Kutai KartanegaraAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kutai KartanegaraAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTerdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 29Desember 2017;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:1Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengantanggal 26 Februari 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;Penuntut

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING ------------------------------------------------------ MELAWAN -------------------------------------------TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam,pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan PUSKESMAS), bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Penggugat sekarang TERBANDING ; ----------------------------------------

selanjutnya MajelisHakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan halhal sebagal DeriKut =2==2xseeme en neen senna eeeDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama sepanjang Dalam Eksepsi sebagaimana ternyata dalamputusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut yang pada pokoknya menolakEksepsi Tergugat, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaknibahwa oleh karena Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil untukmengajukan gugatan cerai tersebut telah mendapatkan izin untuk melakukanperceraian berupa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 474.2/10/2013 Tanggal11092013, meskipun Surat Keputusan tersebut diperkarakan di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Semarang, akan tetapi Penggugat menyatakan siapmenerima segala resiko dari semua kemungkinan hasil putusan PTUN Semarangtersebut sehingga tidak menghambat proses pemeriksaan perkara ini, lagi pulaketentuan tentang izin perceraian sebagaimana dimaksud

Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum terapan padaPengadilan Agama melainkan terkait aturan disiplin Pegawai Negeri, olen karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakansependapat dan diambil alih sebagai pendapatSIGIGIP jeeee senses eeeesecese neemMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka PutusanPengadilan Agama Sukoharjo tersebut sepanjang

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a nTERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Kep. Sekolah) , alamat di Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Laweyan, Surakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:ENDANG CHRISTIANTI, alamat di Madu Asri C.187 RT 003 RW 009, Gawanan, Colomadu, Karanganyar, pekerjaan Swasta,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Laweyan, Surakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:ENDANG CHRISTIANTI, alamat di Madu Asri C.187 RT 003 RW 009,Gawanan, Colomadu, Karanganyar, pekerjaan Swasta,selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai guru di MIS. Laut Tador, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. PSU, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

PUTUSANNomor : 556/Pdt.G/2012/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihakpihak antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai guru di MIS.

, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, MajelisHakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengancara menasehati dan Mendamaikan Penggugat dan Tergugat agarbersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada sertakembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah berstatussebagai Pegawai Negri Sipil maka berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 bahwa semua Pegawai

Negeri Sipil yang hendak melakukanperceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin atasan;Menimbang, bahwa Pengugat telah memperoleh izin atasan tersebutyang dikeluarkan oleh kepala kantor Kementrian agama Kabupaten BatuBara tanpa Nomor, tanggal 27 Desember 2012, maka Majlis melanjutkanpemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugatdan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dilaksanakan tanggal 27Desemberl 2012 dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh HakimMediator

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru SD, alamat Dukuh Suruh Kalong Rt. 04Rw. 07 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. ,dk Melawan 1. GERRY SURYO HARSANING. beralamat di Jalan Hasanudin 121 Ngebrusan Rt. 04 Rw. 02 Kestalan, Banjarsari, Surakarta dkk

PARTINI.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru SD, alamatDukuh Suruh Kalong Rt. O4Rw. O07 KelurahanPandeyan, Kecamatan Tasikmadu, KabupatenKaranganyar. Selanjutnya mohon disebut sebagaiPENGGUGAT ; "Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru SD, alamatDukuh Suruh Kalong Rt. O4Rw. 07 KelurahanPandeyan, Kecamatan Tasikmadu, KabupatenKaranganyar.

EDRIS MA ROEF
3.PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PKPN RI KOTAMADYA SEMARANG
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MADYA SEMARANG

- Menyatakan Tergugat I yang dalam perkara ini diwakili oleh pengurusnya Tergugat II dan III masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Tri Handayani telah wanprestasi/cidera janji

- AGUS GUNARTO, SE.MM.VP (PENGGUGAT)- KOPERASI PEGAWAI NEGERI TRI HANDAYANI (TERGUGAT I)- SURASMIN, SPd (TERGUGAT II)- Drs. SUDIRMAN (TERGUGAT III)- ISHAK, M.Pd (TERGUGAT IV)- SUKEMI, S.Sos (TERGUIGAT V)- KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG (TURUT TERGUGAT I)- BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG (TURUT TERGUGAT II)

KOPERASI PEGAWAI NEGERI TRI HANDAYANI, beralamat di JalanBesar Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, disebutSCDAQAL 0... cece cece eee eect eee eeeeeeeneeeeeneeeaee eeeeeeeeeeeeeeee TERGUGAT I;2. SURASMIN, SPd, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa KlambirV Kebun, Dusun XXI Gang Antara Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang,disebut SeDagal..................e eee ee eee eens TERGUGAT II;3. Drs.

