Ditemukan 46426 data
70 — 31
Menyatakan bahwa segala jual beli, hibah ataupun peralihan atas tanah sengketa yang dilakukan bukan oleh dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;7. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;8. Menghukum pula para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula pada putusan;9.
Ayah Penggugat lainnya yakni tanah sengketa III sebagaimiliknya dan bahkan memasukkan Tergugat VI NAOMI untuk tinggal di atas tanahHalaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Plp1314151617sengketa III tersebut dengan membuat hibah dari Al. Prp.
SUPARDI LESAL adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;Menyatakan pula bahwa segala suratsurat yang telah diterbitkan di atas tanahsengketa tanpa izin dan persetujuan para penggugat dan atau bukan untuk dan atasnama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat pula;Menyatakan bahwa segala jual beli, hibah ataupun peralihan atas tanah sengketayang dilakukan bukan oleh dan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum mengikat;Menghukum Para Tergugat
Wara Utara/IV/2004 tanggal 12 April 2004 telah terjadi proses jual beli antaraTHONG GOAT LIE selaku penjual kepada SUPARDI LISAL selaku pembeli danjuga telah balik nama dari sertifikat tersebut;Bahwa perbuatan hukum pengalihak hak yang dilakukan oleh para pihak melaluipejabat yang ditunjuk oleh UndangUndang dan berwenang untuk itu, makaseharusnya Notaris ZIRMAYANTO, SH., selaku PPAT dilibatkan dalam perkaraini selaku pihak Tergugat;Bahwa ternyata Akta Hibah No. 26/AH/WU/2000 tanggal 13 Maret 2000
Wara Utara/IV/2004, tanggal 12April 2004 , diberi tanda (T5 3);4 Fotokopi Surat Akta Hibah Nomor : 26/AH/W/J/200, tanggal 13 Maret 2000, diberitanda (T6 2);5 Fotokopi Gambar Situasi Sementara Untuk Lampiran Akta Hibah tanggal 6 Maret2000, diberi tanda (T6 3);6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2014 atas nama Y.
Dan oleh karena Penggugat sebagaimana dalam dalilgugatannya hanya menuntut hak kepemilikan atas tanah sengketa dan bukan menuntutuntuk pembatalan penerbitan Akta Jual Beli (bukti T.V2) dan Akta Hibah (T.VI1),sehingga Majelis memandang bahwa tidaklah menjadi keharusan Notaris Zirmayanto, SH.
155 — 57
SYAFAR;8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/87/2015, tanggal 29 Junii 2015;9. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 195/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor: 195/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0606/LS/BJ/2015, tanggal 6 Juli 2015;12. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor :
0064/BAPD/ADD/2015, tanggal 10 September 2015;13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 578/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 578/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1171/LS/BJ/2015, tanggal 11 September 2015;16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/186/THP III2015, tanggal
30 Desember 2015;17. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0182/BAPD/ADD/2015, tanggal 30 Desember 2015;18. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 958/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 958/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2228/LS/BJ/2015, tanggal 28 Desember 2015;21. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 993/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 993/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2374/LS/BJ/2015, tanggal 30 Desember 2015;24. 8 (delapan) lembar bukt irekening koran bantuan subsidi hibah nomor rekening 0701070011;25. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap I dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen
Halmahera Utara;Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah keRekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab.
Halmahera Utara;Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke RekeningBendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab.
Halmahera Utara;Menimbang, bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerahke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab.
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
kaum Mangkuto Sati karena adanya hubungan baikdan Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said sering membantu kaum MangkutoSati mengatasi beberapa permasalahan hukum sehingga sebidang tanahtersebut merupakan harta bersama suami istri (narta gono gini) atau PUSAKORENDAH menurut adat Minangkabau, Anmad Darussalam Datuk Bagindo Saidsebagai pihak pertama telah MENGHIBAHKAN SECARA TERTULIS kepadapihak kedua yaitu Ir Syafnal Darussalam (yang merupakan anak kandungnya)yang diketahui oleh ahli waris yang menerima hibah
Narnis, Deswati dan warispihak pertama yaitu Maridun Intan Sati, Nurhayati, Zuraidah, Midarmis, Afrizaldi,Afrizon, Elfajri Surya, Helfirani dan ninik mamak pihak pertama yaitu Datuk nanPangulu, Datuk Tan Cummo, Z Pdt Mudo, Pd Pdt Rajo dan Mardanus Pkh Kayudan ninik mamak pihak kedua yaitu Anmad Darussalam Datuk Bagindo Said,Pandito Majo Bosa, Alinas Sutan Mangkuto, Sakir Bagindo Malin dan Nofian StSulaiman dan diketahui olen Kepada Desa Simancung E Pandito Bosai di manaisi dari Surat Keterangan Hibah
1940 dan 1 (satu) lembarsalinannya;1 (satu) lembar Surat Keterangan Bukti Perdamaian tahun 1965;1 (satu) lembar Surat Kebulatan Badapua tanggal 23 Maret 2004;1 (satu) lembar Surat Kebulatan Bakampung tanggal 6 Juli 2004;oa w&1 (satu) lembar Surat Pernyataan Niniak Mamak Suku Sikumbang NagariPadang Sibusuk tanggal 01 Desember 2005;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2013;1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kaum Padang Sibusuk tanggal 25Februari 2008;9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah
Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin ZayadiHalim;12. 1 (satu) lembar Silsilah Keturunan Menurut Adat Minang Kabau (RANuJI)kaum AHMAD DATUK BAGINDO SAID suku Sikumbang Hilir di PadangSibusuk dan ditandatangani oleh AHMAD DARUSSALAM GELAR DATUKBAGINDO SAID sebagai Mamak Kepala Waris bulan September 1985;Dikembalikan kepada saksi Maridun Gelar Intan Sati Panggilan Intan;13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah dari AHMAD DARUSSALAM GelarDATUK BAGINDO SAID kepada Ir.
dari AhmadDarussalam Datuk Bagindo Said (pemberi hibah) kepada anakanaknya(penerima hibah) yang diketahui oleh ninik mamak pemberi hibah danninik mamak penerima hibah dan dikuatkan di depan notaris;Tidak mempertimbangkan status saksi Drs Rahmad, MM gelar DatukBagindo Said yang merupakan Terdakwa dalam penuntutan terpisah(splitzing);Hal. 24 dari 28 hal.
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
IPO persil 17 a S.Il Blok 130 kohir C.1 ada Surat Akta Hibah No.385/V/BK/1996 tertanggal 14 Mei 1996.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 385 ke4 KUHP. ;Mahkamah Agung tersebut Membaca tuntutan pidana Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut :1.
Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu ) lembar foto copy rincik persil 17 a SII blok 130 kohir 304 Cltetap terlampir dalam berkas perkara,e 1 (satu ) Exp akta hibah Nomor : 385/v/BK/1996, dikembalikan padasaksi korban Syarifuddin bin Tjabiri.4.
saat menggadaikan tanah tersebutTerdakwa tidak memberitahukan saksi korban selaku pemilik tanah oleh karenaTerdakwa juga merasa sebagai pemilik tanah dengan adanya bukti surat rincikpersil 17 C SII blok 130 kohir No.139 Cl seluas 0,5 Ha Tahun 1973, dimanadimuka persidangan saksi korban juga mengajukan bukti sebuah surat rinciksebagai bukti kepemilikan atas nama ibu saksi korban yaitu IPO dengan rincikdengan persil 17 a SII Blok 130 kohir 304 Cl yang telah dihibahkan kepada saksikorban dengan akte hibah
65 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hibah yang menjadi dasar untuk menguasai harta a quoadalah tidak sah;7. Menetapkan bagian kadar masingmasing ahli waris dan atau ahli warispengganti menurut hukum Islam atau menurut ketentuan undangundangyang berlaku;8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta a quo sesuai dengankadarnya masingmasing;9.
Udang) namun ternyata yang bertanda tangan adalah pemberi hibah,Hj. Maslian Binti Awi dan penerima hibah, Hj. Nor Asiah Binti Abdul Hamid;Halaman 5 dari 7 hal. Put.
50 — 18
) (Bukti P17) sementara yang dicatat dalamAkta Jual Beli No. 264/2007 tertanggal 26 Juli2007 yang dibuat dihadapan Soeparna Soeran, SH.Notaris di Jakarta adalah sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) (Bukti P18), hal tersebutdilakukan adalah untuk menghindari pengenaan pajakyang lebih tinggi sebagaimana Surat Keterangan No.5/SHS/VII/2007 yang dibuat oleh Suhardi HadiSantoso Notaris di Jakarta pada tanggal 26 Juli2007 (Bukti P19);Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan tersebutdiperoleh dari hibah
Dengan demikian pembelian beserta pengurusandan renovasi atas tanah dan bangunan denganSertifikat Hak Milik No. 93184/Jagakarsa, GambarSituasi No. 09.04.09.02 tanggal 17 November 1997seluas 192 m2 atas nama Tergugat seluruhnyamemakai uang hibah/hadiah dari lbu Penggugat;Bahwa pada dasarnya tidak ada percampuranantara harta suami dansiharta istri karenaperkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86KHI, yang berbunyi sebagai berikut:"(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antaraharta suami dan harta
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Harta bendayang diperoleh selama perkawinan menjadi hartabersama" tetapi jika harta benda tersebut berasaldari hibah/hadiah termasuk sebagai harta perolehanyang masing masing dapat melakukanpenguasaannya/perbuatan hukum selama para pihaktidak menentukan lain yang nantinya akandiperhitungkan sebagai warisan, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.
Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 27Januari 2011, kode P.27;28. a.Fotokopi Surat Keterangan Hibah atas namapenghibah adalah Ibu Penggugat (Keiko Nakagawa),tertanggal 25 Mei 2007, kode 28a;b.
Fotokopi Terjemahan Surat Keterangan Hibah atasnama penghibah adalah Ibu Penggugat (KeikoNakagawa), tertanggal 25 Mei 2007, kode 28b;Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Keterangan Hibahatas nama penghibah adalah Ibu Penggugat (KeikoNakagawa), tertanggal 25 Mei 2007, kode 28c;PasFotokopi Passport Jepang atas nama Keiko Nakagawa(Ibu) Penggugat), Nomor 1TH8112971, tertanggal 18Desember 2008, kode 29;30.
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan : /smail/Ahmad dan Edi/Ibrahim MarabiSebelah Timur berbatasan dengan : Achmad BobsaidSebelah Barat berbatasan dengan : Abdul KhairSebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan dan Abdullah Faqgih/Abdurrahman AgilBahwa perlu untuk diketahui YM Judex Facti; ternyata Objek Sengketaa quo beratasnamakan atau merupakan hak milik dari SyarifahZoebaidah binti Said Agil Baharoen/Baharun Sarifa Zubaidah yangkemudian dialinkan/diserahkan melalui hibah
Putusan Nomor 202 K/TUN/2017Arabia di Seuwon; sebagaimana tercatat/tertulis pada substansialperalinan dan perolehan atas Objek Sengketa quo melalui hibah danwarisan yang dilakukan diluar wilayah kedaulatan negara Indonesia(Arabia Seuwon); perihal ini terbukti hingga sampai dengan saat ini ditahun 2014 status hukum maupun keberadaan fisik dari SyarifaZubaidah binti Said Agil Baharoen (Baharun Sarifa Zubaida) besertaketurunan dan ahli warisnya tidak diketahui dengan jelas posisikeberadaannya; maka
Bahwa telah diketahui di mana SHGB Nomor 127/Lingkungan Ampel(objek sengketa a quo) terbit pertama kali tercatat 11 November 1971;atas nama pemegang hak (Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun)namun pada sisi lainnya ada Surat Hibah pada 07 Agustus 1961; yangtelah dibuat oleh keturunan/ahli waris dari Sjarifa Zoebaidah binti SaidAgil Baharun; apabila diperhatikan secara cermat; maka terungkapfakta hukum kebenarannya sebagai berikut:3.1.1.
Bahwa di dalam Surat Hibah pada O07 Agustus 1961 telahmenerangkan ada pemberian hibah dari keturunan/ahli warisdari Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun kepada AbdulKadir Assegaf; artinya pada tahun 1961 keberadaan SjarifaZoebaidah binti Said Agil Baharun telah meninggal duniaHalaman 20 dari 24 halaman.
Bahwa untuk itu telah jelas Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun; pada tahun 1961 secara tidak langsung menerangkansudah meninggal dunia; sehingga kedudukannya tergantikanoleh ahli warisnya; sebagaimana tercatat dalam Surat Hibah(tahun 1961); namun mengapa tahun 1971 dipenerbitan awalobjek sengketa a quo; ternyata masih tercatat/terdaftar atasnama Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun di dalam objeksengketa a quo; artinya Sjarifa Zoebaidah binti Said AgilBaharun hidup kembali bangkit dari
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutomo, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, KabupatenKolaka, dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan;Bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik sah Penggugat yangdiperoleh dengan cara hibah dari lelaki Sahman Ukkas berdasarkan SuratKeterangan Hibah tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lamokato No. 06/Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 784 K/Pdt/2011LMKT/III/2008, tertanggal 5 Maret 2008 seluas kurang lebin 800 m?
tidak sesuaidengan kenyataan di lapangan, karena tanah yang dikuasai Tergugat dalamperkara a quo maupun Samsuddin dalam perkara No. 22/Pdt.G/2009/PN.Klk, danperkara No. 21/Pdt.G/2009/PN.Klk, hanya seluas 60 x 60 m;Bahwa objek tanah sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknyayang diperoleh dengan cara hibah seluas 800 m? salah objek. Dan tidak jelasposisi tanah yang dimaksud;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
Dengan demikian ada cacat hukum dalampemberian hibah oleh Bupati kepada Sahman Ukkas, karena peralihan surat hakatas nama Sahman Ukkas cacat hukum, maka peralihan hak dari Sahman Ukkaskepada Penggugat adalah juga tidak sah, lagi pula hal ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat seluas lebih kurang 200 x 250meter yang terletak di Kampung Gelelungi, Daerah Berujung, bukan milikPenggugat, akan tetapi milik Tergugat, berdasarkan surat hibah dari SyehAman Beder kakek dari Tergugat , tanggal 15 Mei 1990;b. Tanah Tergugat II dan III hak kepemilikannya diperoleh dari Syeh AmanBeder pada tanggal 8 Mei 1990;2.
Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat lebihkurang 25 x 200 meter itu tidak benar, akan tetapi mempunyai ukuranlebih kurang 75 x 150 meter yaitu hibah yang dimaksud di atas, jugabatasbatas yang digugat oleh Penggugat dalam surat Penggugat samasekali tidak benar;2.2. Penggugat menyatakan tanahnya telah diambil oleh para Tergugat Ildan Ill sebelah Barat milik Penggugat seluas 100 x 200 meter akanHalaman 4 dari 11 hal. Put.
./2015tetapi jelas milik Tergugat berasal dari hibah tersebut di atas pada poinjawaban Tergugat sub 1.b di atas;3.
Bahwa jika Pengadilan Tinggi Aceh mempertimbangkan surat bukti yangdiajukan oleh Termohon Kasasi mulai T.1 sampai dengan 1.10 yangTermohon Kasasi mengajukan surat bukti surat hibah yang dibuat padatahun 1990 yang tidak mampu dijelaskan asal usul tanah dan bukti T.2sampai dengan T.7 merupakan PBB (pajak bumi dan bangunan) yang buktiHalaman 8 dari 11 hal. Put.
37 — 5
Rancasari, Kota Bandung berupa 5 (lima) segel terdiridari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segel surat jual beli lepas mutlakdengan rincian adalah sebagai berikut :a. Akta Hibah No.269/1962 tertanggal 2 Nopember 1962 tanah milik adatpersil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 Kel. Cipamokolan, Kec.Rancasari, Kota Bandung ;b. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil No.68 S IVKohir 2538 Luas 0,905 Ha ;c.
Rancasari, Kota Bandung berupa5 (lima) segel terdiri dari 1 (Satu) Akta Hibah dan 4 (empat) segelsurat jual beli lepas mutlak dengan rincian adalah sebagai berikut :a. Akta Hibah No.269/1962 tertanggal 2 Nopember 1962 tanah milikadat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 Kel. Cipamokolan, Kec.Rancasari, Kota Bandung ;b. Suratjual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil No.68 S$ IVKohir 2538 Luas 0,905 Ha ;c.
Rancasari, Kota Bandungberupa 5 (lima) segel terdiri dari 1 (Satu) Akta Hibah dan 4 (empat)segel surat jual belli lepas muilak dengan rincian adalah sebagaiberikut :a. Akta Hibah No.269/1962 tertanggal 2 Nopember 1962 tanah milikadat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 Kel. Cipamokolan,Kec. Rancasari, Kota Bandung ;b. Surat jual belli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil No.689S IV Kohir 2538 Luas 0,905 Ha :c.
Rancasari, Kota Bandungberupa 5 (lima) segel terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat)segel surat jual beli lepas mutlak dengan rincian adalah sebagaiberikut :a. Akta Hibah No. 269/1962 tertanggal 2 Nopember 1962 tanah milikadat persi! 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 Kel. CipamokolanKec. Rancasari, Kota Bandung ;b. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 Persil No. 68SIV Kohir 2538 Luas 0.905 Ha ;c.
Rancasari, Kota Bandungberupa 5 (lima) segel terdiri dari 1 (satu) Akta Hibah dan 4 (empat)segel surat jual beli lepas mutlak dengan rincian adalah sebagaiberikut :b. Akta Hibah No.269/1962 tertanggal 2 Nopember 1962 tanah milikadat persil 70 S IV Kohir 2523 Luas 3850 M2 KelCipamokolan Kec. Rancasari, Kota Bandung ;c. Surat jual beli lepas mutlak tanggal 17 Oktober 1956 PersilNo.68 S IV Kohir 2538 Luas 0.905 Ha ;d.
125 — 64
Dan jika halini dikaitkan dengan nama dan jabatannya maka hal ini semakin menguatkanpendapat Majelis Hakim dimana Almarhum bernama Andi dan bergelar Opu yangmenurut hukum Adat sebagai Seorang Bangsawan dan lagi pula Almarhumsemasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Luwu Timur tentu didasarkan pada hal itu semualah sehinggafilosofi dari dibuatnya Surat Hibah tersebut;Menimbang, bahwa dikarenakan dengan adanya Surat Hibah tersebut makafilosofis dari apa yang
Olehnya menurut Majelis Hakimkekuatan bukti surat hibah waris tersebut mempunyai kekuatan yang sempurnadan sesuai dengan hukum;Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh keterangan dari Saksi AndiHaerul yang dikuatkan dengan bukti surat hibah dan Suratsurat Pernyataan (buktiP8 dan P9) yang telah di Waarmerking di depan notaris yang pada pokoknyamenerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Almarhum Andi Hasan dan istri serta di persidangan pula diterangkan bahwa awalnya tanah tersebut dibuka
Dan dikarenakan tidak ada pembuatan surat pengalihan makaatas hal tersebut Almarhum Andi Hasan membuat surat hibah waris dan bukti suratlainnya (bukti P2, dan P4) guna menegaskan tentang keberadaan ataspembangunan perumahan tersebut;Menimbang, bahwa jika dicermati dari surat hibah waris yang dibuatAlmarhum Andi Hasan dan bukti surat lainnya yang dikaitkan dengan tidakselesainya pembangunan perumahan maka dapat ditarik pesan moril dimanameski Almarhum Andi Hasan belum membuat surat pengalihan namun
yaitu AlmarhumAndi Hasan telah meninggal pada tahun 2009 dan pada Tahun 2009 telahmembuat Surat Hibah Waris atas Tanah seluas +50 Hektar, dan olehnyaberdasarkan surat hibah waris dan bukti surat lainnya (bukti P2, dan P4) yangsebagaimana diuraikan di atas mempunyai kedudukan yang sama dengantestament maka bukti surat tersebut secara hukum mempunyai kekuatan yangsempurna;Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim semakin kuat dan sempurna sebab didasarkan pada kedudukan hukum dari Orang Tua Saksi
Bahwa benar adanya Surat Hibah Waris dari Almarhum Andi Hasan atastanah seluas + 50 Hektar;4. Bahwa benar adanya penjualan tanah dari Saksi Andi Haerul, Andi MottoUrip dan Andi Massewua kepada Penggugat namun Tanah tersebut tidakberada dalam areal perumahan seluas +10 Hektar;Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pat.G/2019/PN MIl5.
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sich Toha membuat surat wasiat, tertanggal 3Mei 1996, yang kemudian dilakukan perubahan/perbaikan, dengan surat wasiat/hibah tertanggal2 Juni 2002, yang padaintinya harta peninggalan Moch. Sich Toha yang tertera di atasmenjadi hak penerima wasiat/hibah, yaitu Benny Muchtar mendapatkan tanah seluas 400 m2 (empatratus meter persegi) Ady Tasrifin (turut Tergugat ) mendapatkan tanah seluas 150 ml (seratus limapuluh meter persegi), dan Moch.
Azis Saleh (turut Tergugat Il) mendapatkan tanah seluas 100 m(seratus meter persegi), sehingga surat hibah wasiat sah menurut hukum;Bahwa adapun harta yang tertera di atas yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan paraturut Tergugat, sepeninggal almarhum Moch. Sich Toha, harta warisan tersebut hingga sekarang belumpernah dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya yang sah, Ny.
Trisnawati, Benny Muchtar, Risky Rista Tinova dan Tergugat;Bahwa turut Tergugat dan turut Tergugat II adalah pihak yang ikut menjadi penerima wasiat/hibah dari sebagian harta peninggalan Moch.
Menyatakan secara hukum SuratWasiat/Hibah Moch. Sich Toha tertanggal 3 Mei 1996, yangkemudian dilakukan perbaikan/perubahan dengan SuratWasiat/Hibah tertanggal 2 Juni 2002 adalah sah;3.Menyatakan secara hukum Ny. Trisnawati, BennyMuchtar, Rizky Rista Tinova, danNy. Hj. Maryati merupakan paraahi waris yangsah dari almarhumMoch. Sich Toha;4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhumMoch.Sich Toha adalah sebagai berikut:a. Tanah seluas lebin kurang 860 m?
Kembali (PK),mempertimbangkan secara matang dan sungguhsungguh, maka padatahun 2009 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, memutuskanuntuk membuat Akta penunjukan Hibah Wasiatyang ditujukan kepadaanak kami yang bernama Rizky Ramdani (Bukti Baru PPK5a), dengandemikian semua harta benda yang tercantum dalam Surat PernyataanHibah Wasiat tersebut, tidak dapat diganggu gugat lagi;.
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbanagan Judex Facti tentang penilaiaan terhadap bukti SuratT.4, +T.5, 1.6, dan 1.7 berupa Akta Hibah, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 50 alinea 3 yang menegaskan..., tidakHal. 21 dari 24 hal Put. Nomor 2320 K/Pdt/2014ada yang menyangkal kebenarannya, keberadaanya termasuk dari pihakPenggugat, seterusnya ...;.
Artinya dengan menegaskantidak ada relevansinya dalam perkara ini karena Penggugat Kasasi barutahu pernah ada hibah tahun 1969 dari Gusti Ngurah Japa kepada GustiNgurah Oka, yang tidak lain adalah saudara tertua dari Penggugat Kasasi.Karena baru tahu dan tidak banyak kesempatan untuk meneliti kebenaranmateriil dari Akta Hibah tersebut maka tanggapan yang bisa diajukanadalah untuk dikesampingkan, mengenai substansi Akta Hibah dimaksudT4, T5, T6, T7 banyak meragukan dan mencurigakan jika ditinjau secarayuridis
, semoga dalam kesempatan lain kebenaran atau kebohongan akanterungkap;Sebagai gambaran tentang hibah menurut hukum adat Bali dapatPenggugat Kasasi sitir halhal sebagai berikut: Hukum Adat Bali mengenal hibah yang tujuannya si penerima hibahharus menghidupi (merawat dan memelihara) si pemberi hibah, terutamasetelah tua dan saat sakitsakitan dsbnya; Dalam Yurisorudensi Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pdt/1988tanggal 29 Juni 1992 VP.
Nomor 89 bulan Februari 1993 halaman 47sebutkan: hibah menurut hukum adat dapat secara lisan/tertulis asalterang/dihadapan ahli waris dan saksisaksi; Putusan Pengadilan Kerta Singaraja Nomor 81/sipil, tanggal 24November 1939 menyatakan: hibah dapat dilakukan asal layak yaitusebanyakbanyaknya sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaanPewaris; Ketut Artadi, S.H., S.U., dalam bukunya yang berjudul: Hukum AdatBali, (Dengan Aneka Masalahnya) halaman 141, mengatakan: Dalampraktek adat di Bali, melakukan
Jika keluargaterdekat keberatan maka penghibahan itu tidak akan dilakukan;Untuk Bali yang dipertimbangkan dalam membuat hibah adalah halhalyang berhubungan dengan tugastugas keagamaan dan adat;Dengan apa yang Penggugat Kasasi sampaikan di atas akan membuatpenerapan azas imparsialitas (tidak memihak, bersikap jujur dan adil/fairand just, tidak diskriminatif/equalbe fore the law) dapat lebih dikedepankansehingga keadilan masyarakat berlandaskan kemanusiaan terwujud;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan
Pembanding/Tergugat II : Rosmi Antomina Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Pembanding/Tergugat III : Nicopenus Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Pembanding/Tergugat IV : Yunita Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
Terbanding/Penggugat : Yusak Wardiman Pampang Diwakili Oleh : Dr. THAHIR, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : Andi Ariani alias Limbong Toyong Diwakili Oleh : TAUFIK, S.H.,MH
60 — 35
Bahwa pengangkatan anak yang bernama Marta Tamabuku alias Bulawanyang disertai penyerahan / pemberian (hibah) tersebut adalah berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 49/I/K/PN/1997 olehkarenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;8. Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung (ahli waris) dari MartaTamabuku alias Bulawan;9.
Bahwa pemberian / hibah yang disebutkan di dalam Putusan No.49/I/K/PN/1977 berupa tanah sawah seluas 16 Tera Bungka adalah satukesatuan dengan tanah obyek sengketa, sebab dalam pemberian / hibahbatas sebelah utaranya dengan Bongga Layuk, sedangkan tanah obyeksengketa saat ini batas sebelah utaranya adalah tanah milik Arruang Mama(ibu kandung Andi Ariani / Turut Tergugat), yang mana tanah Bongga Layukdan tanah Arruang Mama pada batas sebelah utara adalah tanah yang sama(dahulu tanah Bongga Layuk,
.maka Turut Tergugat harus menyerahkan tanah obyek sengketa secara baikbaik kepada Marta Tamabuku maupun kepada anak kandungnya(Penggugat) tanpa syarat apapun juga;Bahwa atas ketentuan dan penyampaian ibu kandung Penggugat secarakekeluargaan kepada Turut Tergugat tersebut, maka sekitar tahun 2004 ibukandung Penggugat bersama dengan Penggugat menghubungi danmenyampaikan kepada Turut Tergugat agar meninggalkan tanah obyeksengketa dan rumah (gubuk) milik ibu kandung Penggugat yang diperolehmelalui hibah
* (seratus lima puluh meter persegi), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara : Tanah Arruang Mama / Andi Ariani;Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat;Adalah milik Marta Tamabuku yang diperoleh melaluipemberian/penyerahan (hibah) dari Ibu angkatnya yang bernama L.Ambalebok yang berhak diwariskan kepada Penggugat;4.
Ambalebok kemudian jatuh menjadimilik Marta Tama Buku berdasarkan hibah / pemberian, namun dalampetitumnya Penggugat tidak menuntut pengesahan hibah.1.2. Dalam positanya, (angka 14), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Il menguasai obyek sengketa karna membeli dari Turut Tergugat,namun dalam petitumnya tidak ditemukan tuntutan mengenaipembatalan jual bell.1.3.
55 — 23
Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hibah yangdilakukan Abdul Wafa kepada Abdul Halim (Tergugat III) sebagaimanatertera dalam surat penyerahan hibah tanggal 27 Januari 1986 .5. Menyatakan harta yang dimaksud dalam surat penyerahan hibah tanggal 27Januari 1986 adalah menjadi harta warisan Almarhum Abdul Wafa .6.
54 — 11
Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2010, Pemohon dan kedua anaktersebut (Robi Ade Utama bin Achmad Totong dan Rahmad Renaldi binAchmad Totong) mendapat hibah berupa tanah dari Urai Dare binti UraiMoehtar (ibu kandung Pemohon) dan hibah atas tanah telah jugadisertifikatkan dengan sertifikat nomor : 5133 dan telah juga beratasnama Achmad Totong, Robi Ade Utama dan Rahmad Renaldi;5.
Bahwa , Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebutuntuk untuk transaksi jual beli tanah hibah sebagaimana yang tersebutdalam posita 3 serta akan digunakan juga untuk halhal lain yangberhubungan dengan perbuatan hukum atas nama Rahmad Renaldi binAchmad Totong.7.
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Dana Otsus Kabupaten AcehTamiang) dengan jumlah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)untuk 1 (satu) Kampung (lokasi) di Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai denganSurat Keputusan Gubernur Aceh No. 412.24 / 271 / 2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, BantuanKeuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan MasyarakatAceh Tahun 2010 dengan No.
Hibah : 5.1.4.05.01 dan terhadap besarandana bantuan hibah tersebut ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPAPPKA) Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Aceh Tahun 2010 dengan No. 1.20.05.00.00.5.1 / DPAPPKA /2010 tanggal 13 April 2010.
(Dana Otsus Kabupaten Aceh Tamiang)dengan jumlah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk 1(satu) Kampung (lokasi) di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Aceh No. 412.24 / 271 / 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentangBesaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, BantuanKeuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan MasyarakatAceh Tahun 2010 dengan No.
27 — 5
keturunannya tersebut berhak untuk menggantikanposisi orang tuanya sebagai ahli waris.17.Bahwa Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat apabila tetapbersikeras untuk menjual obyek sengketa, maka sebaiknya dimintakanpenetapan ahli waris terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama, sehinggajelas siapa saja yang berhak atas harta warisan almarhum XXXX maupunbagian masingmasing ahli waris.18.Bahwa berdasarkan saran yang disampaikan oleh Penggugat tersebut,Tergugat menyatakan pernah menerima surat wasiat/hibah
dariAlmarhum XXXX dan XXXX, namun pada waktu Penggugat menanyakan surat wasiat/hibah tersebut, Tergugat tidak pernah dapatmenunjukkan kepada Penggugat , sehingga Penggugat meragukanadanya surat wasiat/hibah tersebut.
almarhum XXXX danXXXX.24.Bahwa oleh karena Turut Tergugat bukan pembeli yang beritikad baik,dan Tergugat bukanlah pihak yang berhak dan berwenang menjual ataumemindahtangankan obyek sengketa, maka Perjanjian Pengikatan JualBeli ataupun perjanjian lainnya yang isinya memindahtangankan obyeksengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat adalah dapat dibatalkandan/atau batal demi hukum.25.Bahwa Tergugat menyatakan pernah menerima surat wasiat/hibahwasiat dari Almarnum XXXX dan XXXX, namun surat wasiat/hibah
Sbytersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Penggugat maupun pada waktuPenggugat menanyakan, sehingga Penggugat maupun para Penggugatmeragukan adanya surat wasiat/hibah tersebut.26.Bahwa Tergugat justru mengurus Surat Keterangan Waris ke KelurahanJagir dan Kecamatan Wonokromo, Surabaya, padahal Tergugat bukanlah ahli waris yang sah karena hanya anak yang diasuh olehalmarhum XXXX dan XXXX dan bukan anak kandung (darah daging) darialmarhum XXXX dan XXXX.27.Bahwa Surat Keterangan Waris yang dimiliki
Penggugat hanya meminta untuk ditunjukkan jika adaSurat Hibah dari almarhhum XXXX, namun Tergugat tidak pernah bisamenunjukkan adanya surat Hibah tersebut. Sedangkan terkait adanyaSurat Adopsi terhadap Tergugat dari Pengadilan Negeri BangilPasuruan, para Penggugat tidak pernah mengetahuinya tetapi pastinyadengan adanya surat Adopsi tersebut pun tidak menghilangkan hakhakdari ahli waris maupun ahliwaris Pengganti dari almarhum XXXX.Him. 20 dari 44 him. Put. No. 4657/Pdt.G/2015/PA.
RIYANTI DYAH PALUPI
Tergugat:
JAELANI atau ditulis juga ZAELANI
Turut Tergugat:
1.SUPARMI
2.SUPARTINI
3.PUJI ASTUTIK
4.TUTUK KUSMIATI
25 — 10
Bahwa, kemudian rumah yang dihibahkan kepada Turut Tergugat III dibuatkanakte hibah dengan nomor : 1.151/420.605.VIII/2004, sedangkan rumah yangdihibahkan ke Turut Tergugat IV belum dibuatkan akte hibah dikarenakan TurutTergugat IV belum mempunyai uang dan juga hams merawat ke 2 (dua) orangtuanya yaitu Tergugat dengan R Suparti5.
Merjosari, Surat ukur tanggal 20 juli 2017, No.05345/Merjosari/2017, seluas 192 m2 gas nama Riyanti Dyah Palupi dan AkteHalaman 9 dari 32Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2018/PN.Mlg.Jual Beli (AJB) No. 18/2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)Benediktus Bosu, SH.Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut haruslah ditolakdikarenakan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa obyeksengketa tersebut milik Turut Tergugat IV yang asalnya hibah dan Tergugatdan B.
Selanjutnya Turut Tergugat Ill sejakmenjual rurnahnya pada tahun 2014 yang asainya hibah dari Tergugat denganB. suparti tersebut hidupnya selalu mengontrak dan berpindahpindah tempat.Sedangkan Tergugat setelah menjual rumah obyek sengketa mengikuti TurutTergugat Ill dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Sehingga yangmenempati obyek sengketa adalah Turut Tergugat IV beserta suaminya ImamSyafi'i.12.
Bahwa, selanjutnya rumah yang telah dihibahkan ke Puji Astutik dibuatkan aktehibah dengan akta hibah No. 1.151/420.605/8/2004 sedangkan rumah yangdihibahkan ke Tutuk Kusmiati belum bisa dibuatkan akta hibah karena belumpunya biaya/uang dan harus merawat kedua orang tuanya, akan tetapi sebagaikepala keluarga sudah berubah dari P. Zaelani menjadi P. Imam Syafi'.6.
Zaelani dengan B.Suparti berpesan oleh karena kedua rumah tersebut rumah pundhen makatidak boleh dijual oleh siapapun.Bahwa, selanjutnya rumah yang telah dihibahkan ke Puji Astutik dibuatkanakte hibah dengan akta hibah No. 1.151/420.605/8/2004 sedangkan rumahyang dihibahkan ke Tutuk Kusmiati belum bisa dibuatkan akta hibah karenabelum punya biaya/uang dan harus merawat kedua orang tuanya, akan tetapisebagai kepala keluarga sudah berubah dari P. Zaelani menjadi P.
H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, DKK
Tergugat:
Hamzah bin H Juma
105 — 49
Dalam hal ini yang memberikan hibah adalah pemilik yang sahatas obyek yang dihibahkan serta Akta Hibah dibuat dihadapan pejabat yangberwenang, pada saat hibah dilakukan Pemberi Hibah dalam keadaan sehat,tidak dalam keadaan sakit (Sakratul maut), kKarenanya menurut Pasal 213 KHItidak terdapat kewajiban melibatkan atau menghadirkan Para Penggugatdalam pemberian hibah tersebut, karena apa yang dihibahkan kepada ParaTergugat tidak melebihi ketentuan hukum yang ada yakni 1/3 dari hartapemberi hibah (Pasal
210 KHI) serta yang diberikan hibah adalah anakkandung sendiri dari pemberi hibah, karenanya tidak beralasan hukum dalilPara Penggugat yang menyatakan hibah tersebut cacat hukum;4.
Juma Bin yang diperolehSaleh, selaku Pemberi Hibah dan sebagai hibah dariHamzah Bin H. Juma, selaku Penerima almarhum H. JumaHibah.
Hibah (asli telahditarik oleh KantorPertanahan KotaMakassar)e Membuktikanbahwa tanahdimaksud adalahmilik dari Tergugat IIyang diperolehsebagai hibah darialmarhum H.
Juma bahwa penghibaaan tersebut tidak sah dan cacad hukum karena adaklausula (Sebab akibat) dalam pembuatan hibah tidak terpenuhi secarasempurna dimana semua ahli waris tidak pernah mengetahui dan tidakdihadirkan dalam pembuatan hibah tersebut sehingga hibah yang telahdinyatakan adalah hibah yang tidak sah dan cacad hukum dan menurutketentuan hukum yang berlaku bahwa hibah kepada anak adalah merupakanbahagian kewarisan yang diperhitungkan kemudian.n.