Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam halnafkah, sehingga mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurangdan Tergugat mempunyai sifat Egois serta kasar terhadap Penggugat;6.

bulan Februari 2019 yang mana Tergugat menyuruh untuktidak melanjutkannya dan menyuruh Penggugat untuk mencabutKuasa dengan berbagai alasan akan bersikap baik dan jujur terhadapPenggugat, sehingga membuat hati Penggugat lIuluh untuk tidakHalaman 9 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.melanjutkan gugatan tersebut, tetapi pada kenyataanya hanyalah akalbusuk Tergugat untuk lebin menyakiti Penggugat. yang mana diantarapemicu penyebabnya adalah karena Tergugat sering berbohong,Tergugat lalai

Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada angka 4, yangmenyebutkan ...Tergugat sering berbohong, Tergugat lalai dan kurangbertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batinterhadap Penggugat.. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatmengadaada dan tidak beralasan. Sesungguhnya, tidak adakebohongan yang Terguggat lakukan sebagaimana dituduhkan olehPenggugat. Terhadap hal ini dapat di buktikan dengan alat bukti dansaksi yang sah menurut hukum.

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan akhirakhir ini sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak harmonis lagi, suka cekcok danpenyebabnya adalah masalah ekonomi (Tergugat lalai dantidak terbuka dalam memberikan nafkah seharihari kepadaPenggugat). Bahwa kedua saksi juga menerangkan antara Penggugatdan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak bersatulagi berumah tangga dengan baik.

Tergugat membantah dalil Penggugatyang menyatakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam halnafkah karena Tergugat masih berusaha untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga dengan jerih payah dan usaha Tergugat. Tergugat jugamembantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sifategois dan kasar kepada Penggugat karena faktanya tidak demikian.

Tergugat IlIntervensi, setelah pengadilan berpendapat untukkesempurnaan di dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaranmateril terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugatparalel dengan Azas Dominus Litis (vide Pasal 107 UndangUndang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapiterhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, pengadilanakan memutus setelah melewati pembuktian di persidangan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah salah dan lalai

Bahwa karena Judex Facti Salah Dan Lalai DalamMenerapkan Peraturan Yang Berlaku Tentang Putusan Sela,yang seharusnya Judex Facti menjatuhkan Putusan Selaterhadap Eksepsi Kewenangan Absolut, berupa putusaninterlocutoir: putusan yang isinya memerintahkan pembuktiankarena putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan iniakan mempengaruhi putusan akhir sebelum para pihakmenjawab, atau bahkan keberatan yang terpisah dariPutusan Akhir;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru

KEBERATAN TENTANG POKOK PERKARAMohon perhatian Judex Juris Mahkamah Agung yang Mulia, denganini Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat kembalimenegaskan karena Putusan Tingkat Pertama oleh Judex FactiPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kurang cukupdipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan telah terjadikekeliruan hukum, lalai dan salah dalam Penerapan Hukum, karenaandaikata quad non perkara a quo tentang kepemilikan hak yangsifatnya keperdataan, maka di dalam Pokok Perkara seharusnyaJudex

Bahwa mohon perhatian Judex Juris Mahkamah Agung RI, karenaJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salahdan lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yangmana peraturanperaturan tersebut di atas seharusnya menjadipertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Jo.

Dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah lalai dan tidak menerapkan peraturan sehinggabertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961icTentang Pendaftaran, Pasal 3 ayat (2): sebelum sebidang tanahdiukur, terlebin dulu diadakan: a. penyelidikan riwayat bidang tanah itudan b. penetapan batasbatasnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kekeliruandalam penerapan hukum dengan

Amar putusan Judex Factiangka 5 yang menghukum Pemohon Kasasi membayar selisih upahadalah salah dan keliru serta melanggar rasa keadilan sehinggacukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiuntuk membatalkannya;Judex Facti telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang berlaku dan oleh karenanya putusanJudex Facti haruslah dibatalkan;A.

Judex Facti telah lalai/tidak memenuhi suratsurat yang diwajibkandalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 178 ayat (1) HIR;17.

Judex Facti Telah Lalai/Tidak Memenuhi SyaratSyarat Yang DiwajibkanDalam Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf C UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yang Telah Dirubah DenganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2009;25.26.Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 jo.

UndangUndang Nomor 3tahun 2009, tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang"telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan".

menyalahiketentuan UU 13/2003 karena Termohon Kasasi bukanlah karyawanPemohon Kasasi melainkan karyawan kontrak dari Turut TermohonKasasi sehingga PHK Termohon Kasasi dilakukan oleh TurutTermohon Kasasi;Bahwa sesuai uraian diatas maka putusan Judex Facti yang tidakmempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan mengenaidasar dan alasan dikabulkan petitum Termohon Kasasi yangmenyatakan Pemohon Kasasi telah menyalahi ketentuan UU13/2003 harusnya dibatalkan di tingkat kasasi karena Judex Factitelah lalai

Penggugat adalah lalai, apabila ia dengan suratperintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakanlalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,bahwa si berutang i.c.

Penggugat harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukan,Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dash 6 dalam APHT atas agunankredit Penggugat yang disebutkan pada butir 2 huruf d di atas, telahdisepakati bahwa jika Penggugat tidak memenuhi kewajiban melunasihutangnya berdasarkan perjanjian kredit, maka Bank (Pihakkedua/Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama mempunyai kewenangan untuk :1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secaralelang objek hak tanggungan baik seluruhnya

Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Pekanbaru telah melaksanakan lelang eksekusi HakTanggungan terhadap Agunan Kredit Penggugat yaitu SHGB No.05578/ Pangkalan Kerinci Kota yang dilaksanakan pada tanggal 10September 2018, akan tetapi ternyata Agunan Kredit tersebut di atasternyata belum laku terjual Karena tidak ada calon pembeli Lelangyang berminat.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat selakuDebitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat telah lalai

Apalagi pembayaran ini dilakukansetelah Penggugat dinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat berdasarkanSurat Nomor: MNR.RCR/CCR.MDN.184/2018 tanggal 26 April 2018perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), sehingga hal ini tidakmembuktikan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik,melainkan Penggugat telah lalai membayar kewajiban kreditnya setelahdinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat.Halaman 18 dari 30 Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Plw8.10.11.12.Bahwa benar Tergugat tidak menerima pembayaran

sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit tersebut, pihakPenggugat selaku Debitur telan menyerahkan agunan yaitu sebidang tanah HakGuna Bangunan (HGB) No. 05578 / Pangkalan Kerinci Kota, yang terletak diPerum Bumi Lago Permai Blok D1 No. 41 Jalan Sekolah Kelurahan PangkalanKerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota Pelalawan, Propinsi Riau;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dicairkan dan dinikmati fasilitaskredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, ternyataPenggugat telah lalai

Tergugat , Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV;Bahwa cukup alasan Hukum menuniut Tergugat , Tergugat Il Tergugat Ill,dan Tergugat IV atau Siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untukmenyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dankosong seperti sedia kala bila perlu dengan bantuan POLRI;Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Illdan Tergugat IV Dihukum membayar Uang Paksa sebesar Ro10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila ia lalai

provisi agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Illdan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidakmelakukan Aktivitas Fisik atau memindah tangankan hak atas tanah sengketasementara perkara ini berjalan, sampai dengan adanya putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap dan juga menuntut agar Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill dan Tergugat IV Membayar uang paksa sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV lalai

Menghukum kepada Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVmembayar uang paksa sebesar Rp5.000.000 (lima Juta rupiah) perhari,apabila lalai melaksanakan Putusan Provisi ini, terhitung sejak PutusanProvisi dibacakan sampai dilaksanakan;Dalam pokok perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV untukmembayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) perhari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejakputusan diucapkan sampai dilaksanakan;.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uangpaksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi untuk setiap harinya, setiap PenggugatKonvensi/Tergugat Rekopensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkaraini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebin dahulu walau adaVerzet, Banding atau Kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;9.

