DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.

Dongbang Development adalah perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat iniadalah + 170(lebih kurang seratus tujuh puluh) tenaga kerja;bahwa SPSI PT. Dongbang cq. Yulianus Rumaketty (Ketua SPSIl)telah memberikan kuasa kepada S. Palijama, SH. dan Y. Rumaketty, SH.

pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota;bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan telah menetapkan besarnya upah lembur sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 1618/1.836 tanggal 28 AprilHal. 6 dari 18 hal.

/2004 pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan apabila salahsatu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapanulang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi;bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DK!

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratusempat puluh empatribu enam ratus tiga puluh rupiah);bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kami telah memberikanjawaban melalui surat No. 086/BR/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006perihal menolak Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan No. 7057/2006tertanggal (tanpa tanggal) Nopember 2006;bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI padaPenetapan Ulang No. 95/PPK.NK/IV/2007 menetapkan :Kedua : Mewajibkan PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK

PUTUSANNomor 2415 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU , diwakili oleh H.

Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus, S.H., sebagai pihak Tergugat II adalah keliru, bahwa berdasarkanUndang U ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahKementerian Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riaudiotonomkan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau (Pemerintah Daerah), pada saat penandatanganan AktaNotaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus

Iskandar Hoesin selaku Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah (pemerintah pusat) dan bukan KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, olehgugatan Penggugat salah mengenai orang ( error in persona) haruslahditolak (niet ontvankelijk verklaardtBahwa gugatan aquo kabur( obscuur libel ) dimana Penggugat dalamgugatannya telah mengakui adanya Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor

di atas maka pihak pertamadiizinkan dan berhak untuk melaksanakan pemindahan dan penyerahan hak ataspersil tersebut menurut dan sesuai dengan ketentuan pemindahan dan peralihanhak atas tanal (vide T2);Bahwa isi yang terkandung di dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor Notaris Asman Yunus, S.H., menyatakan pemindahandan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa jelas telah terjadi peralihan hakdari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pemerintah pusat yaituDepartemen Tenaga

Nomor 2415 K/Pdt/2016Kasasi KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi I NOTARIS ASMANYUNUS, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 20 16 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No mor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para

SITTI DJAMILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danHalaman 4 dari halaman 54 Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN.BJM.Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan dan PenetapanUpah Lembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18 Desember 2017, yangditerbikan oleh KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

SINARALAM DUTAPERDANA yang telah di sahkansesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro danTenaga Kerja Banjarmasin nomor : KEP.412/13/Diskopumker/PHIJS/PP/IV/2018, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KepalaDinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,tanggal 19 April 2018;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Tergugat menerbitkan Penetapan Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kalimantan selatanNomor : 566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan

Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Selatan Nomor: 566/650/Disnakertrans/2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Upah Lembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18Desember 2017 (objek sengketa) melalui surat Penggugat Nomor:299/SADPBJM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan kepadaDirektur Pengawas Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKementerian Ketenagakerjaan RI dan surat Penggugat tersebut telahdibalas dengan surat Direktur Jenderal Direktur Pengawasan NormaKerja dan Jaminan~ Sosial Tenaga

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalahPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:566/650/Disnakertrans/2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UpahLembur Bordjo Sinaga, Tanggal 18 Desember 2017, yang diterbitkanoleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Selatan dan diketahui olen Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.4.

USAHAMIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN ,TANGGAL 18 April 2018.

SITTI DJAMILAH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo2. PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk.

,Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan HukumPimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan dan berkantor di Surabaya JlKebonsari Regency C5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan :1 Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Jl Raya Jati No.4Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 PT.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I M E L A W A N1. MARTIN K, dkk

PUTUSANNomor : 12/ PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIR.I. :1.MARTIN K. :berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili KuasaHukumnya SUNARNO, SH.,MH. dkk.

PegawaiNegeri Sipil dari Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.1., berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : K.4/MEN/SjHk/I/2012 tertanggal 12Januari 2012, selanjutnya disebut PEMBANDING /TERGUIGAT 3 .sscscascnncsssenscnnnnasennsennnnunasaseMELAWANPekerjaan Petani, beralamat di Jalan Etam Rt.06Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. HENDRICH JUK ABETH, SH.,M.Hum. ; 2. ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, SH. ; 3. MUHAMMAD RIFANI, SH. ; 2.3.4.

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA : Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; --------------- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat; Menghukum kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan

MUHAMMAD AYUB vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat Kantor di Lau Office Muadz Masyadi, S.H. danPartners Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 ; Selanjutnya disebut : PEMBANDING / PENGGUGAT ; MELAWAN:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana , Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja KabupatenJembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang PencabutanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11September 2017 ; 222222 ne nnn nn nnn ne nen nn nnn ne nnn3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Halaman 4 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.

Kerja Kabupaten Jembrana Nomor :503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin MendirikanHalaman 6 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017(bukti P 1 identik dengan T 1 ) ; Menimbang, bahwa lizin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dicabut olehTerbanding / Tergugat adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin

: 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 )ditetapkan oleh Terbanding / Tergugat ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas TerpaduPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 TentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017 (bukti P 4 identik dengan T 2 ) dicabutoleh Terbanding /

Penggugat:
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG

KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), dan 2. DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG, tersebut;

KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), DK VS HARDISON R, S.E., M.Si

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA VS MUHAMMAD AYUB;

PUTUSANNomor 41 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANANTERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAPEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, tempatkedudukan di Jalan Surapati, Nomor 1, KabupatenJembrana:;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Elina Sari, SH., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupaten Jembrana Nomor 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentangPencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikantanggal 11 September 2017;3.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten JembranaNomor 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang Pencabutan Izin MendirikanBangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yangditerbitkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sah menuruthukum;4.

Pemohon:
RESHA LATTANZHI ADI DHARMA
Termohon:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Fan TRansmigrasi Prov. Jatim

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

Melawan KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw.024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai ................. cece eee ee eneee PENGGUGAT;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN); Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Sugiyanto;NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan diJl.

Nuklir Nasionaldahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejak Tanggal 01 Maret 1982(vide lampiran P4); Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai Negeri Sipil diBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tanggal 01 Januari 2002 BerdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Nomor 19/K tahun2002 (vide lampiran P5); Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai Peneliti MadyaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) nomor06/E/2009 (vide lampiran P38); Bahwa sesuai dengan Lampiran IIIKeputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di rapat koordinasi Bidang.

Badan Tenaga Nuklir Nasional(PTRKN BATAN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1979 ; Menimbang bahwa atas eksepsi ini, sebaliknya Penggugat dalam dalilnyamengemukakan pada pokoknya keputusan Kepala Bidang Pengembangan TeknologiKeselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRKN BATAN)belummerupakan keputusan final karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilaisebagaimana tersebut

GUNA BANGUN JAYA;TERGUGAT:1.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
2.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
TERGUGAT II INTERVENSI:-IMAM PRANOTO;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALL.,Berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala,Renon, Denpasar, berdasarkan Surat KuasaHalaman I dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPSNo.181/2198/l/Disnakeresdm tertanggal 4 April 2019yang ditanda tangani oleh RETNO ADHIATI, S.K.M.sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Madya, dan NIWAYAN WINIARTI, SH. sebagai PengawasKetenagakerjaan Muda memberikan Kuasa KhususCS) OY = 0 = a a1.

Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.

PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.

Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI), DEPNAKERTRANS RI VS DRS. CHARLES J. SAS ANAKOTTA;

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GASBUMD DEPNAKER DEPTAMBEN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/PemohonKasasi IITergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/TUN/2002, tanggal23 Nopember 2005 yang telah

Gugatan Penggugat salah alamat.12Bahwa putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi (PTKMigas) No. PTS.04/BW/PTKMIGAS/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang oleh Penggugat dijadikansebagai obyek gugatan, pada hakekatnya adalah Keputusan Tata Usaha NegaraJakarta yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 huruf a Undangundang No. 5 Tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut karena putusan PTK. Migas No.

Disamping itu lembaga PTKMigasterhitung sejak tanggal 24 Januari 2001 telah dibubarkan berdasarkan SuratKeputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi dan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor : KEP. 05/MEN/200146 K/70/MEM/2001Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada PTKMigas adalah salah alamat,sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima ;2.

Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa tata cara penyelesaian hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerjaoleh lembaga PTKMigas sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Tenaga kerja danMenteri Pertambangan dan EnergiNo. Kep159/Men/19961411 A.K/702/MPE/1996adalah sebagai berikut :a.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan, makaPegawai Perantara melalui Kepala Kantor Depnaker/Kepala Dinas Tenaga Kerjasetempat meneruskan kepada PTK. Migas disertai laporan hasil penyelesaiannyadan dilengkapi berkas perkara yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4)dan (5) ;b.

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, DKK

Usaha Penggugat bergerak di bidang Perusahaan PenyediaJasa Penunjang (PPJP), salah satunya menyediakan tenaga kerjasebagai sopir Awak Mobil Tangki (AMT);Bahwa baik antara Penggugat dengan PT.

Pertamina Patra Niaga, telahmenyepakati mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan SuratPerjanjian Nomor 799/PN000.201/KTR/2012, tanggal 22 Oktober 2012,Perihal: Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Dan PengelolaanAwak Mobil Tangki salah satunya berada di wilayah BBM Jawa danMadura, dalam rangka menyediakan tenaga sopir pengangkuttransportasi Bahan Bakar Minyak ke SPBU ke seluruh WilayahIndonesia. Karenanya karyawan Penggugat telah ditempatkan bekerjaHalaman 11 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.

Tanggal25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. DIYYogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2 KaryawanPT. Pertamina Training And Consulting (PTC) TBBM Rewulu;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganuraian sebagai berikut:a. Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);b.

Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Sedayu Bantul Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor Surat Nomor 568/660 tanggal 25Maret 2014 belum atau tidak dapat dijadikan objek sengketa sebab suratketetapan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri TenagaKerja/Kepmenakertrans

CITRA NUTRINDO LANGGENG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR dan TEGUH HARIANSYAH

No.172/B/202 1/PT.TUN.SBY.MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126, Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/1057/108.5/2021,tanggal1 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H.,M.H; 2. HASAN MENGALLE, S.H.,M.H;3. BOING ARIS BENOWO, S.H.; 4. AGUS SOLICHAN, S.Sos; 5. EDY NUR CAHYO, S.H;6. DEFRI RIZAL FADLI, S.H; 7. RIESKISOERYA SOEDJARWO, S.H;8.

DESSI TRI ROSITA, S.T; Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan : PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor124126, Surabaya, Email : binagakumjatin@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;DAN :TEGUH HARIANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 2B/1 RT.07 RW.07Kelurahan Bayuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa

WARAHMA BIKI MAKMUR dan KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBANcq. Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tubanberalamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 36 Tuban,dalam hal ini diwakili Slamet Widodo, S.H., Ariful Makhsun, S.H.

Wahidin Sudiro Husodo No. 36 Tubanveseeeeeeeeeese BUKTI (P 6);Bahwa Kemudian pada Hari Kamis 11 Februari 2016 Jam : 09.00 WIB,PENGGUGAT menghadiri Acara PANGGILAN DINAS / Klarifikasi di Kantor DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Hadir dalam acara tersebut :PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il dan RIAS KENEDY, (acaradimulai Jam : 09.20 s/d Jam: 10.40 WIB).

NIP. 19601220 198503 1 015) dan mengetahui Kepala DinasSosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban (NURJANAH, SH ,MM), didahuluioleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga Menjadi Cacat Hukum dan olehkarenanya Batal Demi Hukum.

kerja dan ketentuan lainnyasebagaimana telah diatur dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTWarahma Biki Makmur;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwapenempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatanyang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kKemampuandengan memperhatikan

, sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Nomor560/460/414.054/2016 tertanggal 29 Februari 2016 adalah merupakan anjurantertulis dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Tuban yang ditujukan kepada Pengusaha PT Warahma Biki Makmur(Tergugat) dan Sdr.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI (DITJEN BINAWASNAKER & K3), 3. SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA, 4. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 5. DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAHULU DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI