Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — PT. VICTORY JAYATAMA ABADI, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU;
362 — 930 — Berkekuatan Hukum Tetap
362 — 930 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 56 P/HUM/2020yang mempunyai pekerjaan bongkar muat, diwajibkan untuk melibatkananggota TKBM disekitar tempat berdirinya usaha yang bergabung denganserikat pekerja:Bahwa Keputusan / kebijakan yang diambil dengan diwajibkan untukmelibatkan anggota TKBM yang tergabung dalam serikat pekerja bagipengusaha yang membuka usaha, gudang, gudang distributor, gudang grosir,toko yang memiliki gudang, gudang agen dan toko dalam wilayah KotaPekanbaru tersebut sangat patut dan juga beralasan hukum
Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasipemberi kerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkanpemberi kerja menggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja.Padahal Termohon (ic.
Pekanbaru Tahun 2018, bertentangan atau tidak denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, yaitu: Pasal 35, Pasal 50, danPasal 52 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, danPasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan adanya objekpermohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan halhalsebagai berikut : Bahwa Keputusan / kebijakan
Putusan Nomor 56 P/HUM/2020Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tersebut, justru Pemerintah Daerah (ic.Walikota Pekanbaru) mengambil sikap / kebijakan yang membatasi pemberikerja / pengusaha dalam merekrut tenaga kerja yakni diwajibkan pemberi kerjamenggunakan TKBM yang berasal dari Serikat Pekerja.
Register : 17-10-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruhtersebut tidak melakukan perbuatan penetapan kebijakan upah minimum secaralangsung sebagaimana Peraturan Menteri a quo.Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI)DKI Jakarta, da Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBHDPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan denganberlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Oleh karena itu maka permohonan Pemohon harusditolak atau setidaksetidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).I TANGGAPAN UMUM TERMOHONSebelum menyampaikan Jawaban lebih lanjut, perkenankanlah Termohonmenyampaikan tanggapan umum sebagai berikut :1Bahwa penetapan Upah Minimum oleh Gubernur merupakan salah satuperwujudan kebijakan pengupahan yang diamanatkan Pasal 88 ayat (3) huruf ajo.
Demikian halnyaGubernur dapat menetapkan UMSP (Upah Minimum Sektor Provinsi) dan UpahMimum Sektor Kabupaten/kota (UMSK) apabila suatu sektor mampu secaraekonomi membayar upah minimum sektoral yang lebih besar daripada UMP/UMK atas dasar kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikatburuh di sektor yang bersangkutan.Bahwa kebijakan penetapan upah minimum oleh Gubernur ditetapkan untukmelindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang palingrendah (safety net) sebagai
Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruhtersebut tidak melakukan perbuatan penetapan kebijakan upah minimum secaralangsung sebagaimana Peraturan Menteri a quo.e Bahwa karena Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik, Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI)DKI Jakarta, da Kuasa Hukum Nurul Amalia, SH dkk (para Advokat pada LBHDPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta), maka tidak ada hak yang dirugikan denganberlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Register : 20-02-2009 — Putus : 02-09-2009 — Upload : 20-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 800/Pdt.G/2009/PA.Jr. Tanggal 2 September 2009 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 0
5 — 0
disusun jauh sebelumnya, dan bahkan mulaisaat itu Pemohon tidak bisa jadi pemimpin rumah tangga, rumah tangga hanya menjadilahan untuk mendapatkan keuntungan bagi Pemohon, yang bikin Termohon putus asa,adalah pada tanggal 20 Februari 2009 Pemohon mengajukan gugatan perceraiandengan alasan kondisi rumah tangga yang kurang stabil dan banyak terjadiperselisihan, padahal semua itu terjadi karena ulah dan perilaku Pemohon yangsewenangwenang.Maka berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon memohon kebijakan
Register : 09-01-2012 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 05-07-2012
Putusan PA SANGGAU Nomor 4/Pdt.P/2012/PA.Sgu. Tanggal 1 Maret 2012 — KOMARUDIN bin LUCAM
11 — 2
11 — 2
9 poiArtinya : Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,menolak untuk menikahkan anakkandung Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin14yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16Peraturan Menteri
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 803/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 20-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 870/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
13 — 10
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 01-10-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 333/PDT/2012/PT MKS Tanggal 24 Oktober 2012 — Pembanding/Tergugat : Walikota Palopo Diwakili Oleh : Umar Laila, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : FRANCOIS P. TOMASOA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
31 — 9
Terbanding/Penggugat : FRANCOIS P. TOMASOA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
31 — 9
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru) dalampertimbangan hukumnya poin 2 huruf a, eksepsi TergugatBahwa Walikota adalah perpanjangan tangan pemerintahpusat di daerah dalam melaksanakan segala bentukkebijaksanaan pemerintahan di daerah, oleh karena itu jikaada persoalan mengenai kebijakan yang ditempuh olehWalikota dan disisi lain ada yang merasa dirugikan, makagugatan ditujukan kepada Mentri Dalam NegeriCq.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq.
Register : 16-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 254/PID.SUS/2019/PT DKI Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : STEVEN
Terbanding/Penuntut Umum : PANJI WIRATNO, SH
12 — 7
Terbanding/Penuntut Umum : PANJI WIRATNO, SH
12 — 7
terselubung karena bukan diambil berdasarkanfaktafakta yang terungkap ;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa danmengadili perkara ini telah mengabaikan Surat Edaran MahkamahAgung RI (SEMA) No. 1 tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpaldengan berat dan sifat kejahatannya, dalam segala aspek kehidupanterutama dibidang ekonomi mengakibatkan kecenderunganHal. 8 Put.No.254/Pid.Sus/2019/PT.DKI.meningkatnya kwantitas serta kwalitas tindak pidana yang memerlukanpenanganan serta kebijakan
Register : 28-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 650/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 26-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Sj Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
10 — 7
SjMenimbang, bahwa Tergugat seorang suami dan kepala rumahtangga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arahbahtera rumah tangga, menentukan kebijakan dan melindunginya, sertamemberi pengarahan kepada Penggugat terutama dalam hal agama,namun berdasarkan fakta dan kondisi dalam rumah tangga kedua belahpihak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan bahkan berbuattindakan asusila karena telah menghamili kemenakan Penggugat sendiri;Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yangsudah
Register : 28-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 573/Pdt.P/2021/PA.Pwd Tanggal 4 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
6 — 2
6 — 2
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio ac Jl Se ploVl a j.054Artinya : Kebijakan
Register : 13-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA CURUP Nomor 053/Pdt.P/2016/PA.Crp Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:als ole 184 awlasll i 59 WlasllArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatanarbadh logis ac sil le ploVI 9 fraisArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan
Register : 18-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 11/Pdt.P/2019/PN SNG Tanggal 30 Januari 2019 — Pemohon:
AYU AMALIAH
29 — 12
AYU AMALIAH
29 — 12
2006 disebutkan bahwa AdministrasiKependudukan bertujuan untuk:1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atasdokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan PeristiwaPenting yang dialami oleh Penduduk;2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagaitingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehinggamenjadi acuan bagi perumusan kebijakan
Putus : 22-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2018/PT SMG Tanggal 22 Nopember 2018 — Hari Indarto Alias Indarto Bin Kasmuri
55 — 15
55 — 15
Pid.SusAnak/2018/PT SMGdalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding terdakwa danPenuntut Umum tersebut secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Anak / PenasihatHukum Anak dan Penuntut Umum tidak menyampaikan memori bandingmaupun kontra memori banding, sebagai alasan permintaan banding yangmereka ajukan, Majelis Hakim di tingkat banding berkesimpulan para pihakmenyerahkan kebijakan
Putus : 26-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — KARYANI EKAWATI, SE., MA. binti SOEKARDJO
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BARURAHARDJO sebagai Kepala Bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 8ayat 2 Peraturan Bupati Madiun Nomor : 26 Tahun 2008 antara lainmelaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam bidangpendapatan dan kekayaan administrasi, perangkat, pengembanganlembaga pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan sedangkan fungsinya antara lain : Penetepan kebijakan Daerah tentang Pemerintah Desa/Kelurahan ; Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ; Pengumpulan dan pengelolaan
Register : 08-09-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0296/Pdt.P/2015/PA.Pwd Tanggal 23 September 2015 — pemohon
18 — 5
18 — 5
sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalildalilpermohonan para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calonmemepelai berdua serta saksisaksi di persidangan, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab AlAsbah wa al Nadzoir : 128 yang artinya : Kebijakan
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 167/Pdt.P/2018/PA.Pwd Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
Pwd.persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam kitabAl Asbah wa al Nadzoir : 128 sebagai berikut ;ArLacdb boyico as JI Se pLYl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga sependapat denganpendapat dalam Kitab Al Fighu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yangberbuny!
Register : 15-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0705/Pdt.P/2015/PA.Mrs Tanggal 6 Januari 2016 — Pemohon
9 — 3
9 — 3
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:52 pwleodl erase UlsalboosllArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Soi pLVI le asi) logis axbooJLArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndang Nomor50 Tahun
Register : 17-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 469/PDT/2017/PT BDG Tanggal 7 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT
Terbanding/Penggugat : MOE TJIE HIOENG
31 — 12
Terbanding/Penggugat : MOE TJIE HIOENG
31 — 12
Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus2016, agar Tergugat dapat memberikan kebijakan, untuk dapat menempatiRumah tersebut hingga tahun 2017;Bahwa Tergugat pada tanggal 15 September 2016 memberikan balasan surat,yang pada intinya Tergugat tidak akan memperpanjang status sewa rumahtersebut;Bahwa atas tindakan Tergugat agar Penggugat mengosongkan Tanah danBanguan tersebut, Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat dapatmenyediakan pengganti penggusuran yang sesuai, karena
Register : 13-12-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN RAHA Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Raha Tanggal 11 April 2014 — - LA ODE RAMUDIN
- LA BALE
- LA ODE MINSASO
71 — 19
71 — 19
LA TANDOmengeluarkan kebijakan untuk mengadakan pembukaan lahan dandibagikan kepada masyarakat sebagai lahan bercocok tanam =;3. Bahwa berdasarkan wilayah dan kondisi strategis tanah, Kepala Desamengeluarkan keputusan bahwa setiap yang mengambil tanah yangberada di jalan poros (baratketimur) harus mendapat 1 (satu) Ha,terkecuali yang mengambil didalam lorong (utaraselatan) mendapat 24. Bahwa sesuai dengan pembagian di atas tergugat (LA ODE MINSASO)mendapat 1 Ha karena berada dijalan poros ;5.