Nomor 1658 K/Pdt/2017Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karenatak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupuntelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikasesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan ataudilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;Wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji (wanprestasi) ada 3macam, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kesepakatan (perikatan),maka Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menuntut biaya, kerugiandan bunga atas tidak dilaksanakannya kesepakatan (perikatan) tersebutyaitu seluruhnya berjumlah Ro1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Pasal 1243 KUHPerdata penggantian biaya, kerugian dan bunga karenatak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupuntelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikasesuatu yang harus

demikian, kreditor berhakmenuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secarabertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa darihakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telahdibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hakuntuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, Jjika adaalasan untuk itu:Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian danbunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai

, tetap lalai untukmemenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannyadalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji(wanprestasi) ada 3 macam, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; Debitur terlambat memenuhi perikatan; Debitur Keliru atau tidak pantas memenuh perikatan.Bahwa Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi kesepakatanlisan sebelum ditandatanganinya

Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabilatelah lalai memenuhi perjanjian, atau tidak menyerahkan atau membayardalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak berbuat sesuai yangdijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.Pasal 1763 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidakmengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang ditentukan.17.Bahwa perjanjian kredit a quo antara Penggugat dan Tergugat telahmemenuhi

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikanpada butir 16 sampai dengan 18 dijelaskan bahwa dengan lalai melakukan Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT YYKpenyetoran sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanikan dalam Perjanjian Kredit a quo, maka Penqgugat telah cidera janii (wanprestasi). Bahwa Tergugat sebagai kreditur yang beritikad baik dilindungi haknyaoleh UndangUndang apabila Debitur cidera janji (wanprestasi).

Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Ingkar atau Cidera Janji bisa dipahami dengan makna suatu keadaantidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaianpara pihak atau salah satu pihak.13.Bahwa yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikianperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akanharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Hukum ParaPemohon Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slemantanggal 7 April 2017 yang mana pada intinya tidak sependapat dengan putusandan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang antara lainHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT YYKberpendapat bahwa berdasarkan alasanalasan yang sudah diuraikandalam memori banding, judex factie (Majelis Hakim tingkat pertama)telah ternyata salah menerapkan hukum dan lalai

PerjanjianHutang) dan membayar seluruh beban biaya terkait perjanjian hutang ini,termasuk beban jasa atas perjanjian hutang ini (Pasal 4 angka 3 SuratPeranjian Hutang),maka sepatutnya dinyatakan secara hukum bahwaTERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepadaPENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: Penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai

, tetap lalai untukmemenuhi perikatan itu, atau Jika sesuatu yang harus diberikan ataudilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yangmelampaui waktu yang telah ditentukan, dan sesuai dengan ketentuanPasal 7 angka 1 Surat Perjanjian Hutang, yang berbunyi: kejadiandisebut wanprestasi apabila Pihak Pertama (TERGUGAT) tidak bisamemenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4dalam perjanjian ini;Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepadaPENGGUGAT

Penggugat sampaikan Tergugat tidak dapat memenuhinya;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwaTergugat tidak dapat dihubungi dan telah menyampaikan bahwa Tergugattelah masuk penjara adalah fitnah yang keji, karena secara faktual Tergugatbeberapa bulan sebelum gugatan diajukan telah melakukan tahapannegoisasi dengan kuasa Penggugat terdahulu dalam rangka penyelesaianperjanjian tersebut diatas;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 s/d 10 yang menganggapTerggugat telah lalai

Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak Sesuai dengan yangdiperjanjikan);Menimbang, bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketikamelainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dantidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238KUH. Perdata, yaitu:a.

Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yangsejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebin dahulu olehjurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan;b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;c.

TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.2.10.Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan olehkarena Termohon Keberatan saat itu selaku Debitur Telah Lalai MelaksanakanKewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran Sepeda Motor tersebutselama 4 (empat) bulan, yaitu :a. Angsuran ke 13, Jatuh Tempo tanggal 10 Pebruari 2016;b. Angsuran ke 14, Jatuh Tempo tanggal 10 Maret 2016;c. Angsuran ke 15, Jatuh Tempo tanggal 10 April 2016;d.

Bahwa alasanalasan Pemohon dalam surat permohonan keberatannya,hanya didasarkan pada hal sebagai berikut: BPSK Kabupaten Asahan tidak berwenang dalam memeriksa danmengadili pengaduan debitur, (alasan huruf C pada halaman 5 suratpermohonan keberatan); Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajibannya. (alasan hurufD pada halaman 6 surat permohonan keberatannya); Putusan BPSK Kabupaten Asahan tidak memiliki kekuatan hukummengikat.

Bahwa oleh karena secara hukum BPSK Kabupaten Asahan berwenang untukmemeriksa dan mengadili pengaduan Terlapor, maka sangat berdasarkanhukum jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon harusdinyatakan ditolak;Tentang Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya (alasan keberatan huruf D).1.Bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan Termohon telahlalai menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuransepeda motor, sehingga menyatakan Termohon ingkar janji atau wanprestasi

barang dan/atau manfaatjasa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama makapokok permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatanadalah dilakukannya permintaan 1 (satu) barang kendaraan roda dua Merek/TypeHonda Beat cw FV/Scootermatic, Nomor Rangka MH1JFM21XEK676123, NomorMesin JFM2E1670495, yang menjadi jaminan dari perjanjian pembiayaan dimaksudberdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00046996.AH.05.01 Tahun 2015dikarenakan Termohon Keberatan telah lalai

Sikken Blending Agent (1 bh)41) AC Cleaner (6 pc)42) Dempul Auto Glow (28 pc)43) 1 set las Asitilin44) Oil Suction (1 unit)45) ATF Changer (1 unit)46) Injector Cleaner (1 unit)47) Kaca Film (18 Roll)48) Garnis (16 bh)49) Trenglit (2 bh)50) Universal Power Window (1 bh)Hal 3 dari 22 Hal Putusan No.3/Pdt.G/2019/PN Mad10.11.12.13.14.Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengankesadarannya atau tidak dengan sungguhsungguh atau lalai

uangpaksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepadaPenggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitungsejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun ;Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengansukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat untukmembayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggungoleh Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat lalai

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yangharus ditanggung, apabila mereka lalai mentaati putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiapbulannya oleh Tergugat kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaatiatau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun sampai putusandilaksanakan oleh pengadilan;Hal 6 dari 22 Hal Putusan No.3/Pdt.G/2019/PN Mad7.

karenapenghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkandengan upaya paksa atau eksekusi hal tersebut sesuai dengan kaidahHal 16 dari 22 Hal Putusan No.3/Pdt.G/2019/PN Madhukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26Februari 1973, dengan demikian maka petitum ke 5 tidak beralasan menuruthukum dan haruslah ditolak;Meimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta agarTergugat membayar bunga sebesar 2 % setiap bulannya oleh Tergugatkepada Penggugat apabila mereka lalai

dalam kegiatan pengadaan barang jasaPemerintah selama 3 (tiga) tahun yang ditaksir Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah;Bahwa oleh karena dalam perkara ini juga terdapat tuntutan penyerahan aslisurat garansi bank jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan danpengembalian benda yang berbentuk uang jaminan pelaksanaan kepadaPenggugat, maka sangatlah tepat menurut hukum Pengadilan menghukumTergugat I, Ill dan IV membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari jika lalai

Menghukum Tergugat I, Il dan Ill membayar uang paksa (dwangsoom)sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika lalai melaksanakanputusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat I, II dan IIl melaksanakan putusan;15.

tidakmemuat secara rinci dalam pertimbangan hukumnya penyebab PerbuatanMelawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan II namunsebaliknya Pemohon malah dianggap telah wanprestasi oleh Termohon,Judex Facti dalam perkara a quo tidak cermat dalam merumuskanpertimbangannya terhadap kesalahan/ketidak hatihatian siapa ataupunkelalaian akibat perbuatan siapa yang menjadikan pekerjaan tidak dapatdilanjutkan hingga menjelang akhir tahun anggaran 2014;Bahwa Pemohon menilai Judex Facti keliru ataupun lalai

Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehHalaman 15 dari 21 hal. Put.

Dengan demikian jelas secara hukum pertimbangan hukum yangterdapat dalam kedua putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi a quoterdapat sebuah kesalahan dalam menerapkan Hukum Acara Perdatadan/atau Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya perbuatan yang bersangkutan. Sehingga sangat beralasan bagiHalaman 19 dari 21 hal. Put.

DUTI telah lalai memenuhikewajiban sebagaimana disebutkan di dalam Akta Pemberian Saham sebagaijaminan gadai;Bahwa sehingga uang PT.

DUTI belum lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PT.SSIsebagaimana diatur dalam Akta Pemberian Saham Sebagai Jaminan Gadai(antara PT. SSI dan PT. DUTI) tidak dapat meniadakan fakta bahwa telah terjaditransaksi jual beli hak gadai saham PT. DSM milik PT. DUTI oleh PT. SSI kepadaPT. TCP;Bahwa jadi yang dikenakan deem biaya bunga oleh Terbanding adalah atastransaksi pemberian uang muka sehubungan dengan sebuah transaksi jual bellidan bukan atas sebuah transaksi peminjaman uang.

Dalam Pasal 4 Akta ini dinyatakan bahwa : BilamanaPihak Kedua lalai dalam memenuhi sesuatu kewajibannya berdasarkanHalaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor. 806/B/PK/PJK/2012perjanjian, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual sahamsaham didepan umum atau di bawah tangan menurut kebiasaan setempat,dengan harga yang dinilai oleh penilai independen dan syaratsyarat danketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;. Bahwa PT. TCP Internusa berniat membeli 25.740 saham PT.

Duta Pertiwi lalai, yang artinya isiperjanjian tidak akan terlaksana apabila PT. Duta Pertiwi dapat memenuhikewajibannya.Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) telah menyatakan bahwa sampaidengan akhir Tahun 2005, jual beli saham antara Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) dan PT. TCP Internusa belumterlaksana karena PT.

Duta Pertiwi tidak lalai dalam pemenuhankewajibannya berdasarkan Akta Pemberian Saham Sebagai JaminanGadai.Bahwa berdasarkan dokumen/ bukti akta dan perjanjianperjanjian tersebutdiatas, dapat diketahui bahwa jual beli antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan PT. TCP Internusa atas sahamsaham yang digadaikan oleh PT.

1101 CZ yang masih digunakan oleh KONSUMEN ;Melakukan PELAKU USAHA untuk melakukan Restrukturisasi sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melakukan Reshedulingterhadap No.perjanjian pembiayaan 01500579001515378 tertanggal 18 Juni2015 Atas nama Kiki Violetta ;Menghukum PELAKU USAHA untuk menghapuskan biaya denda, ataupunbiayabiaya lain yang dibebankan kepada KONSUMEN ;Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai

mengirimkan Surat Peringatan kepadaTermohon Keberatan untuk mengingatkan agar segera melakukanpembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan a quo sebanyak 3 (tiga) kali,akan tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon Keberatan dalammenyelesaikannya ;Bahwa Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan kepada TermohonKeberatan bahwa Termohon Keberatan sudah 5 (lima) bulan menunggak dantelah dinyatakan WO (write off) sehingga Termohon Keberatan harusmelunasi seluruh hutangnya namun Termohon Keberatan lalai

Bahwa oleh karena Termohon Keberatan lalai (wanprestasi), makaPemohon Keberatan berhak untuk menagih dan/atau melakukanpenarikan 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Toyota All New Avanza tahun2015, Warna Silver Metalik, Model 1.3 G M/T 1 Ton MB, No. Ranka :MHKM1BAS3JFJ117038, No.

sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melakukanResheduling terhadap No.perjanjian pembiayaan 01500579001515378tertanggal 18 Juni 2015 Atas nama Kiki Violetta ;Menghukum PELAKU USAHA untuk menghapuskan biaya denda, ataupunbiayabiaya lain yang dibebankan kepada KONSUMEN ;Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pat.SusBPSK/2017/PN Mdn11.12.13.14.15.16.17.18.12.Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai

Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak maumematuhi keputusan pada butir (7), (8), dan (9) terhitung sejak keputusanini berkekuatan hukum tetap (In Kracht).Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon mengajukanEkssepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi permohonan salahorangnya (error in persona) karena yang seharusnya menjadi TermohonKeberatan adalah KIKI VIOLETTA bukan HORAS TONI FRANSISCO SINAGAdan

;Bahwa, Tergugat dan Tergugat Il telah lalai dan tidak memenuhikewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan pada "PerjanjianPembayaran" tertanggal 19 Mei 2007, padahal waktu untuk membayar telahHal 6 dari 22 hal. Put. No. 1692 K/PDT/2010banyak diberikan ;Bahwa, pada tahap Il jatuh tempo pembayaran yaitu bulan Juni 2007,Tergugat Il mengeluarkan sebuah Bilyet Giro No.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa ParaTergugat telah lalai membayar kewajibannya dan karenanya telahberutang kepada Penggugat sebesar USD 20,156.20 dan PPN sebesarRp 19.594.638 (vide butir 6 dan 7 gugatan Penggugat) ;Hal 11 dari 22 hal. Put. No. 1692 K/PDT/20104.

Bahwa keadaan lalai membayar kewajiban dan berutangnya ParaTergugat kepada Penggugat telah Penggugat tegaskan kembali dalambutir 10, 11, 13, 14 dan 19 gugatannya yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Butir 10"Bahwa, janjijanji yang dibuat dalam Surat Pernyataan yang dibuat olehTergugat Il ternyata diingkari sendiri oleh Tergugat ll dengan alasanperusahaannya sedang mengalami masalah keuangan..."

;Butir 19"Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah lalai dan tidak memenuhikewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan pada "PerjanjianPembayaran" tertanggal 19 Mei 2007 ";.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat Sangat bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 879 K/PDT/1997 ; Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo Pengadilan Negeri Jakarta Barattelah lalai, tidak memperhatikan secara cermat Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 879 K/PDT/1997, sehingga di dalam mengadili perkara antaraPara Pemohon Kasasi (PT TRIMULIA PERKASA) dkk dengan TermohonKasasi (PT INAMULTI INTIPACK) sangat bertentangan dengan kaidahhukum yurisprudensi tersebut yaitu : bahwa surat gugatan di

, dimanateam Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke rumah Penggugat danPenggugat II untuk menyampaikan maksud melakukan proses ganti rugitanah, sedangkan nilai harga ganti rugi tanah sudah ditetapkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sejak tanggal 2 November2011 (SK Nomor 874 Tahun 2011), dan untuk nilai harga ganti rugibangunan sudah ditetapbkan oleh Bupati Deli Serdang sejak tanggal 5Oktober 2007 (SK Bupati Deli Serdang Nomor 1851 Tahun 2007).Sehingga dengan demikian, jelas terlihat lalai

Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan olehTergugat dan Tergugat Il, maka Penggugat dan Penggugat II mohonagar Tergugat dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksakepada Penggugat dan Penggugat II perhari sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap Tergugat dan Tergugat II lalai memenuhi isiputusan pengadilan hingga dilaksanakan;Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugatperhari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai setiapTergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan hingga dilaksanakan;Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1174 K/Pdt/20176. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat dan Tergugat Il mengajukan upayahukum:;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;8.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding Telah Salah MenerapkanHukum Dalam Tertiob Beracara Atau Lalai Memenuhi SyaratSyarat YangDiwajibkan Oleh Peraturan PerundangUndangan;Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor 235/PDT/2015/PT MDN,tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah mengambil alih pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dijadikanpertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Medan sama sekalitidak

wanprestasiatau ingkar janji dengan tidak membayar hutangnya sesuail dengan yangdiperjanjikan akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakahPara Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan apakah ParaTergugat mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat karena tidak pernahmelaksanakan teguran dari Penggugat agar memenuhi kewajiban Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata disebutkanDebitur dinyatakan lalai

dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atauberdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu. bila perikatan inimengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yangditentukanMenimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah apabilasalah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau juga bilamelanggar perjanjian, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasiatau ingkar janji.

Intermasa;Jakarta, cetakan ke sembilan belas; Tahun 2002 Hal 45);Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat sertaberdasarkan bukti Surat Perjanjian Pinjaman No. 001310003070/Pinjaman Flat/Halaman 15 dari 19 Putusan 49/Pat.G.S/2019/PN Sng25/01/2019 tertanggal 25 Januari 2019, secara tegas menyatakan bahwa dengantelah lewatnya waktu sesuai jadwal angsuran sudah cukup membuktikan ParaTergugat telah lalai atau melakukan wanprestasi atau ingkar janji;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian

fakta di atas bahwaPenggugat telan melakukan kewajibannya kepada Para Tergugat sedangkan ParaTergugat telah nyata tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat makaberdasarkan hal tersebut, Hakim menilai Sudan selayaknya Para Tergugatdinyatakan sebagai pihak yang lalai atau telah melakukan perbuatan wanprestasiatau ingkar janji dan berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menyatakanpetitum ke2 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum yang berkaitan dengan sahnya Surat PerjanjianPinjaman No. 001310003070

yang jelas dan benarbenar otentik, oleh karena itu patutdikabulkan untuk seluruhnya;Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalamdalildalil gugatan rekonvensi ini, maka sangat dikhawatirkan bahwaTergugat Rekonvensi akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalamgugatan rekonvensi ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, manakalaTergugat Rekonvensi lalai

rupiah) secara tunai dan sekaligus;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permintaan maafsecara terbuka di media cetak lokal maupun nasional, dengan memasangiklan yang isinya telah Penggugat Rekonvensi setujui terlebin dahulu padaharian Sriwijaya Post, Harian Sumatera Ekspres serta Harian Kompasselama tiga hari secara berturutturut 1 (Satu) halaman penuh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensiapabila lalai

yang jelas dan benarbenar otentik, oleh karena itu patutdikabulkan untuk seluruhnya;Bahwa dengan perilaku Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalamdalildalil gugatan Rekonvensi ini, maka sangat dikhawatirkan bahwaTergugat Rekonvensi akan melalaikan untuk memenuhi isi putusan dalamgugatan rekonvensi ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya manakalaTergugat Rekonvensi lalai

Nomor 109 K/Pdt/2016harian Sumatera Ekspres, serta harian Kompas secara berturutturut 1(satu) halaman penuh selama tiga hari; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari Kepada Penggugat Rekonvensiapabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelahmempunyai kekuatann hukum tetap; Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebihdahului walaupun ada upaya banding,kasasi, peninjauan kembali,maupun verzet;Dalam

Judex Factie lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkanPeraturan Perundangundangan dengan mengabulkan dalildalilEksepsi Para Termohon Kasasi :Bahwa kelalaian Judex Factie yang mengancam batalnya Putusan No.201/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Pebruari 2008 antara lain sebagaiberikut :1.

Judex Factie lalai memenuhi mekanisme UU PTUN dalam kaitannyadengan Gugatan a quo dimana UndangUndang mendasarkan padaimplementasi Asas Pembuktian terbalik yang memiliki konsekuensiYuridis terhadap setiap produk Keputusan Tata Usaha Negara dapatdibatalkan jika ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya dan AzasPublikasi Negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data dalamsetiap Produk Hukum Pejabat TUN, maka setiap pihak yang namanyatercantum sebagai Pemegang Hak dalam suatu Buku Tanah danSertifikat

Judex Factie lalai dengan Penerapan Azas Statute Law Must Prevailyang menekankan keterikatan Hakim mengutamakan PenerapanKetentuan UndangUndang dalam setiap memutus perkara, terbuktidengan Pengabulan Dalil Eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugatdalam Putusan' tersebut yang dilakukan hanya berdasarkansubyektivisme opini dan eksklusivisme' dalil semata tanpamengutamakan pemberlakuan Ketentuan UndangUndang ;3. Judex Factie lalai melaksanakan Ketentuan Pasal 109 UU No. 5 Tahun1986 jo.

Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau menghindari isiputusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Yth. BapakKetua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menghukumHal. 6 dari 23 hal. Put.

Kerugian Immateriel / moriel sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);I Menghukum Para Tergugat secara bersama samamaupun sendiri Sendiri untuk membayar uang paksa ( dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalamperkara ini terhitung 14 ( empat belas ) hari sejak putusan inidiucapkan dan / atau diberitahukan kepada Para Tergugat yangdapat ditagin dari hari kehari sampai dipenuhi putusan dalamperkara ini seluruhnya

gugatan Penggugat butir No.12:Bahwa Penggugat pada dalil butir No. 12, telah mengakui tanggungjawab ganti rugi dalam perkara aquo ini ada pada pemilik kapal (TergugatIl); Bahwa seandainyapun benar tabrakan kapal itu terjadi akibatkesalahan pemilik kapal (Tergugat II), namun dalam perkara aquo iniPenggugat belum membuktikannya melalui putusan MahkamahPelayaran, apa benar telah terjadi tabrakan kapal yang menimbulkankerugian materiil bagi Penggugat, serta putusan yang menyatakan siapayang dinyatakan lalai

No. 64/PDT/2015/PT.SMR5.Menghukum Tergugat Il untuk membayar uang paksa (dwangsorrkepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah ) setiaharinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitunsejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkarsecara tanggung renteng sebesar Rp.1.336.000, (satu juta tiga ratu tigapuluh enam ribu rupiah);7.

Bahwa Putusan Badan Penyelelesaian Sengketa Konsumen Batu BaraNomor 501/Pts.Arbtrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016diperbuat dengan adanya Kelalaian karena tidak memberikanpertimbangan untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatantanpa memberikan alasan yang cukup menurut hukum; Bahwa atas Persetujuaan Membuka Kredit Nomor 003/KC13KCP055/KKS/2012 tanggal 5 November 2012 yang terjadi antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang terjadi adalahTermohon Keberatan sebagai Debitur telah lalai

tindakan Pemohon Keberatan in casupengajuan agar dilakukan penjualan di muka umum (lelang) melaluiKPKNL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnyaapabila Termohon Keberatan/pihak lain tidak mau mengosongkanobjek lelang yang telah dimenangkan/dibeli pemenang/pembeli lelangmaka untuk pengosongannya merupakan wewenang PengadilanNegeri;Bahwa BPSK Batu Bara dalam Putusan Badan PenyelelesaianSengketa Konsumen Batu Bara Nomor 501/Pts.Arbtrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 Maret 2016 telah lalai

Tentang lalai mematuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaperaturan yang bersangkutan; Bahwa Segala sesuatu yang telah disebutkan pada KeberatanPertama maupun Keberatan Kedua secara mutatus mutandistermasuk kedalam Keberatan Ketiga ini, sehingga tidak perlu untukdiulang kembaii; Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada keputusan Judex Factipada halaman 18 dengan kalimat Menimbang, bahwa berdasarkanbukti PK1 berupa salinan Putusan

dan didaftarkan pada 18 April2016, sehingga jika dihitung menurut Pasal 5 ayat (1), PerturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen batas terakhir Termohon Kasasi (dahuluPemohon Keberatan/Pelaku Usaha) mendaftarkan keberatanterhadap keputusan BPSK Nomor 501/Pts/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 24 maret 2016 adalah tanggal 15 April 2016,sehingga, Judex Facti/PN Tanjung Balai dalam mengadili perkara aquo telah lalai