Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012

NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An.

ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati PandeglangNomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep

Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H.

Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An.

Bin (Alm) ATANG;Tempat Lahir : Bandung;Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 05 Juli 1966;Jenis Kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Komplek Ciputra Blok A No. 4 RT. 01/RW.05, Kelurahan Ciputra, Kecamatan Kaduhejo, kabupaten Pandeglang ;Agama : Islam; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang tahun 2013;

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan besaransebagai berikut :a.

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganHal. 26 dari 175 hal.

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil diHal. 27 dari 175 hal.

NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikutlampiran (copy);1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan PenghasilanBagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27Desember 2012 (copy);1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah NonPerorangan An.

WATTIMENA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. BTN Passo Indah Blok I No. 4 RT. 005 RW 003, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ; 2. NY. E.G. PATTIPEILOHY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Batu Gantung Dalam SK 26/64 RT. 002 RW. 03, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;------------------------------------------------

WATTIMENA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jin. BTNPasso Indah Blok I No. 4 RT. 005 RW 003, Kecamatan Teluk Ambon Baguala KotaAmbon, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ; . NY. E.G.

PATTIPEILOHY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat BatuGantung Dalam SK 26/64 RT. 002 RW. 03, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yangselanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IT; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan Setelah mendengar para pihak yang berperkara serta saksisaksi yang diajukan TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

H, S.Pd. binti K, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanMS bin S, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

No. 11 Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang;Agama : Islam ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang);

SEsebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pembayaran TunjanganTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakandasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaranBelanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilanberdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalamRencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA/RKAPSKPD).Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuansampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untukTambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnyakepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.> Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H.

SEsebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pembayaran TunjanganTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.> Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil merupakandasar perhitungan oleh Pengguna Anggaran dalam penyusunan anggaranBelanja Tidak Langsung untuk Tunjangan Tambahan Penghasilanberdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sehingga masuk dalamRencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKA/RKAPSKPD).> Bahwa sesuai dengan surat keputusan bupati pandeglang

Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan proses pengajuansampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untukTambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaHalaman 41 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUSTPkK/2018/PT.BTN.kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan KabupatenPandeglang.Bahwa Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H.

Drs.NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan BagiPegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012(copy);1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah NonPerorangan An.

Menyatakan Terdakwa HERMAN ZARTONI, S.Km Alias HERMAN Bin SALIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri Sipil Yang Ikut Serta Sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu;2.

Nama : HERMAN ZARTONI, S.Km Alias HERMAN Bin SALIHIN;Tempat Lahir : Desa Padang KalaUmur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Desember 1967Jenis Kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara;Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Puskesmas Air Padang);Pendidikan : Sarjana Strata 1 (Kesehatan Masyarakat);

Menyatakan terdakwa HERMAN ZARTONI, S.Km Alias HERMAN BinSALIHIN bersalah melakukan Pelanggaran Pemilu Pegawai Negeri Sipil IkutSerta melakukan Kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 278 JoPasal 86 Ayat (3) Jo Pasal 86 Ayat (2) Undangundang Nomor 08 Tahun2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPutusan Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.AM halaman 2 dari 26halaman.Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanadalam Catatan dakwaan kami.2.

Unsur yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun setiap orang yangmenjabat sebagai kepala desa dan perangkat desa;3. Unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu;Putusan Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.AM halaman 19 dari 26 halaman.Ad.1.

Unsur yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, anggota TentaraNasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupunsetiap orang yang menjabat sebagai kepala desa dan perangkat desa.Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimanaapabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa berprofesi salah satu diantaranyaPutusan Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.AM halaman 20 dari 26 halaman.adalah sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara Republik

disimpulkanjika status pekerjaan dan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa dimaksud telahmemenuhi kualifikasi yang diatur di dalam unsur ini yaitu orang yang berprofesisebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwaunsur yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun setiap orang yangmenjabat sebagai kepala desa dan perangkat desa dinyatakan telah terpenuhi danterbukti ;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa HERMAN ZARTONI, S.Km Alias HERMAN BinSALIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pegawai Negeri Sipil Yang Ikut Serta Sebagai Pelaksana KampanyePemilu;2.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Terdakwa Dedi Purnama Putra Hasibuan als. Dedi Kamput ditahan dalamtahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;Terdakwa Dedi Purnama Putra Hasibuan als. Dedi Kamput ditahan dalamtahanan rutan oleh:2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;Terdakwa Dedi Purnama Putra Hasibuan als. Dedi Kamput ditahan dalamtahanan rutan oleh:3.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :ea fF S Pf7.8Nama lengkap : Hendi Kurniawan als EndiTempat lahir : HelvetiaUmur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Maret 1985Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Serbaguna No.10 Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli SerdangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS)Terdakwa Hendi Kurniawan als Endi ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15Oktober 2016.

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Katolik, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Ungaran), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Penggugat sekarang Pembanding;m e l a w a n:TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Dengan demikian putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya menolak eksepsi Terbandingdengan alasan perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon tersebutdapat dipertahankan;Menimbang, bahwa mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilapakah Pengadilan Agama berwenang atau tidak, Majelis Hakim Bandingmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dua kali, pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan kedua dengan

Dengan demikian kewenanganPengadilan Agama hanya sebatas yang diatur dalam hukum perkawinanIslam;Bahwa kewajiban Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Pria untukmenyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji kepada Terbanding selaku bekas isteriHal 5 dari 9 hal.Put.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupanPegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari laranganyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturankedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukumandisiplin. Dengan demikian jelas bahwa sengketa mengenai tidakdilaksanakannya pemberian sepertiga gaji oleh Terbanding kepadaPembanding bukan menjadi kKewenangan Pengadilan Agama.

Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S 1

KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkaraT erdakwa:Nama lengkap : FAJAR SETIADI, ST BIN (alm) SUPARDITempat lahir : BalikpapanUmur/Tanggal lahir : 45 tahun/03 September 1971Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl Gunung Agung Hop II RT.018 No 082 KelSatimpo,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.Agama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S1Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)berdasarkan SuratPerintah/Penetapan oleh:1.

PT.SMRmengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya untuk dakwaan primair telahmemberikan pertimbangan yang pada pokoknya unsur Setiap orang dalam pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, tidak terbukti untuk Terdakwadengan alasan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang pegawai

negeri,sehingga oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilantingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan tingkat banding merupakanpertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan,karena pengertiandari unsur setiap orang tersebuttidak boleh diberikan pengertian seperti yangdiuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,melainkan harus diberikan pengertian yang sesuai dengan pengertian yangdisebutkan

N a m a : ABAS HURASAN, S.Hut alias ABAS ;Tempat lahir : Hitu Lama;Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Pebruari 1970 ;Jenis Kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perumahan Kehutanan Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 Kota Ambon;A g a m a : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Balai KSDA Wil. Maluku);Pendidikan : S1;

Pid.Sus/2017/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa :Nama : ABAS HURASAN, S.Hut alias ABAS ;Tempat lahir : Hitu Lama;Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Pebruari 1970 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perumahan Kehutanan Kebun Cengkeh RT.006/RW.009 KotaAmbon;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (Balai KSDA Wil.

ABARUA, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Kramat Jaya RT.003/RW.08, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

acara persidanganperkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksudPengangkatan Anak itu oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud olehUndangUndang, apabila dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan PeraturanPemerintah No. 13 Tahun 1980 yang membuka kemungkinan Pengangkatan Anak olehseorang Pegawai Negeri Sipil serta UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak pada pasal 12 ayat 1 yang disusul pula adanya Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenaiPengangkatan Anak, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.41

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa pernah ditahan oleh:1. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 April 2017sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;2.Penutut Umum, mengalihkan jenis penahanan dari tahanan Rumahmenjadi tahanan Kota, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 14Mei 2017;3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 10 Mei 2017sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, dalam tahanan Kota;4.

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai PENGGUGAT.L a w a n DARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT.

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan GunungMeriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagaiPENGGUGAT.LawanDARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriahkabupaten Deli Serdang.

INDAH SUKORINI.lahir di Grobogan pada tanggal , 12-6-1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam ;Keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT.03 RW.03 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan,Kabupaten Grobogan ;Sebagai ------------------------------------------------------PARA PEMOHON ;

Pemerintah Kota Makassar
2.Agus Siswadi
Turut Tergugat:
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bula);

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah MadrasahAliyah Negeri Bula);Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambonberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/obumd, danlembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan negara.Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPKberwenang memantau:a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkanoloh Pemerintah terhadap pegawai

negeri bukan bendaharadan pejabat lain;b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepadabendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badanlain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkanoleh BPK;c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yangditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa uraian di atas menunjukan bahwa lembaga Negara yang memilikiwewenang secara atributif untuk menetapkan kerugian Negara adalahBadan Pemeriksa

Wiyono berpendapat apa yang dimaksuddengan "jabatan dalam Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 TahunHalaman 178 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannyahanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi

yangmemangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional,sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja.

Tuakora : Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.002/01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai Pelawan ; -------------------------------------- Melawan : Herman Persulessy : Lahir di Ambon 16 Juli 1948 Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Tihu RT.002/013 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Selanjutnya Di Sebut Sebagai Terlawan ; -----------------------------------------

Umur 51 Tahun, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon ;2. SAMALLO HANNY, S.Sos. Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiun PNS,, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

persidanganperkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksudPengangkatan Anak itu oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudoleh UndangUndang, apabila dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 7Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dirubah denganPeraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1980 yang membuka kemungkinan PengangkatanAnak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil serta UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 12 ayat 1 yang disusul pula adanya Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenaiPengangkatan Anak, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.

F.PATTINAMA menerangkan bahwa anak yang bernama VALENTINO RIZKY yanglahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2012 benar adalah anak dari FANISYANATALIA SAHULATTA yang tidak keberatan dan ikhlas memberikan anak lakilakitersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat ;Menimbang, bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tuanya yang dilakukanpada tanggal 22 Februari 2012 karena para Pemohon secara ekonomi lebih mampu danHal 5 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.6para Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil yang mampu menjamin masa depan anaktersebut dikemudian hari ;Menimbang, bahwa para Pemohon dengan senang hati menerima anak tersebutyang masih berusia 2 (dua) tahun untuk diangkat sebagai anak angkat akan mengasuh,merawat serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya para Pemohonmengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan telah nyata anaktersebut bernama VALENTINO RIZKY yang lahir lahir di Ambon pada tanggal 13Februari

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 10 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gresik sebagai Penggugat;m e l a w a n xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gresik sebagai Tergugat;

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat, berkantor di LBH Kompas HHAM-LSM-ERPETA, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Agustus 2014, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; MelawanTERBANDING, umur 54 tahun, agama

Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2014 terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 9 Oktober 2014, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

SALINANPUTUSANNomor 003/Pdt.G/2015/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya Advokat, berkantor di LBH KompasHHAMLSMERPETA, Boyolali, berdasarkan SuratKuasa