Askrindo Cabang Purwokerto, alamat di JalanMasjid Nomor 47 Purwokerto, selanjutnya disebutsebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Oktober 2018 Nomor496/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banyumas pada tanggal 29 September 2017 dalam Register Nomor21

secarategas dikarenakan gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusannyasebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Banyumas telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2018 Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN. Bms.3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding IIsemula Tergugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya yang padapokoknya:1.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN Bms. tanggal 6 Juli 2018 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

KecamatanOebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkanSurat Kuasa Tanggal 13 September 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING / TERGUGAT Il INTERVENSI ;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 32/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Pebruari 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa inidi tingkat banding ; 22+ 22 22 nn one nnn nnn neSalinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor21

22220 222 202 222 non en nnn nn one =Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Il Intervensi telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2018 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang padatanggal 10 Januari 2018 dan diberitahukan kepada Pembanding / Penggugatsesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor21

Jati RT.001 RW. 003 No.71Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,sebagai Pemohon III ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan bertanggal 22 Nopember 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor21/Pdt.P/2012/PA.P1k ;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama PalangkaRaya Nomor W16A1/141/Hk.05/1I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang padapokoknya menegur para Pemohon agar dalam waktu 30 hari sejak tanggaltersebut memenuhi

sebanyak 5 jerigen ukuran 30 litertotal keseluruhan 150 liter sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) PerdaKabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan PengendalianMinuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, HakimPengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyaoleh karena itu harus dipidana ;Mengingat Pasal: pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor21

Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyahLhokseumawe pada tanggal tersebut di bawah Register Nomor21/Pdt.G/2016/Ms.Lsm, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan perniakhan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe,sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 116/02/XI/2011, yangdkeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat;e Bahwa setelah menikah

Salinan putusan ke Kantor UrusanAgama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agamatempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat diperintahkanuntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, akan tetapiberdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor21/Pdt.G/2016/MsLsm tanggal 6 Januari 2016, kepada Penggugat dibebaskandari membayar biaya perkara

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan memeriksa suratsurat yang berhubungan dengan perkaraTelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon ;Telah memperhatikan :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor21/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr. tanggal O03 Januari 2020 tentang PenetapanPenunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor21/Pdt.P/2020/PN. Jkt.

PA.SmpBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraltalak antara :PEMOHON ASLI, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD,pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATENSUMENEP, yang dalam hal ini memberi kuasaJamaluddin, SH, MH.Advokad, yang berkantor di Jl.Pahlawan No. 5 Pandian Sumenep, yang terdaftardalam Regester Kuasa Khusus Nomor21

Karyawan Swasta,Pendidikan , alamat Villa Permata Gading Blok C No.8,RT. 007, RW. 006, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara14260 sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan bukti Suratsurat;Setelah mendengar keterangan Para pihak berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan gugatan tertanggal14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 14 Januarii 2019 di bawah Register Nomor21

Sumiati binti Cowatidak pernah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2007/PN.TK tersebut namun setelah putusan berkekuatanhukum tetap obyek tersebut dihibahkan kepada Terdakwa Il. Sumiatibinti Cowa oleh Baso bin Kalu (Almarhum),;Bahwa suratsurat tersebut adalah:1. Fotokopi Surat Simana Butayya Tanae atas nama Musa Persil 1 a DIlKohir Nomor 278 Cl:2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Musa Persil 1 a DIlKohir Nomor 278 Cl tanggal 5 Mei 1937;3.

Fotokopi Surat Rincik atas nama Musa Persil 1 a DII Kohir Nomor 278Cl;Bahwa pada saat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Takalar Nomor21/Pdt.G/2007/PN.TK tersebut, Terdakwa I. Basse Dg Nining binti Kaludan Baso bin Kalu mengajukan gugatan terhadap keluarga SyamsudinDg Toyang bin Dahang Dg Mone, Maddatuanga bin Gondo danSaribanong binti Gondo, dimana Terdakwa I.

tersebut dikabulkan oleh PengadilanTinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PTK. tanggal 2Juni 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat, Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, PembandingIl/Terbanding Il semula Tergugat Il, Pembanding Ill/Terbanding Illsemula Tergugat III, Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat IV,Pembanding V/Terbanding V semula Tergugat V tersebut;Membatalkan Putusan Sela tanggal 16 Juli 2019 Nomor21

Nomor 995 K/Pdt/2021tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi padatanggal 29 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/2020/PN Ptk. juncto Nomor21/Pdt.G/2019

., tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 12 April 3019 Nomor21/Pdt.P/2019/PN.Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Permohonan perkara Nomor :21/.Pdt.P/2019/PN.Kng tertanggal 6 Mei 2019 yang diajukan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa alasan permohonan pencabutan perkara permohonan dariPemohon tersebut, dikarenakan ada kesalahan redaksional/ kesalahan pengetikan ;Menimbang, bahwa apabila di cermati maka yang di mohonkan oleh

diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura tersebut, oleh kuasa hukum Penggugat bernama JAN SULWANSARAGIH, SH. telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 April 2017,sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang diterbitkan olehWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor21/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;3.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G.S/2017/PN Sbg;2. Mememerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2017/PN Sbg dari buku registerperkara;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor21/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2019;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian/Kompensasi Nomor21/Pdt.P.KONS/2019/PN.Sbw tanggal 22 Mei 2019;3. Surat permohonan penitipan uang ganti kerugian (Kompensasi) Pemohonmelalui Kuasa hukumnya tanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 43/PDT.P/2019/PN.Sbw tanggal, 23Mei 2019 ;4.

dari 61 HalamanPutusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Psbdalam persidangan yang mana Terdakwa mengaku sebagai DT BandoRajo;Bahwa Terdakwa mengaku sebagai DT Bando Rajo dalam persidanganperkara perdata pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib;Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung Terdakwa mengakusebagai DI Bando Rajo tetapi saksi mengetahuinya setelah saksimembaca putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Pasaman BaratNomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb;Bahwa saksi membaca putusan perkara Perdata Nomor21

/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs;Menimbang, bahwa dalam persidangan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs sebelummemberikan keterangan identitas Terdakwa ditanyakan oleh Majelis Hakim dandalam memberikan keterangan di persidangan perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb tidak ada pihak yang keberatan;Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memberikan keterangandipersidangan Terdakwa disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama Islamsesuai

dengan agama yang Terdakwa anut dan dipandu oleh Hakim pada MajelisHakim perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs danPT AMP, cs hal ini tercantum juga dalam Putusan perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs pada halaman50;Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkanketerangan Terdakwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs bahwa Terdakwamembenarkan AHMAD NUSIR pada

halaman 50 Putusan perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs adalah Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri dipersidanganbahwa selain diminta dari pihak PT AMP sebagai saksi dalam perkara a quo danmerupakan keinginan Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipersidangan menerangkan bahwaTerdakwa kenal dengan para pihak dalam Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb dan tidak memiliki hubungan dengan para pihak baikkeluarga, perkawinan

Bahwa pada persidangan perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Psb, antara KUD Dastra, cs dan PT AMP, cs Terdakwamenjadi saksi diersidangan dan telah disumpah menurut agama Islam sesuaidengan agama yang Terdakwa anut yang dipimpin oleh Majelis Hakim perkaraNomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb dimana Terdakwa memberikan keteranganBahwa saksi punya hak atas tanah ulayat DT. Bandorajo karena saksi(Terdakwa) merupakan DT.

tempat kediaman di Kecamatan Bogor Barat,Kota Bogor, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di KecamatanCigombong, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa buktibukti di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talaktertanggal 24 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor21

Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon dan olehkarena Pemohon miskin tidak mampu membayar biaya perkara, makaberdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Cibinong Nomor21/Pdt.G

Semarapura yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan : Komang Tedi Arta Wijaya, bertempat tinggal di JIn Raya Takmung No 5, Banjarangkan ,Klungkung , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarapura pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor21

Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/KMK.03/2008, sehingga Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 harus dibatalkan dan sesuaidengan Pasal 36 ayat (1d) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d,UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 permohonan Penggugat dianggapdikabulkan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimanatelah dimusyawarahkan, maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup faktadan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.Bahwa ketentuan perundangundangan

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat KetetapanPajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan PembatalanHasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut PMK21), antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1 huruf b:Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonanWajib Pajak dapat :b. mengurangkan atau

Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/KMK.03/2008, sehingga Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 harus dibatalkan dansesuai dengan Pasal 36 ayat (1d) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.d, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 permohonan Penggugatdianggap dikabulkan;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimanatelah dimusyawarahkan, maka Majelis berkesimpulan terdapat cukup faktadan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.Bahwa atas keputusan

Pasal7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat KetetapanPajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan PembatalanHasil Pemeriksaan, diatur bahwa:Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonanWajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat(1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalditerimanya permohonan Wajib

Nomor 3496 K/Pdt/2018amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangakajene Nomor21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor21/Pdt.G/2016/PN Pkj. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan bandingtersebut menjadi: Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 291/PDT/2017/PT MKS. tanggal 3 Oktober 2017

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meisya Kamila Nomor21/U/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Depok, bertanggal 05 Januari 2009.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.6;7.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meisya Kamila Nomor21/U/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kota Depok, bertanggal 05 Januari 2009.Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.8;9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201KM211220180004,bertanggal 21 Desember 2018 atas nama /r.