Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 11-08-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 264/PID/2015/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suleha, SH.
Terbanding/Terdakwa : Hendra Bin Wa Dollahi
37 — 0
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
Wasimin Alias Imin Bin Alm Sairin
44 — 20
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    Menyatakan terdakwa Wasimin Alias Imin Bin (Alm) Sairin, bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alatdan atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    Bengkulu Utaramasihberada pada =jarak 04(nolsampaidenganempat)MIl;Bahwa perijinan yangharusdimilikiuntukdapatmelakukankegiatanpenangkapan ikan adalah SIUPdan SIPI dan perijinan yang harusdimiliki olehkapaltersebutuntukdapatberlayaradalan SLO dan SPB;Bahwa terhadapkegiatanpenangkapan ikan yang telahdilakukan olehkapalBina bersatu 063/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KMAISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIARdapatdipersangkakanmelanggar UU RI No. 31Tahun 2004 yangtelahdiubahkedalam
    mesh size 1,75 Inci(Satukomatujuhpuluh lima) dan panjangTaliRis Atas < 30 M (tigapuluh meter)hanyadapatdioperasikandengankapal> 30 GT (tigapuluh gross ton) padajalurpenangkapan ikan Wilayah IIldengan WPPNRI 718; Bahwa benar sebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si.terhadapkegiatan penangkapan ikan yang telahdilakukan oleh kapalBina bersatuO63/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan BinaBersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RI No.31Tahun 2004
    tentangPerikanan;Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dandalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 16-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
1.ASMAD IDRIS
2.MUSA ROTE
28 — 5
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 15-06-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PN PACITAN Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pct
Tanggal 6 Juli 2023 — Penuntut Umum:
HERDIAWAN PRAYUDHI, S.H.
Terdakwa:
YAYAN NUGROHO BASTIAN Bin BASUKI RAHMAT
52 — 21
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI Bin MUSTOFA
2.SION TANUWIDJAYA Bin FUAD SANDY TANUWIDJAYA
60 — 7
  • ekorbenih lobster yang diambil dari 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik beroksigenberisi benih lobster dengan panjang tubuh (total) ratarata 2,2 (dua koma dua)cm dengan panjang carapace ratarata 0,64 (nol Koma enam empat) cm denganberat ratarata 0,424 (nol koma empat dua empat) gram dengan totalkeseluruhan sebanyak 33.000 (tiga puluh tiga ribu) ekor.Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004
    Pasal 26 ayat (1)Undangnndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    sebagai mana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004;Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat perbuatan Para Terdakwa mengangkut benih lobster dari hotelYellow Jemursari Surabaya menuju Bandara Juanda Terminal 1 Sidoarjomenggunakan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna putih tanpa dilengkapi ijinusaha perikanan dari pihak yang berwenang tersebut telah memenuhi unsur ini;Ad.4.
    Pasal26 ayat (1) Undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum
Register : 12-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 04-08-2023
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pkb
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Hendra Fabianto, S.H., M.H.
2.Shanty Merianie, S.H.
3.Irfan Ferdiansyah Muis, S.H
4.Charles Barita Hamonangan Sihombing S.H, M.H
Terdakwa:
Rizki Parwadi Alias Malay Bin Parno
34 — 16
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum
Register : 05-07-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN MARABAHAN Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrh
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Andita Rizkianto, SH.,MH
2.LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH
Terdakwa:
HURDIANSYAH Als IHUR Bin TASRI
59 — 14
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 26-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DANANG LEKSONO WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
AS ARI Bin HASAN
75 — 10
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Pamela Manurip
2.Saparuddin Alias Sapar
3.Gilang Hendika Putra Alias Gilang
44 — 19
  • tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,yang jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidakselesainya pelaksanaan itu) bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang
    (Satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima riburupiah) ditambah kerugian lainnya dari dampak hilangnya kesempatanmemperoleh nilai tambah.Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUABahwa Terdakwa PAMELA MANURIP bertindak baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAU:KEDUA: Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 53 KUHP;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif, maka pengadilan dapat memilin salah satu dakwaan yang dipandangpaling relevan
    dengan faktafakta yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkandakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 Jo Pasal16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP., serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa . PAMELA MANURIP, terdakwa II. SAPARUDDINAlias SAPAR, terdakwa III.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 24-05-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 402/PID.SUS/2023/PT MKS
Tanggal 11 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDDIN ALIAS SAPAR BIN ABBAS
12 — 9
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum
Register : 12-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Pkb
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Shanty Merianie, S.H.
