Bahwa yang menjadi dasar ENDJI (Tergugat 1) memperoleh hak atas tanahsengketa kesatu adalah berdasarkan surat/akta dibawah tangan berupa SuratPernyataan Hibah yang dibuat oleh Lurah Kademangan (Turut Tergugat 1)tahun 2013 pada saat pengajuan permohonan sertifikat melalui program pronatahun 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo(Turut Tergugat 2) dan hal tersebut ditemukan pada Sertifikat aquo dihalamanLembar Pendaftaran Pertama pada Kolom hurup (i) Penunjuk.6.

Bahwa yang menjadi dasar MANI (Tergugat 2) memperoleh hak atas tanahsengketa kedua adalah berdasarkan surat/akta dibawah tangan berupa SuratPernyataan Hibah yang dibuat oleh Lurah Kademangan (Turut Tergugat 1)tahun 2013 pada saat pengajuan permohonan sertifikat melalui program pronatahun 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo(Turut Tergugat 2) dan hal tersebut ditemukan pada Sertifikat aquo dihalamanLembar Pendaftaran Pertama pada Kolom hurup (i) Penunjuk.Halaman 5 dari 13

hal Putusan Nomor 377/Pdt/2020/PT.SBY7.10.11.Bahwa didalam peraturan perundangundangan yang berlaku bahwa HIBAHhanya dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dinadapan Notaris dansejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah pada Pasal 37 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 95 ayat (1) hurup (c), HIBAH hanya dapatdilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);Bahwa perbuatan Tergugat

1 yang menguasai dan memiliki tanahsengketakesatu dengan cara mengajukan peralihan hak dengan menggunakansurat/akta dibawah tangan berupa Surat Pernyataan Hibah adalahPERBUATAN MELAWAN HUKUM.Bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menguasai dan memiliki tanah sengketakedua dengan cara mengajukan peralihan hak dengan menggunakan surat/aktadibawah tangan berupa Surat Pernyataan Hibah adalah PERBUATANMELAWAN HUKUM.Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 4 sudah berusaha menyelesaikanpermasalahan tanah tersebut secara

Padanglawas Utara namun hal itu sudahada surat Hibah dari Abdul Hadi Harahap kepada Anwar Siregar saksi (1)tahun 2007 ;Bahwa benar saksi membawa surat hibahnya tetapi hanya fotocopy saja ;Bahwa benar yang ada diatas tanah tersebut berupa pohon sawit dan karetitupun yang saksi Tanami ;Bahwa benar sebelum kejadian tersebut pernah terjadi pertemuan yangdiadakan di Desa Sidongdong pada tahun 2007 yang ikut pada waktu itu yaituAnwar Siregar dari pihak saksi dan dari pihak mereka yang bernama AbdulHadi

Padanglawas Utara ;Bahwa benar surat keterangan hibah saksi mengetahui karena saksi sendiriyang membuatnya bersamasama dengan Tk.

Parlaungan Harahap, MangarajaParlaungan Harahap dan Ali Asran Harahap yang diperbuat pada hari JumatTanggal 20 Juni 2007 itu diperbuat karena masyarakat dusun Napa Goti saatitu masih Desa Sidongdong yang gunanya untuk mengairi sawah mereka,karena pada hamparan tanah terdapat sebuah kolam yang bisa mengairi sawahyang telah ditanda tangani oleh para saksi baik pihak yang menghibahkan danmaupun dari pihak yang penerima hibah, namun belum ditandatangani KepalaDesa Sidongdong yang bernama Busro Siregar

, setelah Kepala datang hari itujuga kami berangkat kelokasi untuk mengukur berapa lebar yang pantasdiberikan kepada mereka, dan sesampainya dilokasi tersebut pihak penerimahibah mengatakan bahwa itu tanah milik mereka dan mereka ingin tanah yanglebih luas lagi melihat itu kami yang akan menghibahkan tanah tersebutmengurungkan niat untuk menghibahkannya maka saksi mengatakan kepadaKepala Desa yang bernama Busro Siregar untuk tidak menandatangani suratdimaksud maka saksi membuat pembatalan hibah tersebut

dan gunung yang ada disekitar Payamenek adalah milik mereka masingmasing ;Saksi XI: HAMDANI SIREGAR ;Bahwa benar mengenai pengrusakan papan merek saksi tidak mengetahuiCuma mengenai lahan tersebut menurut sepengetahuan saksi milik orangDusun Napa Goti ;Bahwa benar karena orang Dusun Sidongdong ada menghibahkannya kepadamasyarakat Dusun Napa Goti dan saksi termasuk ikut menerima hibahtersebut dan menandatanganinya yang dibuat dirumah saksi Abdul HadiHarahap yang ikut menandatangani sebagai pemberi hibah

Bahwa SHM. 562 sudah atas nama SOEMANI almarhum = ayahPENGGUGAT Akte Hibah melalui PPAT JUNAEDI Sarjana Hukum Kab.Trenggalek;5. Bahwa dikarenakan Ayah PENGGUGAT saat itu butuh dana untukmengembangkan usaha, Ayah PENGGUGAT dijanjikan oleh TERGUGAT akan mau meminjami modal kalau ada jaminannya;6. Bahwa akhirnya Ayah PENGGUGAT setuju, tetapi TERGUGAT dalamtransaksi meminta suatu pengikatan melalui TERGUGAT II;7.

orang tuanya, dan pada butir 4dijelaskan oleh Penggugat kalau terhadap hibah tersebut telah dibuatkan aktehibahnya melali PPAT Junaedi Sarjana Hukum Kabupaten Trenggalek,sehingga Penggugat memiliki kapasitas, hubungan dan kedudukan hukum atasHalaman 33 Putusan Nomor 4/Padt.G/2018/PN Trk.obyek sengketa karena dalilnya sebagai pemilik sah obyek sengketa.

orang tua dengan akta hibah dariPPAT Junaedi Sarjana Hukum Kabupaten Trenggalek;Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari baik buktibukti Surat maupun keterangan saksisaksi yang diajukan Penggugat, tidak adabukti akta hibah dimaksud yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukungkeabsahan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa melalui hibah tersebut;Menimbang, bahwa bukti P4, P.6 dan P.11 merupakan buktikependudukan yang menunjukkan domisili Penggugat.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUMPENGGUGAT, pada butir 1 s/d 4, Penggugat mendalilkan bahwa obyeksengketa adalah benarbenar miliknya yang benarbenar didapat dari hasilHalaman 51 Putusan Nomor 4/Padt.G/2018/PN Trk.hibah orang tua dengan akta hibah dari PPAT Junaedi Sarjana HukumKabupaten Trenggalek.

Namun bukti P.1 memperlinatkan kalau gugatanPenggugat atas obyek sengketa diajukan Penggugat karena kuasa dari paraahli waris Bapak Soemani karena obyek sengketa adalah atas nama Soemani,sehingga tidak ada hibah yang diterima Penggugat atas obyek sengketasebagaimana yang didalilkannya.

Halaman 4 dari 1811.12.13.14.15.Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah mengalihkan objek tanah milikPenggugat kepada Tergugat seluas 380 M2, dengan cara apapun, baik jualbeli, hibah atau yang lainnya, akan tetapi tanpa sepengetahuan, tanpa hakdan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat telah berhasil membuat SertifikatHak Milik Nomor 01232/GR tahun 2000 atas nama Tergugat .Bahwa diketahui oleh Penggugat, selanjutnya tanah objek sengketa dikuasaioleh Tergugat Il dengan cara merobohkan bangunan lama yang

Fotocopy surat hibah yang dikeluarkan oleh Notaris George Lois Scipiopada tahun 1934 yang menerangkan bahwa H.Moehajin telahmenghibahkan objek tanah seluas160.000 M2 kepada anaknya yangbernama H.Mohammad Nawawi.diberi tanda(P3 ).

dipersidangan Tergugat tidakpernah datang menghadap ataupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk itu,walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dinyatakantidak hadir dan menurut hukum harus dianggap Tergugat tidak menggunakan hakhaknya dipersidangan untuk membela kepentingannya, dan oleh karenanyaperkara A Quo akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan :+ Bahwa pada tanggal 27 Juli 1959 penggugat mendapat hibah

NAWAWI dari Haji MoehajinBin Abdul Wahab dengan cara hibah pada tanggal 21 September 1934, videbukti P3 dan P4.* Bahwa Haji Moehajin Bin Abdul Wahab memperoleh tanah seluas 160.000 M2dengan cara membeli kepada MAS SOEMADIWIRJA, pada tanggal 17Februari 1930, vide bukti P1 dan P2 ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa tanah milik yang didalilkan penggugat yang diperoleh secarahibah dari H.

Thamrin).Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P1 yang terjemahannya menjadibukti P2 berupa Akta Jual Beli dan bukti P3 yang terjemahannya menjadi buktiP4 berupa Akta Hibah, tidak menyebutkan luas tanah 160.000 M2, demikian jugabukti P7, tidak menyebutkan luas tanah 80.000 M2.

Pasal 238 KUHAPerdata/lampiran 23),sedangkan hibah dari atasanatasan Pemohon Kasasi berupabenda bergerak bertubuh tidakmemerlukan suatu akta dan sah dengan penyerahan belaka (Pasal 1687KUHPerdata/lampiran 25) dan hibah milik saya inipun diakui oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (putusan halaman 9 alineatengah)?;.

Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidakmelanggar hukum yang berlaku, bila Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Yogyakarta menyatakan uang hibah untuk pembelian tanah SHMNomor 05439 yang detail objeknya ada di posita rekonvensi PemohonKasasi adalah sebagai katagori/oagian dari penghasilan (PutusanPengadilan Tinggi Agama halaman 9 alinea tengah), padahal klasifikasihibah sesuai Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 87 ayat (1) KHI jo.

Pasal 158 dan Pasal 159 KUHPerdata (lampiran28, 29, 24), secara jelas dinyatakan bahwa hibah adalah bukan hartabersama? Terlebih petitum istri hanya menghendaki dibagi secara adil(bukan dibagi dua), karena istri memang memahami bahwa tanah dibelidari uang hibah, sedangkan sebagian besar bangunan dibangun denganuang hibah, uang penjualan tanah warisan bapak saya dan gaji PemohonKasasi, serta sebagian kecil bangunan dibangun dengan gaji istri.

Bahwa tanah milik Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran TapaLaksana yang berasal Hibah dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu PangeranKasoema Agung dan Ratu lu binti Pangeran Kasoema Agung sampaimeninggalnya tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun jugamaupun oleh para ahli warisnya dari almarhum Ratu Karta Yuda dengan PangeranKarta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana hingga sekarang ini;5.

Bahwa tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda binPangeran Tapa Laksana yang berasal HIBAH dan Pangeran Cakra Prabu WijayaIbnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung telahditerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lokasi atas nama PTludo Sawit Kekal, bukan atas nama Penggugat selaku ahli waris dan almarhun RatuKarta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yaituKeputusan Bupati Ketapang Tanggal 27 Juli 2010 No 413 Revisi

Propinsi Kalimantan Baratyang baru Penggugat ketahui pada Tanggal 2 Desember 2010 dari KantorPertanahan Kabupaten pada waktu pemeriksaan persiapan dalam perkara iniPenggugat mempelajarinya Surat Keputusan tersebut, ternyata tanah yang diberikanizin lokasi oleh Bupati Ketapang Tanggal 27 Juli 2010 No.413 Tahun 2010 untukLokasi membangunan perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan kepadaPT.Indo Sawit Kekal tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat yang bernamaRatu Karta Yuda yang berasal dari Hibah

UndangUndang No.51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Ketapang No.413 Tahun 2010Tanggal 27 Juli 2010 tentang Revisi dan perpanjangan Izin Lokasi PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT.Indo Sawit Kekalyang menjadi Obyek Sengketa diatas tanah hak milik Penggugat yang berasal dariwarisan Peninggalan almarhum Ratu Karta Yuda dengan suaminya yang bernamaPangeran Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana yang berasal dari hibah

Bahwa terdapat fakta hukum pihak Penggugat/Pembnding memiliki tanahobyek seng keta yang berasal dari warisan Peninggalan dari almarhum NenekPenggugat/Pemban ding yang bernama almarhum Ratu Karta Yuda binti almPangeran Cakra Parabu Wijaya dan almarhum Nenek Penggugat/Pembandingmendapatkan HIBAH dari Pangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu PangeranKasoema Agung dan Ratu Ilu binti Pangeran Kasoema Agung, sedangkanPangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu Pangeran Kasoema Agung dan Ratu lubinti Pangeran Kasoema Agung

MohammadMunir, Foto Copy Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukumtetap, dan Foto Copy Legalisir Putusan Pengadilan AgamaSurabaya nomor 5001/Pdt.G/2018/PA Sby. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan Pengadilan AgamaSurabaya Nomor 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby telah memiliki kekuatanhukum tetap/inkrah Dalam putusannya pada pokok perkara :a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;b. Menyatakan Akta Notaris Yudi Gunawan, SH.

Nomor 14tanggal 31 Maret 2017 tentang pengikatan hibah dan aktanotaries Yudi Gunawan, SH Nomor 15 tanggal 31 Maret2017 tentang kuasa menghibahkan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum ; c. Menyatakan sah dan berharaga sita jaminan terhadap obyek sengketa ;d. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterimauntuk selain dan selebihnya ; e. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biayaperkara sejumah Rp.4.373.000 (empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) :4.

MUHAMMAD MUNIR menggugat diPengadilan Agama Surabaya dengan Register Perkara Nomor5001 / Pdt.G / 2018 / PA.SBY, dengan petitum antara lainMencabut Pengikatan Hibah Nomor 14 dan KuasaMenghibahkan tanggal 30 Maret 2017 dari Notaris Yudi Gunawan, S.H.;Bahwa perkara tersebut telah putus dengan amar putusan salahsatunya adalah menyatakan tidak memiliki kekuatan hukumterhadap Pengikatan Hibah Nomor 14 dan Kuasa Menghibahkantanggal 30 Maret 2017 dari Notaris Yudi Gunawan, S.H.;Bahwa kemudian H.

Bukti P7Bukti P7AMenimbang,alamat Rungkut Lor X/37A, Kelurahan KalirungkutKecamatan Rungkut Kota Surabaya ;Fotokopi Akte tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 14 dariNotaris Yudi Gunawan, S.H. salinan Pengikat Hibah ;Fotokopi Akte tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 15 dariNotaris Yudi Gunawan, S.H. salinan KuasaMenghibahkan ; Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah KelurahanKalirungkut Nomor : 593/359/436.9.3.1/2017 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan PengadilanAgama Surabaya Nomor : 5001/Pdt.G/2018/PA.Sby.

Bahwa berdasarkan Pengikatan Hibah Nomor 14 dan Kuasamenghibahkan Nomor 15 tanggal 31 Maret 2017 tanah Pemohon beralihdan tercatat kepada Roudatul Jannah dan tercatat di Buku Letter CKelurahan Kalirungkut dengan Nomor Petok 3067 Persil 79 Klas D.1 (videbukti T 3); Putusan Perkara Nomor : 17/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 27 dari 31 Halaman4.

Amak tersebut tertuang dalam Surat Hibah Hak Waristertanggal 15 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh 4 (empat) orangsaudara kandung Penggugat selaku pihak yang menghibahkan danPenggugat selaku pihak yang menerima hibah;Bahwa dengan adanya penghibahan hak waris atas harta peninggalanalm. Julia Binti H. Amak dari 4 (empat) orang saudara kandungPenggugat kepada Penggugat tersebut maka tanah objek sengketayang semula milik/kepunyaan ibu Penggugat (alm. Julia Binti H.

Syarifah)secara hukum sejak dibuat dan ditanda tanganinya Surat Hibah HakWaris tanggal 15 Mei 2005 maka tanah tersebut telah menjadimilik/kepunyaan Penggugat;Bahwa dari kronologis riwayat tanah objek sengketa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam posita point 3,4,5, dan 6 di atas maka dapatdibuktikan bahwa terbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.594/81/SKHAT/Kec.Jej/2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah didasarkanpada alas hak yang sah yang membuktikan bahwa tanah objeksengketa adalah sah milik/kepunyaan

Penggugat tidak menjadikan pihak lain sebagaiTergugat yang telah memberikan hak atas tanah kepadaPenggugat sebagai pihak dalam perkara ini (karena Penggugatmendalilkan mendapat Hibah Hak Waris tanggal 15 Mei 2005 )adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermatidalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatanPenggugat tersebut sebagai kurang pihak.ILB.

Bahwa Para Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 5 (lima)tentang keterangan waris dan surat hibah waris adalah tidak sah Jjika tidakdibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan bertentangan denganhukum seperti yang diatur dalan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam,sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang mana dalam pasal 210Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan bahwaharta hibahsebanyakbanyaknya hanya 1/3 dari keseluruhan harta yang dipunyai siPenghibah.

Dan Hibah harus dibuat dengan Akta Otentik. Sehingga syaratsah hibah tidak terpenuhi.him 14 dari 23 hlm Pts.No.71/PDT/2015/PT.PLG.9.1.

Bahwa yang menjadi dasar atau sebagai alas hak penerbitanSertifikat obyek gugatan a quo, adalah berdasarkan PeralihanHibah atas bidang tanah obyek sengketa dari SIL InternationalIndonesia kepada Yayasan Abdi Budaya Nusantara (YABN)berdasarkan Surat Hibah Tertanggal 14 Maret 2011, yang telahmelampirkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Akta Jual Beli dari paraPenggugat (Mathias M.

atas bidang tanahobyek sengketa dari SIL InternationalIndonesia kepada YayasanAbdi Budaya Nusantara (YABN) berdasarkan Surat Hibah Tertanggal14 Maret 2011, yang telah melampirkan sebanyak 25 (dua puluhlima) Akta Jual Beli dari para Penggugat (Mathias M.

dari fotokopy).Surat Hibah No. 005/CSIL/V.11, dari George Sunarjo JabatanDirektur SIL International Indonesia kepada Rachfri Kirihio, untukmengurus tanah dan bangunan pada sebidang tanah yangterletak di kelurahan Hinekombe, distrik Sentani KabupatenJayapura, tanggal 11 April 2011, (Fotokopy dari fotokopy).Surat kesepakatan bersama antara SIL INTERNATIONAL( SIL)atas nama Kenneth E.

adalah sebagaisyarat mengurus sertifikat kepertanahan namun tidak mencakup pengalihanhak;Bahwa segala biaya dalam pengurusan sertifikat ditanggung oleh pakGeorge Sunarjo;Bahwa saksi yang mengambil sertifikat dari pertanahan kemudiandeserahkan kepada pak George Sunarjo;Bahwa yang memegang sertifikat sekarang adalah ketua YABN;Bahwa saksi membawa surat hibah dan surat kuasa ke Pertanahan padasaat mengurus Sertifikat;Bahwa selain surat kuasa dan surat hibah saksi tidak membawa suratsuratlain kepertanahan

para pihak ternyata tidak terdapat bukti yang mendukung dalilPara Penggugat terkait kekurangan pembayaran dari Pihak SIL sebagai pihakpembeli dan lagi pula terhadap dalil sepanjang menyangkut adanyawanprestasi maupun tentang keabsahan dari surat hibah termasuk keabsahanAkta Jual Beli disamping Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmempermasalahkan surat hibah tersebut, termasuk masalah Wanprestasi dankeabsahan surat hibah serta keabsahan Akta Jual Beli juga bukan merupakanbagian kewenangan

Neni Triyanah;Bukti T9 berupa foto copy Surat Hibah Wasiat, tanggal 28 Desember 2001atas pemberi hibah H. Dudung Sudarya dan H. . Hadijah danpenerima hibah adalah Neni Triyanah;Bukti T10 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 349/X/1979, tanggal 9Oktober 1979 yang dibuat dihadapan H. A.

Saksi Asep Deni Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkanhalhal sebagai berikut:Bahwa ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Banjaran pakDudung datang ke Kantor Desa dengan menyerahkan aktahibah,memohon kepada saksi untuk mengurus akta hibah;Bahwa pa Dudung datang ke kantor Desa waktu tahun 2002, tetapimengenai hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;Bahwa waktu itu pa Dudung mengatakan bahwa ia menghibahkan rumahdan sawah kepada Neni anak angkatnya, karena anak lakilaki

sudahdibuatkan rumah dan mobil, meminta tolong kepada saksi untukmenguruskan hibah tersebut sampai menjadi akta hibah di Notaris;Bahwa wakiu itu saksi mengatakan kepada pa Dudung, bahwa untukhibah tidak beleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta kekayaannya,dan saksi waktu itu menjanjikan kepada pa Dudung akan datang kerumahnya untuk menghitung/memerinci harta kekayaan pa Dudung,tetapi hal itu tidak terjadi, karena 2 hari setelah itu isterinya Hj.

Hodijah; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hibah tersebut dilanjutkan atautidak; Bahwa waktu itu saksi tidak menandatangani surat hibah yang dibawaoleh pak Dudung, karena hal itu bukan kapasitas saksi untukmenandatangani surat hibah tersebut; Bahwa benar saksi melihat dan membaca surat hibah yang dibawa olehpak dudung waktu itu dan yang dihibahkan adalah rumah di Gebeo dansawah; Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas rumah dan sawah tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaanterhadap

Dudung mengatakan"mang Eman sawah dan rumah ini milik Neni, keterangan ini tidak dapatmendukung bukti T1, karena saksi Eman tidak menyaksikan pada saat H.Dudung mengucapkan wasiat / amanat sebagimana disebutkan dalam bukti T1;Menimbang, bahwa mengenai bukti T9 berupa Surat Hibah Wasiat,tanggal 28 Desember 2001 atas pemberi hibah H. Dudung Sudarya dan H.

Penggugat tidakpernah dirugikan apapun oleh Tergugat dikarenakan tanah besertarumah tersebut adalah sah milik Tergugat yang telah dikuasai sejakPutusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Jth Halaman 6 dari 46 Halaman17.18.tanah tersebut diberikan hibah oleh Penggugat kepada Tergugat.

Tergugatadalah warga negara yang patuh dan taat kepada hukum yang berlaku,sehingga apapun putusan yang mengikat dan final bagi diri Tergugatmaka akan tergugat laksanakan ;Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Jth Halaman 7 dari 46 Halaman19.Bahwa terhadap beban biaya perkara dapat Tergugat tanggapi,dikarenakan permasalahan ini adalah keinginan Penggugat dan sudahmenjadi perkara yang kedua kalinya di ajukan kepada Pengadilan NegeriJantho atas tanah hibah Terperkara ini.

dibuat setelah tsunami ;Bahwa saksi ada melihat surat hibah tersebut ;Bahwa saksi tidak menandatangani surat tersebut ;Bahwa saksi tidak membaca tetapi yang saksi tahu surat hibah ;Bahwa saksi melihat surat hibah tersebut di rumah saksi karenamenantu saksi yang bernama Muklis sebagai kepala lorong ;Bahwa menantu saksi Muklis ada menandatangani surat hibahtersebut;Bahwa pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak ribut ;Bahwa ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, antaraanak dan ibu ;

Gugatan Kurang PihakBahwa dikarenakan tanah terperkara tersebut merupakan satu kesatuandengan luas 1.400 M2 sesuai dengan hibah tahun 1990 dan diatas tanahterperkara ada sebuah rumah, gudang dan kios tempat berjualan yangdibangun Tergugat bersama dengan Suami pertamanya (Alm) sejakdiberikan hibah tersebut tahun 1990, bahwa terhadap kios yang ada di atastanah terperkara dibangun oleh anak Tergugat.

Yusuf; Bahwa beberapa bulan setelah menerima hibah dari Penggugat padatahun 1990 Tergugat bersama suami memperbaiki struktur tanah dimanasemula tanah tersebut berbentuk bukit di sebelah selatan dan agak dalamke sebelah utara, tanah tersebut oleh Tergugat bersama suami pertamaTergugat diratakan bagian tinggi (bukit) dibagian selatannya dan tanahnyadiambil untuk ditimbunkan pada tempat yang rendah di bagian utara.Pekerjaan meratakan tanah tersebut dilakukan dengan mengunakan alatberat.

TIDAK ada terdapat dalam berkas perkaradan dengan kata lain untuk dapat dibaginya harta warisan itu kepada ahli waris, makasecara hukum hartaharta warisan dimaksud harus TERLEBIH DAHULU sudahterbebas dari adanya harta bersama (harta gono gini), hibah, wasiat dan juga hutanghutang Pewaris, sedangkan secara defacto dan dejure hingga saat ini harta gono giniibu kandung Terdakwa maupun hibah milk Ibu Kandung Terdakwa BELUM jugadiserahkan dan dibagikan oleh Pelapor bersama saudara kandungnya dan suratsuratuntuk

B.P.RITONGA) baik atas harta bersama maupun Hibah yang diberikan alm. H.

lain untuk dapat dibaginya harta warisan itu kepada ahli waris makasecara hukum hartaharta warisan dimaksud harus TERLEBIH DAHULU sudahterbebas dari adanya harta bersama (harta gono gini), hibah, wasiat dan juga hutanghutang pewaris, sedangkan secara defacto dan dejure hingga saat ini harta gono giniibu kandung terdakwa maupun hibah milk ibu kandung terdakwa BELUM jugadiserahkan dan dibagikan oleh Pelapor bersama saudara kandungnya dan suratsuratitu yang saat ini dijadikan barang bukti atas perkara

Ritonga) baik atas harta bersama maupun hibah yang diberikan alm. H. B.

SaudariSUMARDIYAH dengan Saudara SENTOT WARDOYO melakukanpernikahan, oleh karena tidak mempunyai anak atau keturunan, sehinggapada tanggal 21 Agustus 1973 mengangkat anak perempuan yang bernamaYAYUK SRI WILUJENG, berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor291/1973, tanggal 8 Oktober 1973, dan mengasuh anak perempuan yangbernama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, namun tidakdikuatkan dengan surat adopsi dari Pengadilan.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 Saudara SENTOT WARDOYOmembuat testament Nomor 32 memberikan hibah

wasiat kepada SaudariSUMARDIYAH (istri dari Saudara SENTOT WARDOYO), YAYUK SRIWILUJENG, TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS, dan pada tanggal 5Oktober 2000 Saudari SUMARDIYAH membuat testament Nomor 33 yangisinya memberikan hibah wasiat SENTOT WARDOYO (suami dari SaudariSUMARDIYAH), YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHIYULIANINGTYAS NUARI.Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 Saudara SENTOT WARDOYOmeninggal dunia dan pada tanggal 8 April 2004 Saudari SUMARDIYAHmeninggal dunia.Bahwa setelah keduanya meninggal

selama 7 (tujuh)bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bendel foto copy warkah yang telah dilegalisir ; 15 (lima belas) bendel foto copy buku tanah yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 21 Mei 2004 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 8Oktober 2004 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran No. 193/1976 atas namaDidik Hersunanto ; 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1(satu) bulan ;Memerintahkan barang bukti berupa : 4(empat) bendel foto copy warkah yang telah dilegailisir ; 15 (lima belas) bendel foto copy buku tanah yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 21 Mei 2004 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 8Oktober 2004 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran No. 193/1976 atas namaDIDIK HERSUNANTO ; 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah

Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa : 4(empat) bendel foto copy warkah yang telah dilegalisir ; 15 (lima belas) bendel foto copy buku tanah yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 21 Mei 2004 ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 8Oktober 2004 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran No. 193/1976 atasnama DIDIK HERSUNANTO ; 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah

Bahwa para Ahli Waris/Ahli waris pengganti (para Pemohon) tidakada yang keberatan atas hibah tanah perumahan tersebut yangdihibahkan oleh almarhuma Dra. HJ. Sunarti Binti H. Arifin Taha danHalaman 4 dari 16 pen Nomor 510/Pdt.P/2020/PA.Skgsuaminya Andi Darmawan P. SE Bin A. Paliwangi (Pemohon kepada ArifSaldy Arifin bin H. Arifin Taha (Pemohon VI), sesuai dengan penyerahanhibah;.8. Bahwa setelah Almarhumah Dra. Hj. Sunarti binti H. Arifin Tahameninggal dunia dimana Arif Saldy Arifin bin H.

Arifin Taha (Pemohon VI)bermaksud balik nama sertifikat tanah hibah tersebut dari atas namaDoktoranda Hj.Sunarti ke atas nama Arif Saldy Arifin bin H.

Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, atas nama H. A. Darmawan P.SE., sebagai pihak pertama dan Arif Saldy Arifin sebagai pihak kedua, diketahui oleh Kelurahan Mattiro Deceng dan Camat Tiroang, KabupatenHalaman 6 dari 16 pen Nomor 510/Pdt.P/2020/PA.SkgPinrang, Reg. No. O1/MD/III/2020 bermeteraai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P3;4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02702 tahun 2016 atas nama Dra.Hj.

Paliwangpernah menghibahkan harta bersamanya berupa tanahperumahannya kepada saudara kandungnya yang bernama ArifSaldy Arifin Bin H.Arifin Taha (Pemohon VI) dan para ahli warisnya bermaksud mengurus balik nama sertifikat tanah hibah tersebut dipertanahan; Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan hanya terhalangsebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;Usran bin Jamaluddin bin H.

Arifin Taha telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2018 karenasakit, bukti P3 dan P4 adalah Surat Pernyataan Hibah dan sertifikat hak milikadalah merupakan bukti yang menunjukkan bahwa tanah perumahan seluas 150M? yang bersertifikat atas nama almarhumah Drs Hj.

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi;3.Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensimasingmasing mendapatkan % bagian dari harta bersamasebagaimana tersebut pada diktum No 2 dalam rekonpensi ini;Menghukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersamasebagaimana tersebut pada diktum No 2 diatas kepada PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masingmasing mendapatkanYe bagian;Menyatakan bahwa akta hibah

tanah seluas 712 m2, hak milik Nomor397, akta hibah tanah seluas 8185 m2, hak milik nomor 02310 danakta hibah tanah seluas 311 m2 hak milik nomor 755 tidakmempunyai kekuatan hukum tetap;Menetapkan bahwa sisa hutang di Bank Central Asia (BCA) sebesarRp. 727.661.287.14, ( tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratusenam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh empat belas sen)adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi;.

Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yangmemeriksa perkara a quo dengan memeriksa gugatan Rekonpensimengenai harta bersama dan memutus gugatan Rekonpensi tersebutbersamasama dengan gugatan perceraian karena diperbolehkan olehundangundang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya juga sependapat dengan pertimbangan dan pendapat MajelisHal. 17 dr 20 hal.Put.61/Pdt.G/2012/PTA.Sby.Hakim Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa hibah

orang tuakepada anak dapat ditarik kembali dan ternyata berdasarkan suratnyatertanggal 26 Maret 2012 Penggugat Rekonpensi mencabut kembali hibahyang diberikan kepada anakanak;Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mencabuthibah yang diberikan kepada anakanaknya, maka berarti harta sebagaidimaksud dalam posita gugatan Rekonpensi huruf (d) , huruf (e) dan huruf (f)kembali kepada status hukum semula yaitu menjadi harta bersamaPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan hibah harusdinyatakan

Fotokopi surat pemberian (hibah) objek sengketa dari H.Nizarkepada Tergugat (Sri Wahyuningsih) tanggal 19 Ferbruari 1992 diketahuiKepala Desa Sendangmulyo dan Perangkat Desa / Sekdes DesaSendangmulyo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen;4. Bukti P.11. Foto copy sertifikat tanah SHM nomor 152 atas namaTergugat.

Fotokopi surat pemberian (hibah) objek sengketa dari H.Nizar kepada Tergugat (Sri Wahyuningsih) diketahui oleh Kepala DesaSendangmulyo dan Perangkat Desa/Sekdes Desa Sendangmulyo.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen;2. Bukti T. 6.

Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA SmgMenimbang, bahwa bukti P.10 adalah sama persis dengan bukti T.5,yakni tentang pemberian hibah H. Nizar kepada Sri Wahyuningsih sebagaianak angkat;Menimbang, bahwa bukti P. 11 adalah sama persis dengan bukti T.6, yaitu sertifikat atas nama Sri Wahyuningsih yang dieluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Rembang berdasarkan hibah dari H.

jika pewaristidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggallebih dahulu, maka anak laki laki dari saudara kandung sebagai ahli waris,sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagiandengan wasiat wajibah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KompilasiHukum Islam dinyatakan bahwa : Terhadap anak angkat yang tidakmenerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 (Sepertiga)dari harta warisan orang tua angkatnya;Menimbang, bahwa berkenaan dengan hibah

Zamzamah B.Sa Diyah;Barat, tanah milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat II);Yang mana obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 merupakan sebagiandari satu kKesatuan bagian tidak terpisahkan dari tanah tegal seluas + 21.500meter persegi (kurang lebin dua puluh satu ribu lima ratus meter) yangterletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Kecamatan Banyuputinh Desa Sumberejo sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 18/Hal. 5 dari 15 hal. Put.

Fatimah denganPenggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;Menyatakan Hibah dangan Akta PPAT Nomor 18/PPAT/1998, tanggal 25Februari 1998, batal demi hukum;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda sebesarRp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Pangadilan berpendapat lain, maka:Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Hal. 9 dari 15 hal. Put.

Maryam Oesman (orang tuaPenggugat asal), ternyata tidak terbukti ada sejarahperubahannya dalam buku desa tersebut, vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 14 Desember1992, Nomor 2245 K/Pdt/1989 yang menyatakan, perubahanhak atas tanah dari seseorang kepada orang lainnya di dalambuku desa, melalui klasiran tanah di desa tersebut, yangternyata tidak ada riwayatnya, adalah peralinan hak yang tidaksah;Bahwa, menurut hukum adat, hibah tanah harus memenuhisyarat hukum adat, tunai dan terang

, ternyata dalampersidangan perkara a quo tidak terbukti bahwa obyeksengketa dihibahkan secara hukum adat, vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Januari 1994Nomor 1386 K/Pdt/1990 yang menyatakan, hibah tanah olehseseorang sewaktu masih hidupnya kepada orang lain harusmemenuhi syarat hukum adat, tunai dan terang;Bahwa, oleh karena peralihan hak obyek sengketa tersebuttidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, makasemua perbuatan termasuk penguasaannya yang bersumberdari perbuatan

melawan hukum juga tidak sah dan batal demihukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1213Bahwa, alasanalasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dalam hal iniTergugat I, Il tidak dapat dibenarkan dan Judex Facti (Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi) sudah tepat serta benar dalam menerapkan hukum, karenaobyek sengketa sesuai bukti dan hasil pemeriksaan setempat benar adalah milikPenggugat sesuai Akta Hibah Nomor 18/PPAT/1998, tanggal 25 Februari 1998,sedangkan bukti

Pada saat J.O membuat tagihan kepada PemilikProyek sehubungan dengan pelaksanaan proyek = yangdibiayai dengan hibah, maka Faktur Pajak tetap dibuatdengan diberi cap Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBMtidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 42Tahun 1995.b. Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaanproyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutangPajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian anggota J.Otidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.Bahwa dari Surat Nomor : S244/PJ.531/2000 secara jelasdisebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenuesharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan denganpelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ataspembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepadaanggota J.O adalah

tidak ada hubungannya dengan apakahproyek tersebut dibiayai dengan hibah atau tidak,apabila dianggap bahwa tidak terutangnya PajakPertambahan Nilai karena dalam konteks pelaksanaanproyek dibiayai dengan hibah, maka seharusnya perlakukanPajak Pertambahan Nilai atas pembagian pendapatan dariJ.O kepada anggota J.O mengikuti perlakuan PajakPertambahan Nilai atas tagihan J.O kepada PemilikProyek, dari surat tersebut jelas bahwa pendapatan yangdiperoleh oleh J.O dari Proyek terutang PajakPertambahan Nilai

Perbedaanperlakuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut memberikankesimpulan bahwa perlakuan tidak terutangnya pembagianpendapatan kepada anggota J.O dari J.O tidak = adahubungannya dengan proyek yang dibiayai dengan hibah,dengan demikian, dapat disimpulkan bahwakarenatransaksi yang kami lakukan sama dengan transaksi diatas, maka sudah seharusnya pembagian pendapatan dariJ.O kepada kami tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaidan anggota J.O tidak diwajibkan membuat Faktur Pajakkepada J.O.Menimbang, bahwa

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor575 PK/Pdt/2000 tanggal 16 Oktober 2002, a quo adalah patut dinyatakansebagai putusanputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, olehkarenanya harus dibatalkan, in casu Akta Hibah Nomor 98 tanggal 20 MaretHal. 3 dari 38 hal.

Putusan Nomor 1111 K/Pdt/20141952 atas nama Gouw Sim Nio sebagai penerima hibah dan sebagaipemberi hibah adalah Liauw Hok Tay yang dibuat oleh R.M SoereojoNotaris di Jakarta harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumserta patut dibatalkan;Bahwa oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 666/Cirimekar denganSurat Ukur Nomor 24/Cirimekar/2003 tanggal 21 Maret 2003, luas10.426 m* atas nama Para Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor667/Crimekar dengan Surat Ukur Nomor 25/Cirimekar/2005 tanggal

SebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 63/1952/G, diputus pada tahun1956 dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 67//1973/G tanggal 17April 1975 yang amar putusannya menyatakan,....dengan pertimbanganhukum bahwa tanah sengketa tetap berada pada pihak pemilik semulaLiauw Hok Tay;Menyatakan batal Akta Hibah Nomor 98 tanggal 20 Maret 1952 atas namaGouw Sim Nio sebagai penerima hibah dan sebagai pemberi hibah adalahLiauw Hok Tay yang dibuat oleh R.M.

Tentang bukti akta hibah tanah yang disengketakan (agarpengadilan negeri meneliti kembali bukti bukti yang telah diajukanserta menyerahkan kepada para pihak untuk menambah buktibuktiguna memperjelas persoalan tersebut di atas);d.

Nomor 98 tanggal 20Maret 1952 (T11), dari Liauw Ay Nio kepada Gouw Siem Nio, lalukemudian kenapa ada Akta Hibah dari Liauw Ay Nio Kepada GouwSiem Nio atas surat tanah yang sama ???

Putusan Nomor 636/B/PK/PJK/2012pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/ataubangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan,badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikrodan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebuttidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,atau penguasaan antara pihakpihak

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan ataubadan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannyadengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan carahibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosialatau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya denganusaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan; ataue Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;Penjelasan Pasal 5:Pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1), namun untuk keadilan diberikan pengecualian dari pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurussatu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasukyayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan ;d Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan carahibah kepada badan keagamaan,

badan pendidikan, badan sosial termasukyayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dankecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKeuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan; ataue Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;Ayat (2):Halaman 35 dari 53 halaman.