fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.IIl.4 berupaSertifikat Hak Milik No.329 atas nama Pemegang Hak Yohana Klakik dalam halini Majelis Hakim berpendapat bukti Surat dimaksud adalah bukti otentiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang undang HukumPerdata (Burgerlijkke wetboek)) namun setelah Majelis Hakim memperhatikanbukti surat tersebut tidak memiliki kaitan

dengan perkara a quo maka sudahsepatutnya untuk di kesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.III.5 berupaSertifikat Hak Milik No.327 atas nama Pemegang Hak Moses Tupa dalam hal iniMajelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud adalah bukti otentiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang undang HukumPerdata (Burgerliike wetboek) namun setelah Majelis Hakim memperhatikanbukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkara a quo maka sudahsepatutnya untuk

jawab atas perbuatannya jika Saksi1 hamilserta berjanji akan menikahinya sehingga akhirnya Saksi1 mau diajak oleh Terdakwa melakukan persetubuhandengan cara awalnya Terdakwa menutup jendela denganselimut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi1 dudukbersebelahan di atas kasur lantai lalu Terdakwa merabapaha dan memegang pundak Saksi1 sambil berciumandan mendorong badan Saksi1 sehingga posisi Terdakwaberada di atas badan Saksi1 kemudian Terdakwamenciumi Saksi1 dan mengangkat baju Saksi1 sertamelepaskan kaitan

Saksimenolaknya karena takut hamil, akan tetapi Terdakwaterus merayu dan mengatakan akan bertanggung jawabatas perbuatannya sehingga Saksi mau, kemudianTerdakwa menutup jendela dengan selimut selanjutnyaSaksi dan Terdakwa duduk bersebelahan di kasur yangdiletakkan diatas lantai lalu Terdakwa meraba paha danmemegang pundak Saksi sambil berciuman danmendorong badan Saksi sehingga posisi Terdakwaberada diatas badan Saksi kemudian Terdakwa menciumiSaksi dan Terdakwa mengangkat baju Saksi danmelepaskan kaitan

jalan keluar dari pekarangan tersebut;Semua perikatan tersebut adalah utang dari debitor yang terdiri dari penjual,peminjam dan pemilik pekarangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 atau Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004;Bahwa dengan demikian pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 harus diartikan dalam konteks pemikirankonsiderans tentang maksud diterbitkannya undangundang tersebut dantidak dapat dilepaskan kaitan

itu daripadanya, yang pada dasarnyamenekankan kaitan itu daripadanya, yang pada dasarnya menekankan padapinjam meminjam swasta.

Dalam kaitan perubahan danperkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlahsesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negaramana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telahmerupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjodisebut *terobosan hukum (legalbreakthrough) atau hukum = yangprorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadjamerupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangannilainilai

yangmemiliki kemiripan dalam perkara a quo yaitu dalam PutusanPraperadilan Nomor 179/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel di PengadilanNegeri Jakarta Selatan dimana dalam Putusan PraperadilanNomor 179/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 9 dan 10 diketahuiPemohon dalam perkara tersebut pada intinya mendalilkanHalaman 14 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN.Plg.g)bahwa Pemohon tidak merupakan persero, pemilik dan ataupengurus serta pekerja dan atau karyawan, begitu juga bukanmerupakan konsultan pajak yang mempunyai kaitan

Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA denganbarang bukti berupa 5 (lima ) plastik klip masingmasing berisi kristalbening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekaspembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram( Kode A2 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( KodeA3 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( Kode A4 ), beratkotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( Kode Ad ), 3 ( tiga ) plastikklip

Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA denganbarang bukti berupa 5 (lima ) plastik klip masingmasing berisi kristalbening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekaspembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gramHalaman 20 dari 80Putusan Nomor 1398/Pid.Sus/2018/PN Dps( Kode A2 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( KodeA3 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( Kode A4 ), beratkotor 0,67

Bahwa Saksi mengenali lakilaki tersebut saudara JOHANESHENGKY WIJAYA dan kaitan barang berupa 1 ( satu ) tas minibelwarna biru putih didalamnya berisi 3 ( tiga ) plastik klip masingmasing berisi shabu yang terobungkus potongan bekas pembungkuswafer superstar, 8 ( delapan ) plastik klip masingmasing berisishabu, 1 ( satu ) timbangan elektrik, 1 ( satu ) bendel plastik klipkosong, 1 (satu) double tip warna hijau, 2 ( dua ) isolasi bening, 1(satu) buah gunting, 1 ( satu ) potongan pipet putin dan 1

Bahwa kaitan terdakwa JOHANES HENGKY WIJAYA denganbarang bukti berupa 5 (lima ) plastik klip masingmasing berisi kristalbening diduga narkotika yang terbungkus potongan bekaspembungkus wafer superstar : berat kotor 0,67 gram berat bersih0,45 gram (Kode A1), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram( Kode A2 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( KodeA3 ), berat kotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( Kode A4 ), beratkotor 0,67 gram berat bersih 0,45 gram ( Kode AS ), 3 ( tiga ) plastikklip

Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHalaman 28 dari 55 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN PwrHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali buktiP10, P11, merupakan fotocopy dari fotocopy;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopyyang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan

1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telahmempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, Kecuali bukti T7, T10, T11, T12, T13, T17, merupakan fotocopy dari fotocopy;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopyyang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan

tentang Bea Materaijuncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebuttelah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, Kecuali TT.II1, TT.U2, TT.UL6, TT.19, dan TT.Il11;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopyyang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan

dahulu telah melakukan halhal antara lain yang tersebut dibawah ini :(1) Pengumuman Koran tentang DIONISIUS ASIU GO yang telah berstatus Pailit(Bukti TII: 5);(2) Untuk menjual harta pailit Kurator telah mendapat ijin dari Hakim Pengawas(Bukti TII: 6);(3) Untuk menjual di depan umum (lelang) melalui perantaraan KPKLN Kupang, telahdiumumkan melalui media masa (Vide Bukti TII: 4);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan demikian tuduhan Penggugat kepadaTergugat II telah terbantahkan;Bahwa kaitan

oleh kesepakatan parapihak dalam perjanjian apapun termasuk dalam perjanjan kredit sekalipun (Hukum yanglebih tinggi mengalahkan Hukum dibawahnya atau hukum dibawahnya tidak bolehbertentangan dengan hukum di atasnya) dalam hal ini kesepakatan para pihak tidak bisamengalahkan atau mengesampingkan hukum Negara;Bahwa dalam perkaraperkara terdahulu antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugatsering mendalilkan para pihak telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Endedalam penyelesaian sengketa kaitan

dengan perjanjian kredit, padahal itu hanyalahberlaku untuk sengketa perdata biasa dan tidak berlaku untuk perkara niaga/pailit(perdata khusus);Bahwa oleh karena Kabupaten Ende adalah termasuk dalam Wilayah hukum PropinsiNusa Tenggara Timur, sehingga demi hukum masuk dalam Wilayah hukum PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, jika berperkara kaitan dengan perkaraKepailitan;Bahwa dengan demikian dalildalil Penggugat dalam perkaraperkara terdahulu dan dalilPenggugat tentang para pihak tidak

tanggal 5Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN PnnAgustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di Kampung Tanjung Durian,Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan,yang mana terhadap hal tersebut Hakim pertimbangkan bahwa Penuntut Umumtidak ada mendakwa Anak dengan Dakwaan Percobaan sebagaimana dalamPasal 53 KUHP, oleh karenanya terhadap dalil Nota Pembelaan PenasihatHukum Anak berkaitan dengan Niat Anak dengan mengutip Pasal 53 KUHPtersebut tidak memiliki kaitan

diketahui pula akibat seperti apa yang terjadiapabila Anak tidak mengikuti perkataan Saksi Eleng, dengan demikian Hakimberpendapat rasa takut Anak tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai sebuahPengaruh Daya Paksa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, oleh karena Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Anaktelah memenuhi seluruh uraian unsur Pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum dan terhadap Niat Anak dengan mengutip Pasal 53 KUHP tersebutdinyatakan tidak memiliki kaitan

DharmaPerisai Abadi sebagai Badan Hukum, sebagai Tergugat dan bukanterhadap Inperson yakni Budiyansyah selaku Tergugat dan Gopal NaraindasDaryanani selaku Tergugat III, apalagiTergugat II (Zul Fahrida Hanim) yang tidakada kaitan dan hubungannya sama sekali dengan MOU tanggal 20 Januari2014 maupun Loan Agreement tanggal 20 Juni 2014 karena ZUL FAHRIDAHANIM bukan sebagai pihak dalam perjanjianperjanjian dimaksud; Bahwa andaikatapun tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke PT.

Menyatakan Penggugat II d.r/Tergugat II d.c tidak ada kaitan danhubungan dalam perkara perdata ini;3. Mengeluarkan Penggugat II d.r/Tergugat Il d.c sebagai pihak dalamperkara perdata ini;4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta mertawalaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (U/ t Vorbaard bij vorrad);5. Menghukum Penggugat d.c/Tergugat d.r untuk membayar ongkos yangtimbul dalam perkara ini;6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yangterdapat dalam pasal 2 UndangUndang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jopasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 serta pasal 1888 KUHPerdata,maka alat bukti surat tersebut telah memmpunyai kekuatan hukum sebagai alatbukti tertulis;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Surat yang berupa fotocopy yangtidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan

SEMA RINomor 4 Tahun 2001;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo hanya memeriksaterhadap buktibukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara a quo,sedangkan terhadap buktibukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara initidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu. yang telahdipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan buktibuktidan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmengabulkan

mereka.Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa ITA ROSITA,karena terdakwa adalah seorang guru, suka sholat di rumah danmengatakan akan cair dan saksi sering diajak ke bank walaupun saksimenunggu diluar.Bahwa saksi membenarkan barang bukti beberapa lembar kuitansipinjaman uang yang diterima oleh terdakwa ITA ROSITA.Bahwa terdakwa ITA ROSITA tidak mengembalikan sama sekali uangyang dipinjamnya tersebut.Bahwa terdakwa ITA ROSITA pernah dulu dilaporkan ke PolresKabupaten Tasikmalaya namun tidak ada kaitan

saksi mempunyai datadata pinjamanmereka.Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwaITA ROSITA seorang guru, suka sholat di rumah, dan mengatakanpinjamannya di Bank akan cair dalam waktu seminggu.Bahwa saksi membenarkan barang bukti beberapa lembar kuitansipinjaman uang yang diterima oleh terdakwa ITA ROSITA.Bahwa terdakwa ITA ROSITA tidak mengembalikan sama sekali uangyang dipinjamnya tersebut.Bahwa terdakwa sudah pernah dilaporkan ke Polres KabupatenTasikmalaya namun tidak ada kaitan

selanjutnya Tergugat Rekonvensi menemui Notaris Rosdiana Ely,S.H. guna mengusulkan pengesahan anggaran dasar dan perubahan namaserta komposisi/organ yayasan kepada Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia, dan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkanAkta Pendirian Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat Rekonvensi)tersebut dengan suratnya Nomor AHU.5635.AH.01.04 tahun 2011, tanggal19 Agustus 2011;Bahwa dengan dasar Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitan

Bahwa menyangkut pertimbangan hukum lainnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak berkeberatan dan sependapat denganPengadil Tinggi Ambon (Judex Facti) dalam putusannya karenamenyangkut Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang baruyang tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan YayasanDarussalam, sehingga menurut hukum Yayasan Darussalam Malukuberhak untuk mengelola asetaset dari Yayasan Darussalam Maluku itusendiri, bukan asetaset dari Yayasan Darussalam, untuk itu penerapanhukum Judex

Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.Penggugat tidak jelas posisi hukumnya dalam gugatan ini, Tergugat tidakpernah berhubungan hukum dengan Pengggugat dalam kaitan jual belitanah (obyek sengketa), Tergugat tidak pernah jual beli tanah juga denganorang tua Penggugat, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum denganTergugat I.Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai posisi hukum yang jelasdalam gugatannya / tidak ada hubungan

Bahwa di DPD RI, telah terjadi perdebatan internal kaitan denganPeraturan DPDRI Nomor 1 Tahun 2017, dimana perdebatanHalaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2017dimaksud adalah terjadi akibat dari adanya rumusan ketentuan masajabatan pimpinan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketentuanpemberlakuan surut Peraturan DPD tersebut.

Hal ini jelas menunjukkankondisi internal DPDRI menjadi tidak baik dan harmonis. ltu semuadiakibatkan adanya pemberlakuan surut terhadap masa jabatan PimpinanDPD RI;.Bahwa di DPD RI, telah terjadi perdebatan internal kaitan dengan PeraturanDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017tanggal 21 Februari 2017 Tentang Tata Tertib, dimana perdebatandimaksud adalah terjadi akibat dari adanya rumusan ketentuan masajabatan pimpinan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan ketentuanpemberlakuan

Untuk ituperkembangan yang demikian untuk dapat terakomodir mengenai sahtidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakuimerupakan wilayah kewenangan' praperadilan, sehingga dapatmeminimalisasi perlakuan sewenangwenang aparat penegak hukum.Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakatyang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktikdan sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistemhukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem

Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkuppraperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Sociissebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknaidalam kaitan associatednya. Karena penetapan tersangka tidaktermasuk dalam (associated with) rangkaian pengertian upayapaksa maka dia bukanlah obyek praperadilan;Praperadilan adalah istilan khusus yang berlaku dalam penerapan KUHAPsehingga lingkupnya hanya mencakup tindakantindakan yang termasuk dalamupaya paksa.

KPTS010/RO000/9784 tanggal 2 Juni 1997 ini,PENGGUGAT dengan Tergugat kemudian membuat ataumengadakan hubungan hukum dalam kaitan kewenangan/kuasauntuk melaksanakan pemasaran, penunjukan calon pembeli danpenjualan atas aset Tergugat berupa tanah yang terletak di JalanHal 2 dari 45 hal Put.

(dua puluh tujuh millar Rupiah) dengan perincian sebagaiberikut :(i) Kerugian Materil :Biayabiaya yang telah dkeluarkan oleh PENGGUGATdalam mengurus dan mengambil Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 1658/Pegadungan atas namaTergugat yang berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya,termasuk membayar biayabiaya pengacara yang telahmembantu PENGGUGAT serta biayabiaya ganti rugikepada pihak ketiga yang memiliki kaitan dengankeberadaan sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No1658/pegadungan tersebut, yang

Dalam doktrin hukumpidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukumyang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadapperbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keteranganTerdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ARIDA RATU JEFRI telahdiajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaanmelakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas,Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana

Yang terjadi sekarang tidak dapatjuga dikatakan nebis in idem, tetapi sama dengan ia dihukum tanpa diadiliwalaupun dalam bentuk hukuman administrasi, padahal apabila pasal 3diterapkan itu sebenarnya sudh mencakup aspek TUN ; Bahwa jabatan hanya satu kategori tertentu dalam kejahatan padaumumnya dan kejahatan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yangmemegang jabatan, jadi kejahatan dilihat dari segi hukum administrasinegara sudah pasti ada kaitan dengan penyalahgunaan kewenanganjabatan, kemudian dikaitkan

Ini ada kaitan dengan pasal 55dan 56 KUHP, turut serta dan sebagainya. Jadi ketika pelaku kejahatanadalah pemberi perintah maka yang menerima perintah dapatdikategorikan sebagai yang membantu melakukan, hanya saja dalam UUTipikor Semua disamaratakan ; 222222 222 n enna nnnBahwa kejahatan tetap kategori kejahatan, untuk dipidana ada alasanpenghapusnya.

sebagai alat bukti yang sah menuruthukum karena tidak ditandatangani oleh saksi batas tanah tersebut yangbernama Alan, sehingga juga tidak terpenuhi syarat formilnya.Hal.21 dari 34 Putusan No. 25/PDT/2018/PT.SMRBahwa kesimpulannya adalah dalam perkara aquo, salah satu kekeliruanyang dilakukan Pengadilan Negeri Kutai Barat adalah tidak diperiksanyaalatalat bukti formal/surat yang diajukan oleh para pihak terkait syaratsahnya alat bukti tertulis/surat tersebut Secara materiil dan formil.Bahwa dalam kaitan

yaitu tanah yang letaknya disamping Kantor Camat Barong Tongkok yang sekarang berdiri Gedung PKK,sedangkan tanah yang ada di depan Kantor Camat Barong Tongkok (tanahsengketa) adalah tanah milik Asin Bin Safar (Pelawan)Bahwa kekeliruan lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri KutaiBarat dalam memutus perkara a quo adalah tidak memeriksa sejauh manasaling kaitan atau saling kKesamaan antara keterangan saksi yang satudengan lainnya atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,terutama terkait

Eksepsi para Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukangugatan perkara aquo; Bahwa sebagaimana surat gugatan paraPenggugat "menyatakan batal atau tidak sah surat keterangan ahliwaris tertanggal 23 Januari 2013,dimana prinsipnya Surat KeteranganAhli Waris tertanggal 23 Januari 2013, secara materil/ substansi tidakada kaitan atau relevansi terhadap keberadaan Para Penggugat sebagaiahli waris dari Alm. KERANI cINTING dengan Alm.

prinsipnya ketika sepasang suami istri akanmelakukan transaksi jual beli ijin dari suami / istri yang sah , harus ada / dilibatkan untukmemberikan persetujuannya ) , dan atau saja akan muncul permasalahan atas tanah milikNgasali Br Ginting yang telah dijual kepada pihak lain.Menimbang , bahwa pada prinsipnya diadakannya hukum baik yang tertulismaupun tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan antara lain untuk ketertibandalam arti yang seluas luasnya dalam segala sektor ; dan dalam kaitan