mobil tersebut dilakukan secara kredit kredit diBCA Finance, yaitu mana pembayaran uang muka (DP) mobiltersebutsemulaberasal dariuang pinjaman yang cicilannyadipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya yang sampai sekarangmasih belum lunas sebagaimana pembelian bidang tanah padauraian nomor 4 di atas, termasuk cicilan mobil tersebut sSampai saatini juga masih belum lunas.Bahwa oleh karena satu unit mobil merek Toyota Avanza VelozLuxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untukmenentukan nilainya

Bahwa benar dalam oernikahan, Penggugat dengan Tergugattelah membeli 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio Soul plat nomor polisiBA ***# SE yang mana motor tersebut penguasaannyasekarang ini berada pada Penggugat.Bahwa mengenai besaran nilai 1 (Satu) unit motor merek YamahaMio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilai Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) adalah taksiran harga yang mengadaada, sengajadigelembungkan agar ketika dibagi menjadi lebih besar nilainya,padahal harga sepeda motor saat ini ditaksir

Bahwa bantahan Tergugat dalam poin 7 hal 6 yang menolak atasperobahan Gugatan Penggugat terhadap harta bersama dalam Jjenisperabot rumah tangga,elektronik dan peralatan rumah tangga lainnyayang nilainya total Rp20.000.000,00 adalah bantahan yang keliru dantidak masuk akal mohon majelis mengenyampingkan bantahan Tergugatini;9.

Selanjutnya, oleh karena satu unit mobil merk Toyota AvanzaVeloz Luxury masih belum lunas cicilannya, maka sangat sulit untukmenentukan nilainya, lagi pula menurut ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum KamarAgama pada angka 4 menyatakan: Gugatan harta bersama yangobjek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utangatau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibattransaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan itdak dapatditerima, maka gugatan atas satu

Bahwa mengenai besaran nilai 1 (Satu) uniit motor merkYamaha Mio Soul yang menurut Penggugat adalah bernilaiRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah taksiran harga yangmengadaada, sengaja digelumbungkan agar ketika dibagi menjadilebih besar nilainya, tidak pernah dibantah oleh Penggugat dalamrepliknya, sehingga haruslah dinyatakan bahwa benar taksiran hargamotor tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).6.

Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya

dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.

Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif

Sapriadi dan Fadel Muhammad Sapriadi) yang terutang (lampau/Madya) kepada Penggugat selama 8 tahun atau 96 bulan sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

Menyatakan jika harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2.1 di atas tidak dapat dibagi secara natura, atau Tergugattidak tunduk pada isi putusan ini,maka dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama Blitar oleh Penggugat agar pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sama nilainya antara Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama untuk memisahkan dan membagi bagian hak masing-masing, serta kemudian menyerahkan kepada lawannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi berdasarkan nilainya atau dijual melalui lelang dan hasilnya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang ;5. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka (5.24) tidak dapat diterima;6.

, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagai tersebutdiatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagianyang lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat penggugat tentang harta bersamatelah dikabulkan untuk sebagian, maka majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugatsecara bersama untuk memisahkan dan membagi bagian hak masingmasing, sertakemudian menyerahkan kepada lawannya masingmasing dan apabila tidak dapat dibagisecara natura, dibagi berdasarkan nilainya

kembali pengelolaan Apartemen Robinson tersebut;MENGENAI NILAI KERUGIANBahwa selama 10 (Sepuluh) tahun developer telah bertindak selakupengelola Apartemen Robinson dari tahun 2002 s/d 2012 dimanatelah memungut uang maintenance tanpa melakukan perawatan danperbaikan/pergantian fasilitas yang rusak, akibatnya ketika pengelolaan Apartemen Robinson dikelola P3SRS tahun 2012 ternyata fasilitasfasilitas tersebut terpaksa harus diganti dengan memakai uangdari Penggugat dan kelompok yang diwakilinya yang nilainya

menyatakan,yaltu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti Surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian harga perkawinan (gono gini);5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusanyang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan (bezitsrecht)SEMA Ri No. 3/2000 angka ( (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat PertamaSelanjutnya SEMA RI No. 4/2001 menyatakan, yaitu:"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga

menyatakan,yaitu:1) Gugatan tidak didasarkan bukti surat yang otentik;2) Gugatan bukan tentang hutang piutang;3) Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain;4) Pokok gugatan bukan mengenai pembagian hargaperkawinan (gone gim5) Gugatan bukan merupakan tuntutan atas dasar putusan yang berkekuatan tetap (in kracht ven gewijsde);6) Gugatan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan(bezitsrecht)SEMA RI No. 3/2000 angka 7 (tujuh) menyatakan, yaitu:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

No. 291/PDT/2019/PT.DKIbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan":Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengannilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pithak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusanserta merta.Karena permohonan Putusan Serta Merta (Ultvoerbaar bijVoorraad

Namira, perusahaan CV SriBilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari hargasatuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketikapanitia pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan padaharga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untukperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. SriBilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikanoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir.