SUDIRMAN, Pegawai Negeri Sipil, , Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Desa Klambir V Kebun, Dusun XXI Gang Antara Kec. HamparanPerak, Kab. Deli Serdang, disebut sebagai................:::::00 TERGUGAT III;4. ISHAK, M.Pd, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemudan dan Olah Raga,beralamat di Jalan Besar Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak, Kab. DeliSerdang, Aisebutl SSWAGA seccsic: ss sie anes aocxseenmeensnansmeuecensine sn x TERGUGAT IV;5.

Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan dan Tergugat adalah nasabah dari Penggugat yangmerupakan Koperasi Pegawai Negeri bernama TRI HANDAYANI yangbergerak dalam simpan pinjam2. Bahwa dalam menjalankan fungsinya serta operasionalnya sebagaiKOPERASI, Tergugat diwakili oleh para pengurusnya yaitu Tergugat IIsebagai Ketua Koperasi KPN TRI dan Tergugat III sebagai Bendahara3.

Negeri Handayani pada PTBank Bukopin Tbk.

Cabang Medan tidakdibantah dan tidak diselesaikan oleh Tergugat dan II sebagai Ketua dan Bendahara(Pengurus) Koperasi Pegawai Negeri Tri Handayani sehingga Majelis berpendapatbahwa Tergugat dan II telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuatdengan Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dan II haruslah memenuhiprestasinya tersebut kepada Penggugat karena kedudukan Tergugat dan II adalahsebagai Ketua dan Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Tri Handayani Kec.Hamparan Perak

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Kota oleh:1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni2017.;. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Juni 2017 sampaidengan tanggal 15 Juli 2017;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Juli2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;.

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

PUTUSANNomor 807/Pdt.G/2012/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamperkara Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff KantorBadan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempattinggal di Kabupaten

yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadappanggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohontanpa alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohonsebagai Pegawai

Negeri Sipil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis,Pemohon menyatakan telah memperoleh Surat izin untuk bercerai dariatasannya, kemudian atas perkenan Ketua Majelis Pemohonmenyerahkan Surat Keterangan nomor 12081.050 tanggal 16 Januari2013;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap denganpermohonannya;Menimbang,

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohontelah memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya, dan telahmenyerahkan surat tersebut kepada Majelis Hakim, dengan demikianketentuan pasal pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untukmendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembailirukun

Pulang PisauPekerjaan : Pegawai Negeri SipilStatus Perkawinan : KawinPendidikan : S-1Agama : Kristen Protestan

Pulang PisauPekerjaan : Pegawai Negeri SipilStatus Perkawinan >: KawinPendidikan > S1Agama : Kristen ProtestanPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal13 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKuala Kapuas pada tanggal 21 September 2016 di bawah register perkaraNo. 28/Pdt.P/2016/PN.KIk., telah mengemukakan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Alfian Hardiman,

A H Y A U D I N, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat/ tanggal lahir : Tanabang, 12 Pebruari 1975, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki , Alamat : Perum BSD Blok H2 N0.7 RT.03 RW.04 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.- Selanjutnya disebut sebagai--------------PEMOHON I;II.

YULIA ANITA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat/ tanggal lahir : Muara Enim, 04 Juli 1977, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan , alamat : Perum BSD Blok H2 N0.7 RT.03 RW.04 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.- Selanjutnya disebut sebagai--------------PEMOHON II

PENETAPANNomor : 10 / PDT.P/ 2017 / PN.MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapandalam perkara permohonan Para Pemohon : AHYAUDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat/ tanggallahir : Tanabang, 12 Pebruari 1975, Agama : Islam, JenisKelamin : Lakilaki , Alamat : Perum BSD Blok H2 NO.7RT.03 RW.04 Kelurahan Air Lintang Kecamatan MuaraEnim Kabupaten Muara

Enim.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;ll YULIA ANITA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat/ tanggallahir : Muara Enim, 04 Juli 1977, Agama : Islam, JenisKelamin : Perempuan , alamat : Perum BSD Blok H2 NO.7RT.03 RW.04 Kelurahan Air Lintang Kecamatan MuaraEnim Kabupaten Muara Enim.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IIPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNo.10/PDT.P/2017/PN.Mre, tentang

Sepakat No. 30 Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, pendidikan SLTA

SepakatNo. 30 Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, pendidikanSLTA.Terdakwa ditahan oleh :1.a. Penyidik : berdasarkan Perintah Penahanan tanggal 16 Juli 2009No. Print 02/N.2.22/Fd.2/07/2009 sejak tanggal 16 Juli2009 s/d 04 Agustus 2009;=eeneeneeb. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : berdasarkan Perintah Penahanan tanggal28 Juli 2009 No. 02/SPP/N.2.22/Fd.1/07/2009 sejaktanggal 05 Agustus 2009 s/d 13 September 2009;c.

Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah).e Telah memperhatikan suratsurat yang diajukan kePersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaansebagai beriut :KESATU: Bahwa ia terdakwa TIGOR SAMOSIR, Pegawai Negeri Sipil di KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007 selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah/Belanja Modal tanah tahun anggaran 2007 pada Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.KEDUA:21Bahwa ia Terdakwa TIGOR SAMOSIR, Pegawai Negeri Sipil dikantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007 selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah/Belanja Modal

kuasa jualdalam penawaran Eddy Susantyo adalah karena segala sesuatu yang ada dalamperalihan tanah tersebut adalah tanggung jawab penerima kuasa yang tertera dalamakte surat kuasa jual tersebut;Menimbang, bahwa setelah menghubunghubungkan antara keterangan saksisaksi99dengan keterangan saksisaksi dengan keterangan Terdakwa serta baragbarang buktilainnya yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperolehfaktafakta yuridis sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Tigor Samosir berstatus Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor PajakBumi dan Bangunan Deli Serdang, tahun 2007 sebagai Kepala Seksi Penagihan; Bahwa benar pada tahun anggaran 2007 telah tersedia dana pembelian untukpengadaan tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang berasaldari Daftar Isian Penggunaan Anggaran Nomor: 0735.0/01504.0/II/2007 tertanggal31 Desember 2006 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.126.700.000, (dua milyarseratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribuBahwa benar Terdakwa Tigor Samosir telah ditunjuk

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPILTerdakwa Jackson Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari2016Terdakwa Jackson Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016sampai dengan tanggal 14 Maret 2016Terdakwa Jackson Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:3.

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di UNIMED, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

PUTUSANNomor 714/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamperkara Cerai Talak diajukan oleh:PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff diUNIMED, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadappanggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap padasebagian persidangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil, maka atas pertanyaan Ketua Majelis,Pemohon menyatakan telah memperoleh Surat izin

Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohonhadir menghadap sendiri pada sebagian persidangan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohontelah memperoleh surat izin untuk bercerai dari atasannya, dan telahmenyerahkan surat tersebut kepada Majelis Hakim, dengan demikianketentuan pasal pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupayamendamaikan

G/2012/PA.Kiskebutuhan minimal seorang anak ditempat tinggalnya yang kemudiandihubungkan dengan gaji Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebesarRp. 2.440.000 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)sebagaimana pengakuan Tergugat yang tidak dibantah lagi olehPenggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut terlalu besardan akan memberatkan terhadap Tergugat, sedangkan kesanggugapanyang dinyatakan Tergugat terlalu kecil sehingga tidak dapat memenuhikebutuhan anak tersebut, Oleh karenanya

Rijali RT/RW. 003/001 Keluarahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

TISYAMESLY, lahir di Ambon tanggal 17 Mei 2003 ;Bahwa semasa hidup kakak Pemohon Almarhum TAIHUTTU PATTIHUA bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Balai Pengelolaan DAS Waehapu Batu Merahdi Ambon ;Bahwa sewaktu Pemohon mengurus hakhak Almarhum pada Kantor Taspen Ambon,maka Kantor Taspen Ambon menganjurkan untuk membuat Penetapan karena anakAlmarhum dan Almarhumah yang bernama : TISYA MESLY masih dibawah umur ;e Bahwa oleh karena anak TISYA MESLY sekarang ini tinggal bersamasama denganPemohon

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT. 004., RW. 003., Kelurahan Wainitu., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------------------------------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : --------------------------------------1) HENRY S.

M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; -----------------2. Nama L. M.

.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------3. Nama M.

.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------5. Nama M.

.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------6.

LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANGDIRUGIIGAN 8 eesiacocnsacnacenenseeaanacentnsneaanacenetaneaueacenenaeaueacenenneaeane1.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Maluku Nomor : 952/UP/DES tanggal 25 Juli 1986, selanjutnyadiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Ambon Nomor : 412/UP/Dtanggal 15 Juli 1986 dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkatterakhir

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor :823.3/362/II/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipiltanggal 13 Februari 2018 ; Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Tergugat telah mengeluarkanobjek sengketa dan objek sengketa tersebut sangat merugikanPON QQu At 5 222 nne nnn nnn nnn nnn nnn non nae nn en nee nn nee ene nenBahwa akibat diterbikannya objek sengketa, Penggugat merasadiperlakukan dengan tidak adil dan sewenangwenang, karenapemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat

DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; 222220 222Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri SipilKota Madya Ambon sejak tanggal 25 Juli 1986 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Maluku Nomor952/UP/DES tanggal 25 Juli 1986, Nip 630006208, dengan pangkat /Halaman 11 dari 64 Halaman PUTUSAN Nomor 21/G/2019/PTUN ABNgolongan Il/a, dengan unit Kerja Kantor Walikota Madya KepalaDaerah Tingkat Il Ambon ; Bahwa

setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan makaselanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TingkatIl Ambon Nomor 412/UP/D, tanggal 15 Juli 1987, denganpangkat/golongan Il/a, Bagian Keuangan pada Kantor WalikotamadyaKepala Daerah Tk.

Kode Pid.B adalah Pidana Biasa bukan pidanaKOIMUDPSI 5 = nono nw nnn non nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ne ne nen nn nee nee nen neeBahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentangHalaman 21 dari 64 Halaman PUTUSAN Nomor 21/G/2019/PTUN ABN32.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilTerdakwa Yadi Alias Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus20162. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016sampai dengan tanggal 30 September 20163. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal18 Oktober 20164. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengantanggal 9 Nopember 20165.

Deli Serdangdan setelah bertemukemudian terdakwa mengatakan bahwa ianya mampu memasukkan 2 (dua)Orang anak kandung saksi korban untuk bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipilmelalui jalur kKebijakan dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh kedua anakkorban antara lain fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, fotocopy ljazah yangharus dilegalisir, fotocopy Transkrip nilai yang dilegalisir dan materai masingmasing Rp.6000, dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa biaya untukpengurusan PNS melalui jalur

Deli Serdang dan setelah bertemukemudian terdakwa mengatakan bahwa ianya mampu memasukkan 2 (dua)Orang anak kandung saksi korban untuk bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipilmelalui jalur kKebijakan dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh kKedua anakkorban antara lain fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, fotocopy ljazah yangharus dilegalisir, fotocopy Transkrip nilai yang dilegalisir dan materai masingmasing Rp.6000, dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa biaya untukpengurusan PNS melalui jalur

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapanNomor: Sp.Kap/48 / V/2018/Reskrim tanggal 13 Mei 2018 sejak tanggal 13 Mei2018 s/d 14 Mei 2018 ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2018 sampaidengan tanggal 12 Juli 2018 ;Ne3. Penuntut umum sejak tanggal, 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal, 31 Juli2018;4.

tingkat pertama tersebut , karena penjatuhan pidanayang dijatuhkan terhadap Terdakwa, diharapkan tidak saja berguna sebagaipembelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, tetapi juga perlusebagai efek pencegahan bagi orang lain bahwa ternyata perbutan yang dilakukanTerdakwa adalah contoh buruk untuk tidak ditiru oleh masyarakat ;Menimbang, bahwa alasan memberatkan hukuman Terdakwa olehPengadilan tingkat pertama lebih dari tuntutan Penuntut Umum tersebut adalahkarena Terdakwa yang berstatus pegawai

negeri sipil dianggap telah melanggarkewajiban khusus menggunakan kekuasaan atau kesempatan atau sarana yangdiberikan kepadanya sesuai Pasal 52 Kitap Undangundng hukum Pidana .