Maret 2011 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KuninganNomor : 0546/Pdt.G/2011/PA.KNG. mengemukakan hal halsebagai berikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 05 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1V/1998 tanggal 05 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat ta'lik

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor21/21/1V/1998 Tanggal O5 April 1998. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSI2.1.SAKSI. I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenKuningan ;2.2. SAKSI.

Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa. tidak ditahan ;Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor572/PID/2021/PT SBY tanggal 2 Juni 2021 Jo Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/Pid/2021/ PT SBY tanggal 30Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas; Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor21

Maka olehkarena itu terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalammemori bandingnya haruslah dikesampingkan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 22 April 2021 Nomor21/Pid.B/2021/PN.

Kutai, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (buktiP.3);Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.15.33.21/Pw..01/36/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor21/409.045.045/2013 bertanggal 20 Mei 2013 atas nama CUCUPEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DesaSrengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, bermeterai cukup,cocok

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor474/20/418.102.02/2013 bertanggal 21 Mei 2013 atas nama CALONberikut:1Kabupaten Blitar;789ISTRI CUCU PEMOHON, yang dibuat dan ditandatangani olehKepala Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.6);Fotokopi surat persetujuan mempelai atas nama CUCU PEMOHONdan CALON ISTRI CUCU PEMOHON bertanggal 14 Mei 2013,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);Fotokopi surat keterangan tentang orang tua nomor21

SK/LGL/SHG/X/200190 tertanggal 8 oktober 2020 danSurat Tugas Nomor L/LGL/X/200076 tanggal 8 Oktober 2020Selanjutnya disebut Termohon Keberatan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pen.Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 14 Desember 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Keberatan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN PsoSetelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN Pso tanggal 1 Desember 2020 dan berkas

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang ditaksir sejumlah Rp. 371.000, (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);Setelah membaca risalah pernyataan permohonan keberatan perkaragugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/PN Pso yang di buat oleh paniteraPengadilan Negeri Poso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8Desember 2020, pemohon keberatan/semula tergugat mengajukan permohonanagar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G.S/PN

menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:DJOEN NIO, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Taman Muara MasB Nomor 110, RT. 06 RW. 03, Kelurahan Panggung Lor,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnyadisebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Januari 2018 Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Smg, TentangPenunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Januari 2018 Nomor21

/Pdt.P/2018/PN Smg,Tentang Hari Sidang;Setelahn membaca berkas permohonan Pemohon dan suratSuratyang terlampir;Setelah mendengar keterangan para saksi;Setelah memperhatikan dan meneliti suratsurat bukti;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 22 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 22 Januari 2018 di bawah Register Nomor21/Pdt.P/2017/PN Smg, yang mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 13

Bahwa terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidakbenar Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang DilaksanakanTanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.

Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Taginan Pajak atau suratketetapan pajak

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa :Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan surat pemohonan pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) dan ketentuan

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor21/PMK.03/2008 terhadap permohonan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdipertimbangkan.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut, maka terhadappermohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut karena tidakmemenuhi persyaratan formal dan tidak dapat dipertimbangkan

pemeriksaanyang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalahhanya 1 (satu) kali yaitu melalui surat nomor 06/Dir/I/2013 tanggal 31Januari 2013 (sebagaimana bukti lampiran P 9), yang olehTermohonPeninjauan kembali (semula Tergugat) dijawab dengan diterbitkan suratS29/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013.Sedangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yangdilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan nomor21

No. 2835 K/Pid.Sus/2015157)158)159)160)161)162)163)164)1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor21/100/IV/ND/P&T AEAK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal LaporanSurvey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT.

KKB ;1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor21/126/V/ND/DIRKS tanggal 9 Mei 2006 perihal PermohonanPencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT.

KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT.

KKB ;182) 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor21/126/V/ND/DIRKS tanggal 9 Mei 2006 perihal PermohonanPencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim ;183) 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB ;184) 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 ;Hal. 99 dari 115 hal. Put.

KKB Nomor21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT. KKB Nomor21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihalUndangan;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal PenyelesaianPencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB ;1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEIl pada PT.

Penetapan Nomor 21 /Pdt.G/2019/PN Grtyang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2019/PN Grt dengan dihadiri oleh pihak Tergugat sehingga kepadapihak Tergugat tidak perlu dipanggil lagi;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut olehpihak Penggugat, maka pihak Penggugat dibebani pula untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., serta Peraturanperaturan

Tanah milik Penggugat II tersebut turut dieksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000.PN.SLMN, atas dasar permohonan para TergugatpadahalHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 671 PK/Pdt/201 1asal tanah tersebut adalah hasil pembelian Penggugat II dari PenggugatFberdasarkan Akta jualbeli nomor 85/AJB/DPK/1998, tanggal 30 Juni1998,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT R. M.

yang asalnyadari Letter C. 295/Kld, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor08/Pdt.E/2002/PN.SLMN, sebagai pelaksanaan terhadap isi putusanPengadilan Negeri Sleman nomor 23/Pdt/G/1996/PN.SLMN jo. nomor21/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2501 K/Pdt/1998, yang mana obyek eksekusinyaantara lain tanah Persil 17a, d.Il, seluas 520 m? dan tanah Persil 17b, d.IIl luas1790 m?.

Menyatakan secara hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Slemannomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493K/Pdt/1998, dan Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/200G/PN.SLMN, terhadap lokasi tanah milik para Penggugat cacathukum, oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mernpunyai kekuatanhukum mengikat;10.

