atasnama Umi Barokah terletak di Desa Kejene Kecamatan RandudongkalKabupaten Pemalang, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tegal.Bahwa, berdasar Salinan Risalah Lelang Nomor : 519/2015 tanggal 28Agustus 2015, melalui Pejabat Lelang ditandatangani Fatkhullah, S.E., denganPenjual PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tegal. MakaHalaman 4 hal Put.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan D.I. Yogyakarta cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Tegal selaku (instansi) atasan Terlawan Ill, karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukan organisasi yangberdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yangdisebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan hukum

No. 265/Pdt/2017/PT.Smg2.3.2.4.Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan D.l Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangTegal.

Oleh karena itu, Terlawan Il tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan Il di atas,terbuktilah bahwa gugatan Pelawan yang ditujukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal tanoa mengkaitkaninstansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Halomoan Simanjuntak pada hari dantanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2007, bulanAgustus 2007, bulan Pebruari tahun 2008 dan bulan Januari 2009 atausetidak tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2009, bertempat di kantor Badan Pengelola KeuanganDaerah (BPKD) Kabupaten Toba Samosir yang berganti nama menjadiDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir di Kompleks Perkantoran Simanjalo Balige Kabupaten Toba

pada tahun 2008 dana Hari Ulang Tahun Republik Indonesiake62 tersebut ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tahun 2008 namun salah kode rekening sehingga tidakbisa dicairkan, kemudian pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tahun 2009 tidak ada ditampung dana Hari Ulang TahunRepublik Indonesia ke62, selanjutnya ditampung pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dan DokumenPengguna Anggaran (DPA) berada di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan

Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir,namun kemudian saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mengajukan Nota Dinasnomor : 0115/Sekre/II/Dinsos/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihalpencairan dana untuk pelunasan panjar Hari Ulang Tahun RepublikIndonesia ke 62 tahun 2007 sebesar Rp285.230.000, (dua ratusdelapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelahdikeluarkan cheque oleh Wilfer Situmorang selaku Bendahara Khususpada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPPKKD) dan

Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telahdiperoleh Harta Kekayaan bersama berupa asset sebagai berikut : Sebidang tanah dan Bangunan, yang berdasarkan Akta Jual BeliNo : 326, tanggal, 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT: EDDY NYOMAN WINARTA, dengan Sertifikat Hak Milik No :8955, Seluas 69 m?, Atas Nama Putu Tansana (Tergugat), yangdibeli dari TONY ALAMSYAH. Ditaksir sekarang sehargaRp.700.000.000, ( Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;.

Menyatakan Hukum bahwa Harta kekayaan yang diperoleh selamaPerkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berhargaDGTUDG, Innnmn nan nn nnn nnn tn se ncn nnn ome ennnn non nemnnnnnnannennanacnnnacnnennnsSebidang tanah dan Bangunan, yang berdasarkan Akta Jual Beli No :326, tanggal, 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT : EDDYNYOMAN WINARTA, dengan Sertifikat Hak Milik No : 8955, Seluas 69m?, Atas Nama Putu Tansana ( Tergugat) , yang dibeli dari TONYALAMSYAH.

Menyatakan Hukum bahwa Harta kekayaan yang diperoleh selamaPerkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga :4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan ( MARITAL BESLAG)Atas semua Harta Bersama Dalam perkara ini :5.

PEMERINTAH R.I, Cq MENTRI KEUANGAN R.I, Cq DIREKTURJENDRAL KEKAYAAN NEGARA, Cq KANTOR WILAYAH DJKNSUHUT TENGGO MALUT, Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) TERNATE, Cq PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA (PUPN) Cabang Malut, Dengan Alamat JalanYos Sudarso No 2 Kel Stadion Kota Ternate Tengah ProvinsiMaluku Utara dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU.1053/MK.6/2016 tanggal 30 Desember2016, diwakili oleh kuasanya Hendra Sulkarnain, SH., Dedy Sasongko

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor wilayahDJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara c.q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, beralamatdi JIn. Yos Sudarso Nomor 2, Ternate Maluku Utara, selanjutnya disebutTURUT TERBANDING! semula TURUT TERGUGAT I;.

BPRS PNM Patuh Beramal, beralamat di JalanSandubaya Blok U Nomor 35, Komplek Pertokoan Bertais,Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Tugastanggal 7 Februari 2017;4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) MATARAM, berkedudukan di JalanPendidikan Nomor 24, Mataram, yang diwakili oleh DirekturHukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan,Hady Purnomo, beralamat di Gedung Djuanda KementerianKeuangan, Lantai 3, Jalan Dr.

., dan kawankawan, Para Pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram,beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 24, Mataram,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMataram untuk memberikan putusan sebagai berikut

tanggal 5 Maret 2018dan kontra memori kasasi masingmasing tanggal 7 dan 8 Maret 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusanPengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriMataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidakberkesinambungan, yaitu dalam petitum Penggugat menyatakan tindakanTergugat Ill (BPRS PNM PATUH BERAMAL) yang meminta bantuanTergugat IV (Kantor Pelayanan Kekayaan

Fauziah Bireuentersebut merupakan kekayaan Negara/ daerah sesuai dengan ketentuan :e Undangundang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara, dalam pasal 68 ayat (2) disebutkan kekayaan badan layanan umummerupakan kekayaan negara / daerah yang tidak dipisahkan serta di kelola dandimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umumyang bersangkutan dan pasal 69 ayat (4) disebutkan pendapatan yang di perolehBadan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan

diberikan merupakanpendapatan Negara / Daerah;e Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknispengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dalam pasal 1 ayat (25)disebutkan Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD padaakhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerahyang tidak dipisahkan;e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, dalam pasal 146 ayat (2) disebutkan kekayaan

BLUDmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimafaatkansepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan; Bahwa kemudian pada tahun 2013 Terdakwa Drs.

Fauziah Bireuentersebut merupakan kekayaan Negara/ daerah sesuai dengan ketentuan :e Undangundang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang PembendaharaanNegara, dalam pasal 68 ayat (2) disebutkan kekayaan badan layanan umummerupakan kekayaan negara / daerah yang tidak dipisahkan serta di kelola dandimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umumyang bersangkutan dan pasal 69 ayat (4) disebutkan pendapatan yang di perolehhalaman 7 Perkara Tipikor.

BLUDmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimafaatkansepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan; Bahwa kemudian pada tahun 2013 terdakwa Drs.

Desa :Pasal 15 ayat (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa, tidakdiperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihaklain, Kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.Pasal 16 ayat:(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain,kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugisesuai haga yang menguntungkan desa denganmemperhatikan

Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentangPengelolaan Kekayaan Desa Pasal 16 ayat ;(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkandilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecualldiperlukan untuk kepentingan umum.(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan setelan mendapat ganti rugi sesuai hagayang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasardan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus dipergunakan

Bahwa yang termasuk aset/kekayaan Desa sesuai PeraturanPemerintah RI nomer 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa Pasal69 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)huruf a, terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,g.

Lainlain kekayaan milik desa.Kemudian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pasal 2 Ayat (1)Kekayaan Desa terdiri atas :Tanah Kas Desa.Pasar Desaabc. Pasar Hewan.d. Tambatan Perahue. Bangunan Desa.f. Pelelangan Ikan Yang dikelola oleh desa dan,Lainlain kekayaan milik desa.

Bahwa Sebenarnya agar lebih aman, Tanah Kas Desa harusdisertifikatkan atas nama desa, sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa pasal 3 ayat (2) Kekayaan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumenkepemilikan yang sah atas nama desa Tetapi karena masih banyakTanah Kas Desa yang belum bersertifikat, maka cukup dengantercantum dalam buku kerawangan atau buku leter C, sudah dapatmembuktikan bahwa tanah tersebut

Olehkarenanya pihak TERGUGAT tetap menolak kalau ada usulan ReschedulingDARI Pihak PENGGUGAT tersebut.Bahwa permohonan Lelang dari Pihak TERGUGAT sudah berlalu yang diajukanmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Yogyakarta. Danpermohonan Lelang melalui KPKNL. Yogyakarta tersebut. Sudah dinyatakandibatalkan, berdasarkan Risalah Lelang, tanggal 11 Juli 2013 oleh PejabatLelang Dugiyanto, SE dari Kantor Lelang Negara Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negaracq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Cabang Yogyakarta telahdisertai dengan surat dan dokumen yang telah memenuhi legalitas subjek danobjek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, makaberdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegasdinyatakan : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ kantor PejabatLelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan131415161718kepadanya sepanjang dokumen persyaratan

Negara Cq Kantor WilayahMenimbang, bahwa dalam hal ini Turut Tergugat merupakan UnitPlaksana Teknis dari sebuah Organisasi Lembaga Pemerintahan, khususnya19pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang membawahi DIrektoratJenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan DI. Yogyakarta ;Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat hanya melibatkanKantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Malang cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Malang, bertempat tinggaldi Jalan S. Supriadi No. 157 Malang selanjutnya disebut sebagai Turut TerlawanII;5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah JawaTimur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, bertempat tinggaldi selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;2.

BANK BRI SYARIAH Cabang Malang3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG4.KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG"

BANK BRISYARIAH Cabang Malang Jalan Kawi No. 17 Malang disebutTURUT TERGUGAT II.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG,Jalan Supriyadi No. 157 Malang, disebut TURUTTERGUGAT III.KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, jalan Jonge I No. 01 Malang,disebut TURUT TERGUGAT IV.Bahwa untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT I, II, III,DAN TURUT TERGUGAT IV, disebut juga PARA TURUTTERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 ;Telah membaca surat pencabutan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG,Jalan Supriyadi No. 157 Malang, disebut TURUT TERGUGAT III.16. KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, jalan Jonge I No. 01 Malang,disebut TURUT TERGUGAT IV.Bahwa untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT I, II, III, DANTURUT TERGUGAT IV, disebut juga PARA TURUT TERGUGAT.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGYOGYAKARTA ;Alamat Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15Oktober 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPangadilan Negeri Yogyakarta dengan register Nomor.W13.U1/Pdt/294/IX/2014, tertanggal 18 Nopember 2014 memberikuasa kepada 1. Dr. INDRA SURYA, S.H, LL.M; 2. DIDIKHARIYANTO, S.H,M.M; 3. Drs. IRAWAN, ; 4. HASYA LIMAADHANA, S.H; 5. IWAN VICTOR LEONARDO, S.H,M.M ; 6.CHRISTIAN, S.H; 7.

JULI WSTININGSIH, S.H, Pekerjaan PetugasPenanganan Perkara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan D.I Yogyakarta, Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN), Kementerian Keuangan ;Selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT II;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta, tertanggal 11 September 2014, Nomor.90/Pdt.G/2014/PN.Yyk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL),beralamat di Gedung Keuangan Negara II lantai 4 Jalan ImamBonjol Nomor 1 D Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDharmasetiawan H (Kepala KPKNL Semarang), Nurachman(Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Semarang),Halaman 1 dari 25 halaman Nomor:520/PDT/2016/PT.SMG.UNTUK DINASSemarang), Yayuk Muji Rahayu (Pelaksana pada KPKNLSemarang), Dwi Rahayu Suprapti (Pelaksana pada KPKNLSemarang), Budi Satrio (Pelaksana pada KPKNL Semarang), ErnyRianawati

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan D.I.Yogyakarta selaku (instansi) atasan Tergugat , karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatubadan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Halaman 16 dari 25 halaman Nomor:520/PDT/2016/PT.SMG.UNTUK DINAS4.2 Bahwa terhadap apa yang

dikemukakan oleh Tergugat Il di atas,maka gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpamengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwaterhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan olehkarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (NietOntvankelijk Verklaard).

Syaratsyarat lelang eksekusi hak tanggungan tersebut berdasar Pasal 6 angka 5Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. PER06/KN/2013 tentang PetunjukTeknis Pelayanan Lelang yaitu:a. Salinan/foto copy perjanjian kredit;b.

Kementrian Keuangan Cq.DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Cq Kawil Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraJawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;4. bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak jelas perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugatl ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugatll tersebut, PengadilanTinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penggugat/Pembandingdalam gugatannya adalah perbuatan TergugatTergugat /TerbandingTerbanding , dimana didalilkan

Negara RepublikIndonesia;Selanjutnya harta kekayaan dari perusahaanperusahaan Kereta ApiBelanda yang sudah menjadi kekayaan Negara R.I. tersebutpengelolaannya diserahkan kepada Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia (DKARI)sekarang PT.

dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada PERUM yangbersangkut;Pasal 8 ayat (1): Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yangdipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaHalaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN MadNegara dan tidak terbagi atas sahamsaham;Pasal 8 ayat (2): Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilaiseluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalamPerusahaan Jawatan (PERJAN)

TergugatKovensi, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) yangmohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat Konvensi,beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan PenggugatKonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain,Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya.

KAI(Persero), maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor19 Tahun 1998, Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubarpada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut denganketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawaiPerusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yangbersangkutan.

Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan Cq DirekturJenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq Kantor WilayahDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan SelatanCq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaBanjarmasin, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 7,Banjarmasin, Kalimantan Selatan;3. Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kalimantan Selatan Cq BadanPertanahan Nasional Banjarmasin, berkedudukan di JalanJend. A.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN,TENGGARA DAN BARAT c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MAKASSAR, berkedudukan di Jalan UripSumoharjo KM 4 Lantai Il, Kota Makassar;3. SALMA EWA, bertempat tinggal di Desa Kalukuang,Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar:Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Galesong, Kabupaten Takalar;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat , Il dan Ill yangmelakukan pelelangan terhadap jaminan/agunan objek tanah tersebutadalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugianmateriil dan inmateriil:Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang diterbitkanTergugat , Il dan III tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukumdan tidak mengikat di atas objek tanah tersebut;Memerintahkan Tergugat dan Il untuk membatalkan Surat KeputusanKepala Kantor Pelayanan Kekayaan

;Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.

Asisten Keuangandan Kekayaan;SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?

No. 2265 K/Pid.Sus/20177) Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.

Asisten Keuangandan Kekayaan;36)SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?

Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KepalaKantor Wilayah X Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surabaya, Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada Wildan Ahmad Fananto, SE.MM., Anwar Sulaiman,SH.MH., Hasim Rokhmat Harsono, SH., Netti Rokhana, SE., RahayuKusuma Rini, Rakarian W. Maylova, Hakam Ahmad, kesemuanyaHal 1 dari 94 Put No 5945/Pdt.G/2014/PA.SbyKaryawan Pemerintah Republik Indonesia cq.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KepalaKantor Wilayah X Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.

Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang bulan Oktober 2014,yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya, yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli surattersebut ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya, bermaterai cukup, diberi tanda (P.6);7.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari2015, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 123 HIR. Jo.

Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah X DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.

mendapatkan pembinaan dan penasihatan terkaitdengan permasalahan poligami, namun menurut laporan mediator tersebut bahwaPemohon tetap hendak menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa kemudian calon istri kKedua Pemohon tersebut di mukapersidangan sedangkan Termohon dalam pemeriksaan setempat, masingmasingmenyatakan setuju dimadu oleh Pemohon dengan ikhlas tanpa dipaksa siapapun;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaansetempat terhadap harta kekayaan

Surat Keterangan Kematian Nomor:43/429.514.02/2014 yang dikeluarkan olehKepala Desa Kendalrejo Tegaldlimo Banyuwangi atas nama Kusen (mantansuami Katminah), bukti P.9;10.Surat tentang Harta Bersama Pemohon dan Termohon yang diketahui KepalaDesa Kedunggebang Tegaldlimo Banyuwangi, bukti P.10;11.Surat Keterangan Harta Kekayaan Dan Penghasilan Pemohon yang diketahuiKepala Desa Kedunggebang Tegaldlimo Banyuwangi tanggal 21 Nopember2016, bukti P.11;Menimbang, bahwa kemudian saksisaksi yang diajukan oleh

berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebutserta hubungan yang akrab antara Termohon dengan calon madunya tersebutyang meyakinkan Majelis Hakim bahwa rencana poligami Pemohon didukungoleh situasi dan kondisi yang dinilai cukup kondusif bagi rencana Pemohon, makadari itu patutlah bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhikebutuhan hidup seharihari bagi isteriisteri dan anakanaknya kelak karenaPemohon mempunyai penghasilan dan kekayaan

dari seorang berkewajiban memberikantempat tinggal dan biaya hidup kepada masingmasing isteri secara berimbangmenurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masingmasing isteri,kecuali jika ada perjanjian perkawinan.(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinyadalam satu tempat kediaman.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan izin Pemohon untuk menikah secara poligami dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai status harta kekayaan

yang diperolehPemohon dan Termohon selama dalam perkawinan yang bersangkutan yangminta ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sepertidimaksud dalam permohonannya, maka Majelis Hakim akan menetapkan dalamamar penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai status harta kekayaan yang diperolehPemohon dan Termohon selama dalam perkawinan yang bersangkutan sepertidiatur dalam hukum terapan Peradilan Agama di Indonesia yaitu Kompilasi HukumIslam, yang redaksinya sebagai berikut:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR, berkedudukan di JalanUrip Sumihardjo Km. 4, Kota Makassar, yang diwakili olehHadiyanto, selaku Dirjen Kekayaan Negara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Chairiah, S.H., M.H., selaku KepalaKPKNL Makassar dan kawan kawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 22 hal. Put.

September2013 adalah minimal Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan asumsi pencairan kredit 80% (delapan puluhpersen) dari nilai agunan;Berdasarkan hal tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa penentuanharga limit objek sengketa sebesar Rp1.370.570.000,00 (satu milyar tigaratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah semenamena dan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa selanjutnya Tergugat telan meminta kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan

cq PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Makassar(Tergugat );Menyatakan menurut hukum bahwa penentuan harga limit yang dilakukanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq PT Bank PembangunanDaerah Papua Cabang Makassar (Tergugat ) sebesar Rp1.370.570.000,00(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketayang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara danLelang (KPKNL) Makassar (Tergugat Il) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hokum, lelang yang dilakukan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar (Tergugat II)terhadap objek sengketa adalah tidak berharga, tidak sah dan mengikatsecara hukum;Menyatakan menurut hukum harga limit terhadap objek sengketa padatahun 2015 adalah nilai pasar Rp2.866.800.000,00 (dua milyar delapanratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);Membabankan biaya perkara

untuk dapat diajukan lelang kepada Tergugat II adalahadanya penetapan nilai limit berdasarkan penilaian independen/PenilaiPublik, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangjuncto Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juncto Pasal17 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan

2012 saudara AYAH KANDUNGANAK telah meninggal dunia di Surabaya, dan disusul pada tanggal 13Oktober 2013 saudari IBU KANDUNG ANAK juga telah meninggal dunia :Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tuanya, maka kedua anaktersebut adalah yatim piatuplen karenanya Pemohon sangat iba dan ataspersetujuan dan kesepakatan baik dari keluarga aim AYAH KANDUNGANAK maupun saudari IBU KANDUNG ANAK, telah menunjuk Pemohonsebai wali dan diberi hak sepenuhnya untuk melindungi merawat mendidik/mengatur dan menjaga kekayaan

Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkandengan penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimanatelah diuraikan sebelumnya;Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukanperwalian terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, oleh karena saatini anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secarahukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan kekayaan

bertanggal 26 Juni 2008 atas nama ANAK yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya tersebuttelah memberikan bukti bahwa anak yang bernama bernama ANAK yang lahirtanggal 31 Meil 2008 adalah masih berusia Lima tahun 10 bulan , sehinggausia anak tersebut adalah usia yang secara hukum belum dapat ber tindaksecara hukum;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 Foto Copy Surat DEPOBRICabang BRI Bendul Merisi atas nama IBU ANA telah terbukti bahwa ibu darianak mempunyai kekayaan

dan ANAK Binti AYAH KANDUNG ANAK yang lahir pada tanggal19 April 2010e Bahwa suami istri tersebut telah meninggal dunia , AYAH ANAK telahmeninggal dunia tanggal 21 Nopember 2012 sedangkan IBU ANAKtelah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2013 ;e Bahwa Pemohon adalah saudara kandung IBU ANAK;e Bahwa anak yang bernama ANAK masih berumur 5 tahun, adalahanak yang belum mampu bertindak hukum ;e BahwaPemohon sejak meninggalnya IBU ANAK telah mengasuhkedua anaknya ;e Bahwa almarhumah IBU ANAK mempunyai kekayaan