Menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas harta kekayaan;3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1);4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul Harta kekayaan;5.

Unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran ataumenggunakan harta kekayaan;Menimbang, bahwa dalam unsur ke2 ini mengandung 3 kategori perbuatanyang bersifat alternatif, yakni perbuatan menerima penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan ataumenguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,penitipan dan penukaran harta kekayaan, atau menggunakanharta kekayaan.Oleh karena

, asalkan iamengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang diterima, atau dikuasai ataudigunakannya tersebut berasal dari tindak pidana, dimana unsur ini mengandungmakna yang hampir serupa dengan rumusan Pasal 480 KUHP.

Istilah pelapisan (layering) yaitu suatuupaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidanadan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan daripenyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubahbentuk hasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan denganmencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.Dengan dilakukannya /ayering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untukdapat mengetahui asalusul

Harta Kekayaan tersebut.

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No.00423/Bunuyo/2013 a.n Aris Munandar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Apabila Tergugat tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHMNo.00423/Bunuyo/2013 an Aris Munandar yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;4.

Hakim berpendapat bahwa total kewajban yangharus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp43.473.150,00 (empatpuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) danselain itu karena telah diperjanjikan sebelumnya apabila Tergugat tidak memenuhikewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepadaPenggugat, maka terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik SHMNo.00423/Bunuyo/2013 a.n Aris Munandar dapat dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisaHalaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7/Padt.G.S/2018/PN.Marpinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No.00423/Bunuyo/2013a.n Aris Munandar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;Menghukum Tergugat untuk

lunas seluruh sisa pinjaman atau kreditnya pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar 84.322.785,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00802 Desa Buaran, Kabupaten Brebes atas nama Kusmoro, dengan luas 89 M2, berdasarkan Surat Ukur No. 00035/Buaran/2019 tanggal 07 Januari 2019akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/iembaga, atauperusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengguanakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa bantuan dana Block Grant Tahun 2010 disalurkan langsung melaluiRekening Sekolah penerima bantuan Block Grant Tahun 2010; Bahwa pelaksaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1Tinombo Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola namundilaksanakan dengan cara diborongkan kepada pihak lain; Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/iembaga, atauperusahaan negara/daerah;Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PT PAL8.

Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengguanakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTORWILAYAH IX DJKN CQ. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGAlamat : SURAKARTA.JI. Ki Mangun Sarkoro No.141, Surakarta.Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3 Nama : NUR RAHMAD HUTANTO.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Talpitu Rt.001 Rw.006, Desa Ngemplak, KecamatanKarangpandan, Kabupaten Karanganyar ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4 Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 29.811,700,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan Penggugat berhak melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertipikat

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugatsebesar Rp. 29.811,700,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sebelasribu tujuh ratus rupiah) dan Penggugat berhak melakukan lelang melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sertipikat hak milik Nomor00394 tahun 2011, di Kelurahan Puusanggula Kecamatan Angata Kab.Konawe Selatan an.

wanprestasi;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat dan jika Tergugat tidak bisa membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai maka dapat dilakukan secara lelang pada jaminan pembiayaan berupa satu buah Mobil Isuzu Panther TBR 541LS25 Nomor Polisi: K 9453 GF atas nama Swartiani Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-00298207 melalui Pengadilan Agama Demak ke Kantor Pelayanan Kekayaan

Menetapkan Pemohon I (Sahata Saolan Sirait bin AB Sirait ) dan Pemohon II (Syarifah Chozie S.H binti Chozie ) sebagai wali atas diri dan harta kekayaan seorang anak yang bernama KHAILA AZURA SAHATA SIRAIT, perempuan lahir pada tanggal 28 Juli 2007 di Jakarta Utara:Memberi Izin kepada Pemohon I (Sahata Saolan Sirait bin AB Sirait) dan Pemohon II (Syarifah Chozie S.H. binti Chozie) untuk menjual tanah berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Indah IV Blok NF-1 No. 40, Kel.

wanprestasi;

1999tentang Perlindungan Konsumen;Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat danditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalahbatal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadiJaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan

Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui perantaraanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha, yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 7.316 m?

lelang eksekusi HakTanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (Hutang) yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 7.316 m?

Nomor 56 k/Padt.SusBPSkK/2017Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padangsidimpuan adalah perbuatan melawan hukum, dengan agunan yangmenjadi jaminan yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 7.316 m?

Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;Halaman 56 dari 59 hal. Put. Nomor 56 k/Padt.SusBPSkK/2017h).

Dalam hal Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu, Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi

pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.Menetapkan barang bukti berupa :- Satu

bahwa setelah Hakim membaca dan memeriksa gugatan sederhana Penggugat tanggal 9 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid di bawah register Nomor: 31/Pdt.G.S/2021/PN Mkd, tanggal 18 November 2021, diketahui bahwa para pihak dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu Kabupaten Magelang, akan tetapi dalam petitum nomor 4 gugatannya, Penggugat mencantumkan Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagai perantara untuk melelang jaminan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dalam petitum gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum berbeda dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Kantor Pelayanan Kekayaan

Padahal tanah kas desa adalah milik Desa danmerupakan salah satu jenis kekayaan Desa, yang segala bentukHal. 13 dari 98....

