Ditemukan 61124 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-08-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 320 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 22 Oktober 2008 — MISNAWI alias P. ANAM
40 — 4
  • yang menunjuk pada setiap orang subjekhukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatuperbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan yang berlaku, danbarang siapa ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikianbarang siapa akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunyadapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;Menimbang, bahwa dalam KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau dimuka umum artinya di tempat publik
    Talango, Kab.Sumenep.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapatbahwaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bukasa tersebut9dilakukan dimuka umum, yaitu dimana publik bisa melihatnya, karena perbuatantersebut dilakukan didepan rumah korban Asniatun, dimana semua orang bisa melihatkejadian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapatbahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;Ad.2. unsur melakukan kekerasan terhadap
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 07-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 406/Pdt.P/2021/PA.Mks
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telahdiumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Marostanggal 7 Juli 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidakterdapat pihak yang mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secarasah yang berlangsung pada tanggal 10 Mei 2014 di Desa Danau Indah,Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atauperkawinan
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Perceraian
Register : 07-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 25-09-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Pwt.
Tanggal 23 Mei 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
21 — 3
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum.Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acarapemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melaluimass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Pengadilan PA MIMIKA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PA MIMIKA Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Mmk
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 17
  • Aequeo et bono ) ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidakdatang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yangsah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkantidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yangsah, demikian juga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Publik
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 2774/Pdt.P/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
  • Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsidair :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Para Pemohon telahhadir sendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yangdiajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio RepublikIndonesia (RRI) Jember.Bahwa selanjutnya Pemohon masih terikat dalam
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat:
Ida Bagus Surya Miasa, SE
Tergugat:
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
307 — 83
  • Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 yang pada pokoknya adalahHukum Publik (Surat a.n. diri Penggugat tgl. 29 Juni 2020 danlampirannya).b. (Surat a.n. Penggugat tgl. 19 Juni 2020) / (1 Bendel)c. Gugatan No: 512 / Pdt.G / 2020 / PN Dps, dan gugatan lainnyad. Berita Acara Musyawarah Kedaulatan Rakyat tgl. 11 Juni 2020.Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARABahwa, pada pokoknya :Halaman. 2 dari 5 putusan perkara perdata Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Dpsa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526 K/PID.SUS/2012
Tanggal 11 Juni 2014 — Drs. SUTRISNO NATADISASTRA SEMBIRING, M.M.
76 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akuntan Publik 1 Paket 25.000.000 25.000.0008. Penambahan Daya/ 1 Paket 15.000.000 15.000.000Internet /Listrik9. Penyusunan Laporan 1 Paket 50.000.000 50.000.000Keuangan JUMLAH + Il 2.256.043.000 Bahwa kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini Drs.Endro Setiawan (Kadis DPPKAD Kabupaten Sigi) dan Terdakwa (Pj.
    Akuntan Publik 1 Paket 25.000.000 25.000.0008. Penambahan Daya/ 1 Paket 15.000.000 15.000.000Internet /Listrik9. Penyusunan Laporan 1 Paket 50.000.000 50.000.000Keuangan JUMLAH 1+ Il 2.256.043.000 Bahwa kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini Drs.Endro Setiawan (Kadis DPPKAD Kabupaten Sigi) dan Terdakwa (Pj. BupatiHal. 32 dari 85 hal. Put.
    DJILOY pada tanggal 18Oktober 2010 perihal Penyelesaian pembayaran yang berhubungandengan Kantor Akuntan Publik ;1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi kepadaKetua KPU Kabupaten Donggala yang ditandatangani ANDIWANBETHALEMBAH pada tanggal 24 September 2010 perihal Permintaanlaporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah ;1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Donggala kepadaHARIYANTO ABD.
    DJILOY padatanggal 18 Oktober 2010 perihal Penyelesaian pembayaran yangberhubungan dengan Kantor Akuntan Publik ;42.1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi kepadaKetua KPU Kabupaten Donggala yang ditandatangani ANDIWANBETHALEMBAH pada tanggal 24 September 2010 perihal Permintaanlaporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah ;43.1 (satu) lembar Surat dari KPU Kabupaten Donggala kepadaHARIYANTO ABD.
    Palu Televisi Media Nomor 270/39/KPUKWK/2010 danNomor 102/PK/PTV/IV/2010 tanggal O02 April 2010 sebesarRp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;80.1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Donggaladengan Lembaga Penyiaran Publik Nomor 270/39/KPUKWK/2010 danHal. 60 dari 85 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
152 — 85
  • Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Keuangan yang dikeluarkan oleh KantorAkuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens) tertanggal 3September 2008 (Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik) (bukti P18);danb.
    Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukum yang dikeluarkan oleh kantor Konsultan hukumIsmangun & Co tertanggal 03 September 2008 (Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukum) (buktiP19), Laporan Pemeriksaan Khusus Akuntan Publik dan Laporan Pemeriksaan Khusus Konsultan Hukumselanjutnya secara bersamasama disebut sebagai Laporan Pemeriksaan Khusus.
    yang bertaraf intemasional yang dipilih oleh Pemilik(baca : Penggugat I/ Mahameru) dari waktu ke waktu, biaya audit dimaksud akan dibebankan kepada Klub(baca: MCJ);Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 4.02 TALA Tergugat I/ CCA diharuskan untuk menyerahkankepada Penggugat / Mahameru laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangmempunyai reputasi intemasional selambatlambatnya dalam jangka 120 (Seratus dua puluh) hari sejakditutupnya tahun buku berjalan;Akibat tidak dijalankannya
    yang mempunyai reputasi internasional;Namun demikian fakta yang terjadi adalah bahwa laporan keuangan tahunan untuk tahun 1997sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Tergugat I/ CCA selaku operator MCJ sama sekalitidak pernah diaudit, melainkan hanya direw'ew oleh Kantor Akuntan Publik;Selain itu, laporan kKeuangan untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 hanya dlreview olehKantor Akuntan Publik lokal Bahkan lebih lanjut lagi laporan keuangan tahunan sejak tahun 2005sampai dengan tahun 2007 tidak
    Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang keuangan yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens) tertanggal 3September 2008 (Bukti P18);28. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan di bidang Hukumyang dikeluarkan KantorKonsultan Hukum Ismangun & Co tertanggal 3 September 2008 (Bukti P19);29. Foto copy Penyampaian Salinan Laporan Pemeriksaan oleh 2 Ahli No. 214/Pdt.P/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 5 September 2009 kepada PT. Mahameru Citra (BuktiP20a);30.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 30-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2334 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M;
185 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Istilah Belandabevoegdheid, digunakan baik dalam konsep hukum publik maupundalam konsep hukum privat. Sedangkan istilan kewenangan atauwewenang seharusnya digunakan selalu dalam Hukum Publik; Bahwa dalam kaitan wewenang ini Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH.
    Buku Hukum Administrasi dan TindakPidana Korupsi, diterbitkan Gadjahmada University Press, Cetakan Juli Tahun 2011); Bahwadifinisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untukmemerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untukHal. 51 dari 76 hal.
    (Perseoan Terbatas) sehingga dalam menjalankanusahanya tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dan karena bergerak di bidangperbankan, maka juga mengacu pada UndangUndang Perbankan(sebagai landasan operasionalnya);*Bahwa dengan demikian Terdakwa bukan Pegawai Negeri danbukan Pejabat Negara atau bukan Pejabat Publik, artinya Terdakwabukan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), justru terbukti TerdakwaHal. 52 dari 76 hal
    , tetapiDireksi/Pimpinan Bank Jatim yang berbentuk PT (PerseoanTerbatas) jabatan atau kKedudukan Direksi/Pimpinan masuk ranahbidang keperdataan, sehingga Pimpinan Bank Jatim Jombang tidakdapat dikwalifikasi sebagai Pejabat Publik (Pejabat Negara), tetapimasuk kwalifikasi pejabat privat (keperdataan) karena itu tundukpada UndangUndang PT (Perseroan Terbatas), yakni UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, jo.
    Bank Jatim bentuk badanhukumnya PT (Perseroan Terbatas) dan modalnya adalah modalmilik sendiri, bukan modal milik Negara, PT bertanggung jawab padaRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan bertanggungjawabpada Negara; Bahwa kalau dikaitkan dengan Hukum Administrasi, kewenangan ituselalu dalam aspek publik, jadi menyalahgunakan kewenangan, ituberarti penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatan publik,menyalahgunakan sarana itu artinya sarana yang ada padanyadigunakan untuk dalam rangka kepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
183 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat;2.
    Bahwa mengenai syarat kedua Pemohon merupakan suatu badanhukum privat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan demikiansyarat kedua yaitu berupa Badan hukum publik atau badan hukumprivat berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU MahkamahAgung telah terpenuhi;5. Berdasarkan halhal yang telah Pemohon uraikan diatas.
    Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
    Subtansi suatu aturan yang menyangkut kemaslahatan publikseharusnya memang berpihak kepada publik dan bukan kepadakepentingan pihak tertentu, meskipun memang tidak boleh jugamenafikan atau mengabaikan kepentingan stakeholder lain sepertimisalnya pengusaha. Jadi suatu aturan publik seharusnya dibuatagar publik secara keselurunan dapat memperoleh manfaat yanglebih besar daripada mudharatnya.F.
    Bagaimana denganmanfaat ke publik? Ada yang berargumen bahwa penggunaan jalanumum untuk batubara akan mendorong terciptanya banyak lapangankerja informal seperti ribuan sopir, warungwarung, pekerja penutupterpal, petugas pengatur lalu lintas, bengkel truk, tambal ban, dll.Memang benar, tetapi apakah kKesempatan kerja ini akan hilang jikaribuan truk ini pindah ke jalur khusus batubara? Jawab nya tentutidak.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/PID.SUS/2010
Tanggal 10 April 2012 — Drs. TAMZIL RIDHA, Apt Bin H. SYAMSUDDIN AMRI;
63 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus terikat pada Asas pemerintahanyang baik atau Algemene Bepalingen Van Behorlijk Bestuur;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa Terdakwa sebagai pejabat administrasi negara, maka asasasas terkait kewenangan publik dalam hukum administrasi berlakujuga pada Terdakwa, untuk itu selain dapat dikenakan Pasal 2
    Makaseseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya;Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang dengan tiga syarat : yakni demi kepentingan umum, masihdalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB);Pembatasan terhadap beleidsvrijneid adalah apabilaterdapatperbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) dan perbuatan sewenangwenang(abuse
    Makna penyalahgunaan wewenang tidak sama denganunsur melawan hukum dalam konsep tindak pidana korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Penyalahgunaan wewenang tersirat dari perobuatan melawan hukum,tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapatunsur penyalahgunaan wewenang kedua unsur ini jelas berbedabaik dari sisi materiele feit maupun stafoare feit karena
    Persoalan yang harusdijawab oleh Hakim hanyalah sematamata; apakah suatu tindakanpemerintah sesuai dengan hukum atau tidak;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Judex Facti telah kelirumelakukan pertimbangan sehingga melampaui batas kewenangannya,karena jika pertimbangan pejabat publik dalam kapasitas melakukankebebasan kebijakan atau beleidsvrijsheid atau freies ermessen,sehingga landasan atau motivasi adanya kebebasan negara dalammenjalankan tugas publik tidak dapat dinilai oleh pengadilan umum
    Sebab hal ini adalah separation of power,khususnya dalam arti separation of function ataupun separation oforganism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindak pidanakorupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 67 Mei2004, halaman 28);Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakan ataubeleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai oleh HakimUmum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwa bersama DrsJHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD Kabupaten
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 26-12-2022 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pkl
Tanggal 4 Oktober 2023 — Penggugat:
1.HARSONO
2.ANI
Tergugat:
2.KOSPIN ( KOPERASI SIMPAN PINJAM ) JASA
3.Kepala Kospin Jasa Cabang Pati
4.Kepala Kospin Jasa Cabang Pembantu Juwana
Turut Tergugat:
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) “Amin Nirwan Alfiantori & Rekan” Cabang Semarang
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
6.Kantor ATR / kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
7.Yahya Kadafi
49 — 0
  • Penggugat:
    1.HARSONO
    2.ANI
    Tergugat:
    2.KOSPIN ( KOPERASI SIMPAN PINJAM ) JASA
    3.Kepala Kospin Jasa Cabang Pati
    4.Kepala Kospin Jasa Cabang Pembantu Juwana
    Turut Tergugat:
    4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) Amin Nirwan Alfiantori & Rekan Cabang Semarang
    5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
    6.Kantor ATR / kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
    7.Yahya Kadafi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 23-06-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Bth/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2021 — ., MKn
5.ZAINUDDIN, SH
6.JEFRY OCKY SETIAWAN
7.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY dan Rekan
8.CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH., Mkn., Notaris
9.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JAKARTA V
10.IRIAWAN GONDO WARDOYO
11.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
79 — 8
  • ., MKn
    5.ZAINUDDIN, SH
    6.JEFRY OCKY SETIAWAN
    7.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY dan Rekan
    8.CHAIRUL ANAM ABDULLAH, SH., Mkn., Notaris
    9.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JAKARTA V
    10.IRIAWAN GONDO WARDOYO
    11.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 26-08-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 2735/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 11
  • lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya tanggal 27 Agustus 2021 dan 07 Januari 2022yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 65/Pdt.P/2017/PN Sbw
Tanggal 28 Desember 2017 — Pemohon:
BUPATI SUMBAWA
Termohon:
1.H. RUSLAN
2.MUHARTI FARIED
52 — 18
  • Surat kantor jasa Penilai Publik Hendrikus Yudi Ardianto tanggal tahun 2017tgl. 46 April 2017 tentang penilaian nilai pengganti wajar;4. Daftar Nominatif Verifikasi tanah untuk pembangunan perpanjanganRunway (perluasan) Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di SumbawaNomor DN15/Bandara Sumbawa/2017 tgl. 14 Maret 2017 tentang identitasfisik dan Yuridis atas tanah yang terkena pembangunan Bandara atas namaH. Ruslan dan Muharti Faried seluas 138 M?
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 16-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1186/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
  • hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 23April 2019 dan 23 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Termohon, tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 212/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
AWAL MAULIDIN
17 — 2
  • Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur telahdilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh SatuanHalaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 212/Pid.C/2020/PN PwtPolisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama AWALMAULIDIN kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau didalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1(satu) buah KTP a.n. AWAL MAULIDIN.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 06-11-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1494/Pdt.P/2013/PA.Jr
Tanggal 6 Desember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
9 — 0
  • Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik RadioRepublik Indonesia (RRI) Jember.ae Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon);nonne Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan BUKIL WE tUpai==e=snn=aesmiennnesnamtminnnnnnnsmmeninnnnnsskemnennnnnnsmnenninTO
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 04-12-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 06-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 335/Pid.C/2020/PN Pwt
Tanggal 4 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
NGISOMUDIN
40 — 9
  • Purwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukumPengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisipenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBanyumas dan terdakwa atas nama NGISOMUDIN kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik danbertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP an.NGISOMUDIN, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.Atasperbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar
Pengadilan PTA MEDAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 23-11-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan PTA MEDAN Nomor 132/Pdt.G/2011/PTA.Mdn
Tanggal 15 Desember 2011 — RAMLI bin PULUNGAMAN V ANNITA WATI CAHYANI binti MAHYUDIN
64 — 32
  • PTA.MdnBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkaratertentu. kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara;RAMLI bin PULUNGAMAN umur 65 tahun, agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal diKelurahan Padang Matinggi, Kecamatan RantauUtara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal inimemberi Kuasa kepada : ZULKIFLI, SH.Advokat/Pengacara Penasehat Hukum darikantor Lembaga Bantuan Hukum Publik