Ditemukan 53083 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
MIRZA ARDIAN PRASETYA Bin KASDADI
Tergugat:
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBARKETAWANG Persada
9645
  • Fotocopy Surat Peringatan No.702/VIII/KRD/AKP/2017 yang dibuattanggal 2 Agustus 2017 , diberi tanda bukti T6 ;7. Fotocopy Surat Peringatan Il No.770/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 23Agustus 2017 , diberi tanda bukti T7 ;8. Fotocopy Surat Peringatan III No.808/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 5September 2017 , diberi tanda bukti T8 ;9. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir No.998/X/AKP/KRD/2017 tanggal 31Oktober 2017 , diberi tanda bukti T9 ;10.
    Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan I,II,III dan Surat PeringatanTerakhir , diberi tanda bukti T11 ;12. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan atas Hak Milik No.08207 atas namaMIRZA ARDIAN PRASETYA yang dibuat oleh PPAT Honggo SigitNurcahyo,SH , diberi tanda bukti T12 ;13.
    No.702/VIII/KRD/AKP/2017 yang dibuat tanggal 2Agustus 2017 , vide bukti T6 ;b) Surat Peringatan II No.770/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 23 Agustus2017 , vide bukti T7 ;c) Surat Peringatan Ill No.808/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 5September 2017 , vide bukti T8 ;d) Surat Peringatan Terakhir No.998/X/AKP/KRD/2017 tanggal 31Oktober 2017 , vide bukti T9 ; Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Debitur (Penggugat)terhadap Kreditur (Tergugat) berdasarkan surat peringatan tersebutkemudian Tergugat
    berturutturut sebagai berikut : Surat Peringatan No.702/VIII/KRD/AKP/2017 yang dibuat tanggal 2 Agustus 2017 , vide buktiT6 ; Surat Peringatan Il No.770/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 23 Agustus2017 , vide bukti T7 ; Surat Peringatan III No.808/VIII/AKP/KRD/2017tertanggal 5 September 2017 , vide bukti T8 ; dan Surat Peringatan TerakhirNo.998/X/AKP/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 , vide bukti T9 ; Dandengan tidak dilaksanakannya kewajiban Debitur (Penggugat) terhadapKreditur (Tergugat) berdasarkan
    Dengan demikian, oleh karena penggugatsebagai debitur dipandang belum memenuhi kewajibannya sampai denganbatas waktu yang diperjanjikan, maka tergugat dalam hal ini sebagai krediturberhak dan dibenarkan untuk memberikan somasi / teguran kepadapenggugat agar membayar sejumlah uang kepada tergugat berupa : SuratPeringatan No.702/VIII/KRD/AKP/2017 yang dibuat tanggal 2 Agustus 2017, vide bukti T6 ; Surat Peringatan II No.770/VIII/AKP/KRD/2017 tertanggal 23Agustus 2017 , vide obukti T7 ; Surat Peringatan
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — PETER SIDHARTA vs I. CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. CAROLINA JANTI SUGIARTO;
23080 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019,hal Peringatan yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamatdi Jalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan II yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diJalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5 RT 01, RW 15, KelurahanPenjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 Tanggal 28 Februari 2019,hal Peringatan yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamatdi Jalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15,Kelurahan Penjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan II yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diJalan Bandengan Utara, Nomor 52/A5, RT 01, RW 15, KelurahanPenjaringan, di Jakarta; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal
    Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, halPeringatan I, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat; Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan Il, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi
    Jakarta Barat; Surat Peringatan Ill Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019, halPeringatan Ill, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat:3.
    Putusan Nomor 253 K/TUN/2020 Surat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, halPeringatan , yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat: Surat Peringatan Il Nomor 60/1.758.1, tanggal 8 Maret 2019 halPeringatan Il, yang ditujukan kepada Peter Sidharta, beralamat diKomplek Green Ville BJ/22, RT 012/RW 009, Kelurahan Duri Kepa,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi
Register : 27-07-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 83/ PDT/ 2018/ PT BTN
Tanggal 10 Juli 2018 — PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perusahaan yang didiriakn berdasarkan Hukum Repiblik Indonesia dengan akta Pendirian Nomor:01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat oleh Bonardo Nasution.SH. Notaris di Jakarta beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, jalan Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Askan Naim dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada perseroan tersebut, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama NARJO JHON HASYIM, SH, Advokat/Pengacara pada Law Firm Jhon, Fransisco & Associates beralamat di Perum Kunciran Mas Jalan Gunung Lawu 2 Blok K 24/10 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula disebut Penggugat; L a w a n: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, beralamat di jalan Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I, semula sebagai Tergugat- I; 2. PT BANK PERMATA Tbk. KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 1 Jalan Gatot Subroto, Kavlin 38 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II, semula sebagai Tergugat- II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, beralamat di Permata Bank Tower 3 Jln. M.H. Thamrin Blok B 1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III, semula sebagai Tergugat-III; Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III di wakili oleh Kuasa hukumnya bernama F.X. Tri Sumaryanto,S.H.,M.H.,dan J.P. Renanto Hasibuan,S.H., Advokat/Pengacara pada Law officer SGS Mandiri, beralamat di Gedung MTH Square lantai 2 unit 0220, Jalan MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Nopember 2017, Nomor : 2511/Sk.Pengacara/2017/PN Tng; selanjutnya disebut sebagai para Terbanding, semula disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5 Jln. M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-I, semula sebagai Turut Tergugat-I; 5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, beralamat di Jalan pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok.S No.52-53 BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebgai Turut Terbanding-II, semula sebagai Turut Tergugat-II; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No.20 Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-III, semula sebagai Turut Tergugat-III; 7. RIANTO, SH, CN, beralamat di KH. Mas Mansyur 25 A Blok 52-4-1 RT/RW/010/011 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-IV, semula sebagai Turut Tergugat –IV;
520228
  • ;Sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tanggal 13 Maret 2013 yangdisampaikan oleh Tergugat Ill kepada Penggugat, maka pada tanggal 25Maret 2013 Tergugat Ill mengirimkan surat Peringatan Il kepada Penggugatdimana dalam surat Peringatan Il tersebut Tergugat Ill menyampaikan bahwaPenggugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran Fasilitas LAPOL(SME) atau Fasilitas Overdraft LAP yang belum diselesaikan posisi pertanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2,071.968,868,.
