Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam jawaban gugatanTergugat rekonpensi angka 7 berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motormerek Yamaha type Vega R, dengan Nomor polisi R5386FE tahun2005, warna hitam seharga Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapanratus ribu rupiah) tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan19antara Penggugat dengan Tergugat dan masingmasing pihak berhakatas separo bagian yang sama besar/nilainya;3.

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bersama tersebutdalam jawaban gugatan Tergugat rekonpensi angka 7 kepada Tergugatrekonpensi, seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alatnegara/Polri untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat masingmasingseparo bagian yang sama besar/nilainya, jika Penggugat tidak jugamemenuhi kewajibannya, maka harta bersama tersebut dijual secaralelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, khususbagian Penggugat dikurangi biayabiaya yang

Karimun.Saksi mengatakan bahwa memang benar ada dilakukan Adendum darikedua belah pihak untuk perpenjangan waktu tanggal 22 Agustus 2011diperpanjang s/d tanggal 132 hari kalender dan berakhir kontrak tanggal31 Desembet 2011, dikarenakan adanya sanblassthing suatu komponenyang tidak tertera pada kontrak awal dan maka otomatis pulalah adaPerubahan ..............perubahan angka yang tadinya dalam kontrak pertama nilainya sebesarRp. 2.700.000.000, dan dalam adendum (perubahan) nilainya menjadiRp. 2.752.783.000

ada pemishana Harta Kekayaansecara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada suaminya(PENGGUGAT).TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA11 Bahwa TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT tentangPutusan Serta Merta dengan alasan:Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2004 TentangPermasalahan Putusan Serta Merta(Uitveoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,Majelis Hakim hendaknya berhati hati untuk menjatuhkan Putusan Serta MertaPENGGUGAT di wajibkan untuk memberikan jaminan yang nilainya

Bahwa atas Putusan Serta Merta yang diajukan PENGGUGAT, maka sesuai SuratEdaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2004, dimohon Majelis Hakim berhatihatiuntuk menjatuhkan putusan serta merta dan PENGGUGAT diwajibkan untukmemberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek yang akandisita.13.

senintanggal 04 Maret 2019, namun Tergugat tidak dengan sukarela/Mengabaikanuntuk melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor :030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarangSaat gugatan ini dibuat;9.Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan KomisiInformasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus2018 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PutusanAjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya

Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan KomisiInformasi Provinsi jambi Nomor: O030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 agustus2018 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PutusanAjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya setaradengan Putusan Lembaga Peradilan hal ini sesuai Penjelasan Pasal 23Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;10.

Namun, Penggugat menolak untuk menandatangani perjanjianbersama, malah Penggugat mengajukan gugatan a quo padahalTergugat telah membayarkan kompensasi kepada Penggugat dan telahditerima oleh Penggugat yang nilainya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalildalil Penggugat dalamGugatannya, terkecuali terhadap halhal yang dengan secara tegas diakuikebenarannya oleh Tergugat dan bersama ini Tergugat akan menyampaikanEksepsi dan Jawaban

Mengingat pada diskusi 26 Juni2019, Penggugat memilin untuk mengundurkan diri dan Tergugat telahmemberikan pembayaran kompensasi kepada Penggugat sebesarRp135.472.145, (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh duaribu seratus empat puluh lima rupiah) yang nilainya sudah sesuai denganketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan;Adapun masa kerja Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah selama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak 3 Maret 2016 hingga 6September 2019, sehingga kompensasi

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa:alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan terdakwa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan ;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN BonMenimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi jikaketerangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itudisamakan nilainya

AM.PUGUH SpOG.MMR bin (alm)LABYONO PUGUH sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik, oleh karena disumpah dalam memberikan keterangannya oleh Penyidik,maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alatbukti berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa yang salingbersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat

puluh tujuh juta rupiah)Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nilaidari objek sengketa huruf (a) berupa rumah dengan batas dan luassebagaimana yang tercantum dalam fakta hukum adalah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk nilai dari harta bersama lainnya MajelisHakim mengambil taksiran nilai harta yang ditetapkan oleh Penggugat karenatidak dibantah oleh Tergugat, dengan tetap memperhatikan objek yang sudahtidak ada sehingga tidak dihitung lagi nilainya