Menghukum para Tergugat untuk memulihkan seperti semula terhadaptanahtanah dan bangunan milik para Penggugat, yang dieksekusiberdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN. jo. putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 tanpa syarat dan beban apapun juga;11.

;Adalah harta warisan peninggalan almarhum Bapak/Mbok Tjiptodiharjo yangturun kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat s/d VI Rekonvensi seperti/sesuai putusan perkara perdata nomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 jo. eksekusi nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN;2 Bahwa Tergugat Rekonvensi s/d VI (H.

yuridis karena Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plgtidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsehingga melanggar Pasal 102 huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI yang menyatakan: pertimbangan terhadap setiap buktidan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa;Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 1095 kK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor21

,karena telah memenuhi alasan untuk membatalkan putusan PHI Nomor21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg., sebagaimana sesuai dengan UndangUndang Mahkamah Agung Pasal 30 (1) yang menyatakan:a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 20/Pid.Prap/2020/PN SmrSetelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri SamarindaNomor 21/Pid.Pra/2020/PN Smr tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelahn membaca berkas perkara dan sSuratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Menimbang, Pemohon dalam suratnya Nomor 171/ADP/TOS/IX/2020tanggal 11 September 2020 perihal: Pencabutan Permohonan Praperadilantanggal 26 Agustus 2020 dalam Perkara Praperadilan Nomor21

PENETAPANNomor : 21/Pdt.G/2019/PN BglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor21/Pdt.G/2018.PN.Bgl., tertanggal 12 April 2018, dalam perkara antara :NOMI HARYADI, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama islam, alamatJalan Centandui No.93 RT.006.RW.002 Kelurahan KandangKecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;untuk selanjutnya

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G.S/2017/PN Sbg;2. Mememerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2017/PN Sbg dari buku registerperkara;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor21/Pdt.G/2013/PN Sgt., tanggal 13 Maret 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan

Nomor21/Pdt.G/2013/PN Sgt., tanggal 13 Maret 2014;Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain,Pemohon Peninjauan Kembali (PK), memohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali masingmasing pada tanggal 25 Mei 2018 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung

SALAWATI, bertempat tinggal diDusun Bontoramba RW.2, DesaPanciro, Kecamatan Bajeng,Mahkamah Agung tersebut;Kabupaten Gowa, Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu TergugatI, Idan Il;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembalidahulu Penggugattelah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor21/PDT.G/2006/PN.Sungg., tanggal 23 November 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap

Nomor 211 PK/Pdt/2012Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor21/PDT.G/2006/PN.Sungg., tanggal 23 November 2006 diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 22 Januari 2007kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugatdiajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSungguminasa pada tanggal 4 Mei 2010, permohonan mana disertai

SeDagal ............ceeeeeeeeee eee PENGGUGAT;Lawan:AHMAD BAHRUDIN, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 6061980, Jenis KelaminLakilaki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Penitian RT 03 RW O1Gedang, Porong, Sidoarjo, selanjutnya disebutSEA Gllecmcune cen aces axeares sums come smemeen ames anes semen axvmes aoe 3 TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Selah membaca surat tertanggal 28 Mei 2019 yang diajukan kuasaPenggugat tentang permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor21

Panitera Pengganti tertanggal 05 Mei 2017 yangditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendaltanggal 31 Januari 2017 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdl. serta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:bahwa para Penggugat dengan surat gugatantertanggal O7 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanHalaman 2 Pts.No.163/Pdt/2017/PT SMGPengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Juni 2016 dalam Register Nomor21

Meninjau kembali Sertifikat Hak Milik/SHM No. 1047;Menyatakan bahwa tanah yang Tergugat Il tempati adalah hakTergugat Il, bukan lokasi tanah Sertiikat Hak Milik/GHM No.1047;Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;UBSIDIERKemudian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kamimohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan ParaPenggugat/ Para Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Kendal telahmenjatunkan putusan pada tanggal 31 januari 2017 Nomor21/Pdt.G/2016/

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan NegeriKendal tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat melaluiKuasanya mengajukan upaya hukum banding sebagaimana termuatdalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2016/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKendal yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 KuasaPara Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukanPermohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkarasesual ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmeneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kendal tanggal 31 Januari 2017 Nomor21/Pdt.G/2016/PN Kdl. serta telah membaca dan memperhatikandengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat dan Kontra Memori Banding dari ParaTerbanding semulaPenggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor21/Pid.Sus/2018/PN.Nnk tanggal 3 April 2018 bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;;Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya danmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukanberwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KutipanAkta Nikah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masihterikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa bukti P.3 Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor21

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum lainnya;AtauBila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnyasebagai berikut:Dalam ProvisiMenyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;Dalam Pokok Perkara:1.2:Mengabulkan

Nomor 993 K/Pdt.SusPHI/2020kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 30Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat denganperantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonantersebut diikuti dengan memori

ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dankemaslahatan, maka permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dari nama :Sukirno Bin Yasimin, Kebumen 08121982 dan identitas Pemohon II Siti KnanifahPenetapan Nomor : 0106/Pat.P/2017/PA.Kbm.Lembar 6 dari 8 halamanbinti Moh Ikhsan Arif sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21

Menetapkan nama Sukirno Bin Yasimin, Kebumen, 08121982 dan SitiKhanifah binti Ikhsan Arif yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanAdimulyo, Kabupaten Kebumen tanggal 21 Januari 2005 dirubah menjadiSukirno Bin Yasimin, Kebumen, 08 Desember 1983 dan Siti Khanifah bintiSurip;Penetapan Nomor : 0106/Pat.P/2017/PA.Kbm.Lembar 7 dari 8 halaman3.