Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yangselanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PemerintahRepublik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukanperalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) UndangUndang Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, Pemerintahmenetapkan kebijakan Keimigrasian.

Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:ardoolls lagio at Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan

2006disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :1 Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiapperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;2 Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; 3 Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir,dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan

Menetapkan kebijakan operasional Bank.TANGGUNG JAWAB :1. Direktur Utama dalam =melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas;2. Pertanggungjawaban Direktur Utama dilakukan secara tertulis.Bahwa Direksi PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkan hasilrealisasi .10.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkanhasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaikan Kepala Bidang Kredit dan KepalaBidang Dana.11.

BKKEromoko .v Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas antar Kantor danAntar Bank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telahditerapkan serta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasiberdasarkan hasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaiakan Kepala Bidang Kreit dan KepalaBidang Dana .11.

Honny Maitimu) selama menjadi Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City memiliki kepribadian tidak jujur, melakukantindakan arogansi, tidak bertanggung jawab dan lebih banyakmenguntungkan pribadi dan kelompoknya bukan untuk kepentinganpara penghuni yang telah memenuhi kewajiban membayar iuran setiapbulan, sehingga selalu menimbulkan konflik dengan kepentingan parapenghuni serta menghambat program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkandaya beli masyarakat

Honny Maitimu)memiliki kepribadian yang tidak jujur, bertindak arogansi dalammenyelesaikan setiap masalah, dan lebih mengutamakan kepentinganpribadi / kelompoknya dari kepentingan para penghuni dan menghambatprogram enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menciptakanlapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.PEMBAHASAN .Berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang dilanggar oleh tergugat1, Tergugat 2 dan tergugat 3 serta alasanalasan penggugat 1, dan Penggugat2mengajukan gugatan

Bila tergugat 1 dantergugat 2 memaksakan tindakan pemutusan aliran listrik dan air akandikenakan kepada pemilik dan penghuni yang tidak ada kaitan dengankewajiban pembayaran iuran tiap bulan , maka Tergugat 1, tergugat 2 danTergugat 3 telah menghambat program enam kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaandan meningkatkan dayabeli masyarakat.

Honny Maitimu) selaku Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City adalah hanya menjabat dalam satu periode tahun2013 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 09 Juli 2013 karenaselama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salahsatu. penghambat utama program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan dayabeli masyarakat.hal

Honny Maitimu) selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity adalah tidak sah, karena bukan pemilik unit, hanya sebagai penghuni unitsaja dan selama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salah satupenghambat utama program enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untukmenciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.Bahwa terdapat perubahan

ZAINAL MUTAQIN,SP,MM selaku Asda III Setda ProvinsiBanten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 24 Tahun2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja SekretariatDaerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalammelakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidangkesejahteraan rakyat, umum dan perlengkapan, bidang humas dan protokolserta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuaibidang tugasnya;Sehubungan

ZAINAL MUTAQIN,SP,MM selaku Asda III Setda ProvinsiBanten yang merupakan atasan langsung dari Kepala Biro Kesra mempunyaitugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi danmerumuskan kebijakan dalam pelaksanaan hibah yang dilaksanakan oleh BiroKesra supaya pelaksanaan hibah dapat berjalan lancar sesuai ketentuanperundangundangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;Hal. 32 dari 117 hal. Put.

Pemerintah propinsi Bantendengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/127Huk/2010dan Nomor: 164/07/DPRD/XI1/2010 tanggal 5 Nopember 2010tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov.Banten TA. 2011;1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 7Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten TahunAnggaran 2011;1 (satu) berkas fotokopi Peraturan

No. 2384 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.16.164/06/DPRD/X1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan UmumAnggaran APBD TA 2011Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRDPropinsi Banten Nomor: 913/127Huk/2010 dan Nomor:164/07/DPRD/X1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan UmumAnggaran APBD TA 20111 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov.

No. 2384 K/Pid.Sus/201511.12.13.14.15.16.17.18.19.20.978.3/4842Kesraxl/2011 tanggal 02 November 2011 perihalRekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;1 (satu) bundel fotokopi Pertimbangan Atas RekomendasiUsulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepakatan antara PemerintahProvinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor:910/MOU.15Huk/2011 dan Nomor : 164/09/DPRD/XI/2011tanggal 17 November 2011 tentang Kebijakan Umum (KUA)APBD TA. 2012;1 (satu) bundel fotokopi Nota

Dari sini saksi menemukan adanya suatu kewenangan karena hal ini terkaitdengan pengelolaan keuangan daerah, di dalam pengelolaan keuangan daerah dalamPP No. 58 tahun 2005 di dalam Permendagri No. 59 tahun 2003 dan Permendagri No.13 tahun 2006, Kepala Daerah itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.Karena memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Daerah inimemegang kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan penggunaan keuangan daerah,hal itu tentunya dituangkan dalam APBD

Bupati tidak berwenangmengambil kebijakan apapun ;Bahwa pemahaman terdakwa terhadap surat dari Ketua DPRD Jember tanggal27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tersebut, bahwa di DPRD tidak adabantuan hukum dan surat tersebut bersifat umum dan kelembagaan dan bukanPerson, lalu terdakwa meminta pertimbangan pada Set.Da apa yang menjadidasar hukumnya dengan memberi acc.

Bupati/terdakwa kepada Kepala Bagian Hukum ;Bahwa pada saat memberi surat kuasa kepada Kabag Hukum, Mujoko sudahmenjabat sebagai Kabag Hukum, menerima kuasa karena jabatannya / ex officio;Bahwa surat kuasa tersebut bukan merupakan kebijakan baru dari terdakwaselaku Pj. Bupati, ini hanya merupakan teknis administrasi, Plt.

Hanyamelaksanakan tugas saja, bertanggung jawab kepada Gubernur ;Bupati difinitif yang punya kebijakan, Bupati difinitif bertnggung jawab kepadaMendagri ;sebelum tanggal 1 Agustus 2005, lalu tanggal 1 Agustus 2005 diganti olehMujoko, hasil dari Baperjakat, terdakwa hanya meneruskan saja ;Bahwa terdakwa tidak ingat pada tanggal 4 Agustus 2005 saat memberi kuasatersebut telah ada perkara, terus terang surat kuasa tersebut dibuat supayatardakwa sebagai Pj.

Kebijakan yang ternyata didukung dan berlandaskan pada Pasal 2ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Jember,yang mengatur diberikannya bantuan hukum untuk legislatif dan eksekutif dalam kontekskedinasan ;Bahwa dengan demikian jelas terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan jabatandengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentangKewenangan Daerah Kabupaten Jember tersebut.

PST10.Melaksanakan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan account baddebt agar dapat mencapai realisasi target yang di tentukan.11.Melakukan control atas penggunaan biaya operasional cabang yangada di dalam kordinasi Regionalnya.12.Memastikan cabang dalam lingkup kerjanya menjalankan system kerjaup date/Online cabang, Online Show Room, Mobile Survey dan Mobilecollector.13.Memeriksa dan menganalisa laporan harian,mingguan dan bulananatas pekerjaan sales dan performance credit & collection yang di

capaioleh bawahannya dan wajib memberikan laporan ke General ManagerOperation.14.Melakukan pertemuan dengan cabang di bawah koordinasinya secaraperiodik, mengalisa masalah yang timbul, mendiskusikannya denganbawahan dan atau atasannya serta merumuskan tindakan yang diperlukan sesuai kKewenangan dan Kebijakan Perusahaan.15.Melakukan fungsi pelatihan, conseling, coaching, supervisi,supporting dan solving problem untuk meningkatkan motivasi jajarandi bawahnya.16.Melakukan tertib administrasi agar tercipta

kepada Penggugat;Bahwa Turut Tergugat adalah Lembaga yang dibentuk sebagaipenyelenggara fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional di daerah KotaSamarinda yang kedudukannya di bawah Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan LembagaPemerintahan nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugasmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dengan salah satu tugasnyaadalah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);Bahwa dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Smr, sejak dimulainya acarapemeriksaan dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, hingga pada saatpemeriksaan buktibukti (bukti Surat dan saksisaksi) tidak ada satupun adanyaEksepsi yang diajukan Tergugat maupun Turut Tergugat, hingga sampai padaacara putusan dan putusan dibacakan di depan persidangan;Bahwa selain itu, gugatan Penggugat pada perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PNSmr bukan mempermasalahkan kebijakan

Bahwa selanjutnya menanggapi poin 8 gugatan, dalammelaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa KeuanganNonbank (POJK No. 14/POJK.05/2020), TERGUGAT memilikibeberapa program relaksasi kredit yang telah disesuaikan denganperaturan tersebut diatas dan telah TERGUGAT tawarkan kepadaPENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT menyatakan tidakbersediadantidakpernahmengajukandiri untukmengikutiprogram

Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT REKONVENSIsampaikan, dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga JasaKeuangan Nonbank (POJK No. 14/POJK.05/2020), PENGGUGATREKONVENSI memiliki beberapa program relaksasi kredit yang telahdisesuaikan dengan peraturan tersebut diatas, namun TERGUGATREKONVENSI tidak pernah mengajukan restruktur kredit di kantorPENGGUGAT REKONVENSI;29.

3 (tiga) tahun yang telah dijatunkan kepadaTerdakwa juga terlalu ringan, padahal secara kualitas halhal yangmemberatkan lebih dominan sehingga keadilan maupunkemanfaatannya bagi pemberantasan korupsi tidak / belum tercapai ; Disamping hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkansemangat pemberantasan korupsi yang diamanatkan dalam KetetapanMPR RI Nomor VIII / MPR / 2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yangmerumuskan arah kebijakan

pemberantasan Korupsi, Kolusi, danNepotisme, yang merumuskan arah kebijakan pemberantasan korupsi,kolusi, dan nepotisme sebagaimana tersebut pada Pasal 2 angka 2melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguhsungguhterhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi aimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhihukuman yang seberatberatnya ;e Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang ringan,juga tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat akan

Arief dalambukunya Teoriteori Kebijakan Pidana menjelaskanbahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua halyaitu Siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat)dan siapa yang dapat dipertangggung jawabkan.Bahwa yang dimaksud setiap orangdi sini adalahmenunjuk kepada subyek hukum, yaitu. subyekhukumyang menjadi arah atau tujuan dari SuratDakwaan atau subyek hokum yang didakwa telahmelakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini biasSiapa Saja termasuk Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan para

Kurang kebijakan. Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntutpertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yangdilakukan oleh si pelaku/Terdakwa harus kealpaanyang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yangdisadari. Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwakealpaan harus memenuhi : Kekurangan hatihati (Yang besar/berat) Kesembronoan (Yang besar)Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :a.

. + Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, baik berdasarkan SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaanKebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sebelum tanggal 12Juli 2017, maupun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum(untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) sejak tanggal 12Juli 2017

Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP),dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas danPengatur Perbankan.20.

Bahwa, berdasarkan hasil pemilihan tersebut Penggugat ( Wayan Sudiana)telah diumumkan dan ditetapbkan sebagai pemenang yang berhak sebagaiKelian Banjar Dinas Perasi Kauh oleh Kepala Dusun Perasi Kelod dihadapanmasyarakatnya; untuk kemudian diajukan kepada Perbekel, dan BupatiKepala Daerah Kabupaten Karangasem untuk dapat diproses sesuaiketentuan peraturan hukum yang berlaku, namun hasil pemilihan KelianBanjar Dinas Perasi Kauh tidak dapat segera dibuatkan Surat Keputusankarena adanya kebijakan dari

digantidengan orang lain, jadi dengan keluarnya Surat Keputusan No. 5 Tahun 2014tersebut jelas bertentangan dengan Perda tersebut diatas terutama angka 1GARY 2 GIBIAS fp~nn nnn winnie nmin marie iBahwa, Tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan tersebutjuga telah melanggar asasasas pemerintahan yang baik, beberapa asasyang dilanggar oleh Tergugat, yaitu ; Asas Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan

PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakanketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindunganMasyarakat j 22 nono nnn nn nnn nn nnn nn nn ne nnn nnn nnnnnHalaman 11 dari 7Ohalaman Putusan Nomor : 165/G/2013/PTUNBDG.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.Satpol PP mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan perlindunganIMABYAIAKAL jesse nannneeeesse tenses eres nee ieee eet eee8. Bahwa selain objek gugatan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku.