2.Hendra Fabianto, S.H., M.H.
3.Irfan Ferdiansyah Muis, S.H
4.Charles Barita Hamonangan Sihombing S.H, M.H
Terdakwa:
Imam Soleh Bin Asep
35 — 0
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN Bintuhan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bhn
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
1.ekke Widoto Khahar, SH, MH
2.Maria Margaretha Astari F.S, SH
Terdakwa:
1.Deni Wahyudi Bin Mahyudin
2.Adam Prayoga Bin Sirajul Huda
127 — 40
  • Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalamsurat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.
    Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananjo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka (14)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan setiap orang adalahperseorangan atau korporasi.
    Pasal 26ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubahn dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
FARAH SAUFIKA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAHLI Bin RAFII
25 — 0
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
KASIM AP alias KAWELA
40 — 16
  • Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang R.! Nomor 45 tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASIM AP selama 10(sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh jutarupiah) subsidiair 2(dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
    ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 hal.
    Unsur Kapal Perikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan, disebutkan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapanikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan perikanan, dan penelitian/eksplorasiperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Peraturan Menteri Kelautandan
    Sus/2018/PN LrtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwaSetiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikandan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan
    Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang Tata CaraPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwaSurat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat)
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
ICHAL Bin BEDDUARE
35 — 15
  • danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tangkap yang dilarang berdasarkan Pasal 3Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN Kdiayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia aNo. 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela (trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam 85 jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo. 31 Tahun 2004
    pelampung danpemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Pasal 3ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia aNo. 2/PERMENKP/2015 tanggal 8 Januari 2015tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukar hela (trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah Republik Indonesia ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 B jo Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU RI No. 31 Tahun 2004
    Bahwa akibat menggunakan jaring trawls semua jenis ikan bisa masukdalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar; Bahwa nelayan kecil yang dimaksudkan pada UU RI No.45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan danUU RI No. 7 tahun 2016 tentang tentang perlindungan danpemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garammelakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls yang dilarangHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN kKdiberdasarkan Permen
    dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 24-11-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Jth
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Al Muhajir SH MH
Terdakwa:
1.Zakaria Bin Abdul Jalil
2.Syahril Ramadhan Bin Amiruddin
3.Darwin. ZZ Bin Zamzami
4.Zulfikardi Bin Usman
62 — 7
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 04-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 20-08-2022
Putusan PN POSO Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
EDMAN PUTRA NUZULA,SH
Terdakwa:
1.DAMMANG
2.DEN
3.MANSUR
27 — 4
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
ARGA FEBRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RUSLI Bin LAMORISU
50 — 25
  • penangkapan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau. cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestariaan sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), jika niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainyapelaksanaan itu buka sematamata disebabkan karena kehendaknya sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    direkatkanHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pgp.dengan menggunakan isolatif agar erat dan tidak bocor, setelah bom siap lalubom tersebut dilempar / diledakkan didalam air yang banyak ikannya;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SULARSONO, S.St.Pi menerangkanbahwa tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    ribu rupiah) dalam jumlahkotor, setelah dipotong dengan biaya ransum dalam 1 (satu) kali trip (empatmalam) rata rata penghasilan bersin yang Terdakwa dapatkan sebanyak +Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SULARSONO, S.St.Pi menerangkanbahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    ditengah laut, karena apabila dirakit di darat takut meledak dalamperjalanan;Bahwa menurut ahli bahan yang digunakan dan disiapkan adalah bahanpeledak, solar/bensin, ransum, potassium dan porat;Bahwa menurut ahli tidak diperbolenkan terhadap seseorang ataunelayan dengan sarana kapal/perahu melakukan penangkapan ikandengan menggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan danatau. membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungannya (Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 uu no.31th.2004
    tentang Perikanan atau Kedua melanggar Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secaraalternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kKewenangan untuk memilihsalah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sebagaimanafaktafakta tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas, bahwabenar terdakwa ditangkap oleh dan diamankan oleh Kapal Patroli
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.ROY TUA HAKIM, SH
3.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
Nana Suryana Bin Rasmin. Alm
53 — 23
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
H. KAI alias HAJI KAI
48 — 22
  • Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.2.
    sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.DANKEDUA :Bahwa ia terdakwa H.
    NTT tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) aslisehingga telah melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,yang tidak memiliki SIP!
    melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat(1) jo pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurnyaadalah Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42