saksi tidak bisa menilai secara detail, tetapi waktu kami turun kelokasi tanggal 17 Nopember 2014 pekerjaan dermaga sudah selesai.

Kamitidak turun ke lokasi karena ketiadaan anggaran, tugas kami rangkap denganjabatan struktural di kementerian. Sedangkan untuk termin I termin ITI dantermin IV setelah saya dan Sdr.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.i.