Objek gugatan juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintah Yang Baik,yaitu asas Kepastian Hukum yang mengharuskanTergugat mengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.Dalam perkara ini, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objeksengketa dan telah membongkar bangunan rumah milik Penggugat,nyatanyata sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan dan bertentanagan dengan kewajibannya sesuai AsasKepastian

Namun dalam perkara ini, Terdakwamemanfaatkan kebijakan Dansat untuk meminta uang kepada Saksi 1dengan alasan untuk syarat mengajukan permohonan ijin nikah diKesatuan ternyata digunakan untuk kepentingan ~ sendiri danterbukti sampai perbuatan Terdakwa menjadi perkara ini tidak adaniat Terdakwa bertanggung jawab menikahi Saksi 1.4.

Terhadap keberatan ad.7 ; Mengenai pembuktian unsur ketiga.Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelitipertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tentang unsurkebohongan, tidak semata mata disandarkan adanya kebijakan Dansattentang syarat memiliki tabungan sebesar Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah) bagi pengaju ijin pernikahan tetapi tergantungkepada niat dan kesungguhan Terdakwa untuk menikahi Saksi 1(Suherni) dan dari fakta di persidangan terungkap bahwa setelahTerdakwa menerima

., M.H. dan kawan kawan,kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP).yang beralamat di Jl. Anggajaya , Brojodento No.294 Gejayan, Desa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab.Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Telp dan Fax: 0274881694,Mobile: +621578574563/+628 1287893232 Email:lbh.sikapo@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khususbermaterai cukup tertanggal 02 Januari 2021.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanPT.

tidak mencapai target kerjabulanan serta telah diberi sanksi sehingga Penggugat mengundurkan diri sertaTergugat memberi surat keterangan bekerja (bukti P2), lalu Penggugat mengambilbarang jaminannya (T6);Menimbang, bahwatata tertib perusahaan (bukti T4) dalam klausalSanksi atas Pelanggaran Khusus yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran lainyang berlaku khusus untuk karyawan di departemen marketing yang menyangkutkegagalan memenuhi target kerja dan penyalahgunaan prosedur diatur tersendiridalam kebijakan

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenaTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,bTahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.c Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih oleh pejabat yangditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian

ALTLO dari pembelian saham tersebut YayasanKesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional (YKK BUN) telah menerimakeuntungan/dividenTahun 1995 sebesar Rp.80.000.000,Tahun 1996 sebesar Rp.120.000.000.Tahun 1997 sebesar Rp.200.000,Dari keuntungan tersebut telah dipergunakan untuk membayar kredit sebesarRp.80.000.000.000,Hal 13 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel1.2.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alih

Bank Umum Nasional adalah BTO( Bank Take Over) sehingga segla kebijakan masalah perbankan diambil alih olehpejabat yang ditunjuk otoritas perbankan, maka dengan demikian aktivitas YKKBUN diambil alih oleh pemerintah;Bahwa pada awalnya Terdakwa II hanya sebagai anggota kemudian ditunjuk olehDireksi sebagai Pengawas dan jabatan Pembina ini setelah terakhir adanyaDivident itu, kemudian oleh Ida Djubaidah ( Terdakwa I ) Terdakwa II dimintamenjadi Pembina guna untuk menghidupkan kembali YKK yang baru

65.000.000, yang jumlah totalnya TerdakwaII menerima Rp. 600 juta tetapi uang tersebut disalurkan ke Badan Sosial;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa I Ida Djubaedahdan Terdakwa II telah salurkan sesuai dengan penggunannya;Bahwa Terdakwa I Ida Djubaedah menetahui bahwa istri Terdakwa adalah bekerjadibidang sosial, sehingga Terdakwa Ida Djubaedah dapat membantu menyalurkanke badanbadan sosial;Bahwa sebenarnya danaYKK tidak boleh dijadikan bisnis tetapi karena padawaktu itu atas kebijakan

anggota sebanyak 250 orang yangsumber dananya berasal dariHal 43 dari 72 Hal Putusan No. 496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel juran wajib setiap anggota setiap bulan Rp.50.000, x 250 orang = Rp.12.500.000, juran bulanan setiap anggota setiap bulan Rp.5.000, x 250 orang = Rp.1.250.000,Dana tersebut dipergunakan untuk pinjaman anggota/peserta YKK BUN danpenjualan barang secara tunai dan kredit kepada anggota/peserta YKK BUNe Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan