DEVONSHIRE TUNGGALINDO> SHGB No.372/Trimulyo diuraikan dlam gambar situasi tertanggal 30Mei 1997 nomor 385/XIII/1997 +1.012m? terletak di Propinsi JawaTengah Kota Semarang Kecamatan Genuk Kelurahan Trimulyo atasnama PT. DEVONSHIRE TUNGGALINDOb.

JTG/AR/II/2017tertanggal 24 Februari 2017 perihal persetujuan penyelesaiankredit denganpenyerahan jaminan yang intinya: Penyelesaian fasilitas kredit dapat dilakukan dengan penyerahanjaminan:> SHGB No. 371/Trimulyo diuraikan dalam gambar situasitertanggal 30 Mei 1997 nomor 384/XIII/1997 seluas +1.370m2terletak di Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang KecamatanGenuk Kelurahan Trimulyo atas nama PT.DEVONSHIRETUNGGALINDO> SHGB No. 372/Trimulyo diuraikan dalam gambar situasitertanggal 30 Mei 1997 nomor 385

DEVONSHIRETUNGGALINDOe SHGB No.372/Trimulyo diuraikan dlam gambar situasi tertanggal30 Mei 1997 nomor 385/XIII/1997 +1.012m? terletak di PropinsiJawa Tengah Kota Semarang Kecamatan Genuk KelurahanTrimulyo atas nama PT. DEVONSHIRE TUNGGALINDO4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materildan immateriil:A.

tanaman pada kenyataanya memasang patok danmenanam tanaman dilakukan pada tahun 2016, sedangkan surattanah PPAT dimiliki oleh Penggugat th.2007 dan Penggugatmemasang patok dan menanam tanaman tahun 2016 , justrutindakan Penggqugat memasang patok dan menanam tanaman diatas tanah milik Terqugat dan Il adalah tindak pidana Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Smr7.menyerobot tanah milik Tergugat dan ll vang telah dikuasai oleh Tergugat dan Il sejak th1994 sesuai dengan Pasal 385

Menolak seluruh tuntutan Penggugat dan mohon untuk tindakan Penggugat diteruskan Ke Penyidik sehingga untuk diproses tindak pidanayang dilakukan oleh Penggugat (Pasal 167, 266, 385 KUHP)Menyetujui Tergugat dan Il mengajukan GUGATAN REKONPENSI DEMI Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN SmrTEGAKNYA Hukum dan Keadilan. bahwa Peradilandilakukan DemiKeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (UU nomor 48 th.2009tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2)GUGATAN REKONPENSISehubungan

Pasat385 KUHPtentang penyerobotantanah , Penggugatmenyatakan didalam gugtananya memasang patokpatok danmenanam tanaman adalah suatu pengakuan nyata bahwa telahmelakukan penyerobotan tanah (pasal 385 KUHP) milik Tergugat dan Il..

Pasat385 KUHP tentang penyerobotantanah , Penggugatmenyatakan didalam gugtananya memasang patokpatok danmenanam tanaman adalah suatu pengakuan nyata bahwa telahmelakukan penyerobotan tanah (pasal 385 KUHP) milik Tergugat dan Il.9.

(Sembilan ratus enampuluh sembilan meter persegi) yang terletak di KelurahanKuanino, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang,Propinsi NTT, tertulis atas nama Joyce Lingkan Mongan.e Sertipikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan HakTanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 385/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuatdihadapan Jetty Darlina, SH., Mkn Pejabat Pembuat AktaTanah di Kupang dan telah didaftarkan di Kantor PertanahanKota Kupang dan telah diterbitkan Sertifikat

Pihakpihakbebas menentukanuntukmenyebutkan atautidak menyebutkan janjijanjiini dalam AktaPemberianHakTanggungan.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 385/2012 tanggal 28122012 menyebutkan pada pasal 2 bahwa jika debitor tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utangHal. 16 dari 52 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kpgpiutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (penjamin), Pihak Keduaselaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta inidiberi dan menyatakan menerima

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 385/2012 tanggal 25Oktober 2012;5.4. Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 15 tanggal 05 Oktober 2012;5.5. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 105tanggal 27 Desember 2013;5.6. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 118tanggal 27 November 2014;6.

yang terletak di Kelurahan Kuanino, KecamatanKupang selatan Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, atas nama JoyceLingkan Mongan, yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, diberitanda T.1 4;Foto Copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor:1578/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 385 / 2012 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuatdihadapan Jetty Darlina, SH.

Foto copy dari foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :385/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ; yang telah dilegalisir dan diberimeterai cukup; diberi tanda T.ll 8.B ;Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor : B.835A/KCPIX/ADK/01/2016 Tanggal 12 Januari dari PT.BRPersero) Tok Kantorcabang Pembantu Pucang; yang telah dilegalisir dan diberi meterai Cukup;diberi tanda T.Il 9.A; Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor :B.69A/KCPIX/ADK/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 dari

barangbarang yangberserakan ditanah yang mana diantaranya terdapat 1 (satu) plastik kliptransparan berisikan butiran diduga narkotika jenis shabu, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untukdiproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) leblastik warna putih berisikanbutiran warna putih adalah dengan berat kotor 0,5 gr (nol koma lima gram)dan berat kotor 0,2 gr (nol koma dua gram), Sesuai dengan HasilPenimbangan Barang Bukti No. 385

barangbarang yang berserakan ditanah yang mana diantaranyaterdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan butiran diduga narkotikajenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresSerdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlakuBahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) leblastik warna putih berisikanbutiran warna putih adalah dengan berat kotor 0,5 gr (nol koma lima gram)dan berat kotor 0,2 gr (nol koma dua gram), Sesuai dengan HasilPenimbangan Barang Bukti No. 385

Pasal 55 KUHPidana Subsidairmelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.385 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo.

di atas, makaPengadilan berpendapat pidana yang dijatunkan nantinya atas diri para terdakwa didalam amar putusan dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baikbagi diri para terdakwa maupun bagi masyarakat ;20Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita AcaraPemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkatisi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.385

yang dikirim penyudik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti tersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut 37 Lampiran peraturan Mentri Kesehatan republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamLampiran UndangUndang republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat (1) UU RI No.385

kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang HarisAksara,SH.Dengan kesimpilan sebagai berikut:Berdasarkan brang bukti yang dikirim penyudik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti tersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut 37 Lampiran peraturan Mentri Kesehatan republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamLampiran UndangUndang republik Indonesia No.385

37 Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.85 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandungMETAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaHal 8 dari 20Hal Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN KbuNomor 2 Tahun 2017 tentang Perubagan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.385

Kristalkristal warna putih pada tabel 01 mengandungMETAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2017 tentang Perubagan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUndangUndang Republik Indonesia No.385 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Urine pada tabel O02 milik terdakwa an.ARIEVAL WHENDRI BinHERMANSYAH mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan Hal 14 dari 20Hal Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Kbu(satu) Nomor

Ketua Mahkamah Agung RI Ketua MudaPidana No. 1162/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 15 April2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh)hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2013;10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n.

Ketua Mahkamah Agung RIKetua Muda Pidana No. 1163/2013/S.385.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal15 April 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk palinglama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2013;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa KUSWANTO Alias KUS Bin HASAN, pada hariJum/at tanggal 29 Juni 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaktidaktidaknya masihdalam tahun dua

yangtelah dibeli dengan Harga. 276.088.880, (dua ratus tujuh puluh enam jutadelapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 385 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.

Bahwa mengenai dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 385 ayat 1 huruf eKUHP memang tidak terbukti dan terdakwa Ill tidak pernah mendatanganiSurat Penyerahan terdakwa kepada PT.

RI No.385 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan memilihdakwaan yang sesuai dengan fakta fakta hukum yang didapat dalampersidangan ;Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umummaka akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 81 ayat(1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014

RI No.385 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan pasalpasal lain dari Undangundang serta peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;Hal. 24 dari 26 Hal, Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.ATBMENGADILI1.

MabesPolri Nomor : LAB 1939 /NNF/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan hasilpemeriksaan : 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasing berisikan kristal warna putihdengan berat netto seluruhnya 0,1669 gram, diberi nomor bukti0836/2014/PF.adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarktotikaPerbuatan terdakwa BUDIMAN alias BUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 = ayat (1)UndangUndang RI No.385

Polri Nomor : LAB 1939 /NNF/2014 tanggal 10 Juli2014 dengan hasil pemeriksaan : 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasing berisikan kristal warnaputin dengan berat netto seluruhnya 0,1669 gram, diberi nomor bukti0836/2014/PF .adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang NarktotikaPerbuatan terdakwa BUDIMAN alias BUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No.385

,tanggal 22 Februari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.385 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun

tanahdengan SHM nomor 01587 dan SHM nomor 01588 yang telah dibalik namamenjadi atas nama Dina Ariany, ternyata tanah tersebut tidak dapat dikuasaioleh Saksi Anton Hadi Munsyarif karena masih dikuasai oleh orang lain dengandasar tanah tersebut adalah merupakan miliknya dengan dasar kepemilikanadanya Akta Jual Beli;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahdengan adanya dakwaan jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa berdasarkandakwaan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP atau pasal 385

penguasaan alas hak yaitu berupa Akta Jual Beli, sehinggaterhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa tersebut tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi merupakan perbuatan yangdiatur dalam ranah hukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwaakan Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan alternativ dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP atau pasal 385

Barang bukti B benar mengandung Tertahydrocannabinol dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 9 Lampiran UU RI No.385 Tahun 2009 TentangNarkotika.oocceonee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :ae Bahwa terdakwa ZULFAN ALIAS UPAN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016sekira pukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun2016 bertempat di Jalan Pringgan Desa Paya Pinang

Barang bukti B benar mengandung Tertahydrocannabinol dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 9 Lampiran UU RI No.385 Tahun 2009 TentangNarkotika.won Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dokumen yang sah dimaksud adalah yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Industri Farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam UU RI No.35 Tahun 2009;Menimbang, bahwa pasal 41 UU RI No.385 Tahun 2009 menyatakanbahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besarfarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa selama dipersidangan

oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahananHal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN Pbmterhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;Mengingat,Pasal 111 ayat (1) UU RI No.385

ABAS YUSUFTERBUKTI MELANGGAR PASAL 385 AYAT (le) KUHP ADALAH PUTUSAN YANG KELIRU DAN SESAT MENURUT HUKUM DIKARENAKAN :Saksisaksi :H. Thamrin Leman,SH :Bahwa Drs. Abas Yusuf benar memberikan keterangan yang sesungguhnya ;Berdasarkan faktafakta yang ada pada Drs. Abas Yusuf di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung ;Bahwa benar Drs. Abas Yusuf memberikan keterangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung ;Benar Drs. Abas Yusuf tidak pernah menjual tanahnya kepada Wirzen FN ;Benar Drs.

batas wewenangnya, sebagaimana18yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 385

Unsure Setiap PenyalahgunaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan menurut pasal12 angka 15 UU No.385 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukpada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukummempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengantanpa hak atau melawan hukum mempunyai pengertian yang sama dengan tanpaberwenang, artinya

dandidapatkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening coklat berisikan kristalwarna putih yang diduga sahbushabu.Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabushabu diperoleh terdakwadari saudara Wahidin dan saudara Wahidin meperoleh dengan cara membeli darisaudara Cecep seharga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua juga sudah terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No.385

,bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih denganberat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Nurhasanah Ginting Alias Inuradalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia no.385 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terungkap bahwasewaktu penangkapan dilakukan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jualbeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut.Menimbang

,bahwa benar barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih denganberat brutto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Nurhasanah Ginting Alias Inuradalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1853/Pid.Sus/2016/PN Lbplampiran UndangUndang Republik Indonesia no.385 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan

menteri atasrekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotikayang termasuk daftar golongan nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingandiri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hakatau melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atasmaka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.385

pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurutketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidanayang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebutmaka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, majelismemerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang RI No.385

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.385 Tahun 2009 tentangNarkotikasebagai berikut:Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PNPmn.Ad.1.

menjualNarkotika Golongan tersebut;Menimbang bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UndangUndang RI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika);Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika) dan Narkotika dan peredaran narkotika wajib dilengkapidengan dokumen yang (Pasal 38 UU No.385