Ditemukan 55999 data
7 — 2
gugatanPenggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebutpatut untuk dikabulkan dengan verstek ;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuanpasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan undang undangnomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 maka secara ex officiomajelis hakim menganggap perlu) = memasukkan dalam = amarputusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikansalinan putusan ini kepada pejabat yang terkait incasu
9 — 0
Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak maumempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai, bahkanTergugatpun tidak berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya lagi,dengan ketidakhadirannya maka disini sudah ada petunjuk bahwa antarasuamiistri Sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga rumah tangganya sudahtidak utuh lagi dan sudah rapuh;Menimbang, bahwa pasal 39 ayat 1 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri incasu
9 — 0
yurisdiksi PengadilanAgama Banjarnegara, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Banjarnegara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkandengan bukti surat P, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, makaterbukti menurut hukumsejak tanggal 19 Oktober 1998 antara Penggugat denganTergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syariat Islam,dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan PengadilanAgama incasu
6 — 0
Pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitumgugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada
10 — 8
adanya eksepsi dariTergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempattinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatyang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocpy kutipanakta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukumsejak tanggal 13 Oktober 2009 antara Penggugat danTergugat telah terikat perkawinan yang sah denganmengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikiansengketa perkawinan tersebut merupakan kewenanganPengadilan Agama incasu
11 — 8
Penggugat tetap tamkindengan sabar dan setia menunggu kedatangan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksibernama SAKSI I dan SAKSI II di depan persidangan telah memberikanketerangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalildalil gugatanPenggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapatmenguatkan dalildalil gugatan Penggugat incasu
43 — 9
Ketiga gugatantidak melawan hak dan beralasan;Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2388/Pdt.G/2018/PA.CJRMenimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secarapatut sebagaimana relaas Nomor 2388/Pdt.G/2018/PA.Cjr, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan AgamaCianjur;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugatberalasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlumempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukanPenggugat
8 — 4
adanya eksepsi dariTergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempattinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatyang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocpy kutipan aktanikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejaktanggal 01 Nopember 2000 antara Penggugat dan Tergugat telahterikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata caraSyariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebutmerupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu
6 — 0
Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum gugatanPenggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidakmelawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat HIR danPasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka patut dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Majelis
11 — 1
tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan danpertengkaran terus menerus dengan diakhiri pisah tempat tinggal serta tidakada lagi keinginan dari masingmasing pihak untuk rukun dalam rumahtangga, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukumsebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri incasu
16 — 7
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, dimana dalam pasalpasal tersebut digariskan bahwa keabsahanperkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya, incasu agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Para Pemohontersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinantersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Batg, hal. 7 dari 11Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Terbanding/Penggugat : Wahyono Bin Sokram
98 — 60
No.177/Pdt.G/2019/PTA.JKMenimbang, bahwa asas kemampuan mengandung makna bahwa besarannafkah yang dibebankan suami (incasu Terbanding) kepada istrinya (in casuPembanding) haruslah sesuai dengan kemampuan riel Suami dengan memperhatikanpekerjaan, penghasilan dan harta yang diperoleh selama terikat perkawinan;Menimbang, bahwa sementara itu asas kepatutan mengandung maknabahwa besaran nafkah yang dibebankan kepada suami (Terbanding) untukdiberikan kepada istri (Pembanding) adalah layak dan patut, serta
7 — 0
bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Banjarnegara, sehingga perkara tersebut merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Banjarmegara ; Menimbang, bahwa berdasarkan P2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikahtersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 29 Juni 2007 antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikutitatacara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakankewenangan Pengadilan Agama incasu
12 — 1
bukti surat P.2 berupa Kutipan AktaNikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yangtelah menikah pada tanggal 27 April 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islamdengan demikian berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalahkewenangan absolute Pengadilan Agama incasu
11 — 3
Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan hukum; Putusan No. xxxxx/Pdt.G/2018/PA Cjr. halaman 6Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut sebagaimana relaas Nomor xxxxx/Pdt.G/2018/PA.Cjr, dantidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenanganPengadilan Agama Cianjur;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonanPemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlumempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon.
35 — 1
menemukan, yang hingga perkara ini diputus sekurangkurangnya sudahberjalan 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah,bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalammaupun diluar Wilayah Hukum Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka Termohon sudah tidaklagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang isteri sebagaimana ditentukandalam pasal 83 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), incasu
7 — 0
adanya eksepsi dariTermohon, maka perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaBanjarnegara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan denganbukti surat P.2, berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, makaterbukti menurut hukum sejak tanggal 2 Pebruari 1985 antara Pemohon denganTermohon telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syariat Islam,dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan PengadilanAgama incasu
7 — 4
Ketiga gugatantidak melawan hak dan beralasan;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secarapatut sebagaimana relaas Nomor 3165/Pdt.G/2018/PA.Cjr, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan AgamaCianjur;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugatberalasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlumempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukanPenggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1.
30 — 2
Ketiga gugatantidak melawan hak dan beralasan;Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patutsebagaimana relaas Nomor 0648/Pdt.G/2020/PA.Smi, dan tidak ternyataTergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan AgamaSukabumi;Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugatberalasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlumempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukanPenggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1.
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1252/B/PK/Pjk/2019kontrak (vide Keputusan Terbanding Nomor KEP01537/KEB/WP4.07/2016 tanggal 1 November 2016), maka Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam incasu dapatdibenarkan melakukan pilihan hukum dan menggunakan asasin dubio contra fisco sehingga berlaku tarif tidak boleh lebih dari10% (sepuluh persen).