Ditemukan 90985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-03-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 191/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 13 April 2023 — Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dago
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
47 — 9
  • Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dago
    Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
SUSI ANI SETIYAWATI
Tergugat:
1.BANK JATENG CABANG SLAWI
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
98 — 22
  • Penggugat:
    SUSI ANI SETIYAWATI
    Tergugat:
    1.BANK JATENG CABANG SLAWI
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
    Menteri Keuangan R.I di Jakarta Cq, Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Pusat Jakarta Cq, Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jawatengah diSemarang Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 1 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pat.G/2021/PN Slw.(KPKNL) Tegal, beralamat jalan KS. Tubun nomor. 12 Kota Tegal.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.
    Eksepsi Obscuur Libel Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal in casuTergugat Il, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dalam suratgugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat Il yang merugikanPenggugat .Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekalidasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan Penggugat terhadap Tergugat II.Bahwa berdasarkan posita
    Lelang EksekusiHak Tanggungan tidak memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan untukmelakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum,Kreditur pemegang hak tanggungan (dalam hal ini Tergugat I), selakupemegang hak tanggungan yang terakhir) yang mempunyai kKewenanganyang diberikan oleh UndangUndang dapat langsung mengajukanpermohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang untuk melakukan penjualan objek tanggungan terhadap Debituryang telah melakukan cidera janji.Bahwa
    kuasanya di persidanganmenyatakan tidak akan mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telahmemberitahu mengenai haknya tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil bantahannya,Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa:1.Foto Copy Risalah Lelang Batal Nomor: Reg002/BTL/2021 tanggal 11Januari 2021, diberi tanda TII1;Foto Copy Surat Tergugat Nomor: 0426/Krd.01.01/X/2020 tanggal 12Oktober 2020 hal Permohonan Lelang, diberi tanda TII2;Foto Copy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 17-04-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Blg
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN SAMOSIR
2.TOMMY SAMOSIR
3.HENI SAMOSIR
Tergugat:
1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Pangururan
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
3.JUPITER SILALAHI
94 — 51
  • Penggugat:
    1.HENDRI DUNAN SAMOSIR
    2.TOMMY SAMOSIR
    3.HENI SAMOSIR
    Tergugat:
    1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Pangururan
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
    3.JUPITER SILALAHI
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), dalam hal ini diwakili Karimuddin Daulay,selanjutnya disebut Sebagal...............:: Tergugat Il;3.
    atasdasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan:Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut Dengan demikian guna memenuhi haknya Tergugat atas pelunasan kreditmacet Penggugat , Tergugat berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akanmengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada KantorPelayanan Kekayaan
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantarbukanlah subyek hukum sehingga tidak dapat digugat,b.
    Yang menerbitkan Risalah Lelang adalah Pejabat Lelang bukan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar,d. Maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah Pejabat Lelang,Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2017/PN Bige.
    Oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPematangsiantar tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo.ABSOLUTE COMPETENTIEa.Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II di PengadilanNegeri Balige adalaha keliru,Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut /Absolute Competentie).Bahwa sesuai isi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telahmengalami beberapa
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 7 Oktober 2020 — INDOSURYA INTI FINANCE
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
2.KEPALA KANTOR ATR BPN KABUPATEN BANDUNG
276 — 71
  • INDOSURYA INTI FINANCE
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
    2.KEPALA KANTOR ATR BPN KABUPATEN BANDUNG
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 02-10-2023 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PURWODADI Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pwd
Tanggal 4 Maret 2024 — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Purwodadi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
11 — 0
  • BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Purwodadi
    2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
    3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 18 Maret 2021 — Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Ery Murniasih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan BPN Kab. Boyolali
52 — 0
  • Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
    2.Ery Murniasih
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan BPN Kab. Boyolali
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD NASIR
Tergugat:
1.Bank DKI Jakarta
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
3.PT. Balai Lelang Star
4.KJPP Rangganis Hamod dan Rekan Cabang Makassar
55 — 8
  • Penggugat:
    MUHAMMAD NASIR
    Tergugat:
    1.Bank DKI Jakarta
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
    3.PT. Balai Lelang Star
    4.KJPP Rangganis Hamod dan Rekan Cabang Makassar
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 19 September 2018 — Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 3. PT. Balai Lelang Tunjungan Cabang Surabaya
144 — 12
  • Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang3. PT. Balai Lelang Tunjungan Cabang Surabaya
    Jika sebagian atau seluruh harta kekayaan DEBITUR (Penggugat !Konvensi atas persetujuan suaminya yaitu Penggugat II Konvensi)dan/atau terhadap barang jaminan terkena penyitaan atau penyitaanHalaman 13 dari 81 Putusan No. 18/PDT.G/2018/PN.MJKJaminan (conservatoir beslag) baik oleh pihak lain atau musnah karenasebab apapun juga.g.
    DEBITUR (Penggugat Konvensi atas persetujuan suaminya yaituPenggugat II Konvensi) tidak lagi mempunyai kegiatan usaha yang berartidan/atau kekayaan debitur mundur sedemikian rupa, sehingga menurutpertimbangan BANK (Tergugat Konvensi), debitur(Penggugat Konvensiatas persetujuan suaminya yaitu Penggugat II Konvensi) tidak mampu lagimembayar hutangnya.h.
    Menyatakan sah dan berharga atas pengosongan obyek a quo serta sitajaminanterhadap harta kekayaan lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi;9.
    Bahwadari uraian tersebutdi atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat IIdalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik ParaPenggugat adalah bukan karena memiliki kKewenangan dalampengurusan piutang Tergugat , melainkan dalam kapasitasnyamenjalankan tugas kedinasan dari Menteri Keuangan, dalam hal iniKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo (selakuunitteknis vertikal Menteri Keuangan).r.
    Sri Jemani seperti yang didalikan oleh ParaPenggugat dalam gugatannya.Halaman 54 dari 81 Putusan No. 18/PDT.G/2018/PN.MJK Bahwa Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quosangatlah tidak cermat, jelas, dan lengkap, Tergugat Il in casu KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo melaksanakanbanyak pelelangan pada tanggal 12 Desember 2017.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 26-06-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
ABDULLAH IBRAHIM
Tergugat:
1.RATNA ABURAERA
2.ADAM KURNIAWAN
3.MARWAN IBRAHIM
4.SULIS ANGGRENI
5.ABDUL GANI SAPPE
6.PT BANK INDONESIA Persero, Tbk. CABANG MANGGARAI BARAT
7.GRACE SURYA PERDANA
95 — 47
  • Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);1.2.Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat membahas danmempermasalahkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atasSertipikat Hak Milik (SHM) No. 281, dimana dalam pelaksanaan lelangeksekusi Hak Tanggungan a quo dilakukan oleh Tergugat VI melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Kota Kupang, namun demikian KPKNL Kota Kupang sebagai pihak yangmelaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut
    Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat 7.Alas hukum pemilikan/ penguasaan Tergugat 7 atas objek sengketa adalahberdasarkan Lelang resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKupang, sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 089/2013 tanggal 23Juli 2013 dimana kutipan aquo diberikan kepada Tergugat 7 sebagai aktajual beli.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang melelang objekjaminan;f.
    Menurut hemat Tergugat 7 KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang wajib hukumnya ditariksebagai pihak dalam perkara ini karena Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Kupang inilah yang menjadi pelaksana pelelanganobjek sengketa in casu memeriksa secara formil dan materil objek lelangapakah memenuhi syarat atau tidak secara hukum untuk dilelang;6.
    VI dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kupang sah atau tidak secara hukum, yang selanjutnya dapatdijadikan dasar untuk menentukan apakah peralihan hak terhadap tanah SHMNomor: 281 (tanah objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dasarlelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupangsah atau tidak, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kupang perlu didengar pendapatnya di persidangan atau harus diberikesempatan untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2141 K/Pdt/2012
Tanggal 18 April 2013 — RASIPAN, Dk VS BUDIYANTO, Dk
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemegang Hak Tergugat III;Bahwa oleh karena itu Tergugat II menggunakan Sertifikat tersebut pada BRICabang Atambua, sehingga kemudian karena Tergugat III tidak bisa melunasikreditnya di BRI Cabang Atambua, kemudian BRI Cabang Atambua menyita tanahdan rumah oleh pihak Bank BRI Cabang Atambua;Bahwa pada akhirnya pelaksanaan Lelang pada tanggal 3 Desember 2010 sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan Penggugat sebagai pemenang lelang yang sahyang telah diberikan Risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan
    ;Berdasarkan alasanalasan hukum yang terurai diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri kelas IB Atambua agar sudi memanggil kedua pihak untukdiperiksa dan mengadili, dengan mohon putusan sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini;Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pemenang lelang yangdilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2010 yang dilaksanakan oleh KantorPelayanan Kekayaan
    ini;Atau:Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yangmenurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah mengambilputusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Atb. tanggal 2 November 2011 yangamarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemenang lelang yangdilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
    tidak mempertimbangkan alat bukti yang di beri tanda T.7 dan hanyamempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (dahuluPenggugat) padahal alat bukti yang diberi tanda T.7 merupakan alat bukti yang patutdipertimbangkan oleh karena alat bukti tersebut telah membuktikan bahwaTermohon (dahulu Penggugat) digolongkan atau dikwalifikasi sebagai pihak pembeliyang beretikat buruk, oleh karena Termohon (dahulu Penggugat) mendapatkanobyek sengketa dengan cara menyuap pihak Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bir
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR UNIT TERMINAL
Tergugat:
1.SAMSUL BAHRI
2.HENDANI ZAINUDDIN
19 — 6
  • Bahwa Sesuai Pasal 226 227 HIR dan agar segala tuntutanPENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (i/lusoir), denganadanya gugatan ini) PENGGUGAT mohon kepada MajelisHakim agar diletakkan terhadap harta kekayaan (asset)diletakkan sita yang telah diserahkan sebagai jaminan maupunsegala harta kekayaan TERGUGAT berupa :Tanah dan atau bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No :219/JULI/2008 tanggal 06 oktober 2008 atas nama M AbedDaud , Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No : 221/JULI/2008tanggal 07 Oktober
    2008 atas nama Bahruni YNsehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi denganmenjual lelang harta kekayaan tersebut;9.
    Abed Daud dan tanah berdasarkan Akta Jual Beli NomorHalaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan SederhanaNomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Bir221/JULI/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas nama Bahruni YN dapat dilelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayarankredit/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikianpetitum angka 4 dan petitum angka 6 dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa atas petitum angka 5
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 07-08-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 7 Agustus 2012 — PT. CENTA BRASINDO ABADI, dk vs SYNGENTA LIMITED dk
167 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 76 PK/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :1.PT.
    Namun demikian paraTergugat tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan produk pestisidadengan merek PRIMAXONE tersebut, akan tetapi para Tergugat jugamengajukan pendaftaran merek PRIMAXONE & DESIGN tersebut keDirektorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia ;Bahwa Tergugat melalui kuasanya, Tn. Benyson Johan, telahmengajukan permohonan pendaftaran merek PRIMAXONE pada DirektoratMerek cq. Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq.
    Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq.Pemerintah Republik Indonesia telah menolak permohonan tersebut padatahap pemeriksaan, melalui Surat Direktur Merek No.
    DirekturJendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia cq.
    Hal ini juga sesuai dengan ketentuanPasal 45 dari TRIPS AGREEMENT yang mengatur ketentuan mengenaiHal. 20 dari 54 hal.Put.Nomor 76 PK/Pdt.Sus/2012 kerugian dimana ketentutan tersebut memberikan kewenangan kepadapengadilan untuk menyuruh pelanggar kekayaan hak kekayaan intelektualuntuk membayar ganti kerugian pemegang hak.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 420/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
1.Putu Roma Artalia
2.Ni Kadek Oki Noviantari
Tergugat:
1.Ni Nengah Suji
2.Ketut Noken
3.I Nyoman Wirayen
4.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
5.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
6.Made Ardani
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
14 — 0
  • Penggugat:
    1.Putu Roma Artalia
    2.Ni Kadek Oki Noviantari
    Tergugat:
    1.Ni Nengah Suji
    2.Ketut Noken
    3.I Nyoman Wirayen
    4.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
    5.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
    6.Made Ardani
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 09-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mjl
Tanggal 30 Maret 2021 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VIII Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
131 — 24
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VIII Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 13-04-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ptk
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat:
Iwan Rizaldy
Tergugat:
1.PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Cq PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Cabang Pontianak
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota
65 — 39
  • Penggugat:
    Iwan Rizaldy
    Tergugat:
    1.PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Cq PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Cabang Pontianak
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
    3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 12-09-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PALU Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Pal
Tanggal 6 Maret 2024 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU
21 — 8
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Kd.Mn
Tanggal 6 Nopember 2014 — BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk WILAYAH JAWA TIMUR c. q PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG MADIUN - MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA c.q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
69 — 8
  • BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk WILAYAH JAWA TIMUR c. q PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG MADIUN - MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA c.q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR c.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
    MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.qDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN, Alamat di Jl. Serayu TimurNo. 141 Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIyang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. R. B SIGIT BUDI PRABOWO, SE : Kepala KPKNL Madiun2. ALOYSIUS SUNARYO, SH: Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Madiun3.
    Bank Mandiri (Persero) Tbkmenjamin dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang,terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibatpelelangan obyek obyek yang disebutkan dan diuraikan secaraterperinci serta dilampirkan dalam Surat Pernyataan ini ;151.3. Bahwa berdasarkan angka 6 Surat Pernyataan tersebut, PT.
    Bahwa Tergugat II jelaskan terhadap proses dan tatacara prosedurpelelangan a quo dilakukan dengan berpedoman pada UndangUndang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang dan Peraturan Dirjen Kekayaan
    Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail RiskGroup Nomor : RMN.RTR/ABL.25013/2013 tanggal 29 November 2013,diberi tanda bukti T.II8 ;16.Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Madiun Nomor : S241/WKN.10/KNL.06/2014 tanggal 24 Februari2014 perihal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda bukti T.II9 ;17.Foto copy Surat Pengumuman Lelang Pertama Lelang Hak Tanggunganmelalui selebaran tanggal 25 Februari 2014, diberi tanda bukti T.II10 ;18.Foto copy Surat Pengumuman Lelang Kedua
    RTR/ABL.03727/2014tertanggal 20 Februari 2014 pada angka 6 disebutkan bahwa Bahwa PT.Bank Mandiri (Persero) Tok menjamin dan dengan ini membebaskanPejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) yang berwenang, terhadap segala gugatan atau tuntutan yangtimbul sebagai akibat pelelangan obyek obyek yang disebutkan dandiuraikan secara terperinci serta dilampirkan dalam Surat Pernyataan ini .Demikian pula bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 106
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 1 September 2020 — Muharror
2.Umi Lutfa
Tergugat:
1.Kepala Sub Divre XI Bulog Jember
2.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Perum Bulog
3.Kepala Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia
4.Kepala Kejaksaan Negeri Jember
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember
3.Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
143 — 101
  • Muharror
    2.Umi Lutfa
    Tergugat:
    1.Kepala Sub Divre XI Bulog Jember
    2.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Perum Bulog
    3.Kepala Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia
    4.Kepala Kejaksaan Negeri Jember
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember
    3.Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I
    4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-05-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 285/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 29 Mei 2023 — BANK NEGARA INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Wilayah 04
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq, Kantor Wilayah Banten cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I
Terbanding/Tergugat IV : ANNI GUNAWAN
86 — 10
  • BANK NEGARA INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Wilayah 04
    Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq, Kantor Wilayah Banten cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I
    Terbanding/Tergugat IV : ANNI GUNAWAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2706 K/Pdt/2012
Tanggal 23 September 2013 — Agus Didipu ; Djefrey Diman , dkk
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Danamon Indonesia Tbk Di Makasar ;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangGorontalo Di Gorontalo ;para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat I,I/turutTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat dan telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dan para Turut Tergugat dahulusebagai Tergugat di muka persidangan
    pihak Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Gorontalo di Gorontalo, untuk melaksanakan hasil lelang tersebutkepada kami, namun hingga saat ini barangbarang tersebut belum juga diserahkankepada Penggugat;bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas para Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :1 Menerima gugatan pengosongan Penggugat ;2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemenang lelang yang dilakukan olehPejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan
    seharusnya mengajukan permohonaneksekusi atas objek lelang, tanpa harus mengajukan gugatan biasa;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambilputusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2010/PN.Gtlo. tanggal 19 Mei 2011 yang amarnyasebagai berikut :Dalam Eksepsi :e Menolak eksepsi dari turut Tergugat I ;Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang yang dilakukanoleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan