menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.i Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan denganakte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang PernindunganAnak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejakkelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia

, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu) nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tuakandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanPengadilan Negeri tempat pemohon ;(2)

., Notaris di Jakarta; 3) Persetujuan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU50606.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 20 Oktober 2009 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.Selanjutnya YOHANNES HENKY WIJAYA, Wakil Direktur UtamaPT. JAYA REAL PROPERTY, Tok memberikan kuasa dalam SuratKuasa Khusus No. 042/JRPDIR/HKMSK/VI/15 tertanggal 25 Juni2015 kepada : 1) SABAR M.

ProteindoKaryasehat Nomor 2 Tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Herry Julianto, SH, MKn di Kabupaten Bekasi dantelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU41031.40.22.2014. Tanggal 13 November2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PereroanPT.

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primairTerdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnyamenunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu darisubjek hukum adalah manusia

;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang TentangNarkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, padadasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindakpidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini, menurut

cle Jay Je ail ciel ID, Leal dl Gay dea yy GeNasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengannasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatan yang kekal abadidari silaturohim yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayahadalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunankeluarga yang tidak terputus talinya.

Dan nasab adalah nikmat yang agungyang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatannasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatansilaturohim.

Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusiadengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furgon ayat 54 : ga Gla) ONS 5 gueny Lusi dead pty eLall Gyo GIA call saDan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusiaitu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX) dengan PemohonIl

Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaituditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yangberdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana danuntuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukanoleh orang yang sehat akal pikirannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang lakilakibernama Satino bin Mad Kasimin dengan identitas selengkapnyasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telahternyata

Perawat, Bidan danApoteker;Menimbang, bahwa orang tidak diperbolehkan/dilarang berjualan obatjika tidak memiliki keahlian atau Kewenangan karena dapat membahayakanpengguna/konsumen yang menggunakan obat tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud obat adalah bahan atau panduanbahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau kKeadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatandan kontrasepsi untuk manusia

terdakwa belum pernahdihukum, maka majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman atas dasarkewenangan secara subyektif yang tidak terkendali, namun akanmempertimbangkannya dengan berpedoman bahwa hukuman pidana yangdijatunkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidikTerdakwa ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perludipertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan manusia

penyidikandan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yangberdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapatdisimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benarterdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai denganidentitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;Hal 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa dalam hal ini :e Secara obyektif, terdakwa adalah manusia

Terdakwa;Hal 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN PbmKeadaankeadaan yang meringankan :e = Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilaikemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia

dan bukansebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada dialam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Angkutan Jalan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsurunsur sebagaimana tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang merupakan subyekhukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia

ataupun badanhukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwadipersidangan, dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai Naturlijk Persoonyang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkanidentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksisaksi mengenal dan membenarkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang didugaHalaman 7 dari 13 Putusan

timbulnyasuatu akibat tertentu yang mana pelaku dapat melakukan usahausaha atau tindakan tindakan untuk mencegah akibat tersebut dan akibat tersebut sebelumnya dapatdibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimiliknya ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan akibat tertentukarena kelalaian pelaku adalah timbulnya kecelakaan lalu lintas yaitu suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpapengguna lain yang mengakibatkan korban manusia

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka iaseolaholah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya...

, bahwa berdasarkan AlQuran Surat AlAhzab ayat 4 dan 5 tersebut,dan pasal 39 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, maka pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) anak angkatdengan orangtua kandungnya dan anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayahangkatnya, sehingga anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tetap dipanggil dengannama CALON ANAK ANGKAT;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 39Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

yang terungkap di persidangan diketahui nilai barang yangmenjadi objek perkara dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 650.000,00(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebelumnya pernahdijatuhi pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 TentangPenyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPdan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Repbulik Indonesia,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

pidana ringan yaitu secara berturutturutsebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual(Pasal 384 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP) atau penadahanringan (Pasal 482 KUHP) dan haruslah diperiksa dan diputus dengan acarapemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205 210 KUHAP;Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Nota Kesepakatan BersamaKetua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa merupakan residivis perkara yang sama;Keadaan yang meringankan:Tidak adaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah AgungRI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sapina didapat Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohomilik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 12,45 % (dua belas koma empat limapersen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa ;Efek Jangka Pendek Mulut Terasa kering Jantung berdegup lebih kencang Menimbulkan rasa mual Kesulitan bernafas Sering buang air kecilEfek Jangka Panjang Menyebabkan lever membengkak Menyebabkan kerusakan pada otak Menimbulkan kerusakan fungsi indra Kerusakan sistem pencernaan KematianBahwa

Sapina didapat Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohomilik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 12,45 % (dua belas koma empat limapersen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :Efek Jangka Pendek Mulut Terasa kering Jantung berdegup lebih kencang Menimbulkan rasa mual Kesulitan bernafas Sering buang air kecilEfek Jangka Panjang Menyebabkan lever membengkak Menyebabkan kerusakan pada otak Menimbulkan kerusakan fungsi indra Kerusakan sistem pencernaan KematianBahwa

Sapina didapat Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohoHalaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT JAPmilik terdakwa mengandung alkohol (Etanol) 12,45 % (dua belas koma empat limapersen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :Efek Jangka Pendek Mulut Terasa kering Jantung berdegup lebih kencang Menimbulkan rasa mual Kesulitan bernafas Sering buang air kecilEfek Jangka Panjang Menyebabkan lever membengkak Menyebabkan kerusakan pada otak Menimbulkan

.;2 Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persedian Padanya, AtauMempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsurunsur tersebut diatas ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindakpidana.

pelaku;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yangternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dariketerangan saksisaksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwaadalah Terdakwa EDO EFENDI Als PENDI Bin MANSYUR yang dihadapkankepersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaanyang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilaibahwa terdakwa sebagai manusia

biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya,sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakansetelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesiapemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelinara danterbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalamdiri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabatsebagai insan Pancasila ;4.

Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina, kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalamberpartisipasi Sesuai dengan bidang kehidupannyaMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alatbalas dendam, melainkan pemidanaan itu. sendiri haruslah bersifat mendidikTerdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat

Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatuperbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), makadengan adanya terdakwa yaitu Jariyo bin Lastomo in casu dengan identitasselengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiriyang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telahterpenuhi

terdakwamasingmasing haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dankepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagaisuatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidakmengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaanmaka para terdakwa bisa menjadi manusia

yang baik serta dapat diterimamasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia denganpenuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini paraterdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanyamasa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwamasingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai

ES A51K5 ESI 25Artinya : Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,maka ia seolaholah memelihara kehidupan manusia seluruhnyaHim 10 dari 15 hlm Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.SS2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralinnya tanggungjawabpemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lainsebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Pasal 171 huruf(h) KHI ), tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuaiFirman Allah (Qs.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Panitera Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian LuarNegeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, KejaksaanAgung dan Kepolisian Republik Indonesia ;6.

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu,walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telahmengajukan eksepsi dan gugatan balik rekonvensi yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan (Error in Persona)karena Merek milik Tergugat telah secara sah terdaftar dalam DirektoratJendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusia

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Merek atasnama Tergugat tertanggal 15 April 2005 yang dikeluarkan oleh DirektoratJendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Departeman Kehakiman danHak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan diajukankepada Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual pada DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia (bukti T1);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa Pengugat Rekonvensi mohon agar jawaban yang terurai dalamkonvensi di atas dianggap

;Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkanatau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana.Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS.

menentukan pelaku;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yangternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dariketerangan saksisaksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwaadalah Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO yang dihadapkankepersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaanyang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilaibahwa terdakwa sebagai manusia

biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya,sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakansetelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

perjanjian dengan pihak ketigadalam lingkup Tridharma;fh memiuliki utang dan piutang jangka pendekdan jangka panjang; dang) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan ketenagaan terdiri atas:a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler danekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; danc) pembinaan bakat dan minat mahasiswa.penetapan norma, kebijakan operasional, danpelaksanaan ketenagaan terdiri atas:a) persyaratan dan prosedur penerimaansumber daya manusia

;b) penugasan, pembinaan, dan pengembangansumber daya manusia;c) penyusunan target kerja dan jenjang karirsumber daya manusia; dand) pemberhentian sumber daya manusia.penetapan norma, kebiakan operasional, danpelaksanaan sarana prasarana terdiri atas:a) pemiulikan sarana dan prasarana;b) penggunaan sarana dan prasarana;c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dand) pemeliharaan sarana dan prasarana.Pasal 42...anteTe,weoSPRESIDENREPUBLIK INDONESIA25Pasal 42Otonomi pengelolaan pada PTKS termasuk yangberbentuk