, dan objek yang sudah berkurangsehingga dikurangi nilainya;Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (j) antara gugatan dan hasilpemeriksaan setempat hanya terjadi perbedaan warna, maka Majelis Hakimmenilai objek sengketa huruf (j) tersebut tetap ada sebagaimana dalil dalamposita Penggugat;Menimbang, bahwa untuk objek sengketa huruf (k) berupa televisi danmesin digital yang ditaksir Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga jutarupiah), karena televisinya sudah tidak ada dan yang ada hanya mesin digitalsaja

Menyatakan para tergugat belum membayarhak penggugat berupa uang ganti rugi pembebasan tanah milikpenggugat yang terletak di wilayah Kelurahan Ajirmadidi AtasKecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara seluas total360.875 M2 (tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh limameter persegi) untuk kepentingan pengembangan objek wisataDaerah Kabupaten Minahasa Utara yang nilainya pada saat itusebesar Rp.2.165.250.000 (dua milyar serratus enam puluh lima jutaHalaman 13 dari 30, Putusan Perdata

KecamatanAirmadidi Kabupaten Minahasa Utara; Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sebagai Kepala Bagian UmumKabupaten Minahasa Utara, periode tahun 2008 s.d 2009; Bahwatugas saksi salah satunya adalah mengetahui asetaset apa yangakan dibayarkan atau dilepaskan; Bahwawaktu itu akan dilepaskan hak atas tanah jadi harus diurus (padabagian saksi); Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut pernah akan dilepaskan olehpenggugat untuk dibayar oleh Pemerintah Kabupaten; Bahwasaksi tidak tahu objek sengketa nilainya

tentang PermohonanPutusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionilyang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri danKetua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yangmenyatakan bahwa:Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalambutir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminanyang nilainya

Surat Edaran Mahkamah Agung R.INo.4/2001 tertanggal 20Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/HakimPengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakanPutusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) harusdisertai adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhnkan putusan yang membatalkanputusan Pengadilan Tingkat Pertama.BERDASARKAN

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) danprovisionil, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi,sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyertakan jaminan yangnilainya sama dengan nilai objek perkara dan dengan demikian jelas bahwatanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya samadengan objek perkara tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta tidakboleh dijalankan;9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam petitumgugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untukmeletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;10.

Memberikan uang Jajan harian anak yang di serahkan tiap mingguataupun 2 minggu sekali yang nilainya tergantung rezeki sayag). Biaya kesehatan anak , saat ini Pemohon dan 2 orang anak Pemohonmengunakan jaminan kesehatan yaitu BPJS kelas 1 dan Asuransikesehatan Mandiri Inhelt kelas Silver dan keseluruhan biaya tersebut dibiayai dan di potong dari gaji Pemohon , bahkan sampai saat ini biayaKesehatan Termohon yaitu BPJS kelas 1 masih di potong dari gaji /pendapatan Pemohon.h).

Memberikan bantuan uang makan anak yang nilainya tergantung rezekiPemohoni). Membawa anak untuk Refresing di saat Pemohon memiliki keluanganRezeki;Karena Pemohon tidak lagi memiliki kKepercayaan terhadap Termohonuntuk menitipkan keuangan terkait pendidikan anak, karena bagiPemohon Pendidikan anak itu sangat penting.. Pemohon = dalam hal ini di katakan oleh Termohon berselingkuh makadengan ini Pemohon katakan benar .

Bahwa selama TERGUGAT menjalankan tugas jabatannya selaku PayrollOfficer, didapati bahwa TERGUGAT terbukti telan melakukan kecurangandengan cara menyusun data fiktif biaya upahn pekerja perusahaanPENGGUGAT yang nilainya melebihi biaya yang sesungguhnya (mark upbiaya), sehingga selisin dari pembayaran yang telah dialokasikan olehperusahaan berdasarkan data fiktif yang dibuat TERGUGAT dengan biayaupah sesungguhnya, ditransfer ke rekening TERGUGAT pada Bank MandiriNo. 109.0011526340 atas nama NI KETUT

mempunyai sesuatu hak atauuntuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanyahak atau peristiwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawabmenjawab antara para pihak maka yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat yaitu bahwa Tergugatterbukti telan melakukan kecurangan dengan cara menyusun data fiktif biayaupah pekerja perusahaan Penggugat yang nilainya

SOESILO jugamengatakan Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengansuatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat buktilebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa,oleh karena itu berita acara itu dibuat oleh penyidik yang oleh undangundang yang diwajibkan untuk itu.

menyimpulkanketerangan saksi yang disumpah diberikannya pada waktu penyidikan yangdibacakan di persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidakmenyebut alasan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwapadahal ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana secara eksplisit telah menegaskan bahwa jika saksisudah memberikan keterangan dalam penyidikan di bawah sumpah tetapitidak bisa hadir di persidangan keterangan saksi yang disumpah tersebutdisamakan nilainya

untukmemindahtangankan/menghilangkan barangnya untuk menghindar gugatanPenggugat sebagaimana amanat pasal 227 ayat (1) HlR/pasal 261 ayat (1)RBg apalagi barang yang dimintakan adalah barang milik Negara/Daerah.Hal ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Makhama Agung RI Nomor121/K/Sip/1971, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan,juga harus memenuhi syaratsyarat dan ketentuan sebagaimaa diatur dalamSurat Edaran Makhama Agung RI Nomor: 5 Tahun 1975 yakni : agarbendabenda yang disita nilainya

dan berapa nilainya ?

Demikian pula dikabulkannya gugatan provisiserta pokok sengketa mengenai bezitsrecht;Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, selainpenegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu.

SEMAini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpaadanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang;Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.LbtMenimbang, bahwa pihak Penggugat selama dalam persidangan perkaraa quo tidak ada mengajukan permohonan tertulis untuk dapat dilakukan putusanserta merta dan Majelis hakim juga tidak menemukan adanya suatu urgensibagi pihak Penggugat untuk dilakukan putusan serta merta ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

sebagai Pembayaran ataspiutang kami tersebut ;Bahwa tagihan kami yang diakui oleh Kurator sebagaimana dalam daftarkreditur sementara adalah Rp. 6.466.110.536, (enam miliar empat ratus enampuluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah) dengandasar hanya memperhitungkan nilai PPJB untuk 8 (delapan) unit apartemen yangada pada klien kami, namun tidak memperhitungkan 2 (dua) buah check milikDebitor yang di bayar kepada kami namun tidak ada denda dan tidak dapatdiuangkan yang nilainya

sampaikan adalah sebagai berkut:a Tagihan pokok sesuai dengan Surat perintah Kerja, Progres pekerjaansampai 75 %, serta sisa kurang bayar yang telah diperiksa oleh HakimMajelis sampai diputuskan pailit di Pengadilan Negeri Surabaya adalahsebesar Rp.11.975.793.554, (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluhlima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluhempat Rupiah) ;b Tagihan berdasarkan pinalty 14,5 % dari bulan Juli 2010 sampai Juli2011 terhadap sisa hutang Rp. 5.459.794.450 yang nilainya

Put.No. 291 K/Pdt.Sus/2012c Tagihan atas denda Progress pekerjaan sampai 87,31% sebesar 14,5 %dari nilai tagihan Rp. 1.833.482.580, dari bulan Juli 2010 sampai Juli2011 yang nilainya sebesar Rp.357.529.103, ;d Tagihan atas denda 14,5 % atas denda pekerjaan Tambahan berdasarkanaddendum kontrak kerja dari Juli 2010 sampai Juli 2011 yang nilainyasebesar Rp. 90.421.733.,;e Tagihan berdasarkan perminggu sesuai dengan berita Acara perjanjianhutang antara PT. Dwimas Andalan Bali dan PT.

DwimasAndalan Bali adalah sebesar Rp. 1.178.016.143, (satu miliar seratustujuh puluh delapan juta enambelas ribu seratus empat puluh tigaRupiah) ;b Tagihan kewajiban denda sesuai dengan pasal 2 ayat 6, PerjanjianKontrak Kerja, sebesar Rp. 23.560.300,/perbulan dan lama denda 22bulan dari Oktober 2009 sampai Agustus 2011 yang nilainya sebesar Rp.518.326.600.

Banding mengajukan permohonan perihaltersebut di atas berdasarkan hak Pemohon Banding yang diatur dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) junctoPasal 35 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,dengan pokok sengketa sebagai berikut :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya

dikenakannya PajakPertambahan Nilai atas jasa angkutan udara luar negerisebenarnya bukan hanya karena penyerahan Jasa KenaPajak dilakukan di luar Daerah Pabean (origin principle)tetapi lebih kepada alasan karena kebiasaan dalamhubungan penerbangan Internasional;. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 144 Tahun2000, jasa angkutan udara luar negeri tidak termasuk dalamJasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan bahwakarena itu tergolong sebagai Jasa Kena Pajak, yangpengenaan Pajak Pertambahan Nilainya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalahsengketa mengenai yuridis yaitu terkait perbedaan pendapatantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan TermohonPeninjauan Kembali terhadap koreksi positif atas penyerahanyang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiriHalaman 39 dari 74 halaman.

Koreksi positif atas penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00 dan koreksinegatif atas penyerahan yang tidak terutang PPN sebesarRp.14.319.693.669,00 (koreksi atas Penyerahan JasaKebandarudaraan yang tidak terutang Pajak PertambahanNilai sebesar Rp.14.319.693.669,00)Diajukan PK ke MAAlasan:1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksipositif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.14.319.693.669,00dan koreksi negatif

Bahwa benar para terdakwa satu kali putaran uang taruhandi Rp 1.000, (seribu rupiah) sehingga apabila menangmendapat bayaran Rp 3.000,;Bahwa tempat untuk melakukan perjudian jenis Remikarembol menggunakan yang dilakukan oleh para terdakwamerupakan tempat umum atau terbuka yang bisa dikunjungioleh masyarakat atau orang lain kapanpun;Bahwa benar permainan judi jenis klotok adalah bersifatuntunguntungan tidak memerlukan keahlian khusus untukbisa menang pemain yang mendapat pembagian kartu bagusdan nilainya

Bahwa benar para terdakwa satu kali putaran uang taruhandi Rp 1.000, (serubu rupiah) sehingga apabila menangmendapat bayaran Rp 3.000,;Bahwa tempat untuk melakukan perjudian jenis Remikarembol menggunakan yang dilakukan oleh para tersangkamerupakan tempat umum atau terbuka yang bisa dikunjungioleh masyarakat atau orang lain kapanpun;Bahwa benar permainan judi jenis klotok adalah bersifatuntunguntungan tidak memerlukan keahlian khusus untukbisa menang pemain yang mendapat pembagian kartu bagusdan nilainya

Pemohon bekerjasecara serabutan, seolaholah Termohonlah yang mampu secarakeuangan karena punya gaji bulanan (ada bukti struk gaji) dan bisakredit bank seolaholah Pemohon (Suami) hanya pelengkap dalamhal memenuhi kebutuhan keluarga, dan semua dianggap sepele,karena penghasilan Pemohon dianggap tidak jelas karena tidak adabukti struk gaji;11.3 Selain itu dalam keluarga ada kebutuhan tak terdugamisalnya renovasi/ rehab rumah secara mendadak selain itu adamasalah hutang anak kepada pihak lain yang nilainya

bulan x 38 tahun = 342.000.000.3.1 Dalil dan tuntutan Pemohon Rekonpensi harus ditolak denganalasan karena selama ini Termohon Rekonpensi bekerja secaraserabutan maka penghasilannyapun tidak tentu dalam hitunganbulanan, namun setiap kali Termohon Rekonpesi mendapatkanpenghasilan langsung dipergunakan bersama untuk keperluankeluarga;3.2 Apalagi yang berkaitan kebutuhan keluarga yang bersifat besarselain biaya makan dan sandang, misalnya kebutuhan anakanakcontoh untuk melunasi hutang anaknya yang nilainya

No.096 PK/Pdt.sus/2010Mitratama Sejati ini hampir sama nilainya dengan Owner Estimate PONo.4300007476 senilai USD 1,351,400 sehingga menimbulkan kecurigaan bagiperusahaan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa dari beberapa pemeriksaan perusahaan melalui klarifikasi audittelah diperoleh keterangan bahwa Tergugat menyiapkan kalkulasi EngineeringEstimate dan telah ada kesepakatan harga setelah adanya diskusi antaraTergugat dengan pemenang tender sebelum menyerahkan EngineeringEstimate ke Divisi

Mitratama Sejati mengatur Pemenang Tender denganharga yang terlalu tinggi yang sama nilainya dengan penawaran PT.

Bahwa bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri (resign),sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UUK, hanyalah berhak atas UangPenggantian Hak ("UPH") sebagaimana terinci dalam Pasal 156 ayat (4) UUK.Disamping itu khusus bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakillkepentingan pengusaha secara langsung, maksudnya nonmanagementcommittee, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) UUK juga berhak diberikan UangPisah yang nilainya dan pelaksanaan pemberiannya, merupakan kewenangan(domain

) dari Pengusaha, akan tetapi pihak pengusaha berkenan ikhlas untukmemberikannya, atau yang nilainya lebih besar atau lebih kecil tentu sahsahsaja.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUK, UPH meliputi:a.