Ditemukan 36868 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nikahnya nilaini nilaina nilaya
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAPURA ANGKASA
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya
    dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya
    Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.
    Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif
Register : 01-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PA Pasangkayu Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Pky
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13318
  • Sapriadi dan Fadel Muhammad Sapriadi) yang terutang (lampau/Madya) kepada Penggugat selama 8 tahun atau 96 bulan sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
  • Menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah 2 orang anak (Abdul Aziz Sapriadi dan Fadel Muhammad Sapriadi) kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nilainya
Register : 09-01-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.BL
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8123
  • Menyatakan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2.1 di atas tidak dapat dibagi secara natura, atau Tergugattidak tunduk pada isi putusan ini,maka dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama Blitar oleh Penggugat agar pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sama nilainya antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 1/2 (seperdua) dari jumlah Rp
Register : 18-04-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 01-07-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 2062/Pdt.G/2012/PA.Jr.
Tanggal 21 Nopember 2012 — PENGGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI
286
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama untuk memisahkan dan membagi bagian hak masing-masing, serta kemudian menyerahkan kepada lawannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi berdasarkan nilainya atau dijual melalui lelang dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang ;5. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka (5.24) tidak dapat diterima;6.
    , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagai tersebutdiatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagianyang lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat penggugat tentang harta bersamatelah dikabulkan untuk sebagian, maka majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugatsecara bersama untuk memisahkan dan membagi bagian hak masingmasing, sertakemudian menyerahkan kepada lawannya masingmasing dan apabila tidak dapat dibagisecara natura, dibagi berdasarkan nilainya
Register : 13-03-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat:
Yulanda Mindahadi bin Nurhadi
Tergugat:
Yeni Anita Yunida binti Kiyono
9044
  • Bank Mandiri) sebagaimana diktum angka 2 huruf c dengan menggunakan seluruh harta bersama dan Apabila masih ada sisa harta bersama setelah penyelesaian hutang bersama tersebut, maka sisa harta bersama itulah yang dibagi 2 (dua) sama besar nilainya untuk Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka hutang bersama dibebankan kepada Penggugat dan jika harta Penggugat tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta Tergugat;
  • dimaksud,maka obyek sengketa aktiva angka 2 huruf a dan b maupun obyek sengketa pasiva 2huruf c sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besarnilainya yakni % (seperdua) bagian adalah hak dan kewajiban Penggugat dan %(seperdua) bagian adalah hak dan kewajiban Tergugat, dengan demikian petitumPenggugat/ Kuasa Hukum huruf d patut untuk dikabulkanMenimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Penggugat danTergugat harus dihukum untuk membagi 2 (dua) sama besar nilainya
Register : 19-06-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PA MAGETAN Nomor 0635/Pdt.G/2020/PA.Mgt
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3012
  • Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual melalui kantor
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRH. AHMAD RUSDI LUBIS
2916
  • Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.
    Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.
    HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya
    Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
2825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak
    Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............
    Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan
Register : 18-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 121/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Penggugat : IGNASIUS TIGOR MARIHOT SINURAT Diwakili Oleh : IGNASIUS TIGOR MARIHOT SINURAT
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI cq WALIKOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : YACOB TODING
Terbanding/Turut Tergugat : SYAHRUNI
6445
  • Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas
    Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan
    Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,
    Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 72/PDT.G/2015/PN Smr
Tanggal 8 Juni 2016 — Penggugat:
PT. TIARA MAS ENGINEERING diwakili oleh FAISAL IBNU HADJAR, S.Sos. (Direktur Utama) dan H. SONDY RIANTO (Komisaris Utama)
Tergugat:
PT. REA KALTIM PLANTATIONS diwakili oleh MARK ALAN PARRY (Presiden Direktur)
14211
  • Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan: kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading
    Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dan tidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading
    Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani oleh Tergugat, padabulan Januari 2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaanDispach
    Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat halaman 8 (delapan)pada urutan nomor 6 (enam) yang menyatakan; "Bahwa karena adaikatan hubungan masa lalu baik dan tidak pernah ada sesuatupermasalahan apapun dan karena adanya permintaan dari Tergugatagar segera dimulai pekerjaan tersebut serta adanya desakan daristaf perusahaan.Tergugat yang menjamin pembayaran pasti lancar,maka meskipunPengqgugatmerasaragu untuk melaksanakanpekerjaan tersebut karena nilainya cukup besar dan kontrak pekerjaanbelumditandatangani
    cscseeeeee ee eens :Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat jugatelah mengakui pada halaman 8 (delapan) urutan nomor 6 (enam) yangmenyatakan; "Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebut sertaadanya desakan' dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raqu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena nilainya
Register : 07-11-2019 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 06-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1115/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
1.KADIR SUGIA
2.Nyonyah LIE NA
Tergugat:
PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah III Surabaya
172166
  • fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya
    lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya
    penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya
    lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan
    Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......
    Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk
Register : 18-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANANG SAHLAN SAFARI, SH Bin Alm H. EMLI SOEHAELI, SH., MHum
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BILL HAYDEN, SH
16478
  • Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.
    Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.
    Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 28 April 2014 — TATIK INDRAYANA
5119
  • koordinasiKelembagaan danKPMD pada tanggal 04 Juli 2013;e Bahwa Dana yang disimpangkan sesuaihasilinvestigasi dan telah diakui oleh Terdakwa adalahsebanyak Rp. 295.000.000,( dua ratus sembilanpuluh lima juta rupiah ), yang rinciannya :1.Penerimaan angsuran dari kelompok yang tidak disetorkan ke bendaharayaitu sebesar Rp.119.517.800, ( seratus sembilan belas juta lima ratustujuh belas ribu delapan ratus rupiah ).2.Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapihanyasebagian saja yang diberikan, nilainya
    menyusul..3.Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif,nilainya menyusul Sehinggajumlah sementara yang diakui oleh terdakwa adalah sebesar Rp.295.000.000.tersebut dilakukan didepan Musyawarah Antar Desa( dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah ), pengakuan( MAD ) yangdiadakan pada tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.2.Saksi SIT AMINAHBahwa atas penyimpangan tersebut saksisegera melakukan rapat koordinasidengan PJOK Srihayati, dan ditindaklanjuti dengan rakor kelembagaan danKPMD
    Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapi hanyasebagian saja yang diberikan, nilainya menyusul.3.
    Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif, nilainya menyusul.Bahwa jumlah sementarayang diakui oleh terdakwaadalah sebesar Rp.295.000.000, (dua ratussembilan puluh lima jutarupiah), pengakuan tersebutdilakukan di depanMusyawarah Antar Desa(MAD) yang dilakukan padatanggal 31 Juli 2013bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.56Bahwa langkah yangdilakukan oleh UPKKecamatan Bansari adalah,sebelum saksi mengetahuiadanya penyimpangan yangdilakukan oleh Terdakwa,karena Terdakwa tidak masukkerja selama 8 hari berturutturut
Putus : 05-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/MIL/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. RAHMAT HERMAWAN, M.Sc;
18674 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya
    membuat laporan kepacta Kalakgiat (Kababek TNI)dengan tembusan ke pihak rekanan bahwa barang telah diterimadalam keadaan baik sesuai kontrak Pihak rekanan membuat suratpermohonan pembayaran ditujukan kepada Kababek TNI, kemudianKababek TNI selaku Kalakgiat mengeluarkan surat permintaanpembayaran (SPP) ditujukan kepada Papekas TNI Wilayah Jakarta IIIyang besarnya sesuai nilai kontrak;b) Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta Ill yang nilainya
    terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardhika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kKerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya
    No. 461 K/MIL /2017Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta III yang nilainya didapat clanpenghitungan dasar pengenaan pajak = 100/100 x harga pengajuanbarang, hasil tersebut didapatkan nilai PPN dengan penghitungan =10% x dasar pengenaan pajak;Baurcoklit melakukan pemeriksaan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, setelan lengkap dilakukan pengecekan administrasiKauryar Pekas TNI dilanjutkan pemotongan pajak PPN sebesar 10%dari nilai
Register : 13-01-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.TLG
Tanggal 9 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
226
  • terletak di RT.002/RW.001, Kampung Qodho, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Sebelah Barat: gang;

    Sebelah Timur : Rumah Abdul Aziz;

    Sebelah Utara: Tanah pak Kamaluddin

    Sebelah Selatan : Rumah Baharuddin Bayu;

    1. Tv Merk Sharp;
    2. Lemari Kayu Olimpic 2 pintu;
    1. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya
      Danternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud,maka harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua)sama besar nilainya yakni % (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 4%(seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka TergugatRekonvensi yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepadaPenggugat Rekonvensi sesuai bagiannya menurut putusan ini dan apabila
      Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusanini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni 2 (seperdua) bagian untuk PenggugatRekonvensi dan 4 (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;5.
Register : 09-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Kla
Tanggal 6 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • Nafkah Hadhonah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000, (limajuta rupiah) yang harus diberikan setiap tanggal 5 bulan berjalan kepadaanak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi,dapatbertambah nilainya sesuai pertumbuhan dan kebutuhan anakPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai dengan anakPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mampu dan sanggupuntuk hidup sendiri.b.
    Menyatakan Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab atas Nafkahhadhonah sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan kepada anakPenggugat Rekonpensi dan dapat bertambah nilainya sesuai pertumbuhandan kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensisampai dengan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensimampu dan sanggup untuk hidup sendiri.4.
Register : 26-01-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Bjn
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat Vs Tergugat
152
  • Put.No.0341/Pdt.G/2018/PA.Bjnyang disebabkan antara lain karena Penggugat merasa cemburu dengan teman teman perempuan Tergugat sekantor yang diajak makanmakan bersama olehTergugat, Penggugat merasa cemburu dengan dua orang perempuan bernamaAnggi dan Winda dan disebabkan pula karena masalah ketidak jujuran Tergugatversi Penggugat atas nilai uang muka (DP) mobil, dimana antara yangdisampaikan Tergugat nilainya tidak sama dengan fakta yang ada, dan saksisudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
    Kabupaten Bojonegoro sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisahtempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan tanpa salingkomunikasi yang disebabkan antara lain karena Penggugat merasa cemburudengan temanteman perempuan Tergugat sekantor yang diajak makanmakanbersama oleh Tergugat, Penggugat merasa cemburu dengan dua orangperempuan bernama Anggi dan Winda dan disebabkan karena masalah ketidakjujuran Tergugat atas nilai uang muka (DP) mobil, dimana antara yangdisampaikan Tergugat nilainya
Putus : 04-07-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN TUBAN Nomor 199/Pid. B/2013/PN. TBN.
Tanggal 4 Juli 2013 — SAMI EDI Bin KASBI
295
  • sebelah kanan, luka ulu hati sampai pisar, luka pada pinggang kiri, luka padaleher sebelah kanan,luka pada lengan kanan pada siku, luka pada telapak tangan kanandari jari kanan, hingga sampai sekarang saksi belum sembuh, sedangkan suami saksimeninggal dunia akibat dibunuh terdakwa;Bahwa selain mengamngambil perhiasan emas saksi setelah kejadian saksi mengetahuibahwa uang yang saksi simpan di dalam kaleng yang jumlahnya saksi tidak tahu jugahilang;Bahwa jumlah barangbarang yang diambil terdakwa nilainya
    Terdakwa kemudian masuk ke rumahmereka dan mengambil uang yang disimpan didalam kaleng selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan melarikan diri ke daerah Kediri dan sampai akhirnya tertangkap disana;Menimbang, bahwa saksi MUNATUN di persidangan menerangkan bahwa jumlahbarangbarang yang diambil terdakwa nilainya kirakira Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Visum At Repertum Nomor: 002/RSMM/RM/II/2013tanggal 17 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr.
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
1.ASIH Binti ENANG
2.JANA SUJANA Bin Alm. NASAM
3.SURYADI Bin ALm. ISAM
4.RAMAN Bin Alm. SUHIN
6325
  • Akan tetapi apabila bandar yang mengalami kekalahanmaka bandar harus membayar pasangan bandar ditambahkan aduan yangdipasang oleh pemenang dengan nilai tertinggi dan untuk 2 (dua) pemainlainnya harus membayar pasangan uang kepada pemain dengan nilai tertinggi.Kemudian 2 (dua) orang pemain tersebut nilainya juga diadu dengan nilaibandar dan apabila nilai bandar kalah maka bandat akan membayar sesuaiaduan.