- .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERWAN Als IWAN Bin AYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERWAN Als IWAN Bin AYANGoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dendasebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PONIMIN Bin SYUKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PONIMIN Bin SYUKUR oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlahRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIDDIQ Bin JAFARUDDIN DAUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIDDIQ Bin JAFARUDDIN DAUDoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dendasejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL JHONSON ARITONANG BIN ELMO RAHMAT ARITONANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL JHONSON ARITONANGBIN ELMO RAHMAT ARITONANG dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan penjara ;3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAIRIO AFRIANTO HASUGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAIRIO AFRIANTO HASUGIANoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLI Bin MUHAMMADARSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)bulan serta denda sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta Rupiah)dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, pidana tersebutdikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanansementara, dengan perintah tetap ditahan;3.

Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kedaerah lokasilainya, dan saat tiba didaerah gunung rimpi, Terdakwa kembalimembelanjakan uang hasil mencetak sendiri tersebut dengan caramembeli buah naga di warung milik Saksi SIVIN sebanyak 2 Kg denganharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu Rupiah), dan dibayar menggunakanuang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) dari hasil mencetaksendiri, dan Terdakwa kemudian menerima uang kembalian sebesarRp. 80.000, (delapan puluh lima ribu Rupiah) dari Saksi SIVIN

Seteah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kedaerah lokasilainya, dan saat tiba di sebuah warung yang didaerah gunung rimpi,Terdakwa kembali membelanjakan uang hasil mencetak sendiri tersebutdengan cara membeli buah naga di warung milik Saksi SIVIN seban yak2 Kg dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu Rupiah), dan olehTerdakwa dibayar menggunakan uang pecahan Rp. 100.000, (seratusribu Rupiah) dari hasil mencetak sendiri, dan Terdakwa kemudianmenerima uang kembalian sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2016/PN.BnjMENGADILLI:Menyatakan Terdakwa MISDI tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DANMELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN DALAMBENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA)GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLY dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun , dan Denda sebesar Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 5 ( lima ) bulan ;------------------------------------------------------------3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan kepadanya ;------------------------------------------------4.

Apabila besarnya biaya restitusi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut tidak dibayar, maka terdakwa menjalani kurungan pengganti/subsider selama 5 ( lima ) bulan kurungan.;------------------------------------5.

Dan selama 2tahun 2 bulan gaji saksi tidak dibayar, dikarenakan PT. KWOJENG megalamikebangkuratn (pailit). Saksi mengetahui hal tersebut, sekitar bulan AgustusBahwa ketentuan gaji kalau dari perjanjian dibayar diatas kapal, tetapi setelahdiatas kapal gaji tidak pernah diberi; Bahwa PT. KWOJENG sudah bayar ke PT. KARTIGO 50 % tetapi saksi belumpernah menerima gaji dari PT. KARTIGO;Bahwa selanjutnya saksi bersandar di Trinidad dan Tobago.

Dan selama 2 tahun, gaji saksi tidak dibayar, dikarenakan PT. KWOJENGmegalami kebangkuratn (pailit).

;Bahwa sesampainya di Indonesia, saksi meminta pertanggungjawaban gaji selamabekerja 2 tahun yang belum dibayar kepada PT. Kartigo namun hingga saat ini, gajisaksi belum pernah dibayar. ;Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, saksi mendapat BON dari terdakwa WILLYsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai pinjaman kepada ABK yang harusdikembalikan pada saat pembayaran gaji oleh KWO JENG.

;Bahwa sesampainya di Indonesia, saksi meminta pertanggungjawaban gaji selamabekerja 2 tahun yang belum dibayar kepada PT. Kartigo namun hingga saat ini, gajisaksi belum pernah dibayar. ;Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013,saksi mendapat BON dari terdakwa WILLYsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai pinjaman kepada ABK yang harusdikembalikan pada saat pembayaran gaji oleh PT.

7Tahun198tentangPajPenghasilaS.t.d.dUndangUndanNomo17Tahun200memilihdikenakanpajakdenganmenggunakannorperhitunganpenghasilanetPerbedaandasarpenetapandandasarperhitunganantaraSKPKdenganKeputusaKeberatasihpadwilayakoreksyansayaitdaspengenaanpajyanberdasarkanketerbatasandatyanadapenetapansuratkeputusankeberatandipandanglebitepatdalammenghitungDPtanpamenculkaitekoreksdiluarDPbahwberdasarkanperhitunganTerbandin(penelaahkeberatan)perhitunganPPsaPajakDesember200sesualPasal 3Nomo252K.03/2002adalahsebagaberiku Pajak Masukan Rp 83.303.601Pajak Masukan : Lainlain Rp 9.563.431Pajak Keluaran 100/70 x Rp83.303.601,00 Rp 119.005.144DPP = 100/10 x Rp119.005.144,00 Rp 1.190.051.443PPN yang tidak/kurang dibayar

(Rp119.005.144,00 Rp83.303.601,00 Rp 26.138.112Rp9.563.43 1,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.316.402PPN yang kurang dibayar Rp 28.454.514Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 12.546.294Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 2.316.402PPN yang masih harus dibayar Rp 43.317.210 bahwadenganmemperhatikanfaktadalampersidangan,pendapatTerbandindanPemohonBa ndingsertdatyandiserahkabaioleTerbandinmaupuPemohonBandingselampersidangandapatdiketahuihalhalsebagaberikundindalam8oranasilPeeriksaandaaporanPenelitia5eratanadalahbergerakdibidingenjalankakegiatanusahsebagadistributorprodukprukdanilevePeyataanerndinintidadibantaholehPeohonandinglapersinganyangterkaitdengansengketainadalahPasal29aya

diajukan 1 (satu) Surat Banding;(2) Banding diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas, dandicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (dalamlampiran);(4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), danayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnyajumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlahpajak yang terutang yang dimaksud telah dibayar

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 15.799.802.923 15.816.438.423b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.279.477.008 6.787.018.615b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 8.520.325.915 8.520.325.915b.6. Jumlah 15.799.802.923 15.307.344.530ld. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.799.802.923 15.307.344.530le. Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) Bayar 509.093.8933. Kelebihan Pajak yang sudah:la. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya b.

Berdasarkan Pasal 16B Ayat 3 UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 jugamenyebutkan bahwa:"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauPerolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPNtidak dapat dikreditkan.";.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 15.816.438.423b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.279.477.008b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 8.520.325.915b.6. Jumlah 15.799.802.923id. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 15.799.802.923le. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 16.635.5003. Kelebihan Pajak yang sudah:la. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnyab. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)lc.

Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, JakartaPusat, 10350, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 167.857.215.286,00Pajak Keluaran Rp 15.816.438.423,00Kredit Pajak (Rp15.799.802.923,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 16.635.500,00Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 7.985.040,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 24.620.540,00.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Achmad Yani Kav. 15 RT/RW.007/05, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai denganDesember 2005 yang terutang dan masihsebagai berikut :harus dibayar menjadi ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut : Tarif Umum Tarif Efektif Jumlahd. Dikurangi retur penjualane. JumlahURAIAN Jumlah(Rp)Dasar PengenaanPajak :a. Ekspor ,00b.

Dibayar dengan NPWP sendiri519.672.463,00276.354.818,00 Hal. 5 dari 15 hal c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman ,00Pengkreditand. Kompensasi bulan lalu ,00e. Dikurangi : Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta ,00 PPN atas retur 807.070,00pembelian Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah diKreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan ,00 Jumlah ,00f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 795.220.211,00PPN yang kurang/( lebih) dibayar 36.384.991,00Kelebihan pajak yangsudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ,00 Dikembalikan sesuai dengan SKPLB ,00 Dikembalikan sesuai dengan SKPPKP ,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ,00PPN yang kurang atau (lebih) dibayar 36.384.991,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 36.384.991,00. Put. Nomor 531/B/PK/PJK/2010 Jumlah Sanksi 36.384.991,00Administrasi8.

KEP01/WPJ.20/2008 tanggal 8 PBN AlasdSajak JanuariDesember 2005 Yang Masih Rp 72.769.982,00Harus Dibayar Cfm. Put.17920/PP/M.X/16/2009, 27 = HA!

Untuk mengetahui berapapajak yang telah dibayar dan atau dipungut harus ada dokumen yangdapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam mengawasi penerapanmetode kredit pajak, invoice atau faktur pajak mempunyai peranan yangsangat vital dan karena itu pula metode indirect ini sering kali disebutdengan metode Faktur Pajak (invoice method)" ;.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.494.916b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 12.899.462c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (2.404.546) Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke3 2.404.546masa pajak berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3565/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00020/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016 tas nama Pemohon Banding, NPWP01.343.661.3093.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar

Putusan Nomor 3565/B/PK/Pjk/2019a. a yang harus dipungut/dibayar Rp 79 454.516a. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapatRpdiperhitungkan 12.899.462c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.404.546)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Rp8 2.404.546masa pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan

sampaldengan Desember 2012 Nomor 00031/240/12/218/14, tanggal 23 September2014, atas nama PT Ekadura Indonesia, NPWP 01.002.747.2218.001,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15A, Kotamadya Pekanbaru,dan alamat korespondensi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan PuloAyang Raya Blok ORl, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.406.279.444 00Pajak Penghasilan Terutang Rp 1.620.313.972,00Kredit Pajak Rp 1.556.440.892,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 63.873.080,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)UU KUP Rp 26.826.694,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 90.699.774,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Desember 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1740/WPJ.02/2015, tanggal 08 Desember 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00031/240/12/218/14, tanggal 23 September 2014,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.002.747.2218.001 sehingga pajakyang masih harus dibayar

UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang PajakPenghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 902/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.406.279.444 00Pajak Penghasilan Terutang Rp = 1.620.313.972,00Kredit Pajak Rp = 1.556.440.892,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 63.873.080,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat(2) UU KUP Rp 26.826.694,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 90.699.774,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Bahwa yang mengakad nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon IT adalahPENGHULU, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAHdan mas kawinnya berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sertadisaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namunHalaman 1 dari 6 halamanpernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor UrusanAgama Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;3.

tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 40 tahun danperawan dalam usia 32 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon IJ kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai orang anak ;Halaman 3 dari 6 halaman2.

pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga paraPemohon; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN padahari Ahad, tanggal 20 September 2009; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IJ bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uangRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri dan juga dihadiri undanganlainnya ; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 40 tahun danperawan dalam usia 32 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut

sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Ahad, tanggal 20 September 2009 di KABUPATEN PAMEKASAN,telah terjadi akad nikah / perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) denganPemohon IIT ( PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IIsendiri bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawinberupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar

Putusan Nomor 4126/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kalimalang KM 2, RT.2 RW. 7, Cikedaan, Sukadanau, Cikarang Barat,Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 25.041.979.039,00Penghasilan Kena Pajak Rp 25.041.979.039,00Pajak Penghasilan (PPh) terutang Rp 6.260.494.760,00Kredit Pajak Rp 2.182.760.160,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 4.077.734.600,00Sanksi

Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 1.631.093.840,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 5.708.828.440,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13

berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00279/KEB/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/206/12/058/15tanggal 19 Januari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.058.926.3058.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp5.708.828.440,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan

Neto Rp 25.041.979.039,00Penghasilan Kena Pajak Rp 25.041.979.039,00Pajak Penghasilan (PPh) terutang Rp 6.260.494.760,00Kredit Pajak Rp 2.182.760.160,00Jumlah PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 4.077.734.600,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 1.631.093.840,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 5.708.828.440,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Jumlah PPN kurang(Lebih) dibayar (668.380.621) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094563. 16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1265/WPJ.07/2015 tanggalHalaman 2 dari 8 halaman.

Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir,Jakarta Pusat (10210), sehingga besarnya PPN Masa Pajak Januari 2012yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN 334.634.281.871Pajak Keluaran 1.916.765.761Kredit Pajak Pajak Masukan 2.347 .498.624 Lainlain Jumlah Pajak diperhitungkan 2.347 .498.624Jumlah perhitungan PPN Kurang /(lebin) Bayar (430.732.863)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 532.147.149PPN yang kurang/(lebih) dibayar 101.414.286Sanksi

Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 101.414.286 Jumlah Sanksi Administrasi 101.414.286Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 202.828.572 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 April 2018 dengan disertai

Putusan Nomor 1126/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 334.634.281.871 Pajak Keluaran Rp 1.916.765.761Kredit Pajak Pajak Masukan Rp 2.347.498.624 Lainlain Rp Jumlah Pajak diperhitungkan Rp 2.347 .498.624Jumlah perhitungan PPN Kurang /(lebin) Bayar Rp (430.732.863)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 532.147.149PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 101.414.286Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP Rp 101.414.286 Jumlah Sanksi

Administrasi Rp 101.414.286Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 202.828.572Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009

Bahwa pada saat menikah PEMOHONI berstatus jejaka dan PEMOHONIIberstatus gadis/Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan WaliNikah ayah kandung PEMOHONII bernama WALI NIKAH dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;. Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan Kiai bernamaPENGHULU dan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2;.

pekerjaanTENAGA PENGAJAR, bertempat tinggal di: KABUPATEN PAMEKASAN,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksitetangga dari Pemohon ;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 10Desember 2006;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus RibuRupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya;Bahwa status Pemohon !

Islam, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksisepupu dari Pemohon ;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 10Desember 2006;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus RibuRupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya ;Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.PmkBahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 19tahun dan perawan dalam usia 18 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri namun belum dikaruniai keturunan

Salinan Penetapan Nomor 1460/Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa Uang Rp .50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh Nurtali (ayah kandung PII) setelah mendapat kuasadari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri olehPemohon sebagai calon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan

Salinan Penetapan Nomor 1460/Pdt.P/2017/PA.Jrhadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Nurtali (ayahkandung Pemohon Il) dengan maskawin berupa Uang Rp .50.000, dibayartunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Nurtali (ayah kandung PII) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang

bertempattinggal di Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Saudara KandungPemohon Il; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padaTanggal 03 Maret 1994, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Nurtali(ayah kandung Pemohon Il) dengan maskawin berupa Uang Rp .50.000,dibayar

tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Nurtali (ayah kandung PII) sebagai Kuasa dari wali nikahtersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.

pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 03 Maret 1994, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Nurtali (ayah kandung Pemohon Il), lafad ijab oleh wali dikuasakankepada Nurtali (ayah kandung PIl), maskawin berupa Uang Rp .50.000, dibayartunai telah dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.314.577.111,00b.6. Jumlah 1.314.577.111,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.314.577.111,00e.Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang 1.314.577.111,002 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,003 PPN yang lebih dibayar 1.314.577.111,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 6 Agustus 2019 dengan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp1.314.577.111,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.314.577.111,00e.Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang 1.314.577.111,002 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,003 PPN yang lebih dibayar 1.314.577.111,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

PPN yang kurang/(lebih) dibayar 109.861.350,005. Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 109.861.350,006.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 219.722.700,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 9 Januari 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak

Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP274/ WPJ.07/2015 tanggal 2 Februari2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00079/207/10/058/13 tanggal 25 November 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.071.238.8058.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 219.722.700,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang