(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabilatidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;5.

BUDI SUBIANTORO, M.KM tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupuah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Dana Jamkesmas merupakan dana yang dibayar olehpemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmaskepada pasien peserta Jamkesmas. Mekanisme pencairan Jamkesmasyang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2012yang ditetapkan tanggal 27 September 2012 dan diundangkan tanggal 19Oktober 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas Bab V.E.2.b.4),Halaman 23dari 328Putusan No. 03/Pid.

oleh Pak Suhendi 100.000.000,00Pembayaran ke BRI Pamanukan Hilir18 25/08/2014 yang tidak dibayar oleh Pak Suhendi 96.192.200,0019 04/09/2014 Kegiatan pengelola program maks CIH 16.000.000,0020 05/09/2014 Operasional foging 10 titik 17.275.000,0021 19/09/2014 Sarana dan prasaran kegiatan 5.000.000,0022 19/09/2014 SP3 dan Sikda 20.000.000,0023 19/09/2014 Program kesehatan ibu dan bayi 84.000.000,0024 19/09/2014 Program Gaky 139.140.000,0025 19/09/2014 Kegiatan Monev 2.700.000,0026 = 19/09/2014 Program

Dana Jamkesmas merupakan dana yang dibayar olehpemerintah atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmaskepada pasien peserta Jamkesmas. Mekanisme pencairan Jamkesmasyang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2012Halaman 43dari 328Putusan No. 03/Pid.

Pembayaran ke Koperasi Dinas yang tidak dibayar oleh saksiSuhendi,SE (oleh Kadinkes) sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);2. Pembayaran ke BRI Pamanukan Hilir yang tidak dibayar olehsaksiSuhendi, SE (oleh Kadinkes) sebesar Rp.96.192.200, (Sembilanpuluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);3.

SusTPK/2016/PN.Bdglima ratus rupiah) terdakwa terima dari saksi Jajang Abdul Kholik,S.Kep,.Ners,.MM (Kabid Yankes);Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi keresahan dikalangan FKTP berkaitandengan dana Jamkesmas pada tahun 2013 yang belum dibayar oleh saksiSuhendi, SE kepada masingmasing FKTPpada tanggal 02 Juli 2014 ;Bahwa terdakwa memanggil saksi Jajang Abdul Kholik, S.Kep,.Ners,.MMkeruangan saksi untuk membahas mengenai Jamkesmas tahun 2013 yangbelum dibayar dan terdakwa memerintahkan kepada saksi

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;3.

1 dari 108 halaman Putusan Nomor 998 B/PK/PJK/2016Rp33.408.000,00 sehingga menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 sebesarRp103.008.000,00 dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankanPajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2239K/PID.SUS/2012

SKPKB yang diterbitkan olehTermohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) hanyaterdapat nilai pajak yang masihharus dibayar dan sanksiadministrasi tanpamemperhitungkan nilaipendapatan, biaya dankreditpajak yang telah PemohonPeninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) bayar.4.

Muladi, SH, hal 64.Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar padahakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara.Halaman 89 dari 108 halaman Putusan Nomor 998 B/PK/PJK/2016Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian padapendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atauditetapkan terlebin dahulu berapa pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitanSKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yangharus ditempuh duluan;6.

Apalagi hasil perhitungan DUP itutidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa adaalternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itumenjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitunganitu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidanadenda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, makadalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar tersebut ditetapbkan dan disahkandengan

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri67.085.259,0067.085.259,00 b. Dikurangi b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 445.261 .223,00 109.454.287,00b.3. STP (Pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5) 445.261 .223,00 109.454.287,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0,00 0,00d.

PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 335.806.936,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 335.806.936,00c. Jumlah (a s.d b) 0,00 335.806.936,006.