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanBahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKekayaan Desa, dimana pada Bab II tentang Jenis Kekayaan Desa,Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dijelaskan Jenis kekayaan Desa terdiriatas : tanah kas desa ; Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) ditegaskan: Kekayaan

Ayat (2):Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikandengan dokumen kepemilikan yang sah atas namaBahwa pengelolaan tentang kekayaan desa lebih lanjut diatur dalamBab IT mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

Kekayaan desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

Ayat (2): Kekayaan desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumenkepemilikan yang sah atas nama desa;Bahwa pengelolaan tentang kekayaan desa lebih lanjut diatur dalam Bab IImulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,yayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/lembaga, atauperusahaan negara/daerah;8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengguanakan fasilitas yangdiberikan pemerintah.Bahwa bantuan dana Block Grant Tahun 2010 disalurkan langsung melaluiRekening Sekolah penerima bantuan Block Grant Tahun 2010;Bahwa pelaksaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 TinomboSelatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola namun dilaksanakandengan cara diborongkan kepada pihak lain;Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatandiborongkan kepada pihak lain dilakukan

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak.Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah,Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PT PALyayasanyayasan di lingkungan kementrian negara/lembaga, atauperusahaan negara/daerah;8.

Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;10.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh BRI Unit Medang dengan nomor registrasi 1126/BLA/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai perantara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan di Kantor BPN Blora Nomor HT. 03318/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN.Bla12.terhadap segala harta kekayaan (aset) Tergugat termasuk harta kekayaan(aset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:tanah dan atau berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa TambaksariKecamatan Blora Kecamatan Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HaMilik (SHM) No.01146/Tambaksari, Kecamatan Blora Kecamatan Blora atasnama 1. Supanto 2.

,MKn.Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh BRI Unit Medangdengan nomor registrasi 1126/BLA/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 sebagaiperantara Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat HakTanggungan di Kantor BPN Blora dengan nomor HT. 03318/2019Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutangyang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnyatersebut, maka Penggugat

mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkanpenjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan buktikepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01146/Tambaksari, KecamatanBlora, Kecamatan Blora atas nama 1.

Selaku PejabatPembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh BRI Unit Medang dengan nomorregistrasi 1126/BLA/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai perantarapembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungandi Kantor BPN Blora Nomor HT. 03318/2019, melalui lelang denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;;Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yangtimbul:ll.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk olehBRI Unit Medang dengan nomor registrasi 1126/BLA/2019 tertanggal 20Agustus 2019 sebagai perantara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungandan Sertipikat Hak Tanggungan di Kantor BPN Blora Nomor HT. 03318/2019,melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;4.

Nomor 3227 K/Pdt/2016Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku danPerjanjian Ikatan Kerja Karyawan, maka Tergugat dan Tergugat Il telahmembuat dan menandatangani Surat Pernyataan Untuk MenjagaKerahasiaan Informasi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual masingmasingtanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa saya mengerti dan memahami apa yang dimaksud denganInformasi Rahasia Perusahaan;Bahwa saya tunduk dan patuh kepada semua ketentuan yang terkaitdengan pengelolaan

baik oleh Tergugat danTergugat Il maupun oleh Tergugat III, dan bahkan tidak berlebihan pulaapabila kepindahan Tergugat dan Tergugat II adalah atas bujukan dariTergugat III, hal ini terlihat dengan diajukannya permohonan pengundurandiri secara bersamasama, dihari dan tanggal yang sama bahkan denganformat surat yang sama ; dan merekapun (Tergugat dan Tergugat Il)ternyata bersamasama pula pindah kerja ke Tergugat III;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Menjaga KerahasiaanInformasi dan Hak Atas Kekayaan

Nomor 3227 K/Pdt/201611.12.13.14.15.Bahwa, sikap tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan perundanganyang berlaku dan juga telah melanggar surat pernyataan dari Tergugat dan Tergugat II sendiri:Bahwa dalam Surat Pernyataan Untuk Menjaga Kerahasiaan Informasi danHak Atas Kekayaan Intelektual tanggal 23 Desember 2013, telahdisebutkan dengan tegas bahwa: ....pelanggaran terhadap pernyataan iniberakibat pada tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana baik pada diri sayamaupun pada pihak yang mengetahui

Majelis HakimPersidangan sebelum melanjutkan persidangan ini terlebin dahulumeletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan TergugatIl serta Tergugat Ill, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yangperinciannya akan Penggugat sampaikan dalam surat permohonan terpisahdengan surat gugatan ini;17.

Intelektual adalah tidaklahmanusiawi dan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena padasaat surat tersebut ditandatangani oleh Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il tentunya mereka telah membacanya danmemahaminya dengan jelas, apabila Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il berkeberatan dan tidak menerima isi surat pernyataantersebut, Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak perlumenandatanganinya; Bahwa Surat Pernyataan Untuk Menjaga Kerahasiaan Informasi danHak Atas Kekayaan Intelektual adalah

BPR Garut cabang Cisewu adalah :e Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dane Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah :e Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang;e Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dane Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayananjasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapan KantorCabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupun insidentalkepada kantor Pusat; dan Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara struktural tentanglangkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sertapelayanan jasa perbankan; Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang; Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapanKantor Cabang; Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupuninsidental kepada kantor Pusat; Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara strukturaltentang langkahlangkah atau tindakantindakan

BPR Garut cabang Cisewu adalah : Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang; Penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat sertapelayanan jasa perbankan;e Pengelolaan keuangan dan kekayaan Kantor Cabang;e Pelaksanaan administrasi keuangan, kekayaan dan perlengkapanKantor Cabang;e Pelaporan tentang kinerja Kantor Cabang secara rutin maupuninsidental kepada kantor Pusat;e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Direksi secara strukturaltentang langkahlangkah atau tindakantindakan

Negara danLelang (KPKNL) Banda Aceh;28 Bahwa oleh karena angsuran pembayaran kredit Para Tergugat mengalamikemacetan, maka pada bulan Mei 2010 para Tergugat mendapat surat panggilan dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh.

Cahaya Mata Djauhari (Penggugat);Bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat telah menyatakan kepada pihak KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh akan membayardan melunasinya, dengan syarat pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat menjamin dan dapat menunjukkan Sertipikat Hak MiiikNo. 79 tahun 1995 Surat Ukur/Gambar Situasai No. 1343/1995 tanggal 6 Desember1995 dan Akte Jual Beli atas nama Penggugat atas tanah yang dibangun rumah olehPenggugat yang dibeli

Direktur Kekayaan Negara di Jakarta agar mengirimkannyakepada KPKLN;Bahwa ternyata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Up.

Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S019/WKN.1/KNL.01/2010, tanggal 30 April 2010, telah disesuaikanHal 41 dari 84 hal Putusan Nomor : 13/PDT.G/ 2014/ PN Sgl4210.11.12.13.14.15.16.17.18.19.dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda TIIIIIIX;Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh,Nomor : S351/WKN.1/KNL.01/2010, tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda TIIIlIX;Foto copy Surat Pernyataan dari

Direktur Kekayaan Negara di Jakarta sebagaimanatelah uraikan dalam konvensi diatas;Hal 69 dari 84 hal Putusan Nomor : 13/PDT.G/ 2014/ PN Sgl70Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam konvensi dan dalam rekonvensidiatas, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG ; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KAB. GROBOGAN

Adi Sumarmo No.196, Banyuanyar, Kel.Banyuanyar, Kota Surakarta.DiSEDUt SEDAGAIL.... ernie Tergugat Il.KEMENTRIAN KEUANGAN R.L DI JAKARTA CQ, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANSEMARANG. Yang beralamat di JI. Imam Bonjol No.1 d GKNSemarang II Lt.2 Semarang.Disebut 0 (0 re TurutTergugat lI.4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKANTOR PERTANAHAN KAB. GROBOGANYang beralamat JI. Jend. Sudirman No.47, Purwodadi.

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 521/2014 tanggal 23April 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Semarang atas permintaan Tergugat telah melakukan Lelang tanah Jaminan dengan pemenarg lelangatas nama Aditya Wiratno yang beralamat di Ds. Donohudan, Kec.Ngemplak, Boyolali.11.

Menyatakan bahwa Penggugat rekonpensi adalah pemilik syahatas tanah Shm no.478 yang terletak di desa Ngrajikecamatan Purwodadi kabupaten Grobokan kutipan risalahlelang nomor 521/2014 kementrian Keuangan RepublikIndonesia Derektorat Jendral Kekayaan Negara Kantor WilayahJawa Tengah dan D.I. Jogjakarta KPKNL Semarang tanggal 20Mei 2014..

Fotocopy Kwitansi Risalah Lelang Nomor : 521/2014 tanggal23 April 2014 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Semarang, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II3.4. Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal27012014 atas nama Aditya Wiratno yang dikeluarkan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang,selanjutnya diberi tanda Bukti T.II4.245.

Fotocopy Salinan Risalah Lelang No.521/2014 tanggal 23 April2014 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Semarang, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II5.6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.478 yang terletak di DesaNgraji, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yangdikeluarkan Kantor Pertanahan Grobogan Jawa Tengah,selanjutnya diberi tanda Bukti T.II6.7.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKLN Jakarta V)
Terbanding/Tergugat III : BRAMANA PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (KPKLN Jakarta III)
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) DKI Jakarta c.q. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Administrasi Jakarta Barat (ATR/BPN)