Oston Gultom dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan kapalpenangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tidak menyesuaikan dengan hasilkonsultan perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yangdibayarkan kepada perusahaan CV.

HPS) barang/ jasa, kecualiuntuk kontes/ sayembara.(2) ULP/ pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkanHPS yang ditetapkan oleh PPK.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya danpengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode paguanggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya

Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dalam pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alattangkap tidak menyesuaikan dengan hasil Konsultan perencanaan dan dalammenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilaisebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV.Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal)berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh)unit.Bahwa selanjutnya tanggal 29 November

Bank Mandiri) sebagaimana diktum angka 2 huruf c dengan menggunakan seluruh harta bersama dan Apabila masih ada sisa harta bersama setelah penyelesaian hutang bersama tersebut, maka sisa harta bersama itulah yang dibagi 2 (dua) sama besar nilainya untuk Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama tidak mencukupi untuk pelunasan hutang maka hutang bersama dibebankan kepada Penggugat dan jika harta Penggugat tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta Tergugat;

Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 4 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Ltd Jumlah 1.794.659.328 179.465.933 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.794.659.328,00 adalahpenyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, ataspenyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri dengan alasansebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang danhak

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yangPajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp1.827.595.162,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak....... Rp53.112.550.420,00Menurut Terbanding .............:2:08 Rp54.940.145.582,00Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/PJK/2017Koreksi Terbanding ............

Bukti penyerahan barangdibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea danCukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benarterjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yang terteraadalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jualkepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada Termohon PeninjauanKembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,

Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan: kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dan tidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani oleh Tergugat, padabulan Januari 2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaanDispach

Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat halaman 8 (delapan)pada urutan nomor 6 (enam) yang menyatakan; "Bahwa karena adaikatan hubungan masa lalu baik dan tidak pernah ada sesuatupermasalahan apapun dan karena adanya permintaan dari Tergugatagar segera dimulai pekerjaan tersebut serta adanya desakan daristaf perusahaan.Tergugat yang menjamin pembayaran pasti lancar,maka meskipunPengqgugatmerasaragu untuk melaksanakanpekerjaan tersebut karena nilainya cukup besar dan kontrak pekerjaanbelumditandatangani

cscseeeeee ee eens :Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat jugatelah mengakui pada halaman 8 (delapan) urutan nomor 6 (enam) yangmenyatakan; "Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebut sertaadanya desakan' dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raqu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena nilainya

LtdJumlah 8.989.000.98 898.540.632 Dasar koreksi menurut PemeriksaBahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp8.985.406.320,00adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiPenyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melaluiTrader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksamenjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri dengan alasan sebagai berikut: Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelangdan hak kepemilikan

Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus DipungutSendiri.Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesarRp9.047.755.773,00 dengan perhitungan:Menurut Pengusaha Kena Pajak ......

Bukti penyerahanbarang dibuktikan dengan :adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Beadan Cukai yang menunjukkan bahwaekspornya benar terjadi,Bill of Lading yang disahkan kapten kapal,dalam PEB maupun Bill of Lading menyebutkannegara tujuan ekspor dan pihak penjual yangtertera adalah PTPN V (Termohon PeninjauanKembali),harga jual yang menurut Trader Lokal dan hargajual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;bahwa Majelis meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali untuk

fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha yangdijalankan oleh Debitur,Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu. bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukannilaiEksekusi nantinya

penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga berbeda, ketika peletakan HakTanggungan biasanya disesuaikan dengan kredit yang diperlukankarena bila Debitur membutuhkan kredit misal 7 juta pihak bankakan meminta obyek jaminan yang nilainya

lebih dari 7 juta dankemudian terjadi Eksekusi obyek ini khususnya benda tidakbergerak tidak akan pernah mengalami penurunan, berbedadengan benda bergerak akan ada potensi menurun, bila pada saatEksekusi nilainya jatuh, maka itu) bukan terkait HakTanggungannya tetapi mengenai ketetapan nilai minimal dalampenjualan atau di sebut nilai limit namun logika hukumnya tidakmungkin sebuah harga benda tidak bergerak ketika dimasukkan dipenjaminan harganya akan turun pada saat ditentukan nilaiEksekusi nantinya

Dalam Pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/anggota LPD yang tidak mematuhikewajibannya atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran /halaman 29 dari 74 hal puts. No. 18/PID.TPK/2019/PT SMRkredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam padaLembaga Perkreditan Desa (LPD) sarana Mandiri Abadi,para nasabah LPD Sarana Mandiri Abadi tidak diwajibkanuntuk menyerahkan jaminan yang nilainya sesuai denganjumlah pinjaman serta tidak terdapat penjatuhan sanksikepada para nasabah/ anggota LPD yang tidak mematuhikewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkanangsuran/ kredit macet;4.

Dalam pelaksanaan pengelolaan simpan pinjam pada LembagaPerkreditan Desa (LPD) Sarana Mandiri Abadi, para nasabahLPD Sarana Mandiri tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminanyang nilainya sesuai dengan jumlah pinjaman serta tidak terdapatpenjatuhan sanksi kepada para nasabah/ anggota LPD yang tidakmematuhi kewajiban atas pinjaman yang diajukan sehinggamenyulitkan dalam penagihan dan mengakibatkan angsuran/kreditmacet.4.

terletak di RT.002/RW.001, Kampung Qodho, Dusun Tongo, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebab, harga tanah berikut bangunan rumah milik Penggugattersebut nilainya jauh lebih tinggi daripada jumlah uang yang diterimaPenggugat dari Tergugat. Harga tanah berikut bangunan rumah milikPenggugat menurut taksiran Appraiser berkisar Rp 16.000.000.000, (enambelas milyar rupiah).

Sebab, uang yang diterima oleh Penggugat terkait denganperjanjian kerjasama hanya sebesar Rp 3.330.000.000, Sedangkan hargatanah berikut bangunan milik Penggugat yang menjadi obyek perjanjian,nilainya jauh lebih besar daripada nilai uang yang diterima olen Penggugat.Kesenjangan yang sangat besar, yaitu selisih harga tanah berikut bangunanmilik Penggugat yang dijadikan obyek perjanjian dibandingkan dengan nilaiuang yang diterima Penggugat dari Tergugat, patut diduga telah mendorongTergugat untuk memanfaatkan

Sedangkan harga tanah berikut bangunanmilik Penggugat yang menjadi obyek Perjanjian nilainya jauhlebih besar dari uang yang diterima Penggugat.

Selanjutnyadalam ayat (2) disebutkan bahwa Jika keterangan saksi itu sebelumnya telahdiberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan saksi di bavah sumpah yang diucapkan di sidang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan beritaacara pemeriksaan saksisaksi tersebut yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 23 dari65 halaman,Putusan Perkara Nomor : 204/ Pid. Sus/2015/PN. TGT5. SAKSI!

Selanjutnyadalam ayat (2) disebutkan bahwa Jika keterangan saksi itu sebelumnya telahdiberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya denganketerangan saksi di baweah sumpah yang diucapkan di sidang ;Halaman 30 dari65 halaman,Putusan Perkara Nomor : 204/ Pid. Sus/2015/PN. TGTMenimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan beritaacara pemeriksaan ahli tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1. MIRSA AULIAH, S. Si, Apt Binti H.

Si, Apt Binti H.ARSYAD ternyata keterangan ahli tersebut sebelumnya teleh diberikan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga dengan memeperhatikanketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan ahli tersebutdisamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

ALI nilainya Rp. 37.480.000, (tiga puluh tujuh juta empatratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dengan diimingimingi hargaextra rokok tersebut sedangkan ia tidak pernah menerima barang sesualnota tersebut, ia juga tidak menerima copian nota yang biasanyaberwarna biru dan tidak order sesuai dengan jumlah yang ada di notatersebut, Kemungkinan barang dari kantor PT.

ALI nilainya Rp. 37.480.000, (tiga puluh tujuh jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bukti dari kantor PT. BintangSayap Utama berupa Nota kredit dari kantor yang belum terbayarkanlunas Nomor 450761 orderan tertulis pada hari Kamis tanggal 03September 2020 atas nama Toko OVI H.

ALI nilainya Rp. 37.480.000,(tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yangditunjukkan kepadanya, dan ia tidak pernah menerima barang dan buktiarsip nota yang warna biru serta dalam nota tersebut tidak ada tandatangannya dan cap stempel toko H.

Hal iniyang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai Ganti Kerugianyang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidak sampaisetengah dari NJOP kawasan yang ada. Sementara itu, PEMOHONmerupakan pembayar PBB objek lahan tersebut yang patuh bayar setiaptahunnya.

Dengan fakta bahwanilai ganti kerugian yang ditawarkan Panitia Pelaksana PengadaanPelabuhan Pesawan yang nilainya berada di bawah NJOP yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan yang PBBnya dibayarsecara reguler oleh para pemilik lahan garapan, maka hal ini PEMOHONmenyimpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan tidaklayak dan tidakadil.4.

Pemohon KeberatanHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Tjs46.47.48.49.50.1.menyatakan bahwa Termohon Keberatan pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk pelabuhan pesawan lalu menetapkan nilaiganti kerugian yang nilainya berada di bawa NJOP;Bahwa asumsi Pemohon Keberatan tersebut Sunggu keji dan bahkandapat berakibat fatal terhadap proses pengadaan tanah pelabuhanpesawan karena fitnah tersebut sama saja dengan menyatakan