Ditemukan 18082 data
43 — 13
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan telah tercapai, hal ini sesuai pula denganketentuan dalam AlQuran surat alHujurat ayat 10 yang berbunyi:U922 yi eSlal aUligailg eS951 yur Igabols 89> Usicsell LosArtinya: Sesungguhnya orangorang mumin adalah bersaudara, maka itudamaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepadaAllah supaya kamu mendapat rahmat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secaramusyawarah mufakat dan kekeluargaan,
63 — 45
., pada Kantor Hukum Natadikusumah & Partners,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Februari 2013, yaitu dengan caramencoba bermusyawarah untuk mufakat dengan Tergugat, sebagaimanadengan telah dilayangkannya somasi sebanyak 3 kali kepada Tergugat melaluikuasa hukumnya tersebut, namun tidak ditemukannya sebuah kesepakatanbersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adapun somasi yangdilayangkan oleh kuasa hukum sebelumnya yaitu :Halaman5 dari 21 hal. Putusan No. 479/Pat.G/2013/PN.Jkt.Sela.
48 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 206 K/Ag/2015benar, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi AgamaMedan dalam eksepsi harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam MajelisHakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009
Juju Juhaeriyah ahli waris dari Alm Mursalin, ST
Tergugat:
PT. Gajah Mada Sarana
61 — 13
Pasal 3 ayat (1) disebutkan Perselisihan Hubungan Industrial wayibdiupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartitsecara musyawarah untuk mencapai mufakat ;c. Pasal 8 disebutkan Penyelesaian Perselisihan melalui Mediasidilakukan oleh Mediator yang berada di Kantor Instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota ;d.
62 — 4
Bahwa atas dasar mufakat Penggugat dan tergugat 1 dan Il , makadengan SURAT HUTANG /PERJANJIAN KREDIT Nomor : 132.0.0.354tanggal 11 Oktober 2011 yang diperbuat dan ditanda tangani dikantor PTBPR IV Koto , maka Penggugat telah memberikan Pimjaman / Kreditberupa uamng kepada tergugat dan Tergugat Ilsejumlah Rp.98.500.000,(Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan syaratsyaratnya sebagai berikut :e Pinjaman / kredit diberikan dalam bentuk Investasi kepada tergugat dan tergugat Il.e
143 — 80
Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsurkerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara parapelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatandilakukan.Menimbang, bahwa terhadap unsur Turut Serta atau BersamaSama melakukanperbuatan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan keterangan korban bahwa pada saat itudatang Tallu Pige, Toda Lero (terdakwa I), Ngailu Beko, Siwa Mawu, Mete Nono (terdakwaI1) dan beberapa
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada HandojoSelamet tertanggal 29 Maret 2011 tidaklah termasuk dalam kategoriKeputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakantersebut adalah merupakan tindakan tata usaha negara yang tidak dapatdibenarkan karena tindak lanjutnya sudah mempunyai implikasi perdata danhak atas tanah;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
94 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya atas seluruh permasalahanpermasalahan yang adadalam pelaksanaan proyek tersebut telah diselesaikan secara musyawarahdan mufakat tertanggal 6 Mei 2014 sesuai dengan :Halaman 15 dari 18 hal.Put.
114 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon tanggal 22 Juli 2013 yang menjadibagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran dari PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 dan oleh karena dalildalil pengaduan Termohon tersebut merupakan akibat dari pelaksanaanPerjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 834201301751, maka sesuaidengan ketentuan umum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 834201301751 tanggal 22 Juli 2013yang pada pokoknya berbunyi, "penyelesaian perselisihan dengan caramusyawarah untuk mufakat
72 — 26
Majelis = Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara Aquo ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum, baik bantahan (verzet), banding atau kasasidari Tergugat uitvoerbaar bij voorraad),Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah berulangkalimengupayakan perdamaian untuk mengajak TERGUGAT untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah dan mufakat secarakekeluargaan, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGATtidak pernah menunjukkan adanya itikad baik dan kerjasama
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Terdakwa cukup alasanuntuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjarasebagaimana dimaksud dalam memori kasasi Penuntut Umum; Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan danmembatalkan putusan Judex Facti, untuk kemudian Mahkamah agungmengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat
Terbanding/Tergugat : RUMI
51 — 39
Akan tetapi, kenyataannyaperjanjian tersebut tidak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tidak pernahdiserahkan 1 (Satu) rangkap kepada Tergugat.20.Bahwa dalam Pasal 3 LAINLAIN angka 6 perjanjian pembiayaandinyatakan: segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya penanjianini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secaramusyawarah dan mufakat, dengan begitu berarti jika ada perselisihanantara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terlebin dahulu dilakukanmelalui jalan musyawarah, akan tetapi
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat sangat merugikan Penggugatbaik secara materiil dan immateriil serta juga merugikan tujuan daridilaksanakannya musyawarah untuk mufakat melalui proses bipartit danmediasi, yang sekan tidak memiliki makna bagi Tergugat;Hal. 4 dari 19 hal. Put.
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BDGtanggal 24 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdgtanggal 29 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara,pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda, pidana uangpengganti serta pidana penjara pengganti uang pengganti;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
83 — 100
No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgBangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang TimurKota Tanjung Pinang ), Klasifikasi / harga tanah :Melihat letak dan keadaan tanahnya serta berpedoman besar biayapengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antarapemilik tanah, panitia dan pihak yang membebaskan tanah, maka panitiapengadaan tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengelolaantanah dimaksud sebesar Rp. 85.000./ M?
Selajutnya dilihat dari letakdan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP) danharga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengarmusyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolahan tanah dengan timpenilai harga tanah maka tim penilai harga tanah Kota Tanjung Pinangmenetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud sebesar Rp.85.000./ M2(delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi).
Kemudianterdakwa melaporkan hasil musyawarah dan mufakat antara panitia 9dengan para pemilik lahan tersebut kepada ketua panitia yaitu saksiDrs.H.WAN SAMSI,MM untuk mendapatkan pertimbangan danpersetujuannya.
Selajutnya dilihatdari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objekpajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dansetelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilikHal 203 dari 239 Pts.
101 — 19
Bintang Suroyya itu sendiri,dan dikarenakanpenyelesaian perkara ini sudah diadakan musyawarah kekeluargaan,dantidak menemukan kata mufakat diantara para pihak, maka kami mohon agarBapak Ketua Pengadilan Negeri Jember memanggil Para Pihak danmenjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI:Menjatuhkan Tergugat, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyauntuk menghentikan segala aktifitas diatas kios sengketa tersebut sampaiperkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.Dalam
40 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diberikankepada Penggugat ada sumber mata airnya, maka kedua belah pihaktelah saling mufakat untuk merawat dan memanfaatkan airnya secarabersamasama;4. Bahwa tanah yang telah dibeli oleh Penggugat seluas +100 m?
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT.AGRO MUARA RUPIT WEST ESTATE Cq DIREKTUR PT.AGRO MUARA RUPIT WEST ESTATE Diwakili Oleh : JOHANES PULO BATU SINURAT
119 — 51
Agro Muara Rupit dalam upayamendapatkan dan memperoleh tanah yang berada di dalam izinlokasi yang telah diberikan untuk kegiatan perkebunan kelapasawit dilakukan secara langsung dengan pihak yangberkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak denganpemberian pembayaran ganti rugi yang bentuk dan besarnyaditentukan secara musyawarah mufakat antara pihak penjual danpembeli.m.Bahwa Tergugat PT.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1:Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,sebab sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke PengadilanHubungan Industrial, Penggugat sama sekali belum pernah melakukanperundingan secara bipartit dengan Tergugat, sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu"Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakat
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah Pak Agil meninggal, maka di Kantor Desa Asrikatondiadakan musyawarah dan mufakat diantara para ahli waris/cucu HajiSaleh al Hasan dan BH. Saleh Samilah, untuk pembagian tanahanahpeninggalannya secara adil/merata, dengan disaksian oleh para pamongDesa Asrikaton, (bukti TI3);.