MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISA BIN JAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembudidayaan ikan kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

SUKRIADI DARMA, S.Si, Apte bahwa saksi bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado danmenjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaaan dan Penyidikan ;e Bahwa yang dimaksud dengan Pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentangPangan Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayatiproduk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atauminuman bagi konsumsi manusia, termasuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasaldari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan danair, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yangdigunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danAHLIKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi

Yatemianto termasuk dalam jenispupuk bersubsidi;10Bahwa alur secara prosedur dalam hal penjualan dan pendistribusian pupukbersubsidi yaitu : Kelompok tani menyusun RDKK dan bila sudah sesuai datanyamaka diverifikasi oleh PPL dan mantra Petanian dan bila sudah benar makadimintakan persetujuan berupa tanda tangan mulai dari ketua Kelompok tanihingga sampai kepala BPPK (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan danKehutanan) setelah ita RDKK dikirim ke kios resmi dan kios resmi memesanpupuk bersubsidi sesuai

., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ada surat perintah dan sepengetahuan atasan abhimenerangkan mengenai pelayaran karena latar belakang ahli di bagianHukum, banyak menangani kasus ;Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN ThnBahwa Ada pelatinan khusus mengenai keahlian ahli dalam halpemerikasaan kapal asing yang masuk Wilayah Indonesia dibidangpelayaran perikanan dilaut;Bahwa Ahli sudah 4 kali mengukuti diklat dibidang pelayaran perikanandiLaut;Bahwa Ahli sebagai

MAKAUSI, Sit, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli menjadi Pegawai SYAHBANDAR tahun 2007;Bahwa tugas Ahli sebagai pemeriksa keselamatan Kapal;Bahwa Ahli pernah ikut pelatinan pemeriksaan keselamatan kapaltahun 2016;Bahwa Ahli sudah pernah satu kali mengikuti persidangan = diPengadilan Negeri Tahuna dalam Masalah pelayaran perikanan ;Bahwa kapal dari Philipina harus ada dokumen diberitahukan kePerhubungan Laut karena harus ada jjin berlabuh dan ada laporanpenunjukan ;Bahwa

Pol KT 6355 BZ warna biru silver beserta STNK an PEMPROP KALTIM KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan No Rangka MH31870016K160827dan Nomor Mesin: 1S7-160949.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One KT 5633 BH warna hitam beserta kunci kontak .1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain An.

KH 3207 BY;

didasarkan pada identitas diri Penggugat dalam perkaraaquo adalah kabur dan tidak jelas, dari dan oleh karenanyagugatan aquo haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima.e Bahwa disisi lain dalam uraian dalil gugatan angka 14 Penggugatjuga mengaku dan menyatakan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten WHumbang Hasundutan,padahal hingga saat ini Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya diDinas Perikanan

1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat d.r dalam dalilgugatan Konpensi angka 14 mengaku telah memperoleh izin ceraidari atasan Penggugat dari Pemerintah Kabupaten HumbangHasundutan walaupun Penggugat belum pernah melihat ataudiperlihatkan izin cerai dimaksud dan kenyataannya sepengetahuanPenggugat d.r dan berdasarkan fakta dan bukti yang akan diajukankemudian diketahui permohonan izin cerai tersebut sebenarnyadiajukan Tergugat d.r kepada Kepala Dinas Perikanan

Tergugat juga menduga surat izin bercerai yang dimiliki olehPenggugat adalah palsu, karena berdasarkan dalil Penggugat dalamgugatannya, surat izin tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten HumbangHasundutan, padahal Penggugat bekerja di Dinas Perikanan dan PeternakanKabupaten Tapanuli Utara.Bahwa mengenai surat izin untuk bercerai yang diajukan oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki pokok perkara, olehkarena itu eksepsi mengenai hal ini harus ditolak.Ad.2.

Oleh karena itu tuntutan Penggugatdalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi mengenai hak asuh anak harusditolak.Bahwa mengenai hakhak yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalamrekonpensi/Penggugat dalam konpensi kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi, dipertimbangkan sebagai berikut:Bahwa Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensiberkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan danPeternakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) joPasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 TentangKetentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah(PMDN No.5 Tahun 1973) yang isinya kami kutip sebagai berikut : Pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5/1960 : Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor 9/G/2018/PTUNPLGHak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalamPasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan

atau peternakan.. ; Pasal 13 PMDN No.5/1978 : 222222 222Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakanuntuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakansebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang Undang PokokAgraria No.5 Tahun 1960 ; Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasailangsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak hak lain diatastanah tersebut.

Objek sengketa dengan carabertentangan dengan Pasal 28 Ayat 1 UUPA jo Pasal 13 PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang KetentuanKetentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (disingkat PMDN),adalah tidak beralasan hukum, dan karenanya patut untuk ditolak ; Berikut dikutip kembali bunyi Pasal 28 ayat (1) UUPA : Hak GunaUsaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsungoleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal29, guna perusahaan pertanian, perikanan

atau peternakan.Selanjutnya menurut Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973 menyatakan :Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara untuk keperluan perusahaan pertanian,perikanan, atau peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28Bahwa terkait ketentuan sebagaimana angka 6.1 di atas, sebelumTergugat menerbitkan SHGU objek sengketa atas nama Tergugat IlIntervensi adalah telah melalui proses administrasi yang benar dansesuai peraturan perundangan yang berlaku pada

dan Kehutanan Kabupaten GorontaloUtara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Penempatan KepalaUPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di lingkunganBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenGorontalo Utara Tahun 2015 secara bersamasama dengan terdakwa II YowanHumolungo, pada hari dan tanggal sudah tidak diigat lagi pada Bulan Desember 2014sampai dengan Bulan April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu antarabulan Desember

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SubsidairBahwa terdakwa Nurman Hilala selaku Kepala Balai Penyuluhan PertanianPerikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utarasekaligus bertindak sebagai Penyuluh berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten GorontaloUtara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015, tentang Penempatan KepalaUPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dilingkunganBadan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenGorontalo Utara Tahun 2015 secara bersamasama dengan terdakwa II YowanHumolungo, pada hari dan tanggal sudah tidak diigat lagi pada Bulan Desember 2014sampai dengan Bulan April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu antarabulan Desember 2014 sampai dengan bulan April tahun 2015 bertempat diHalaman 38 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu

dan Kehutanan KabupatenGorontalo Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentangPenempatan Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan(BP3K) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danHalaman 191 dari 290 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015, sedangkan pekerjaanterdakwa Il.

dan Kehutanan (BP3K)Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Penyuluh berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 30 Januari2015 tentang Penempatan Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan (BP3k) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanandan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015, sedangkan terdakwa Il.Yowan Humolungo adalah petani

PENETAPANNomor : 48/Pdt.P/2014/PN.KdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikutatas permohonan dari :ABDUL AZIS, Umur 44 tahun/ 14 April 1970, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempattinggal di Dusun Sari Baru, Rt. 004, Rw. 015, Desa Gempolsewu, KecamatanRowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai ............ceeeeeeeeeeesLiebe

Redaksi Rp. 5.000, Meterai Rp. 6.000, Leges Rp. 3.000,TTA ssicswscasssnensn Rp. 164.000.Salinan Penetapan sesuai dengan Aslinya diberikan untuk dan atas Permintaan : ABDULASIZ, Umur 44 tahun, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam,pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Sari BaruRT.004 / RW.015, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.Pada tanggal : 18 Juni 2014Kendal, 18 Juni 2014Panitera/Sekretaris,Ub.

Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung darisumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untukmemperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.Pasal 2 ayat (2) huruf c:Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategisberupa :c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 huruf c;dibebaskan dari pengenaan Pajak

Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung darisumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untukmemperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 2007.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan yang

Bahwa cerita orang lain tersebut adalah cerita tentang Termohon tidakjujur tentang keluarga adik Termohon dengan suaminya dan tentangTermohon bekerja di perikanan. Padahal sebelum menikah denganPemohon, Termohon sudah menceritakan semua tentang masa laluTermohon kepada Pemohon;7.

Bahwa cerita orang lain tersebut adalah cerita tentang Termohon tidakjujur tentang keluarga adik Termohon dengan suaminya dan tentangTermohon bekerja di perikanan. Padahal sebelum menikah denganPemohon, Termohon sudah menceritakan semua tentang masa laluTermohon kepada Pemohon;Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/MS.Bir4.

YkBahwa saksi pernah di periksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sleman,keterangannya benar dan sebelum tanda tangan saksi membaca terlebihBahwa saksi selaku Bendahara rutn APBD Dinas Pertanian, Perikanan danKehutanan Kab. Sleman, waktu itu namanya Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Sleman, saksi mengurusi kegiatan rutin untuk kegiatan dinas danbukan bendahara penguatan modal, tetapi waktu ada pengajuan penguatanmodal, karena satusatunya di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Ykkarena itu ada yang mengurusi tersendiri, yaitu bidang terkait yaitu bidang Hortikultura ;Bahwa Dinas Pertanian terdiri dari bidang TPH, Kehutanan,Peternakan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, dan lapaoran keuangan tidak masuk ke saksi;Tanggapan Terdakwa:Benar dan tidak keberatan ; 22.

Lestari Nanang S Kwadungan Widodomartani Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi atas permohonan dariterdakwa SUGIYANA WIRATNA, jumlah Dana Penguatan Modal yangdisetujut oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Slemankepada sdr.

Lestari Nanang S Kwadungan Widodomartani Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi ataspermohonan dari terdakwa SUGIYANA WIRATNA, jumlah Dana PenguatanModal yang disetujut oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan KabupatenSleman kepada sdr.

Selanjutnya disebut Pemohon XII;Juhur bin Saeni, Umur 55 Tahun, (lahir : di Garassi 10.12.1964), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031012640001, Alamat : Dusun 5 Garassi, Desa Nepo,Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, PropinsiSulawesi Barat.

Selanjutnya disebut PemohonXVII;Saeni bin Jurudi, Umur 83 Tahun, (lahir : di Surijang, 15.07.1937), JenisKelamin : LakiLaki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : WNI, NIK:7604031507370002, Alamat : Garassi, Desa Nepo, KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi SulawesiBarat. Selanjutnya disebut Pemohon XVIII;Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Taufik, S.H.

saksi jelaskan diatas tersebut hanya untuk pengecer resmi;Bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Enrekang Nomor : 047/2378/KUPERINDAG,tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi,pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan usaha atau SPBU/APMS dan SPDN/SPBN danatau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaanBBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan.Pembelian BBM Subsidi untuk usaha mikro, usaha perikanan

terisolir dapat melakukan pembelian BBM subsidi maksimal 90liter;Bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Enrekang Nomor : 047/2378/KUPERINDAG,tanggal 16 Oktober 2012 tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi,pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan usaha atau SPBU/APMS dan SPDN/SPBN danatau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaanBBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan.Pembelian BBM Subsidi untuk usaha mikro, usaha perikanan

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yangdiambil langsung dari sumbernya, seperti ikan tuna, teripang,udang;d. Barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambillangsung dari sumbernya, seperti crude oil, garam;e. Barangbarang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak seperti beras, garam beriodium;f. Beberapa jenis barang, karena untuk menghindari pengenaanpajak berganda dengan yang dipungut oleh PemerintahDaerah, misalnya Pajak Pembangunan dan Pajak Tontonan;g.

Putusan Nomor 1126/B/PK/PJK/2015adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yangterutang pajak;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 1994;Pasal 3 angka 4:Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah:Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambiflangsung