K, SE, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Primair.2 Membebaskan Terdakwa H. Firdaus. K, SE, M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut.3 Menyatakan Terdakwa H. Firdaus. K, SE, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana Dakwaan Subsidair.4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Firdaus.

K, SE, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

K, SE, M.SI

M.Si selaku Ketua PanitiaHalaman 25 dari 171 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014.

M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Padang serta BASRI DT.

Fauzi Bahar, M.Si), akhirnya Walikota Padang (Drs. H.

M.Si selaku Ketua PanitiaHalaman 49 dari 171 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014.

., M.Si

M.Si., YANOS SEPTADI,WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH.

M.Si. dengan caracara sebagaiberikut :Hal. 14 dari 130 hal. Put. No. 1684 K/PID.SUS/2013Bahwa Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si. diangkat sebagaiAjudan Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor 821.27/Kep.247BKD/2009 tanggal 27 Februari2009.

M.Si., YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, WINATAP, YUSUF HIDAYAT dan MOCH.

,M.Si dari dakwaan Primair tersebut ;2.

Menyatakan terdakwa ROSLANNY HUMOKOR, ST,M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa ROSLANNY HUMOKOR, ST,M.Si tersebut diatas dari dakwaan Primair ; 3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair ;4.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROSLANNY HUMOKOR, ST,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.7.

- ROSLANNY HUMOKOR, ST,M.Si

,M.Si dan Kontraktor Pelaksana CV. Sinar Gorontalo SYAMSUDINOLII, Waktu pelaksanaannya adalah selama 120 (Sseratus dua puluh) hari kalender,sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;4 Bahwa dalam merealisasikan kegiatan tersebut, Drs. DIDIK ADISOETOPO, BE, M.Si. selaku Kepala Dinas PU Kab.

,M.Si dan Kontraktor Pelaksana CV. Sinar Gorontalo SYAMSUDINOLII. Waktu pelaksanaannya adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender,sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;27 Bahwa dalam merealisasikan kegiatan tersebut, Drs. DIDIK ADISOETOPO, BE, M.Si. selaku Kepala Dinas PU Kab.

Didik Soetopo, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;Hal. 27dari 119hal Put.

,M.Si dan Kontraktor Pelaksana CV. SinarGorontalo saksi SYAMSUDIN OLII.

,M.Si dan Kontraktor Pelaksana CV. Sinar Gorontalo SYAMSUDINOLII.

,M.SI

STP, M.Si yang pada pokoknyasebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa MUHAMAD HABIBI, S. STP, M.Si selaku KasubagPemerintahan Umum dan Perangkat Daerah pada Bagian Tata PemerintahanKabupaten Kepulauan Meranti dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Meranti selakuPengguna Anggaran Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kab.

Kepala Dinas/Badan/Kantor Pemerintah yang memerlukan tanah (KadisPerhubungan /AZMI IBRAHIM, S.IP, M.Si) sebagai Anggota.6. Kasubag Konflik dan Kerjasama Daerah Bagian Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kab. Kepulauan Meranti (SYARIF, S.IP) sebagaiAnggota.7. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi PerpajakanSelatpanjang ( IMRANUDDIN, SE) sebagai Anggota.8. Camat yang bersangkutan ( Camat Tebing Tinggi / ALIZAR, S.Sos, M.Si)sebagai anggota.9.

STP,M.Si sebesar Rp. 200.000.000 , ( dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima)bulan kurungan ;4. Menghukum terdakwa MUHAMAD HABIBI, S. STP, M.Si untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 777.308.900, (tujuh ratus tujuh puluh tujuh jutatiga ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD HABIBI, S.STP, M.Sisependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmembebaskan Terdakwa MUHAMAD HABIBI, S.STP, M.Si daridakwaan primair.;Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRIV.Vi.Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD HABIBI, S.STP, M.Si tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telahterpenuhi.

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh TerdakwaMUHAMAD HABIBI, S.STP, M.Si, dikurangi seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; Membebankan kepada Terdakwa MUHAMAD HABIBI, S.STP, M.Si, untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalamPengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru padahari Rabu tanggal 10 Mei

GATHOT PURWANTO, M.Si. tersebut;

GATHOT PURWANTO, M.Si.

Gathot Purwanto, M.Si.

Gathot Purwanto, M.Si. antara lain:a. tanggal, 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepadaTersangka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs.Gathot Purwanto, M.Si. No. Rekening. 0113684302;b. tanggal, 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepadaTersangka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atasnama Drs. Gathot Purwanto, M.Si., No.

Gathot Purwanto, M.Si. denganpimpinan PT. Satwiga Mustika Naga Totok Iswahyudi;Bahwa Terdakwa Drs. Gathot Purwanto, M.Si. sebagai pegawai negeri sipildengan jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada bagian Tata PemerintahanSetda Kab.

Gathot Purwanto, M.Si. selaku Plt Dirut PDAU Kab.

Menyatakan Terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Ke Satu Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana %u201CKORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA%u201D;4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;7.

JOKO SUTRISNO S.Sos,.M.Si

Bahwa pada tahun 2014 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa JOKO SUTRISNO, S.Sos., M.Si.

., M.Si.

USMAN, S.Ag, M.Si telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

USMAN, S.Ag, M.Si

USMAN, S.Ag, M.Si terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalampasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalamtahanan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan dandenda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)subsidair 2 (dua) bulan kurungan.serta membayar uang pengganti untukTerdakwa H Usman S.Ag, M.Si sebesar Rp.22.460.000,00 (duaPuluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), danjika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka hartabenda terdakwa dirampas senilai uang penggantinya,

Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa H Usman, S.Ag,M.Si dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kedudukan harkat sertamartabatnya;3.

Usman S.Ag, M.Si) adalah Ketua KPUKab Mamuju berdasarkan SuratKeputusan Ketua KPU Provinsi SulawesiBarat Nomor 08/Kpts/KPU PROV033/2010 yangmempunyai tugas danwewenang yang melekat padanya sebagai seorang Ketua KPU Kab Mamujuberdasarkan UU No 22 tahun 2007 diantaranya berwenang untukmengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) dalam lingkup KPU Kab Mamujuatas namadirinya sendiri atau atas nama orang lain, kewenangan tersebutdiberikan dengan tujuan antara lain

USMAN, S.Ag, M.Si telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERLANJUT = sebagaimana dalamdakwaan Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan dendasebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) denganketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

SYAHRANI ADRIAN, S.Sos, M.Si yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik sdr. H. RIDUAN BIN MOH.

M.si.

Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM157/Dumai/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama terdakwa SyahraniAdrian ,S.Sos,M.si yang pada pokoknya sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Syahrani Adrian S.Sos, M.Si bersamasamadengan H.RIDUAN BIN H.MOH.

M.Si bertindak sebagai kuasa Direktur CV RianMandiri dimana Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos.M.Si memintasehubungan fasilitas kredit CV Rian Mandiri di Bank BRI Syariah telahdisetujui, Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si meminta agar PT SrikandiDiamond Motor di Jakarta mengirimkan:a. Dokumen untuk dikirim kepada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru :1. Kwintasi Down Paymen awal sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) dari CV Rian Mandiri.2.

SYAHRANIADRIAN, S.Sos, M.Si yang telah digabung dengan Pemasukan Modalmilik sdr. H. RIDUAN BIN MOH.

HADAMEAN DONGORAN, M.Si tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

HADAMEAN DONGORAN, M.Si

HADAMEANDONGORAN, M.Si selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkanHalaman 2Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdndari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana dendasebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanpidana kurungan..

Hadamean Dongoran, M.Si selaku ketua panita pemeriksa hasilpekerjaan (PPHP) bersamasama dengan anggota panitia lainnya yaituRegun Sagala dan Ratna K. Gurusinga menandatangani berita acara serahterima barang 3651/PBDistania/XIl/2014 tanggal 11 desember 2014 dari timPPHP kepada Syahrizal selaku PPTK yang diketahui Ir.

HADAMEAN DONGORAN, M.Si,setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitaslengkap yang sama dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan No. Reg. Perk.

HadameanDongoran, M.Si yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baikdan bertanggung jawab sebagai PPHP yang menghitung jumlah alat penangkapikan yang hanya berupa sample dan tidak seluruhnya dihitung serta mengacukepada kontrak kerja dan kemudian terdakwa Drs.

Hadamean Dongoran, M.Si, dan panitiaPPHP lainnya, Darmawan selaku direktur CV. Karya Nusantara yangtandatangannya dipalsukan oleh Ahmad Syahputra Sitorus selakurekanan/penyedia barang dan juga dengan adanya tandatangan dariSyahrizal selaku PPTK, Ir.

Jabarudin, M.Si, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;4.

JABARUDDIN, M.Si.26. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen pelaksaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Nasional tahun anggaran 2009 tahun 2009.27. 1 (satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan dan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap III (tiga) tahun anggaran 2009.28. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap II. III. Dan IV Dinas Pendidikan kab. Konawe tahun 2009. 29. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Sharing tahap I Dinas Pendidikan kab.

JABARUDDIN, M.Si

JABARUDDIN, M.Si mengajak saksi IRWANHAMID,A.Md kerumah terdakwa Drs. H.

JABARUDDIN,M.Si sebesar Rp. 238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan jutalima ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi IRWAN HAMID, A.Mddimasukkan dalam kardus yang diikat kemudian diserahkan kepadasaksi MARDIN MERONDA dan oleh saksi MARDIN MERONDAdiserahkan kepada terdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si dirumahterdakwa Drs. H. JABARUDDIN, M.Si, atas penyerahan uang kepadaterdakwa Drs. H.

Jabaruddin, M.Si, adalah hanyamendasarkan dari keterangan saksi Irwan Hamid sendiri, yang dalam hal inisengaja mencarikan jalan supaya terdakwa Drs. H. Jabaruddin, M.Si dapatterjerat dalam perkara yang menjerat saksi IRWAN HAMID.

Akhmad Wildani, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;3. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;5. Menetapkan barang bukti

AKHMAD WILDANI, M.Si.

NUNIK ARIYANI, M.Si

WINHENDARSO, M.Si.

WIN HENDARSO, M.Si.

M.Si.20 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIKARTYANI. M.Si.21 Kalender Tahun 2008.i 12. Disita dari Drs. WINHENDRARSO. M.Si..

Win Hendrarso, M.Si.

BAMBANG TUTUKO, M.Si

BAMBANG TUTUKO, M.Si. terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana dakwaan kesatu kami yaituPasal 3 Jo.

BAMBANG TUTUKO, M.Si. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO, M.Si. tersebut olehkarena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuanHal. 34 dari 56 hal. Put.

BAMBANG TUTUKO, M.Si., untuk membayarbiaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Hal. 37 dari 56 hal. Put.

M.Si. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama.2. Menghukum Terdakwa Drs. BAMBANG TUTUKO. M.Si. tersebutoleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dandenda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa,diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.3.

BAMBANG TUTUKO, M.Si. = Ro 2.570.157.977Terdapat selisih = Rp 125.506.638Bahwa, dengan demikian, maka secara fakta hukum pemeriksaan dandakwaan kemudian TUNTUTAN yang disampaikan Jaksa Penuntut terhadapPemohon Peninjauan adalah terlalu terburuburu dan sangat Prematur.

SUEB, M.Si., M.Pd.;

SULTAN, M.SI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa PROF. DR. SULTAN, M.SI dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa PROF. DR.

Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Andi Pertiwi Damayanti Dosen Universitas Tadulako;34. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Fundamental tahun anggaran 2014 Nomor : 216.d/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Ridwan Dosen Universitas Tadulako;35.

Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Eng. ANDI RUSDIN, ST. MT. M.Sc. Dosen Universitas Tadulako;36. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian Hibah Bersaing tahun anggaran 2014 Nomor : 218.e/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr Dasa Ismaimuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;37.

Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr. Umrah, M.Si. Dosen Universitas Tadulako;38. Surat perjanjian penugasan pelaksanaan hibah penelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor : 169.A/UN28.2/PL/2015 tanggal 1 April 2015 antara Prof. Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr.rer.na.t SANCE LIPU, ST., M. Eng Dosen Universitas Tadulako;39.

DASA ISMAIMUZA, M.Si;98. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama Dr. DASA ISMAIMUZA, M.Si ;99. Laporan Akhir Penelitian Fundamental tahun 2015 atas nama MUHAMMAD ALWI;100. Laporan Pengunaan Dana Penelitian 70% Hibah Bersaing tahun 2014 atas nama MUHAMMAD ALWI;101. Laporan Pengunaan Dana Penelitian 70% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;102. Laporan Pengunaan Dana Penelitian 30% MP3EI tahun 2014 atas nama Dr. UMRAH, M.Si;103.

SULTAN, M.Si

Dasa Ismaimusa, M.Si, DR. SarceLipu, ST, M.Eng, DR. Umrah, M.Si, Dr. Eng. A. Rusdin, ST. MT. M.Sc,Prof.DR. Ridwan, SE, M.Si,. AK dan Andi Pertiwi Damayanti.

Sultan,M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr DasaIsmaimuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasanpenelitian Masterplane Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MPSEl) tahun anggaran 2014 Nomor222.c/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr. Sultan,M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako dengan Dr.Umrah, M.Si.

UMRAH, M.Si ;Laporan Pengunaan Dana Penelitian 30% MPSEI tahun 2014 atasnama Dr. UMRAH, M.Si ;Laporan Akhir Penelitian MP3EI tahun 2014 atas nama Dr.

Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulakodengan Dr Dasa Ismaimuza M.Si. Dosen Universitas Tadulako;Surat perjanjian penugasan dalam rangkapelaksanaanpenugasan penelitian Masterplane Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3El) tahun anggaran 2014Nomor : 222.c/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof.Dr. Sultan, M.Si Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulakodengan Dr. Umrah, M.Si.

I WAYAN TAPAYUSA, M.Si

PUTUSANNomor 192/Pid.B/2014/PN KtgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : LWAYAN TAPAYUSA, M.Si;Tempat Lahir : Werdi Agung Kec. Dumoga Tengah,Kab. Bolmong;Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/20 Maret 1965;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Werdi Agung Selatan, Kec.

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa, sertamemperhatikan buktibukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2014/PN KtgMENUNTUTSupaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa WAYAN TAPAYUSA, M.Si

mengadili perkara ini memutuskansupaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa WAYAN TAPAYUSAsebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkandalam sidang pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisanterhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap padapembelaan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa terdakwa WAYAN TAPAYUSA, M.Si

,M.Si.

., M.Si., selaku SekretarisDaerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkupSekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelummemberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), H. Andi Muallim, SH, M.Si., sama sekali tidak melakukanverifikasi kebenaran materiil suratsurat bukti dari pihak yang menagihataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. Muh.

Pemberianbantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulangsetiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkanpenggunaannya ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.,bersamasama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si.,dan Dr. Ir. H.A.M.

Andi Muallim, S.H., M.Si.,selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakanpemberian Bantuan Sosial Tahun 2008 dengan mekanisme sebagai berikut:Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuandengan melampirkan proposal kegiatan yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya H. Andi Muallim, S.H., M.Si.

Anwar Beddu telahmelakukan pembayaran bantuan sosial kepada orang yang tidak berhakmenerima atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan antara lain kepadaTerdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si;Bahwa Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan dan Ketua Partai PDK Kota Makassar mengarahkanTerdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., untuk pengajuan beberapaHal. 11 dari 33 hal. Put.

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.,bersamasama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si.,dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal danpencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut.Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersamasamadengan Drs. H.

SUGENDI SAMUDIN, M.Si.;

Raja ERISMAN M.Si

,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab.Inhu yangdiangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1287/X/2010 tanggal 11Oktober 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26Januari 2011 dan tahun 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 6 tahun 2012 tanggal 2Januari 2012. tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara

,M.Si selaku Pengguna AnggaranBahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 yang dibuatsaksi Rosdianto jumlah SPM yang diterbitkan SP2D nya sebesar Rp.77.830.946.990,dan jumlah SP2D yang telah di SPJ kan sebesar Rp.75.055.309.112, sehinggaterdapat sisa kas Rp. 2.775.637.880, (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima jutaenam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) lalu Buku KasUmum Bendahara Pengeluaran bulan Desember tahun 2011 ditandatangani olehterdakwa

Drs.Raja Erisman,M.Si pada awal tahun 2012 dan sebelum ditandatanganisaksi Rosdianto ditanya oleh terdakwa ,ini ada selisihnya, kemudian dijawab saksiRosdianto, ini ketekoran kas yang belum bisa saya pertanggungjawabkan laluterdakwa Drs.Raja Erisman, M.Si mengatakan, dana dari mana yang bisa digunakan, lalu dijawab saksi Rosdianto, ada dana UP 2012 pak, tapi bahaya , danterdakwa mengatakan ,ambil dan tarik dana UP tersebut nanti kita tutupi, lalu saksiRosdianto selaku bawahan mengikuti petunjuk

,M.Si selakuPengguna Anggaran diuraikan bahwa sisa kas di bendahara Pengeluaran sebesarRp.3.564.749.345,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratusempat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.Raja Erisman M.Si selaku PenggunaAnggaran ,saksi ROSDIANTO Bin (Alm) ZAINUUDIN selaku BendaharaPengeluaran bersamasama saksi Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaranpembantu dalam pengelolaan APBD Kab.

Raja Erisman M.Si selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.2.378.541.116 ,(dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribuseratus enam belas rupiah) ,dalam pengelolaan APBD Kab. Indragiri Hulu padaSekretariat Daerah Kab.

., M.Si., DKK;;