Bahwa Surat Peringatan Kedua (SP Il) dari Tergugat kepada Penggugattersebut diatas, ditolak oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut: Surat Peringatan Kedua (SP Il) tidak sah, sebab seharusnya merupakanSurat Peringatan Pertama (SP 1);Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, Penggugat pernah mendapatkanSurat Peringatan Pertama (SP 1) dari Tergugat;Bahwa Surat Peringatan Pertama (SP I) tersebut, telah dengan tegas ditolak oleh Penggugat, namun tidak ditanggapi maupun ditinjau kembalioleh Tergugat;Bahwa

Juli 2011, tidak sah karena seharusnya adalahSurat Peringatan (SP 1);7.

Bahwa selain itu, Surat Peringatan Pertama (SP ) yang terbit pada tanggal15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP Il) yang terbit pada tanggal 18Juli 2011 terbit pada saat tidak ada Perjanjian Kerja Bersama yang berlakuresmi di Perusahaan. Sehingga penerbitan Surat Peringatan (SP 1) danSurat Peringatan Kedua (SP II) tidak sah secara hukum;8. Bahwa ternyata Penolakan Penggugat atas Terbitnya Surat PeringatanKedua (SP II) tersebut, kembali tidak dihiraukan oleh Tergugat;9.

tidak sah karena tidakdilatarbelakangi adanya Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan SuratPeringatan Kedua (SP II) yang sah; Bahwa Tergugat masih saja menganggap Surat Peringatan Pertama (SP1) tertanggal 15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP II) tertanggal8 Juli 2011 sah; Bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada tanggal 5 Oktober2011 (tanggal dimana Penggugat mendapat surat peringatan ketiga(SP3) adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat pada 3 Agustus2011.

Pertama (1), Surat Peringatan Kedua (Il)Hal. 13 dari 19 hal.

I, SURAT PERINGATAN II DANSURAT PERINGATAN III/ TERAKHIR.19 Bahwa meskipun Tergugat telah diterima kembali bekerja sebagaimana atasdasar penyesalan yang telah diakuinya pada Surat Pernyataan yang telah dibuatdan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 10 Desember 1999 dan SuratPernyataan tertanggal 10 Agustus 2000, ternyata Tergugat kembali melakukanpelanggaranpelanggaran dan atas pelanggaran tersebut, Tergugat telah diberikanSurat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III/ Terakhir

Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/201321 Atas mangkirnya Tergugat, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum Tergugatmendapatkan Surat Peringatan I dengan tujuan agar Tergugat kembali bekerja secarabaik, bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja dikarenakanSurat Peringatan tersebut adalah bertujuan untuk pembinaan;22 Bahwa kembali Pekerja melakukan pelanggaran dengan tidak hadir/ mangkir ditempat kerja sehingga Tergugat diberikan Surat Peringatan II Nomor 170/HCS/SEPT2009 tertanggal 17

PAM Lyonnaise Jaya, sesuai dengan perjanjian karyawan yangdiperbantukan (secondment Agreement) tanggal 5 Desember 1997, lampiran XI.a,disebutkan: Terhadap Karyawan yang telah mendapat peringatan ketiga, ternyata masihmelakukan pelanggaran, maka kepada karyawan yang bersangkutan dapat dikembalikanpada pihak pertama (PAM Jaya), bukan mengajukan pemutusan hubungan kerja;5 Bahwa mengutip isi putusan pengadilan a quo (halaman 26),Tergugat telah menerima surat peringatan I, surat peringatan I, surat peringatan

III/terakhir dari Penggugat dst ........ menimbang, surat peringatan I, surat peringatan IT dansurat peringatan III/terakhir yang diterbitkan Penggugat, Judex Facti telah salah dalampertimbangannya yang menyebut penerbitan surat peringatan 1 s/d terakhir adalahPerusahaan Air Minum DKI Jakarta (dahulu Penggugat), bahwa yang menerbitkan suratperingatan s/d terakhir tersebut adalah PT.

Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/2013surat peringatan s/d terakhir yang diterbitkan oleh PT.

Surat Peringatan 1, Nomor: 126/UKCOLL/VII/2014, Tanggal 20Agustus 2014.2. Surat Peringatan Il, Nomor: 167/UKCOLL/IX/2014, Tanggal 24September 2014.3. Surat Peringatan II, Nomor: 196/UKCOLL/X/204, Tanggal 27Oktober 2014.Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2018/PN Ptk4.

Surat Peringatan Ill, Nomor: 243/UKCOLL/XII/2014, 22 Desember2014.Pada Tahun 2015, BPR Universal Kalbar masih memberikan himbauan,teguran dan/atau peringatan secara tertulis, baik secara lisan maupuntertulis sebagai berikut, yaitu:1. Surat Peringatan dan Panggilan, Nomor :090/UKCOLL/VII/2015,Tanggal 01 Juli 2015.2. Surat Peringatan Il dan Panggilan, Nomor :087/UkCOLL/VIII/2015, Tanggal 03 Agustus 2015.3. Surat Peringatan Il dan Panggilan, Nomor :093/UkKCOLL/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015.4.

Surat Peringatan dan Panggilan, Nomor:175/UKCOLL/IV/2016,Tanggal 28 April 2016.4. Surat Peringatan II dan Panggilan, Nomor: 208/UKCOLL/V/2016.5. Surat Peringatan Ill dan Panggilan, Nomor: 226/UKCOLL/V/2016,Tanggal 23 Mei 2016.6. Surat Peringatan Ill dan Panggilan, Nomor: 234/UKCOLL/VI/2016, Tanggal 01 Juni 2016.7. Surat Peringatan Il dan Panggilan, Nomor: 351/UKCOLL/V/2016,Tanggal 03 Agustus 2016.8.

Surat Peringatan Ill dan Panggilan, Nomor: 374/UKCOLL/VIII/2016, Tanggal 23 Agustus 2016.Dan di Tahun 2017, BPR Universal Kalbar masih memberikan himbauan,teguran dan/atau peringatan secara tertulis, baik secara lisan maupuntertulis sebagai berikut, yaitu:1. Surat Peringatan dan Panggilan, Nomor: 258/UKCOLL/III/2017,Tanggal 22 Maret 2017.2. Surat Peringatan II dan Panggilan, Nomor: 277/UKCOLL/III/2017,Tanggal 30 Maret 2017.3.

Panggilan, Nomor:049/UKCOLL/II/2016, tanggal 12Februari 2016, diberi tanda T22;23.Fotocopy Surat Peringatan & Panggilan, Nomor:175/UKCOLL/IV/2016,tanggal 28 April 2016, dan pengiriman via Pos, diberi tanda T23;24.Fotocopy Surat Peringatan II & Panggilan, Nomor:208/UKCOLL/V/2015,tanggal 11 Mei 2016, dan pengiriman via Pos, diberi tanda T24;25.Fotocopy Surat Peringatan III & Panggilan, Nomor:226/UKCOLL/V/2016,tanggal 23 Mei 2016, dan pengiriman via Pos, diberi tanda T25;26.Fotocopy Surat Peringatan

Kemudian akibat kehilangan ini semua anggotaSecurity mendapatkan hukuman Peringatan Tertulis ( warning letter) dari Tergugat,termasuk Penggugat saat itu diberikan sangsi Peringatan Tertulis Pertama (warning letter 1) tetapi Penggugat menolak menanda tangani surat Peringatan Tertulis tersebut olehkarena menurut hemat Penggugat perihal kehilangan tersebut adalah bukan merupakankelalaian Penggugat dalam bekerja tetapi adalah merupakan kesalahan pihak Tergugatsendiri yang tidak membuatkan sistim peminjaman

Pos Penjagaan dan alasan lainnya Penggugat menolak untuk diberikanSurat Peringatan kedua karena masa Peringatan Pertama dan Kkedua kurang dari 6(enam) bulan sehingga suratsurat Peringatan yang Tergugat keluarkan bertentangandengan pasal 161 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :PASAL 1611) Dalam hal Pekerja / Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamPerjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan

Kerja, setelah kepada Pekerja / Buruh yangbersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga secara berturutturut.23.24.20.2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, PeraturanPerusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa oleh karena berkaitan hal penolakan tersebut diatas kemudian Tergugat telahmemberikan Surat Peringatan Ketiga secara sekaligus, hal ini tidak dapat

, bahwa Surat Peringatan III (warning letter 3) yang diberikan Tergugatkepada Penggugat dan sekaligus diberikan Surat Mutasi ke bagian Public Area / CleaningService ditolak oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut : e Bahwa Penggugat merasa tidak menerima Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II(peringatan I dan II) dianggap tidak sah atau tidak pernah ada ;e Mutasi ke bagian Public Area adalah sebuah hukuman yang tidak mendasar ataumegadaada, karena sejak pertama masuk bekerja Penggugat bertugas

sebagaiSecurity ;e Untuk itu Penggugat menolak pemberian Surat Peringatan III dan Mutasi dari pihakTergugat ;Menimbang, bahwa pelanggaran tersebut diatas tidak diatur baik di dalam PeraturanPerusahaan Tergugat maupun Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan ; Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat dan bukti saksi didalam persidangan,bahwa dengan adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III yang tidaksesuai dengan Ketentuan PerundangUndangan yang berlaku, maka Majelis

Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 Tanggal 8 Maret 2019Hal : Peringatan Il yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI. Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 Tanggal 11 Maret2019, Hal : Peringatan III yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI.

Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 Tanggal 28 Februari2019, Hal : Peringatan yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI. Bandengan Utara Nomor 52/A5 Rt. 01 Rw. 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 Tanggal 8 Maret 2019Hal : Peringatan II yang ditujukan kepada Peter Sidharta,beralamat di JI.

Bahwa yang dapat Tergugat simpulkan dalam gugatannya,Penggugat keberatan dengan terbitnya Surat Peringatan Nomor50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, Surat Peringatan II Nomor60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh CamatPenjaringan in casu Tergugat;2.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apa yang dilakukan baikoleh Gubernur dengan Ingubnya, Walikota Kota Administrasi JakartaUtara dengan Surat Tugasnya dan Camat Penjaringan dengan SuratPeringatan , Surat Peringatan II, Surat Peringatan Ill telah sesuaidengan kewenangan yang diberikan oleh Undangundang, danterbitnya Surat Peringatan , Surat Peringatan II, Surat Peringatan IIIsebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur telah sesuai denganmekanisme hukum yang berlaku, kewenangan, prosedur danketentuan

Menyatakan Sah Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28Februari 2019, Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret2019, Surat Peringatan III Nomor 56/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yangdikeluarkan oleh Tergugat;3.

DALAM PROVISI :-Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;-Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika upah selama skorsing kepada Penggugat sebesar Rp. 6.795.000,- (Enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);DALAM POKOK PERKARA :-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan batal demi hukum surat pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat;-Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dengan Surat Peringatan

sebaikbaiknya"Karyawan wajib segera melaporkan kepada atasan, atas kehilangan ataukerusakan peralatan/perlengkapan kerja dan harta milik perusahaan"27Bahwa terkait dengan perbuatan PENGGUGAT tersebut, maka sangatberdasar bagi TERGUGAT untuk memberikan Skorsing kepadaPENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 angka 1 (satu) dan 3(tiga) Peraturan Perusahaan, yang menguraikan sebagai berikut:Dalam hal karyawan melakukan pelanggaran terhadap tata tertib danaturan kedisiplinan dan telah diberi Surat Peringatan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU1/2003 tanggal 28Oktober 2004 Tergugat diwajibkan mempekerjakan kembali Penggugat padaposisi semula dengan Surat Peringatan ke II sebagaimana Pasal 66 angka (1)dan angka (3) Peraturan Perusahaan dan Tergugat diwajibkan untuk memanggilPenggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, maka dengan demikianterhadap petitum Nomor 05 dan 06 haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugatterhadap Penggugat batal demi hukum, oleh

tersebut;DALAM PROVISI :e Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;e Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika upahselama skorsing kepada Penggugat sebesar Rp. 6.795.000, (Enam jutatujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);DALAM POKOK PERKARA :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan batal demi hukum surat pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap Penggugat;e Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliPenggugat pada posisi semula dengan Surat Peringatan

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;

lainnya pada Hal. 21 menyatakan: "Menimbang,bahwa mencermati Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III ataskesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syaratsyarat sahnyaSurat Peringatan sebagaimana ketentuan Pasal24 ayat (4) Perjanjian KerjaBersama (Vide Bukti P17 & Tl)";Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas adalah terbukti salingbertentangan satu dengan yang lain (Inkonsistensil, dimana pada satu sisi pertimbangannya menyatakan Surat Peringatan I sampai dengan

SuratPeringatan III adalah tidak beralasan hukum sedangkan disisi lainnya padapertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Peringatan I sampai denganSurat Peringatan Il adalah telah memenuhisyaratsyarat sahnya Surat Peringatan sesuai ketentuan Perjanjian KerjaBersama yang artinya bahwa Surat Peringatan I sampai dengan Surat PeringatanIII adalah beralasan hukum.Bahwa pertimbangan hukum Judex factie juga telah melanggar ketentuan Pasal161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan joKepmenakertrans

Kep.48/Men/IV/~004 jo Perjanjian Kerja Bersama PT.Platinum Ceramics Industry SurabayaPeriode Tahun 2009 2011 (Vide: Bukti P17) karena Upaya Pembinaan yangdilakukan oleh Penggugat selaku Pengusaha pada Tergugat selaku Pekerjamelalui pemberian Surat Peringatan, yaitu:1) Surat Peringatan I (Pertama), Tanggal 17 April 2010 berupa PermohonanPemberian Peringatan dari Atasan Tertinggi di Unit/ Departemen Tergugatbekerja (sesuai dengan Surat Permohonan Pemberian Peringatan pada No. 7yang menjelaskan Tanggalpemberian

Tergugatbekerja (sesuai Surat Permohonan Pemberian Peringatan pada No. 7 yangmenjelaskan Tanggal PemberianPeringatan 16 April 2010 Vide: Bukti P5 & sesuai keterangan SaksiAgung Santoso yang antara lain mengatakan: "Bahwa Surat Peringatan 11disebabkan pelanggaran tanggal 3 sampai dengan 11 April 2010... ".

(vide Pada Hal, 14 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 120/G/2011/PHI.Sby); Sehingga kemudian sebagai tindak lanjutnya diberikanSurat Peringatan KeII No.: SPPK100400050, Tanggal 23 April 2010 dariDepartemen HR & GA (Vide: Bukti P7 & T3) yang telah diterima olehTergugat melalui Berita Acara Penyerahan Surat Peringatan No.: 024/BASP/QMSPK/IV/2010, Tanggal 29 April 2010(Vide: Bukti P8);Surat Peringatan KeIII (Tiga), Tanggal 30 Agustus 2010 berupaPermohonan Pemberian Peringatan dari Atasan Tertinggi

Pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat mendapatkan surat peringatan ()pertama karena yang bersangkutan telah dengan sengaja dan dalamkeadaan sadar menyuruh pekerja lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Haltersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran dan sudah seharusnyamendapatkan surat peringatan sesuai aturan di dalam PKB salah satunyapada Pasal 22 Ayat 1 Butir 3 bahwa surat peringatan dikenakan kepadapekerja yang melakukan pelanggaran berupa menyuruh orang lain untukmengerjakan pekerjaannya;5.

Bahwa meskipun Tergugat pada surat peringatan peringatan kedua (Il) dansurat peringatan ketiga/terakhir (Ill) tidak mau menandatangani suratperingatan tersebut akan tetapi Tergugat mengetahui dan membacanya;8.

Il terhadap Tergugat, dengan demikian Majelisberpendapat bahwa alasan pemberian sanksi Surat Peringatan II dariPenggugat kepada Tergugat adalah masih realistis;.

Bahwa Surat Peringatan II tanggal 16 Juni 2014 untuk Tergugat denganalasan Tergugat tidak dapat memenuhi target yang ditentukan olehperusahaan dalam hal ini tidak dapat dibenarkan kalau Tergugat diberisanksi Surat Peringatan II, karena faktanya: Dalam PKB Penggugat tidak mengatur tentang adanya pemberiansanksi berupa Surat Peringatan (SP) bagi Pekerja yang barudimutasi, yang tidak memenuhi target; Tergugat telah mempunyai etikat baik yaitu Tergugat telah bekerjaselama 2 hari tanpoa mendapat upah

Dalam hal ini Surat Peringatan Ill penuh rekayasa,karena : Dasar mengeluarkan Surat Peringatan III dan Surat Skorsing adalahadanya Sdr. Hesti Purwati dan Sdr. Ernawati kalau Tergugat telahmembuat isu dan gosip yang meresahkan pekerja lainnya, laporanSdr. Hesti Purwati dan Sdr. Ernawati pada tanggal 24 September2014, Surat Pernyataan Hesti Purwati dan Sdr. Ernawati dibuat padatanggal 29 September 2014 sedangkan Surat Peringatan Illdikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2014; Sdr.

Karena Tergugat tetap tidak melaksanakan tugasnya walaupun telah diberikanSurat Peringatan I, pada 9 Juli 2009 Penggugat memberikan Surat Peringatan IIkepada Tergugat;Terlampir surat tertanggal 9 Juli 2009, Perihal: Peringatan II sebagai Bukti P10;13.

S34/27/CS, Perihal: Surat Peringatan I, kepada Tergugat.Terlampir surat tertanggal 1 Maret 2010, Perihal: Surat Peringatan I sebagai Bukti P14;17 Karena Tergugat tetap melalaikan kewajibannya Penggugatmemberikan Surat Peringatan II tertanggal 19 Maret 2010, No. S34/30/CSHR,Perihal: Surat Peringatan Kedua (SP 2), kepada Tergugat;Terlampir surat tertanggal 19 Maret 2010, Perihal Surat Peringatan II sebagai BuktiP15;18.

Surat Peringatan I tertanggal 22 Juni 2009 (Vide Bukti TK/PRK5);b. Surat Peringatan II tertanggal 9 Juli 2009 (Vide Bukti TK/PRK 6);c. Surat Peringatan I tertanggal 1 Maret 2010 (Vide Bukti TK/PRK7);d. Surat Peringatan II tertanggal 19 Maret 2010 (Vide Bukti TK/PRK8); dan;Hal. 13 dari 28 hal.Put.No. 464 K/Pdt.Sus/2012e.

Pasal 14 ayat 2 huruf b PKB yang berbunyi antara lain:Perusahaan akan menyampaikan surat peringatan ("Surat Peringatan")melalui Pimpinan Divisi yang bersangkutan, dengan tingkatan sebagaiberikut:i. Peringatan tingkat pertama, berlaku 6 (enam) bulan;li. Peringatan tingkat kedua, berlaku 6 (enam) bulan; daniii Peringatan tingkat ketiga, berlaku 6 (enam) bulan;Il. Pasal 8 ayat 4 Peraturan Disiplin Pegawai PT.

Surat Peringatan II tertanggal 9 Juli 2009 (vide Bukti TK/PRK6);iii. Surat Peringatan I tertanggal 1 Maret 2010 (vide Bukti TK/PRK7);iv. Surat Peringatan II tertanggal 19 Maret 2010 (vide Bukti TK/PRK8);danv.

) tidak sama dengan pekerjaan lainnya yang sudah tersystem;Bahwa belum genap berumur 6 bulan setelah Penggugat mendapat SuratPeringatan , Tergugat telah memberikan Surat Peringatan ke II kepadaPenggugat sebagaimana dengan Surat Peringatan Il Nomor2014/02/0000643 tertanggal 19 Februari 2014 dengan dasar sebagaimanatelah disebut pada gugatan Nomor 4;Bahwa sebelum Surat Peringatan Ke II belum berakhir Tergugat padatanggal 1 April 2014, telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat sebagaimana

Nomor 796 K/Pdt.SusPHI/2016semaksimal mungkin namun tidak berhasil, karena dunia kolektor tidak samadengan pekerjaan lainnya yang sudah tersyistem;Bahwa Pemberian surat peringatan , II dan III oleh Pemohon Kasasi kepadaTermohon Kasasi tidak bertentangan dengan Undangundang 13 Tahun2003 karena didalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tidak adalarang mengenai jeda waktu antar surat peringatan dan Il hanya 14 haridan surat peringatan II dan III hanya 6 hari;Bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (2) Undangundang

Masingmasing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atautidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atauperaturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;2. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka suratperingatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan.

Apabilapekerja/ourunh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalamperjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamamasih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapatmenerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktuberlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua;3.

Apabila pekerja/ouruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalampejanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlakuselama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.

Pertama (SP I)tertanggal 15 Mei 2011 tersebut tidak tepat dan harus dianggap tidak pernahada;Bahwa oleh karena itu, maka seharusnya jika Tergugat hendak memberikanSurat Peringatan terhadap Penggugat pada tanggal 8 Juli 2011, makaseharusnya Surat Peringatan tersebut adalah Surat Peringatan Pertama (SP J),dan bukan Surat Peringatan Kedua (SP II) sebagaimana yang diterimaPenggugat tertanggal 8 Juli 2011; Tidak Ada Timbul Kerugian Bagi Perusahaan;Bahwa di dalam Surat Peringatan Kedua (SP II) yang diterbitkan

I;Masih berstatus saat ini kena surat Peringatan Kedua;Bahwa terhadap surat diatas Penggugat telah menyatakan penolakannya dan tidakbersedia membubuhkan tanda tangannya, dengan alasan: Surat Peringatan Ketiga (SP III) tersebut tidak sah karena tidak dilatarbelakangi adanya Surat Peringatan Pertama (SP I) dan Surat Peringatan Kedua(SP ID) yang sah; Bahwa Tergugat masih saja menganggap Surat Peringatan Pertama (SP I)tertanggal 15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP IJ) tertanggal 8 Juli2011 sah

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Peringatan Pertama (SP I) yang diterbitkanTergugat pada tanggal 15 Mei 2011;3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Peringatan Kedua (SP I) yang diterbitkanoleh Tergugat pada tanggal 8 Juli 2011;4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Peringatan Ketiga (SP III) yang diterbitkanoleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2011;5.

beralasanSurat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009, Surat Peringatan IINo. 201/1.754 tanggal 07 April 2009 dan Surat Peringatan HI No. 207/1.754tanggal 13 April 2009 dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa akan menimbulkan penderitaan yang berat bagi Para Penggugat dankemungkinan akan timbul pergesekan phisik antara Para Penggugat denganpetugas pembongkaran apabila Surat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31Maret 2009, tersebut tidak ditunda pelaksanaannya mengingat bahwa paraPenggugat

No. 92 PK/TUN/2011Maret 2009, Surat Peringatan II No. 201/1.754 tanggal 07 April 2009 dan SuratPeringatan III No. 207/1.754 tanggal 13 April 2009 dimaksud;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut :Dalam Permohonan Penundaan Menetapkan penundaan atas pelaksanaan:e Surat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009;e Surat Peringatan IT No. 201/1.754 tanggal 07 April 2009;e Surat Peringatan

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009; Surat Peringatan IT No. 201/1.754 tanggal 07 April 2009; Surat Peringatan III No. 207/1.754 tanggal 13 April 2009;yang diterbitkan Tergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret: Surat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009; Surat Peringatan IT No. 201/1.754 tanggal 07 April 2009; Surat Peringatan III No. 207/1.754 tanggal 13 April 2009;Sepanjang ditujukan kepada Para Penggugat;4.

Pada halaman 2 surat gugatan, jelas dan tegas dinyatakan: Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah:Surat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009;Surat Peringatan II No. 201/1.754 tanggal 07 April; danSurat Peringatan III No. 207/1.754 tanggal 13 April 2009 tentangPengosongan Bangunan;Hal. 13 dari 32 hal. Put.

. & Partners) untuk membatalkanSurat Peringatan I No. 174/1.754 tanggal 31 Maret 2009 saja;Namun dalam pelaksanaannya, T. Sarialam H. Sihaloho, SH., Sandi E.Situngkir, SH., dan Samaruddin M, SH. (Law Office T. Sarialam H.Sihaloho, SH. & Partners) sebagai penerima kuasa/kuasa hukummembuat dan mengajukan gugatan dimaksud ternyata juga untukmembatalkan Surat Peringatan II No. 201/1.754 tanggal 07 April, danuntuk membatalkan Surat Peringatan III No. 207/1.754 tanggal 13 April2009.

kepada Tergugat diberi sanksi Peringatan Tertulis ll olen Penggugatpada tanggal 30 Juli 2010.

lainnya pada Hal. 21 menyatakanMenimbang, bahwa mencermati Surat Peringatan sampai dengan SuratPeringatan Ill atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhisyaratsyarat sahnya Surat Peringatan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat(4) Perjanjian Kerja Bersama.

(Vide Bukti P17 & T1).Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah terbuktisaling bertentangan satu dengan yang lain (Inkonsistensi), dimana pada satusisi pertimbangannya menyatakan Surat Peringatan sampai dengan SuratPeringatan Ill adalah tidak beralasan hukum sedangkan di sisi lainnya padapertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Peringatan sampaidengan Surat Peringatan Ill adalah telah memenuhi syaratsyarat sahnyaSurat Peringatan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang

artinyabahwa Surat Peringatan sampai dengan Surat Peringatan Ill adalahberalasan hukum.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti juga telah melanggar ketentuanPasal 161 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo.

Surat Peringatan keIl (dua), tanggal 30 Juli 2010 berupa PermohonanPemberian Peringatan dari Atasan Tertinggi di unit / DepartemenTergugat bekerja (sesuai Surat Permohonan Pemberian Peringatan padaNo. 7 yang menjelaskan tanggal Pemberian Peringatan 30 Juli 2010Vide: Bukti P6 & sesuai keterangan Saksi Agung Santoso & Imam Bisri yangantara lain mengatakan : Surat Peringatan Il tanggal 26 Juli 2010 karenaTergugat datang terlambat".Pada saat Surat Peringatan Il Tergugat datang terlambat .

Mohon perhatian Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Muliabahwa Tergugat sebagai Pekerja telah diberikan dan menerima 3 (tiga) kaliSurat Peringatan dengan datadata sebagai berikut :e Surat Peringatan tertanggal 8 Mei 2019 dengan No. 012/SPHR/ST/V/2019 (SP1) terkait tidak dapat memenuhi Target PerusahaanPeriode Februari 2019;e Surat Peringatan II tertanggal 27 Agustus 2019 dengan No. 027/SPHR/ST/VIII/2019 (SPII) tidak dapat memenuhi Target Perusahaankembali Periode Mei 2019 dan Juni 2019;e Surat

(pertama) tanggal 8 Mei 2019, buktiP3 berupa Surat Peringatan II (kedua) tanggal 27 Agustus 2019 serta bukti P4berupa Surat Peringatan Ill (ketiga) tanggal 18 September 2019, pada pokoknyadiketahui halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (pertama) terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019 yang berlakuselama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat peringatan, dikarenakantindakan indisiplin/pelanggaran kinerja berupa Tergugat dalam periode

; Bahwa Penggugat telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Ill(ketiga) terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 18 September 2019 yangberlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat peringatan,Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 134/Pdt.

(pertama), Surat Peringatan II (kedua) dan SuratPeringatan III (ketiga) kepada Tergugat.

Olen karenanya menurut Majelis HakimSurat Peringatan yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat berupa SuratPeringatan I, Surat Peringatan Il dan Surat Peringatan III (vide bukti P2, P3 danP4) adalah sah dan dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3 angka 3.5poin 3.5.7 Peraturan Perusahaan PT. Smart Telecom (vide bukti P1) yangmengatur sebagai berikut:Pasal 16 : Pelanggaran dan Sanksi3. Tingkattingkat tindakan pelanggaran3.5.

jelas telah terjadi kekeliruan atau mungkin ada unsurkesengajaan, sebab waktu dilakukan pengkuran sesuai dengan luasbangunan yang sudah berdiri dan ditempati oleh Penggugat sejak 60(enam puluh) tahun yang IJalu yang sampai saat ini belum pernahberubah;2 Bahwa Tergugat dengan surat Peringatan II tertanggal 15 Juli 2010Nomor 3515/711, dan Surat Peringatan III (Terakhir) tanggal 6 Agustus2010 Nomor 3907/1.711 telah memerintahkan Penggugat membongkarbangunan milik Penggugat dengan alasan karena bangunan

II (Bukti P1), dantanggal 6 Agustus 2010 Nomor 3907/1.711 perihal peringatan I/terkahir (BuktiP2) adalah tidak sah, oleh karena itu Surat Keputusan tersebut harus dicabut;PENETAPAN PENUNDAANKepentingan Pengggat akan sangat dirugikan dengan diterbitkannya SuratKeputusan tanggal 15 Juli 2010 Nomor 3515/1.711 perihal Peringatan HT dan SuratKeputusan tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 3907/1.177 perihal Peringatan II (Terakhir),karena Penggugat khawatir selama proses perkara ini berjalan Tergugat akan melakukan6pembongkaran

/pengosongan atas bangunan milik Penggugat seluas 13 M2 yang dapatmembawa akibat terhadap kerusakan bangunan lainnya, oleh karena itu untukmenghindarkan timbulnya pengosongan/pembongkaran secara paksa oleh Tergugat,Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menetapkan:Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusantanggal 15 Jull 2010 Nomor 3515/1.71l Perihal Peringatan II dan SuratKeputusan tanggal 6 Agustus 2010 Nomor 3907/1.711.perihal Peringatan

6 Agustus 2010 Nomor 3907/1.711 perihal Peringatan III(Terakhir) tentang pembongkaran/pengosongan atas bangunan seluas 13 M?

II videbukti P1;e Surat Nomor 3907/1.711 tanggal 6 Agustus 2010 perihal Surat Peringatan III(terakhir) vide bukti P 2;1 Bahwa menurut Penggugat suratsurat yang diterbitkan oleh Tergugata quo, telah memenuhi ketentuan untuk menjadi obyek sengketa TataUsaha Negara karena bersifat konkrit, individual, final;Dalam Eksepsi2 Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan suratTergugat yang menjadi obyek sengketa a quo yaitu Nomor 3515/1.711tanggal 15 Juli 2010 perihal Surat Peringatan II

Bahwa Surat Peringatan Kedua (SP II) dari Tergugat kepada Penggugattersebut diatas, ditolak oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut: Surat Peringatan Kedua (SP II) tidak sah, sebab seharusnya merupakanSurat Peringatan Pertama (SP 1).Halaman 3 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.MdnBahwa pada tanggal 15 Mei 2011, penggugat pernah mendapatkan SuratPeringatan Pertama (SP 1) dari Tergugat.Bahwa Surat Peringatan Pertama (SP ) tersebut, telah dengan tegas ditolak oleh Penggugat, namun tidak ditanggapi

Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2011 Penggugat mendapat sebuah suratdengan perihal Surat Peringatan Ketiga (SP III) dari Tergugat denganalasan :Membawa laptop ke area perusahaan (office stock control),Mempergunakan laptop untuk email di jam kerja,Pernah mendapat surat peringatan I,Masih berstatus saat ini kena surat peringatan Kedua.;10.

Bahwa terhadap surat diatas Penggugat telah menyatakan penolakannyadan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan nya, dengan alasan:Surat Peringatan Ketiga (SP Ill) tersebut tidak sah karena tidak dilatarbelakangi adanya Surat Peringatan Pertama (SP I!) dan Surat PeringatanKedua (SP II) yang sah. Bahwa Tergugat masih saja menganggap Surat Peringatan Pertama (SP I)tertanggal 15 Mei 2011 dan Surat Peringatan Kedua (SP Il) tertanggal 08Juli 2011 sah.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Peringatan Pertama (SP I) yangditerbitkan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011;. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Peringatan Kedua (SP II) yangditerbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 08 Juli 2011;. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Peringatan Ketiga (SP III) yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2011;.

Menyatakan Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang diterbitkan oleh Tergugatadalah sah dan berkekuatan hukum;3. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (SP Il) yang diterbitkan oleh Tergugatadalah sah dan berkekuatan hukum;4. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga (SP Ill) yang diterbitkan oleh Tergugatadalah sah dan berkekuatan hukum;5.

SAHARJO

• 1 (satu) lembar Surat Peringatan III dan Surat Peringatan Terakhir dan PT. K.B. Finansia Multi Finance kepada sdr. ADHI GUMILANG No. Kontrak : 04002121005015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank CIMB Niaga Syariah KOJ Tanjung Priok Nomor rekening : 761703344500 Nomor Kartu : 5899 2900 1982 0547 atas nama ADHI GUMILANG

Dirampas untuk dimusnahkan

6.

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat adalahtidak lengkap, karena semestinya =: (i) Surat Peringatan2452/1.711.31, tanggal 15 Juli 2015, perihal Surat Peringatan ;(ii) Surat Peringatan 2486/1.711.31, tanggal 27 Juli 2015,perihal Surat Peringatan Il; dan (iii) Surat Peringatan2589/1.711.31, tanggal 5 Agustus 2015, perihal SuratPeringatan Ill, yang diterbitkan Tergugat, juga harus dijadikansebagai Objek Sengketa dalam Perkara aquo, karena :(1) Surat Peringatan 2452/1.711.31, tanggal 15

Juli 2015, perihalSurat Peringatan ; (ii) Surat Peringatan 2486/1.711.31, tanggal27 Juli 2015, perihal Surat Peringatan Il; dan (iii) SuratPeringatan 2589/1.711.31, tanggal 5 Agustus 2015, perihalSurat Peringatan Ill, adalah satu kKesatuan dan tidak terpisahkandari Surat Keputusan No.2675/1.711.31, tanggal 18 Agustus2015, tentang Pembongkaran/Pengosongan Bangunan, yangditerbitkan oleh Walikota Kota Admistrasi Jakarta Barat; Yang Mulia, mohon baca paragraf pertama dari SuratKeputusan No.2675/1.711.31

, tanggal 18 Agustus 2015,dimana jelas tertulis :Sebagai tindak lanjut dari Surat Peringatan Walikota KotaAdministrasi Jakarta Baratdst .Kalimat Sebagai tindak lanjut dari, menunjukan jika SuratPeringatan 2452/1.711.31, tanggal 15 Juli 2015, perihal SuratHalaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor :180/G/2015/PTUNJKT.Peringatan ; (ii) Surat Peringatan 2486/1.711.31, tanggal 27Juli 2015, perihal Surat Peringatan Il; dan SuratPeringatan 2589/1.711.31, tanggal 5 Agustus 2015, perihalSurat Peringatan Ill

Para Penggugat sudah 3 (tiga) kali diberikan SuratPeringatan untuk melakukan pembongkaran/pengosongansendiri bangunan yang didirikan tanoa IMB/Hak di atasbidang Tanah SHGB No.5585/Joglo milik Tergugat llIntervensi, S@SUAai : Surat Peringatan 2452/1.711.31, tanggal 15 Juli 2015,perihal Surat Peringatan ; Surat Peringatan 2486/1.711.31, tanggal 27 Juli 2015,perihal Surat Peringatan Il; Surat Peringatan 2589/1.711.31, tanggal 5 Agustus2015, perihal Surat Peringatan Ill; 20.

Karena meskipunHalaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor :180/G/2015/PTUNJKT.22.23.dalam Objek Sengketa tidak mencantumkan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar kewenangannya, namun secara tersuratdisebutkan jika Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, adalahtindaklannjut dari : 22+ 20+ 20+ Surat Peringatan 2452/1.711.31, tanggal 15 Juli 2015, perihalSurat Peringatan ; Surat Peringatan 2486/1.711.31, tanggal 27 Juli 2015, perihalSurat Peringatan ll Surat Peringatan 2589/1.711.31, tanggal

Bahwa, Surat Peringatan Ke1, Nomor : 510/5618/436.7.21/2017, tanggal 12Mei 2017 dan Surat Peringatan Ke2, Nomor : 510/6996/436.7.21/ 2017,tertanggal 30 Mei 2017, danSurat Peringatan Ke3, Nomor510/8380/436.7.21/2017, tertanggal 16 Juni 2017yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Huruf mPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disingkatPerda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015), dan karenanya berdasarkan Pasal2 (a) Peraturan Walikota Surabaya

No. 53 Tahun 2015 (selanjutnya disingkatPerwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015) Penggugat dikenakan SanksiAdministratif oleh Tergugatberupa Peringatan Tertulis, yang terdiri dari SuratPeringatan Ke1, Surat Peringatan Ke2, dan Surat Peringatan Ke3,selanjutnya di dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini disebutOb yekSengketa ; 2222 one nnn nnn nnn nnn nn nn nnn non nn nnn ne nce ene ee nee2.

Pasal 17 Huruf m Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015yang bersifat (1)konkrit, yakni peringatan tertulis nyatanyata diterbitkan olehTergugat, bersifat (2) individual, yakni Peringatan Tertulis yang diterbitkanoleh Tergugat secara tegas ditujukan kepada Penggugat dan bukan ditujukanuntuk umum, dan bersifat (3)final adalah Peringatan Tertulis yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi lain, baik horisontal maupun vertikalserta

Surat Peringatan : Surat Nomor :510/5618/436.7.21/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihalSurat Peringatan Ke1 ; Surat Nomor :510/6996/436.7.21/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihalSurat Peringatan Ke2 ; Surat Nomor : 510/8380/436.7.21/2017 tanggal 16 Juni 2017perihal Surat Peringatan Ke3 ; (selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I); b.

Bahwa Sebagaimana didalihkan oleh Penggugatdalam gugatannya, Obyek Sengketa berupa : Surat Nomor :510/5618/436.7.21/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihalSurat Peringatan Ke1 5 09 se nnn cence nnn nec cnnPutusan No 64/G/2017/PTUN.SBY Halaman 25 dari 90 Halaman Surat Nomor :510/6996/436.7.21/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihalSurat Peringatan Ke2 ; Surat Nomor : 510/8380/436.7.21/2017 tanggal 16 Juni 2017perihal Surat Peringatan Ke3 ; adalah surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat karena