    ;Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita gugatanangka 13 diatas bahwa surat Peringatan Il tertanggal 25 Maret 2013 yangdisampaikan oleh Tergugat Ill kepada Penggugat dalam hal ini merupakanbentuk tindak lanjut dari Surat Peringatan tanggal 13 Maret 2013.
    Sehinggakarena Surat peringatan Il tertanggal 25 Maret 2013 yang disampaikan olehTergugat Ill kepada Penggugat tersebut menurut sifatnya merupakan tindaklanjut dari Surat peringatan tanggal 13 Maret 2013 maka menurut hukumseharusnya Tergugat Ill tidak mengakumulasikan besarnya pengembalianseluruh Fasilitas Overdraft LAPOL didalam surat Peringatan Ildimaksud.
    dari kreditor kepada debitor : Surat Peringatan Nomor 217/SPISME/RMG/CCR/Il2014tanggal 14 Pebruari 2014 Surat Peringatan Il Nomor 231/SP2SME/RMG/CCRIIV/2014tanggal 24 Pebruari 2014.
    LAPOL posisi per tanggal 25 Maret 2013sebesar Rp 2.071.968.868,;Sehingga jelaslah tindakan Para Terbanding/Para Tergugat menerbitkanSurat Peringatan dan Surat peringatan Il tersebut bukan merupakanwanprestasi, karena yang ditagih berdasarkan Surat Peringatan adalah jumlah tunggakan, sedangkan yang ditagih berdasarkan SuratPeringatan Il adalah jumlah total kewajiban, sehingga sudah barang tentujumlahnya pasti berbeda.
Register : 30-11-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 608/Pid.B/2022/PN Jmb
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.ADE SUCIPTO Bin SUDIMAN AHMADI
2.SAKIMIN Bin SUMERI
3.IBRAHIM Bin Alm YAKUB
4.SYAMSUDIN SIREGAR Bin M. SALEH SIREGAR
7226
  • ;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01 / Eks / 2020 / PN Jmb tertanggal 26 Agustus 2020;
  • 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 003/DE Facto/X/2020 Kepada sdr.
    Adi Sucipto tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
  • 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 004/DE Facto/X/2020 Kepada sdr. Samikin tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
  • 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 005/DE Facto/X/2020 Kepada sdr. Ibrahim tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
  • 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 013/DE Facto/X/2020 Kepada sdr.
    Syamsudin Siregar tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
  • 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi Terakhir/Peringatan hukum Terakhir Nomor : 015/DE Facto/X/2020 Kepada sdr. Muzzani, Herman Sabarullah, Edi Soradi, Ibrahim, Heru Patra Jaya, Sakimin, Syamsudin Siregar, M.S.Darini, Saniti, Abu Nayan, Syafrizal, Nur Adhadi, dan Ade Sucipto tertanggal Jambi, 12 Oktober 2020;
  • 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an.
Register : 14-09-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2016 — - Irwan Madianto (PENGGUGAT) - PT. Bima Multi Finance (TERGUGAT)
6616
  • 04 Januari 2016 hingga 04 April 2016 melalui email dan telahditerima serta ditandatangani oleh Penggugat;Bahwa sebelum jangka waktu Surat Peringatan II (Kedua) berakhir,prestasi Penggugat lebih menurun lagi yaitu 84,66%, maka Tergugatpada tanggal 01 Februari 2016 memberikan Surat Peringatan III (Ketiga)kepada Penggugat terhitung 01 Februari 2016 hingga 01 Agustus 2016melalui email dan Penggugat tidak menandatangani surat peringatantersebut dan sebelum jangka waktu Surat Peringatan III (Ketiga) berakhir
    Bima Multi Finance Tahun 20152017Bukti T3 : Memo Nomor: 002/HRDGA/II/2015 tertanggal 4 Februari 2014yang diberi materai dan dinazegelenBukti T4 : KPI (Key Performace Indicator) Final (Januari 2015 s.d Maret2016) yang telah diberi materai dan dinazegelenBukti T5 : Surat Peringatan tertanggal 05 November 2015 yang telahdiberi materai dan dinazegelen, Surat Peringatan II tertanggal04 Januari 2016, Surat Peringatan Ill tertanggal 01 Februari2016Bukti T6 : Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SPPHK
    Penggugat berdalil Surat Peringatan , Il dan Ill ini diberikan tidak sesuaidengan peraturan perusahaan, dimana dalam peraturan perusahaandinyatakan masa berlaku surat peringatan adalah selama enam bulan, olehkarenanya Penggugat tidak mempunyai kesempatan memperbaiki targetbulanan;4.
    I, II dan Ill tersebut sudahsah menurut ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 5 yakni surat peringatan s.dsurat peringatan Ill yang menulis pada pokoknya Penggugat tidak dapatmemenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan;Menimbang, bahwa dalam Surat Peringatan tanggal 05 November2015 disebutkan tentang capaian yang tidak memenuhi target pada bulan Mei,Juni, Juli, Agustus dan September 2015;Menimbang, bahwa dalam Surat Peringatan Il tertanggal 04 Januari2016 yang menyatakan
    sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan,kecuali ditetapbkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan bersama atauperjanjian kerja bersama;Menimbang, bahwa surat peringatan dan surat peringatan II telahditandatangani oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai branchmanager, Penggugat sudah mengerti tentang konsekuensi yang dihadapi;Menimbang, bahwa terkait pemberian surat peringatan dan masa waktuberlaku surat peringatan tersebut, Majelis Hakim
Register : 17-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. BANK QNB INDONESIA, Tbk LAWAN RUSLI
10526
  • ,periode 20142016 Pasal 38 tentang Pemberian Surat Peringatan, ayat (2)mengatur bahwa Karyavan yang melakukan pelanggaran tata tertibPerusahaan akan diberikan surat peringatan tertulis sebagai berikut:> Surat peringatan > Surat peringatan II> Surat peringatan IllterakhirTerhadap karyawan yang telah mendapat Surat Peringatan Ill/terakhir, namunmasih juga melanggar tata tertib, peraturan yang berlaku di PerusahaanPenggugat maka karyawan tersebut dikenai skorsing dalam rangkaPemutusan Hubungan Kerja
    tertulissebagai berikut :> Surat peringatan > Surat peringatan Il> Surat Peringatan IlV TerakhirTerhadap karyawan yang telah mendapat Surat peringatan IlV terakhir ,namun masih juga melanggar tata tertib, peraturan perusahaan yang berlakudi Perusahaan Penggugat maka karyawan tersebut dikenai skorsing dalamrangka Pemutusan Hubungan Kerja dan Skorsing sebagai berikut :1.
    Putusan PHI No.59/Pat.SusPH1/2016/PN.Mdnpekerna/ouruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua,dan ketiga secara berturutturut ;Ayat 2Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalamperjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Berdasarkan Undangundang no 13 Tahun 2003 pasal 161 maka pemberianSurat Peringatan lll dan Ill bertentangan dengan peraturan perundanganyang berlaku
    Berita Acara Pemberian Surat Peringatan ke 1 (SP1)tanggal 17 Juni 2015 yang diberikan kepada Tergugat;2. Surat Peringatan ke 1 (SP1) tanggal 26 Mei 2015 yangdiberikan kepada Tergugat,B. 1. Berita Acara Pemberian Surat Peringatan ke 2 (SP2)tanggal 30 Juli 2015 yang diberikan kepada Tergugat,2. Surat Peringatan ke.2 (SP2) tanggal 29 Juli 2015 yangdiberikan kepada Tergugat,C. 1. Berita Acara Pemberian Surat Peringatan ke 3 (SP3)tanggal 08 Oktober 2015 diberikan kepada Tergugat;2.
    Bukti P13: Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanggal 15 Juli 2014No.250/HRPPMKP/VIV/2014 berlaku TMT 20 Juni 2014 s/d19 Desember 2014.;Hal. 22 dari 35 Hal.
Putus : 11-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 September 2017 — PT. PANGANSARI UTAMA VS MAMBRI Y.I AWEK
5932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwasurat peringatan diberikan karena adanya pelanggaranpelanggaran kerja atasPerjanjian Kerja Bersama (bukti P. 15) yang dilakukan berulang kali olehTermohon Kasasi, sehingga bukan dikarenakan masa berlaku surat peringatanyang harus diuji/dipertimbangkan oleh Judex Facti mengenai status pemberiansurat peringatan apakah itu surat peringatan , Il & Ill.
    Hal mana mengenaipemberian surat peringatan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa"masingmasing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak,sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaanatau perjanjian bersama."
    lain oleh Termohon Kasasi,sebagai berikut: Penggugat telah memberikan Peringatan Tertulis yang pertama denganstatus Surat Peringatan Il kepada Tergugat pada tanggal 16 September2010 dikarenakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Kerja yaituMeminum/Mengkomsumsi Minuman beralkohol di area/lokasi kerja; Kemudian Penggugat telah memberikan Peringatan Tertulis yang keduakepada Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan status SuratPeringatan Il dikarenakan Tergugat tidak masuk bekerja selama 5 (lima
    Hal mana tentang pertimbangan hukum Judex Facti hanyamempertimbangkan daya berlaku surat peringatan dan pelanggaran kerja dalammasa berlaku.
    agar Tergugat bekerja lebih giat lagi dan apabiladalam masa berlakuknya surat peringatan Tergugat masih melanggar makaPenggugat akan memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja .....
Putus : 28-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SIGLI Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Sgi
Tanggal 28 April 2016 — MUSLIM,SH.I LAWAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH (PDA)KANTOR PUSAT DI BANDA ACEH,Cq. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH(PDA)KABUPATEN PIDIE JAYA
504
  • wewenang yang telah nyatanyata bertentangandengan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Acehyang menyebutkan Dalam jabatan sebagai Pengurus DewanPengurus Wilayah, surat peringatan sebagaimana dimaksud padaayat 2 (dua) dikeluarkan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.Dengan demikian bukan hak dan kewenangan Tergugat (DewanPengurus Wilayah PDA Kabupaten Pidie Jaya untuk menerbitan teguran/peringatan tersebut ;20.Bahwa, setelah Penggugat mencermati redaksional atau frasa kalimat21.dalam
    Surat peringatan (Il), dan (Il), serta Surat Teguran Keras yangditerbitkan Tergugat secara keseluruhannya tidak menyebutkansecara eksplisit bahwa peringatan dan Il serta teguran keras ituditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai anggotapartai, kecuali ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagaianggota DPRK utusan dari Partai PDA, sehingga menurut AnggaranRumah Tangga Partai, suratsurat tersebut mengandung cacat hukumdan melampaui batas kewenangan yang ada ;Bahwa, oleh karena Penggugat
    merupakan'~ salah seorang yangmemegang jabatan sebagai Ketua Ill di jajaran Dewan Pengurus WilayahPDA Kabupaten Pidie Jaya, maka yang berhak dan memiliki kewenanganuntuk memberikan peringatan (I), dan (Il) secara Anggaran RumahTangga Partai adalah Dewan Pengurus Pusat, maka secara hukum SuratNomor : 039/DPWPDA/PJ.2014 tanggal 10 Novemer 2014, perihal :Surat Peringatan (SP.1), Surat nomor : 048/ST/DPWPDA/PJ.2015,tanggal 2 Aprl 2015, Perihal : Teguran Keras dan Surat Nomor : 052/SpIl/DPWPDA/PJ.2015
    (SP1), Surat Teguran Keras danSurat Peringatan (SPII) yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugatbertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) dan diluar kewenangan yangdiatur dalam Pasal 20 Anggaran Anggaran Rumah Tangga Partai DamaiAceh (PDA) tanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P8dan P9) serta diterbitkan atas dasar perbuatan melawan hukum yangdimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, namun tanpapertimbangan yuridis Tergugat Il pada tanggal 12 November 2014telah menerbitkan Surat Peringatan
    Dengan demikiansecara hukum teguran atau peringatan Tergugat Il kepada Penggugatsebagai anggota DPRK adalah melawan hukum karena tidak diaturdalam AD/ART PDA sehingga surat peringatan pertama tersebut tidakdapat dijadikan sebagai dasar rujukan untuk ditindak lanjuti dengan SuratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai PDA Kab.
Register : 06-09-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/G/2012/PHI.BDG
Tanggal 3 Desember 2012 — PT. TSUZUKI & ASAMA MANUFACTURING; LAWAN; KAREL PARLINDUNGAN;
5716
  • Bahwa kemudian tanggal 17 Nopember 2011, Tergugat telah diberikansurat peringatan pertama (SP 1) dengan surat No. 014/PGA/SP/X1/2011, karena tingkat kehadiran yang sangat mengkhawatirkan yaitudari bulan Januari s/d Oktober 2011 sering datang terlambat.3.
    Bahwa meskipun Tergugat telah menerima Surat Peringatan pertama (SP1) dan Surat Peringatan Kedua (SP Il) yang masih berlaku, Tergugatkembali melakukan kesalahan yaitu tidak mepghiraukan perintah yanglayak dari atasan dengan aksi menginap di areal perusahaansebagaimana tertuang dalam surat No. 115/PGA/TADUI/2011 dan suratpemberitahuan No. 002/PGA/T&A/2012, maka pada tanggal 15 Januari2012, melalui surat no. 030/PGA/T&A/SP/I/2012 Tergugat diberikan suratperingatan ketiga (SP Ill) pada tanggal 15 Januari
    Bahwa dengan demikian, Tergugat telah menerima surat peringatanpertama (SP lI) sampai dengan Surat Peringatan ketiga(SP III) dalamwaktu 3 (tiga) bulan atau masingmasing surat peringatan masih berlakumengikat terhadap Tergugat.Bahwa meskipun Tergugat dalam sanksi menerima Surat Peringatan pertama(SP 1) sampai dengan surat peringatan ketiga (SP Ill), akan tetapi Tergugattidak juga merubah sikapnya, dan Tergugat mengulangi perbuatannyamelanggar ketentuan yang berlaku di perusahaan, yaitu yang bersangkutanpada
    Tsuzuki & Asama Manufacturingmemberikan surat peringatan Kedua (SP2) kepada pekerja terhitungsejak tanggal anjuran ini;11.12.3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis palinglambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;4.
    Pertama (SP I) sampai denganSurat Peringatan Ketiga (SP III) dan Tergugat kembali melakukan kesalahan,oleh karena itu Penggugat berpendapat tidak mungkin lagi melanjutkanhubungan kerja dengan Tergugat, karena sikap Tergugat tersebut jelasjelassangat sangat menggagu kinerja perusahaan Penggugat.Bahwa karena Tergugat telah diberikan surat peringatan pertama (SP 1)sampai dengan surat peringatan ketiga (SP III), dan kembali melakukankesalahan, karenanya Penggugat berpendirian bahwa PHK yang dilakukanoleh
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Skm
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kantor Unit Kuala
Tergugat:
1.Zahidi ZK
2.Nurlaili
9328
  • Surat Peringatan No.B.59KBU/ADK/VII/2018 tanggal 02Februari 2018 ;b. Surat Peringatan II No.B.81KBU/ADK/VII/2018 tanggal 18 July2018 ;c. Surat Peringatan Ill No.
    Surat Peringatan Tidak ada (Hilang)Kelerangan singkat Sebelum saya menerima surat peringatan/somasi daripihak BANK BRI, lebih awal saya telah memohon secara lisan untukkeringanan cicilan sebasar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan,akibat keteropurukan usaha saya pada saat itu sampai dengan sekarangHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Padt.G.S/2019/PN Skm2.
    Sebelum saya mendapat surat peringatan/somasi bernomor Nomor1.5/8963/11/2011 tanggal 2112015,saya secara lisan sudah sayasampaikan permohonan keringanan cicilan sebesar Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah) per bulan.b.
    Surat peringatan yang saya terima dari Pihak Bank BRI Cuma sekali/1(satu) lembar Sesuai Alasan Penggugat pada Point 4 telah memberikansurat peringatan sebanyak tiga kali itu tidak benar dan tidak pernah sayaterima yang saya terima Cuma sekali yang diantar lansung ke rumahsaya oleh petugas Bank BRI. Selain dari itu hanya kunjungan petugas.4.
    Surat peringatan kesatu diberi materai telah disesuaikan dengan asilidiberi tanda P4a;b. Surat peringatan 2 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P4b;c. Surat peringatan 3 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P4c;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Padt.G.S/2019/PN Skm. Fotokopi Akta Jual beli No.228/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas namaZahidi telah diberi materai dan tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan diberitanda P5;.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/G/2014/PHI.Sby
Tanggal 17 Desember 2014 — PT. INTERBAT MELAWAN Apriliya Wati, A.Md.,DKK
7920
  • Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia MajelisHakim, dimana Penggugat mengeluarkan surat peringatan III (SP III)sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dimana Penggugatmendasarkan pemberianHal.46 dari 177 hal.Put.No.67/G/2014/PHI.Sby.87surat peringatan (SP) tersebut pada pasal 13 ayat (3) dan (11) PKBPT.Interbat, dimana sudah sangat jelas diatur dalam PKB PT.Interbatbahwa sanksi berupa surat peringatan dapat diberikan kepada pekerjaoleh pengusaha manakala pekerja telah terbukti melakukan
    kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusahaadalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagiperingatan kedua dan ketiga.Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapatmemuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.Apabila pekerja/ouruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturanperusahaan atau perjanjian
    Peringatan secara lisan/teguranPeringatan lisan/teguran diberikan oleh atas terhadap pelanggaranumum yang ringan; 222222 nn one nnn en nn nnnb. Peringatan tertulis901. Peringatan tertulis terdiri daria. Surat Peringatan Pertama (I); b. Surat Peringatan Kedua (SP Il); c. Surat Peringatan Ketiga/Terakhir (SP III); 2.
    Peringatan tertulis diberikan oleh HRD Departemen terhadappelanggaran umum, pelanggaran berat maupun pelanggaransebagai kelanjutan tindakan dari atasannya atau manageryang bersangkutan;3. Peringatan tertulis tersebut tidak memandang jenispelanggaran dan atas peringatan tersebut perusahaan akanmemberikan tembusan kepada serikat pekerja/ouruh;4.
    Jika dilakukan menyimpang dari ketentuan, skorsingnyamelanggar hukum;Bahwa surat peringatan harus berbentuk tulisan;Bahwa di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjiankerja bersama wajib diuraikan kesalahankesalahan apa yang diberisurat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan Ill sertasanksinya; Bahwa perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan dan serikatpekerja adalah sumber hukum dalam hubungan industrial, olen sebabitu klausulklausul yang diatur di dalamnya
Putus : 06-06-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 12 / Pdt.Sus-PHI/ 2017/ PN.GTO
Tanggal 6 Juni 2017 — - PIMPINAN PT. KRESNA REKSA FINANCE CABANG GORONTALO LAWAN SISWANTO DUBAILI
7017
  • (SP) oleh pihakperusahaan;Bahwa setahu saksi tujuan dari Surat Peringatan (SP) pertama tersebutadalah untuk surat peringatan karena mencapai target di bulansebelumnya;Bahwa setahu saksi, kami disuruh membuat Surat Pernyataan oleh pihakperusahaan pada bulan Oktober di kertas HVS, yang isinya kalau tidakmencapai target akan mengundurkan diri, namun di bulan Oktober tersebutkami mencapai target;Bahwa setahu saksi Jabatan Surveyor tersebut juga ada targetnya, namunhanya target jualan;11Bahwa setahu
    (SP), dan setelah mendapatkanSurat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya disuruh oleh pihakperusahaan untuk membuat Surat Pernyataan ;Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berulangulang diberikan SuratPeringatan (SP) oleh pihak Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberikan Surat Peringatan oleh pihakperusahaan bulan September, dan di PHK bulan Nopember 2016;Bahwa setahu saksi Total uang yang diterima oleh Penggugat per bulannyasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) lebih;Bahwa setahu
    (SP) dari perusahaan;Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah setelah Penggugat mendapatkanSurat Peringatan (SP) dari perusahaan, Penggugat ada kesepakatandengan pihak perusahaan;Bahwa saksi bekerja di PT.
    Surat Peringatan (SP)kepada saksi, karena tidak capai target;Bahwa saksi paham dengan Surat Peringatan (SP) tersebut.Bahwa setahu saksi membuat Surat Pernyataan dengan pihak perusahaanwaktu itu;Bahwa setahu saksi, saksi sendiri yang mengajukan Surat Pernyataandengan pihak perusahaan;16Bahwa setahu saksi Penggugat diberi Surat Peringatan (SP) setelah sayamendengar hal tersebut dari temanteman Penggugat;Bahwa setahu saksi pada saat mendengar bahwa Penggugat diberi SuratPeringatan (SP) tersebut, saksi
    dari Tergugat adalah tidak benar karena berdasarkanbukti yaitu Surat Peringatan Pertama No.007/HRD/KRFGOR/VIII/2016 tanggal 10Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat karena penggugat tidakmencapai target /tidak prestasi dan bukti surat kesepakatan bersama antaraTergugat dan Penggugat Tanggal 10 Agustus 2016 antara Tergugat danPenggugat yang disepakati bahwa penggugat telah menerima surat Peringatan dan disepakati apabila penggugat tidak menunjukan perbaikan atau peningkatanprestasi maka
Register : 24-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tjk
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
LALA JANUATI
Tergugat:
PT. ADAR SURYA PRATAMA
7211
  • Bahwa Surat Peringatan pertama Nomor : 04/SPBU/01/2018tanggal 23 Januari diberikan kepada Penggugat dengan alasanPenggugat telah melakukan kesalahan berupa Seragam TidakSesuai Standar (Jiloab Tidak Seragam) ;.
    untuk mentaati SOP yang sudahditentukan oleh perusahaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa Surat yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor : 04/SPBU/01/2018 tanggal 23 Januari2018 perihal : Surat Peringatan , diperoleh fakta bahwa Tergugat telahmenerbitkan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Penggugat denganalasan Penggugat telah melakukan kesalahan berupa Seragam TidakSesuai Standar (Jiloab Tidak Seragam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 berupa Surat yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor
    : 02/HRD/III/SPBU/2018 tanggal 26 Maret2018 perihal : Surat Peringatan II, diperoleh fakta bahwa Tergugat telahmenerbitkan Surat Peringatan Il yang ditujukan kepada Penggugatdengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berupa BelumMemastikan Bahwa Program Mesin Dispenser/Angka Meter Berjalan DariNol (0), Sehingga Mengakibatkan Mobil Konsumen Belum Terisi DanMelakukan Komplain Terhadap Perusahaan ;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHl/2018/PN.
    TjkMenimbang, bahwa dari bukti T1, bukti T2 dan bukti T3 berupaSurat yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Surat Peringatan , II dan III,telah terbukti bahwa Penggugat telah mendapat Surat Peringatan I, Il danIll dari Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkanterhadap Surat Peringatan , Il dan Ill yang diterbitkan oleh Tergugatterhadap Penggugat tersebut apakah sah atau tidak menurut hukumsebagai berikut :Menimbang, bahwa secara umum apabila tindakan seseorangtersebut dinyatakan
    baik surat peringatan pertama, keduaataupun ketiga ;Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan yangdiatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan dalamhal pekerja/ buruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja setelan kepada pekerja/ buruh yang bersangkutandiberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut
Putus : 01-02-2012 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/G/2011/PHI.PN.TPI
Tanggal 1 Februari 2012 — - MAHYAR DIANA (Penggugat) - PT. BIOWORLD BIOSCIENCES MANUFACTURING INDUSTRIES ((Tergugat)
5317
  • menyerahkan kepada PENGGUGAT dua buah amplop yang terdiri darisatu amplop berisi surat pemutusan hubungan kerja, satu amplop lagi berisi limalembar surat peringatan;8 Bahwa Suratsurat peringatan tersebut masingmasing adalah :e Surat peringatan pertama bertanggal 16 Juli 2009; Surat peringatan kedua bertanggal 16 Juli 2009;e Surat peringatan ketiga bertanggal 16 Juli 2009;e Surat peringatan keempat bertanggal 4 Juli 2009;e Surat peringatan terakhir bertanggal 16 Juli 2009;9 Bahwa alasan dan tatacara
    Karena pertama, surat peringatan diterbitkan pada tanggalyang sama dan yang lebih janggal lagi surat peringatan keempattanggalnya (4 Juli 2009/14 Juli 2009) mendahului surat peringatan ketiga111213(16 Juli 2009) dan kedua, surat peringatan diberikan bersamaan atausekaligus pada tanggal 27 Juli 2009;e Bahwa jikapun pekerja dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran,tidak wajar surat peringatan diterbitkan sebanyak 5 (lima) kali pada hariyang bersamaan, tetapi baru disampaikan pada tanggal 27 Juli
    Fotocopy Surat Peringatan Pertama (I) Penggugat tertanggal 16 July 2009, yang diberitanda dengan P 3;Fotocopy Surat Peringatan Kedua (II) Penggugat tertanggal 16 July 2009, yang diberitanda dengan P 4;Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (III) Penggugat tertanggal 16 July 2009, yangdiberi tanda dengan P a9Fotocopy Surat Peringatan Keempat (IV) Penggugat tertanggal 04 July 2009, yangdiberi tanda dengan P 6;Fotocopy Surat Peringatan Terakhir Penggugat tertanggal 16 July 2009, yang diberitanda dengan P
    tersebut dapatmerobah perilakunya ; Bahwa hal tenggang waktu Surat Peringatan, apabila Surat Peringatan Kedua (KeII)sudah terbit, maka Surat Peringatan Pertama (KeI) tidak berlaku lagi ; Bahwa adapun Esensinya Surat Peringatan (SP) tersebut diberikan adalah gunamemberikan kesempatan kepada Karyawan untuk merobah prilaku atau kesala han apayang dilakukannya ; bahwa dalam penerbitan Surat Peringatan (SP) misalnya Jam 10.* terbit SuratPeringatan Pertama (KeI), kemudian Jam 13.% terbit lagi Surat Peringatan
    Ayat (3) : Tingkat Pelanggaran dan masa berlakunya Peringatan.
Register : 18-08-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 14-03-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pkl
Tanggal 26 Januari 2023 — Penggugat:
PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo
Tergugat:
PT Dwi Sakti Makmur
12558
  • ., Notaris & PPAT wilayah kerja Kabupaten Pekalongan terkait Kredit Pemilikan Lahan (KPL);
  • Surat Peringatan I No. 1946/S/SLO.II/BCSU/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;
  • Surat Peringatan II No. 1991/S/SLO.II/BCSU/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019; dan
  • Surat Peringatan III No. 2045/S/SLO.II/BCSU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;
  1. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
  2. Menyatakan bahwa atas:
    Putus : 19-05-2011 — Upload : 13-04-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2011
    Tanggal 19 Mei 2011 — PT. BATAM SENTRALINDO vs KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSRI PULAU BATAM
    4931 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Namunbukannya mendapat penjelasan, Tergugat justru membalasnya suratPenggugat dengan mengirimkan tagihantagihan UWTO denganmemberikan peringatan, dan terakhir dengan mengirimkan suratpembatalan pencadangan alokasi lahan milik Penggugat ;3. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2007, Tergugat mengeluarkan SuratNo. B/455/DEOPSLA/VIIV2007 Perihal Peringatan kepada Penggugatyang disertai dengan faktur tagihan UWTO dengan denda keterlambatanyang mencapai Rp. 1.520.403.097,50, ("Surat Peringatan 1").
      Dendadimaksud mencapai Rp. 402.408.000,("Faktur Tagihan Peringatan ").Padahal denda yang dibebankan kepada Penggugat tersebut tidak diaturdalam Izin Prinsip ;4. Bahwa, pada tanggal 23 April 2009, Tergugat mengeluarkan Surat No. B/182/KAOP/4/2009 Perihal Peringatan ll yang pada pokoknya adalahsama dengan Surat Peringatan diatas.
      Akan tetapi Faktur Tagihan yangdilampirkan mencantumkan denda tambahan sebesar Rp. 608.161.239,("Surat Peringatan Il"), Sehingga denda yang harus dibayarkanPenggugat adalah Rp. 402.408.000. + Rp. 608.161.239. = Rp.1.010.569.239, ("Faktur Tagihan Peringatan Il"). Tidak seperti SuratPeringatan , dalam surat Peringatan Il, Tergugat memberikan klausulsanksi yang sangat merugikan Penggugat. Klausul dimaksudmenyatakan sebagai berikut :Ketentuan dan Sanksi1.
      Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Tergugat mengeluarkan Surat No.B/500/KAOP/7/2009 Perihal Peringatan Ill yang pada pokoknya adalahsama dengan Surat Tergugat Perihal Peringatan, dan Peringatan Il, akantetapi dengan jumlah denda yang sangat memberatkan yaitu denganrincian denda Rp. 402.408.000 + Rp. 608.161.239 + Rp. 42.571.286,73 =Rp. 1.053.140.525,73 ("Surat Peringatan Ill") ;6.
      B/500/KAOP/7/2009 tanggal 17 Juli2009 tentang Peringatan Ill yang juga dikirim ke alamat tersebut diatas padatanggal 18 Juli 2009 dengan Barcode 40086696662 ternyata diterima olehPenggugat sebagai mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannyapada angka 6 yang berbunyi :Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Tergugat mengeluarkan Surat No.B/500/KAOP/7/2009 Perihal Peringatan Ill yang pada pokoknya adalahsama dengan Surat Tergugat Perihal Peringatan, dan Peringatan Il akantetapi jumlah denda yang sangat
    Register : 06-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 28-09-2020
    Putusan PN JOMBANG Nomor 63/Pdt.G.S/2020/PN Jbg
    Tanggal 21 September 2020 — Penggugat:
    KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Jombang diwakili oleh Andik Bachtiar Ernawan, Dani Aria, dkk
    Tergugat:
    1.SUPENO
    2.KOMSIATI
    224
    • Surat Peringatan I Nomor 001/SUKM/JBG/XII/2013,tanggal17Desember 2013;2. Surat Peringatan Il Nomor 006/SUKM/JBG/XI1I/2013, tanggal02April2014;3.
      Surat Peringatan III Nomor 009/SUKM/JBG/IV/2014, tanggal04Mei2014; Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mau melaksanakankewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dariPenggugat, hal mana membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai atauwanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu
      ;Keterangan singkat :4.Bahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah tidakmengindahkan Surat Peringatan I, maka Penggugat kembali memberikanperingatan dan atau penegoran secara patut dan layak secara hukumuntuk yang kedua kalinya mengenai adanya tunggakan kewajibanpembayaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepadaPenggugat.Surat Peringatan III : Nomor SP009/SUKM/JBG/IV/2014, tanggal14April2014;Keterangan singkat :Bahwa benar dan senyatanya karena Para Tergugat telah beritikad
      tidakbaik dengan kembali tidak mengindahkan Surat Peringatan dan SuratPeringatan Il, maka Penggugat menegaskan kembali denganmemberikan peringatan dan atau penegoran secara patut dan layaksecara hukum untuk yang ketiga kalinya kepada Para Tergugat mengenaiadanya tunggakan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayarkepada Penggugat.5.
      tanda P4 ;Fotocopy Surat Peringatan II tertanggal 02 April 2014 yang selanjutnya diberitanda P5 ;Fotocopy Surat Peringatan III dan terakhir tertanggal 14 April 2014 yangselanjutnya diberi tanda P6 ;Fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 218 /PAD/M.KUKM.2/XIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati MenjadiKoperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati yang selanjutnya diberi tanda PV3Fotocopy Pernyataan Keputusan
    Register : 23-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
    Putusan PN JAMBI Nomor 166/Pdt.G/2020/PN Jmb
    Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
    MITRI SUSANTI
    Tergugat:
    PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, TBK KANTOR CABANG JAMBI
    226
    • Surat Peringatan No.B.82IV/KC/ADK/04/2018 Tgl 09 April 20182. Surat Peringatan I No.B.109IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 08 Agustus 20193: Surat Peringatan Il No.B.115IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 13 Agustus 20194. Surat Peringatan Default No.B.126IV/KC/ADK/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019Setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yangtelah disepakati.
      Surat Peringatan No.B.82IV/KC/ADK/04/2018 Tgl 09 April 20182s Surat Peringatan I No.B.109IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 08 Agustus 20193. Surat Peringatan Il No.B.115IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 13 Agustus 20194.
      Fotokopi Surat Peringatan III No. B.115IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 13Agustus 2019 perihal Surat Peringatan III (Tiga), diberi materai cukup danberupa berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa diajukan aslinya), (diberi tandaT.7);8. Fotokopi Surat Default No. B.126IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 19 Agustus2019 perihal Surat Peringatan III (Tiga), diberi materai cukup dan berupaberupa fotokopi dari fotokopi (tanpa diajukan aslinya), (diberi tanda T..8);9.
      Bahwa sejak awal pembayaran angsuran kredit, Penggugat selalu dapatmembayar angsuran pinjaman tersebut hingga 12 bulan; Penggugat telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga ) kali danperingatan default 1 (Satu) kali yaitu: Surat Peringatan No.B.82IV/KC/ADK/04/2018 Tgl 09 April 2018 Surat Peringatan Il No.B.109IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 08 Agustus2019 Surat Peringatan III No.B.115IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 13 Agustus2019 Surat Peringatan Default No.B.126IV/KC/ADK/08/2019 Tanggal19 Agustus 2019Halaman
      B.82IV/KC/ADK/04/2018 tanggal 9 April 2018 PerihalSurat Peringatan (Satu) (bukti T5), 6. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.107IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan II (Dua),(bukti T6); 7. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.115IV/KC/ADK/08/2019tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan Ill (Tiga) (bukti T.7), 8.Fotokopi Surat Default No. B.126IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019perihal Surat Peringatan III (Tiga), (bukti T8), 9.
    Upload : 31-01-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/PDT.SUS/2011
    PT. MONARCH MULIA ; USWATUN KASANAH
    3532 Berkekuatan Hukum Tetap
    • (SP) , Surat Peringatan (SP) Il danSurat Peringatan (SP) Ill Dimana ketiga (8) surat peringatan tersebutdikeluarkan secara bersamaan tanpa ada jeda waktu kepada Penggugat.Surat Peringatan tersebut dikeluarkan karena Penggugat dianggap telahmelakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yangsah (mangkir), padahal Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugatbahwa selama tidak masuk kerja Penggugat sakit dan harus menjalaniproses pemeriksaan hingga operasi, hal ini dibuktikan dengan
      suratketerangan dari Dokter dan surat tersebut sudah disampaikan padaTergugat, maka jelas pemberian Surat Peringatan (SP) tersebut samasekali tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, dimana surat peringatan tersebut hanyabisa diberikan kepada pekerja yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau PerjanjianKerja Bersama (PKB), namun faktanya selain Penggugat tidak masukkerja karena sakit dan berobat ke
      Dokter, Tergugat sampai saat ini tidakmemiliki Peraturan Perusahaan (PP), maka tidak jelas dasar dari manaSurat Peringatan tersebut dikeluarkan ?
      pertimbangan yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum,yang mana kenyataannya surat peringatan yang telah dikeluarkan olehPemohon Kasasi semula Tergugat kepada Termohon Kasasi semulaPenggugat sudah sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan yangberlaku, dimana sebelum surat peringatan diterbitkan, terlebin dahulutelah dilakukan surat panggilan kerja bukti T10, T11dan T12 barukemudian diterbitkan Surat Peringatan ,ll dan Il/terakhir bukti T13, T14dan 115 yang mana masingmasing surat peringatan tanggalpembuatannya
      No. 246 K/Pdt.Sus/2011keabsahan pemberian surat peringatan harus didahului dengan adanyaPeraturan Perusahaan dan juga tidak mengatur secara tegas akibathukum atau sanksi bila surat peringatan diterbitkan tanpa adanyaPeraturan Perusahaan akan kehilangan esensinya, sehingga dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum;8.
    Register : 18-02-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-10-2019
    Putusan PN PUWAKARTA Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pwk
    Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
    7321
    • EKSEPSI NON ADEMPLETI CONTRATUS;1.Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan dan berada dalamkeadaan wanprestasi (Exception non adempleti contractur);Bahwa sesuai dengan catatan administrasi pada Tergugat, diketahuiPenggugat berada pada posisi kolektibilitas macet dan Tergugat telahmelakukan pembinaan awal yang dibuktikan dengan bukti suratperingatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 serta sampaidengan surat peringatan terakhir, olen karena itu Penggugat terlebihdahulu menimbulkan kerugian
      Bahwa dalam perjalanannya Penggugat mempunyai kewajiban angsuranyang masih tertunggak dalam melaksanakan pembayaran angsuran,sehingga dengan itikad baik melalui proses pembinaan danpenyelamatan kredit, Tergugat mengirimkan Surat Peringatan, meliputi:1) Surat Peringatan tahun 2017:a.
      Diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tanggal 24 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda T5;Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 595/SP1/AMD/AAM.1/Krw/II/2017tertanggal 2 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T6;Fotocopy Surat Peringatan 2 No. 233/SP2/AMD/AAM.1/Krw/II/2017tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T7;Fotocopy Surat Peringatan 3 No. 525/SP3/AMD/AAM.1/Krw/III/2017tertanggal 1 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T8;Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 421/SP1/AMD/
      EKSEPSI NON ADEMPLETI CONTRATUS;1.2.Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan dan berada dalamkeadaan wanprestasi (Exception non adempleti contractur);Bahwa sesuai dengan catatan administrasi pada Tergugat, diketahuiPenggugat berada pada posisi kolektibilitas macet dan Tergugat telahmelakukan pembinaan awal yang dibuktikan dengan bukti suratperingatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 serta sampaidengan surat peringatan terakhir, oleh karena itu Penggugat terlebihHalaman 17 dari 27
      , meliputi:1) Surat Peringatan tahun 2017:a.