Putusan Nomor 602/B/PK/Pjk/2017 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (378.175.964,00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak 378.175.964,00 berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52445/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 30 Mei 2014,

Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis,Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang dibayar untuk memperoleh BKP yang tidak terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa melalui pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengidentiflkasi mana PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis danHalaman 35 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 602/B/PK/Pjk/2017mana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKPyang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dapat mengidentiflkasi PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16B. ayat (3) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, yangdikreditkan

Bahwa pada saat perikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, danPemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan walinikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, dan dihadiri saksi nikahmasingmasing bernama Muhammad AB dan Thamrin Bin Jakaria denganmas kawin berupa uang sebesar Uang Sejumlah 5.000.000(lima jutarupiah) dibayar tunai dibayar tunai;.

berstatusjejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan; Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dengan Pemohon Ilmenikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon II yang bernama Ahmad; Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon denganPemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksinikah yaitu Muhammad AB dan Thamrin Bin Jakaria; Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan olehPemohon kepada Pemohon II yaitu berupa Uang Sejumlah5.000.000(lima juta rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon II tidakada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuanataupun hubungan yang dilarang oleh aturan; Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut,Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yangkeberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dariagama Islam

tunai dibayar tunai; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon II tidakada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungansesusuan; Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut,Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yangkeberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dariagama Islam; Bahwa saksi mengetahui pernikahan

Hakim menemukan fakta sebagaiberikut :Hal. 71.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2000 di DesaTambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II bernama Ahmad dan disaksikan oleh saksi nikahyaitu Muhammad AB dan Thamrin Bin Jakaria dengan mas kawin berupaUang Sejumlah 5.000.000(lima juta rupiah) dibayar tunai, dibayar tunai,belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan PemohonIl

pengenaan . . .5 PPNa 2.020.127.291.3 2.098.838.994.9 2.020.127.291.3 78.76 Jumlah (a.1 + a.2+a3+a.4+a.5) 32 56 32b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakterutang PPN 78.711.703.624 78.711.703.624 78.7 Sanit Seturuli Penyerahan (a.6 + b) =e Abe Ses See ean eee See Saned Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud d8 Tanggung Jawab Secara RentengdJumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau9 d.5. atau d.6. atau d.7. atau d.8.)Penghitungan PPN Lebih Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak1 yang samabPajak Masukan yang dapat diperhitungkanSTP (pokok kurang bayar)4 Dibayar dengan NPWP sendiriLainlainb6 Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)Diperhitungkan:c1 SKPPKPJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.)e Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (a . d)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

(karenapembetulan)Jumlah (a + b)PPN yang lebih dibayar/Seharusnya tidak terhutang (2.e.+ 3.0.)Sanksi administrasi:@ Bunga Pasal 13 (2) KUPCci.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 2.020.127.291.332,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 2.020.127.291.332,00Penghitungan PPN Lebih BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 197.482.510.442,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 102.500.351.336 ,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 103.996.180.507 ,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 206.496.531.843,00Jumlah penghitungan PPN

Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 9.014.021.401,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar (Rp 9.014.021.401,00).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018,Halaman 4 dari 10 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 41.818.995.676,00 43.401.558.555,00b.

Dikurangi :b.1PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 50.448.889.102,00 159.256.778.282,00b.3 STP (pokok kurang bayar) 0,00) (115.855.219.727,00)b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5 Lainlain 108.807.889.180,00 117.437.782.606 ,00b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 159.256.778.282,00 0,00c.Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 159.256.778.282,00 159.256.778.282,00e.

(karena pembetulan) 0,00 0,00c.Jumlah (a + b) 117.437.782.606,00 117.437.782.606 ,004 PPN Yang Kurang Dibayar (2. + 3.c) 0,00 1.582.562.879,005 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 1.582.562.879,00b.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 41.862.017.609,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 50.448.889.102,00 Lainlain 108.807.889.180,00 Jumlah 159.256.778.282,00c.

Jumlah perhitungan PPN (lebih) Bayar (117.394.760.673,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 117.437.782.606,004 PPN Yang Kurang Dibayar 43.021.933,005 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 43.021.933,006 Jumlah PPN yang kurang Dibayar 86.043.866,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86250/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding ini berkenanuntuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

PeMmanenBanding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.277.526.974,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 111.368.720,003 Kredit Pajak Rp 111.368.720,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86250/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 1605/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.277.526.974,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp 111.368.720,00Kredit Pajak Rp 111.368.720,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar

Pengenaan Pajak Rp9.277.526.974,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp111.368.720,00Kredit Pajak Rp111.368.720,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Rp0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Permohonannya tertanggal 06 September2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0974/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 06122004, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah Mistari(Ayah Kandung ;e Saksi nikah masing masing bernama (1) Patli dan (2) Hasim ;e = Maskawin / mahar berupa Rp.50.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e Lafad Ijab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali),sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;hal. 1 dari 7 hal.

Nomor 0974/Pdt.P/2017/PA.Jr2.Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Mistari(Ayah Kandungdengan maskawin berupa Rp.50.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal

agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DesaGelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Tanggal06122004, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Mistari(AyahKandung dengan maskawin berupa Rp.50.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dirumah Orang Tua Pemohon sudah mempunyai 1lanak1.Hafiz Akmal Zakhi ;Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon

Pajak Nomor KEP1075/WPJ.07/2015 tanggal24 Maret 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00011/407/12/058/14 tanggal 8 Januari 2014, atas nama PTKencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, beralamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan,alamat korespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau,Nomor 10, Medan 20111, sehingga pajak yang lebih dibayar

dihitungkembali menjadi: 1 DPP atas Ekspor 2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 27,913,856,4993 DPP atas Penyerahan yang tidak dipungut PPN 20,875,399,5774 DPP atas Penyerahan yang dibebaskan PPN 387,192,0005 Jumlah Seluruh Penyerahan 49,176,448,0766 Pajak Keluaran 2,791,385,6507 Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 2,919,375,7741.Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 184,820,3792.Dibayar dengan NPWP sendiri 2,734,555,395Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (127,990,124

)Kelebihan Dikompensasikan 10 PPN Kurang / (Lebih) dibayar (127,990,124) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2/7 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp127.990.124,00, dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Ekspor

Dibayar dengan NPWP sendiri 2,734,555,395Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (127,990,124)Kelebihan Dikompensasikan 0PPN Kurang / (Lebih) dibayar (127,990,124)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan Kembali ini harus dibebankankepada Pemohon

Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) (22.681 .365.636,00)d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (12.135.255.276,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya (12.135.255.276,00)4. PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP 0,006.

Jumlah total PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00atau:Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskansengketa pajak ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096324.16/2012/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan

Putusan Nomor 1985/B/PK/Pjk/20192015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00194/207/12/091/14 tanggal 2 September 2014 Masa Pajak Januari 2012,atas nama PT Darma Henwa, Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum, Jalan HR RasunaSaid Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga perhitungan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.546.110.360b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 22.641.460.413Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (12.095.350.053Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1985/B/PK/Pjk/2019Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 12.135.255.276PPN yang kurang dibayar Rp 39.905.223Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 39.905.223Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 79.810.446Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

Putusan Nomor 4135/B/PK/Pjk/2019PPN Yang Terutang 0,00Kredit PPN 15.129.292.292,00Dibayar dengan NPWP Sendiri 0,0012.720.926.584,Lainlain ( 00 2.408.365.708,0Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan 0ow Din Do Do WDoandPPN Kurang (Lebih) Bayar eee TeeDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya aaaPPN yang kurang (lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114332.16

Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4135/B/PK/Pjk/2019Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 15.129.292.292,00Lainlain (Rp12.720.926.584,00)Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.408.365.708,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.408.365.708,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN

Terbanding Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp15.129.292.292,00Lainlain (Rp12.720.926.584,00)Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.408.365.708,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.408.365.708,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

SPT Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 612.110.664PPh Pasal 26 yang terutang 61.211.066Kredit Pajak 61.211.066PPh Pasal 26 yang kurang dibayar 0Sanksi Adm: Bunga Pasal 13(2) KUP 0Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put080090. 13/2011/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP186/WPJ.02/2014 tanggal 27Februari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.September 2011 Nomor 00002/204/11/217/13 tanggal 07 Februari 2013,atas nama PT Zinkpower Batam Indo, NPWP 02.498.210.0217.000,beralamat di Brigjen Katamso KM.6 (Spindo Industrial Area), Batam,sehingga PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar

dihitung kembali menjadisebagai berikut: JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.627.268.5242 PPh Pasal 26 yang terutang 562.726.8523 Kredit Pajak 61.211.0664 PPh Pasal 26 yang kurang dibayar 501.515.7865 Sanksi adm: Bunga Pasal 13(2) KUP 81.176.2116 Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar 582.691.997 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Putusan Nomor 174 B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp582.691.997,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.627.268.524PPh Pasal 26 yang terutang Rp 562.726.852Kredit Pajak Rp 61.211.066PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 501.515.786Sanksi adm: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 81.176.211Jumlah PPh Pasal 26 yg masih harus dibayar Rp 582.691.997Menimbang, bahwa berdasarkan

Parman Kavling 28, Tanjung DurenSelatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah

Lagi pula Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp 6.972.Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 697.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 7.001.

;Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (6.303Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa Rp 6.303.Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan

Parman Kavling 28, Tanjung DurenSelatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470), dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi;a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rpb.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21November 2017:Menimbang,

Lagi pula PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkanCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafaktadan buktibukti yang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga Pajak Masukanyang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 979/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak RpPajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri RpPajak Masukan yang dapat diperhitungkan RpLainlain RpJumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnya RPPPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi;a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rpb.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 7.199.100.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 0,00b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 17.939.134.278,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (17.939.134.278,00)4 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa 17.939.134.278,00Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi: 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 3138/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1. Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.199.100.000,002.

Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Rp = 17.939.134.278,0b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5Rp (17.939.134.278,0c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) 0)3.

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke; ; Rp = 17.939.134.278,0Masa Pajak berikutnya0PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,00Sanksi administrasi : Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2014 Nomor00007/267/14/092/16, tanggal 16 Agustus 2016, atas nama PT HyundaiIndonesia Motor, NPWP 01.604.381.2092.000, beralamat di Jalan TeukuNyak Arief Nomor 14, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan12220, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0O,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp0O,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp0O,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp0O,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 3 dari 8 halaman.

karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00119/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 20 Februari2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juni 2014Nomor 00007/267/14/092/16, tanggal 16 Agustus 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.604.381.2092.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Putusan Nomor 336 /B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp0O,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0O,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp0O,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp0O,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atasnama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sehingga perhitungan pajak terutangmenjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah ( Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak 0,00 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

a . 0,00sendirib Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 19.803.538.237,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (19.803.538.237,00 )Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke3 19.803.538.237,00Masa Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi : 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3199/B/PK/Pjk/2018 6 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei2018;Menimbang, bahwa permohonan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1 RDasar

Pengenaan Pajak 0,00p2Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri R Gea ;pR 19.803.538.23b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanp 7,00R (19.803.538.23c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)p 7,00)3Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keR 19.803.538.23Masa Pajak berikutnyap 7,004 RPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00p5 RSanksi administrasi : 0,00p6 RJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00035/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

Sendiri 0,00 b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan5.718.109.033,00 c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab)(5.718.109.033,00) Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke MasaPajak Berikutnya5.718.109.033,00 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi Administrasi : 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1.

Penghitungan PPN Kurang Bayar : RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp sendb. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rpc.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) RP3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke RpMasaPajak berikutnyaPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) RpSanksi administrasi : RpJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di0,000,005.718.109.033,00(5.718.109.033,00)5.718.109.033,000,000,000,00atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan