menurut cara serta persyaratan yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu) permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugattertanggal 8 Desember 2017 memuat alasan alasan sebagaimana uraian sebagaiberikut :Bahwa sebelum kami menguraikan tentang kesalahan dan pelanggaran hukum,maka perlu kami kemukakan mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melaluiputusannya dalam perkara Aquo;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru

Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembandinga) Bahwa mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammenerapkan Hukum yang hanya mempertimbangkan bukti surat dari pihakTergugat dan tanpa didukung oleh alat bukti saksi sebagaimana dalamdictum putusan halaman 23, adalah suatu pendapat dari Pembanding(Penggugat) yang keliru dan tidak mencermati isi putusan tersebut, sebabMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sudah betul dan tepat sertaseobyektif mungkin dan seadiladilnya di dalam

MajelisHakim Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;b) Bahwa mengenai Judex Fatie telan salah menerapakan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku yaitu hukum pembuktian sebagaimanadigariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata setiap orang yang mendalilkanbahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendirimaupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwadiwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, adalah suatupendapat yang keliru

Dengan demikianjudex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktiandalam perkara ini;4.

Bahwa, judex facti yang menyebutkan bahwa saksisaksi Terlawan ,masingmasing Bunasir bin Boniran dan Wagito bin Sujiran, telahmemberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi,sehingga keterangan saksisaksi tersebut diterima sebagai bukti;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas, merupakan pertimbanganhukum yang tidak cermat dan keliru dalam menilai keterangan saksisaksi,dengan alasan hukum sebagai berikut :a.

jualbeli tanah sengketa tanggal 21 Oktober 2006, dariBudiyono kepada para Terlawan, kepemilikan tanah sengketa secaranyata telah berpindah dari Budiyono kepada para Terlawan, hal tersebutterbukti bahwa secara nyata, para Terlawan telah menguasai tanahsengketa tersebut, telah mendirikan bangunan rumah di atas tanahtersebut, dan Terlawan II telah menempati tanah tersebut selama limabulan sambil berjualan bensin eceran;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas merupakan pertimbanganhukum yang keliru

(YurisprudensiIndonesia, Mahkamah Agung RI, 19841, hal. 103);13.Bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dalampertimbangannya pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bahwajualbeli yang dilakukan oleh Budiyono kepada Pelawan tanggal 28 April2011 terhadap obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum,adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana judex facti telahmelampaui batas14.kewenangannya, yang secara yuridis pertimbangan hukum tersebutmasuk dalam yurisdiksi Peradilan Umum, oleh karena

hal ini terbukti secara fakta didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6,Hal9 dari 14 Hal.Put.No.2859 K/Pdt/2010dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan memori bandingdari Para Tergugat/Pemohon Kasasi dan telah jelas Pengadilan TinggiGorontalo telah ceroboh mengambil alihpertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah salah melaksanakan hukumacara, maka secara fakta hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tidakmelaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan mengakibatkan putusannyamenjadi keliru

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Gorontalo, seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakimpada tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dansalah menerapkan hukum disebabkan pertimbangan hukum dariPengadilan Negeri Limboto sangat kelitu dengan begiru saja menyatakanbahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat/TermohonKasasi; Bahwa terhadap alasan kasasi angka 5 ini, Pemohon Kasasi menunjukpertimbangan Majelis Hakim tingkat

pertama dalam putusan a quohalaman 16 telah keliru mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugatpada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah, dst ...... dengan batasbatasnya : Sebelah Utara panjang kurang lebih 68 M berbatas dengan JalanLorong roda; Sebelah selatan panjang kurang lebih 60 M berbatas dengan JalanRaya ;Sebelah Timur panjang kurang lebih 55 M berbatas dengan tanahnyaUsman Baruadi; Sebelah Barat panjang kurang lebin 79 M berbatas dengan tanahnyaKamarudin Nasir ;Bahwa apabila dicermati dan

Olehnya menurut hematPemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru atauHal 11 dari 14 Hal.Put.No.2859 K/Pdt/2010salah menerapkan hukum untuk nilai Suatu pembuktian, karena apabiladicermati keterangan dari saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah keterangan saksisaksi tersebut merupakanketerangan yang saksi dengar dari orang lain atau cerita, sebagaimanaketerangan saksisaksi tersebut dimuka persidangan dalam perkara ini.Dengan demikian keterangan saksisaksi

No. 2727 K/Pid.Sus/2009Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan

Umummenyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut bukanmerupakan putusan bebas murni melainkan pembebasan tidak murni atauberupa putusan pelepasan dari tuntutan hukuman dan hukuman terselubung(verkapte onslag van rechts vervolging) karena di dalam dakwaan kami telahdirumuskan sebagaimana dimaksud Pasal 82 UndangUndang RepublikIndonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namunpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memberikanpenafsiran secara tidak benar dan keliru

Oleh karena itu putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Palopo yang membebaskan terdakwa dari dakwaanJaksa Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni.Bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta dipersidangan tersebuttampak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo keliru menafsirkan unsur"pencabulan dimana hanya melihat sisi satu saksi saja yaitu saksi korbanHal. 8 dari 13 hal. Put.

T, S.Pd Bin Talla juga melakukan perbuatanpencabulan terhadap siswa binaannya sebagaimana pengakuan siswisiswitersebut pada saksi Salma Hamid yang mempunyai tugas sebagai gurupembimbing konseling yang menerima keluhan dan pengaduan siswatermasuk siswi korban pencabulan terdakwa sehingga dapat menjadipetunjuk.Bahwa dari pertimbangan hukum dan fakta dipersidangan tersebuttampak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo keliru menerapkan hukumacara sebagaimana mestinya dengan mendasarkan pertimbanganputusannya

Tergugat/Para Terbanding tidakmengajukan tanggapan memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya sebagai berikut:Judex Facti keliru

untuk kepentingan bisnis, bukan untuk tujuan jualbeli sebagai dimaksud Bukti P: 2,Bahwa dengan demikian jika pertimbangan Judex Facti pada halaman 45angka 1 dinubungkan dengan pertimbangan pada angka 2, 3 dan 4, makadapat diketahui bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumpembuktian, padahal berdasarkan bukti P: 1, P:2, P: 3 serta keterangansaksi Muhammad Gambar Ginting dan Dedi Suroto telah dapat dibuktikanadanya unsur penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta PerjanjianNomor 16 tanggal

sebagaibukti yang mengalahkan dalil Para Penggugat, hal ini menunjukkan JudexFacti tidak berlaku adil dalam menerapkan hukum pembuktian, apalagidalam persidangan pihak Tergugat dan Tergugat II sama sekali tidak adamengajukan saksisaksi baik dari notaris yang menerbitkan akta kuasaNomor 17 maupun dari pihak lain;Bahwa quod non benar Bukti T 2: 1 sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 4akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 20 Januari 2010 yang menurut ParaPenggugat belum pernah diterbitkan maka Judec Facti telah keliru

Penggugat dihadapan Tergugat IIsebagaimana dimaksud bukti T 2: 2, maka pertimbangan hukum Judex Factipada halaman 48 alinea ke 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan tidakterbukti dalil Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II adalah pertimbangan hukum yang didasarkankarena keliru dalam hukum pembuktian;Halaman 10 dari 13 hal.Put.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 4 padaHalaman 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara prinsiptentang cara mengatur keuangan pernah terjadi Ketika perkawinan baruberusia 2 (dua) tahun yang mengakibatkan Penggugat meminta Tergugatdengan ultimatum akan mengakhiri perkawinan jika tidak bisa diperbaikimerupakan Pernyataan yang salah dan keliru serta tidak dapat dibuktikanoleh Penggugat dimana pernikahan Penggugat

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 8 padaHalaman 3 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan :bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan dengan perempuan laindi awal tahun 2018 yang menjadi salah satu alasan sering terjadinyaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat. merupakan PernyataanHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT BTNyang salah dan keliru serta tidak dapat dibuktikan, dimana Tergugatdapat menerima kesalahan tersebut, memaafkan dan tetapmengharapkan Penggugat

dapat kembali menjadi suami, ayah dankepala rumah tangga yang baik.17.Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 9 padaHalaman 3 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan :bahwa Penggugat dengan Tergugat serta orang tua masingmasing pihakberusaha untuk mengkomunikasikan konflik yang terjadi namun tidakberhasil, merupakan Pernyataan yang salah dan keliru serta tidak dapatdibuktikan dimana Tergugat selalu dapat memaafkan dan mengertikeadaan Penggugat, walaupun Penggugat telah melakukan

hanya sekali melakukan hal tersebut merupakan halyang tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat juga tidak menjadisuatu alasan perceraian.19 Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Angka 11pada Halaman 3 dalam gugatan pada pokoknya menyatakan : bahwaPenggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengakibatkanperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga gugatan inidiajukan merupakan pernyataan yang salah dan keliru

Eksepsi Persona Standi Non Judicio;2.1.2.2.2.3.2.4.200sBahwa gugatan Penggugat khususnya dijatunkan terhadap TergugatIll harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat III di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru,karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JendralKekayaan Negara cq.

tersebut di atas, maka sama sekali tidaknampak selaku peradilan ulangan sebab Yang Terhormat Majelis HakimBanding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraperdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alihpertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim tingkat pertamatanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasanalasan apa yangdipandang benar dan tepat, sehingga disetujui dari putusan hukumYang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut,yang nyatanyata keliru

Bahwa dengan demikian kenyataannya putusan Yang TerhormatMajelis Hakim Banding dalam perkara perdata ini, sama sekali tidakmemuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkandan diambil alin pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertamayang nyatanyata keliru) penerapan fakta/pembuktian maupunpenerapan Hukum Acara Perdata in casu Hukum Pembuktian dalamperkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa YangTerhormat Majelis Hakim Banding dalam menjalankan peradilannyatidak

Majelis Hakim Judex Facti Keliru, Mengadaada dan Memanipulasi FaktaDalam Pertimbangan Putusannya;Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medanyang telah pula dikuatkan dan diambil alin alasan dan pertimbanganhukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu dalam Putusan hal.32 alinea pertama poin ketujuh, yang pada intinya menyebutkan:Halaman 21 dari 30 hal.Put.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4404 K/Pdt/1986bertanggal 29 Agustus 1988 (yang dimuat dalam Majalah Hukum VariaPeradilan Tahun IV, Mei 1989, Nomor 44, halaman 26), yang amarpertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:rr Judex Facti salah menerapkan hukum, karena keliru dalammenilai alatalat bukti yang mendasarkan putusannya, ......b.

Bahwa judex facti telah keliru) dan salah menerapkanHukum Acara Perdata dalam eksepsi Gugatan kurang pihak.Bahwa judex facti dalam putusannya sama sekali tidakmemper timbangkan dalil para Pemohon PeninjauanKembali/para Tergugat dalam eksepsinya tentang gugatanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat kurang pihak ;Bahwa dalam. dalil eksepsi para Pemohon' PeninjauanKembali/para Tergugat telah mendalilkan atas gugatanTermohon Peninjauan Kembali/ Penggugat bahwa bukti hakdari Termohon Peninjauan Kembali

dalam kaitannya pemberian izinprinsip tersebut telah tidak teliti dan tidak cermatuntuk meneliti dan menganalisa bukti bukti hak yangtelah dimiliki Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatsebelum memutuskan untuk memberikan izin = membangun diatas lahan yangmasih terdapat para warga (ic. para Pemohon PeninjauanKembali/para Tergugat) dengan melalaikan danmengabaikan prinsip kehati hatian dan masih terdapathak hak pihak lain di atas lahan yang telah dimohonkanizin prinsip tersebut ;Sehingga = adalah keliru

Bahwa judex facti telah keliru) dan salah menerapkanhukum dalam hukum materiil perkara perdata, yaitu) dalampokok perkara Gugatan kabur (obscuur libels) .Tidak jelas obyek yang disengketakan atau digugat.Bahwa dalil gugatan Termohon PeninjauanKembali/ Penggugat mendasarkan haknya hanya sertifikatmaupun hak adat (girik) tetapi tidaksecara tegas dan jelas menguraikan letak persil danblok lokasi tanah yang diakui ;Bahwa atas dalil gugatan Termohon PeninjauanKembali/Penggugat tersebut, oleh para Pemohon

Sungguh baruini terjadi yang seharusnya adalah tidak dibenarkanmenurut hukum pertanahan sebagaimana disebutkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No.3783 K/Pdt/ 1987,tanggal 14 Juni 1989 tersebut ;Bahwa judex facti telah keliru) dalam pertimbanganhukumnya sepanjang mengenai' batasbatas tanah danletak tanah yang menjadi dalil dari TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatannya telahmenyatakan hak, di mana dalam dalil gugatan dan darifakta fakta hukum di persidangan jelas dan nyata tidakdapat

;Judex facti keliru tentang alat bukti dan keterangansaksiBahwa judex facti telah = keliru dan lalai dalampertimbangannya sebagaimana disebutkan pada hal 43Hal. 33 dari 37 hal. Put.

No. 2128 K/Pdt/2009Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga alamat objek perkara yangdiadili Penggugat adalah sangatsangat keliru (incassu gugatan Penggugathalaman 2) ;Bahwa Tergugat IIl menguasai dan mengusahai tanah miliknya tersebutsampai saat gugatan ini dimajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri ArgaMakmur, dan ketika Tergugat mengajukan permohonan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk diterbitkannya Seritifikat Hak Milikuntuk atas nama Tergugat Ill sendiri, tidaklah

Dalil Yang Keliru ;Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat Illpada prinsipnya Penggugat mengalami kerugian oleh karena telah dirusaknyatanaman sawit milik Penggugat yang dilakukan Tergugat dan oleh karena itutelah sangatsangat kelirulah Penggugat mendalil atas perbuatan Tergugat Hal. 8 dari 26 hal. Put.

bila Penggugat mendalilkankerugian atas tidak dapat dikelolanya tanah terperkara tersebut ;Bahwa Penggugat patut mengetahui dalam perkembangan hukum saatini sering terjadi pihak yang berhak atas kepemilikan tanah bukanlah pihak yangmengelola (mengerjakan) tanah, untuk halhal seperti ini tidaklah menjadi suatukeharusan dan kemutlakan yang menguasai adalah pemilik sesungguhnya,sehingga dalil Penggugat menyangkut pautkan persoalan pengrusakan barangdengan kepemilikan tanah adalah suatu dalil yang keliru

Dalil Yang Keliru ;Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat Illpada prinsipnya Penggugat mengalami kerugian oleh karena telah dirusaknyatanaman sawit milik Penggugat yang dilakukan Tergugat dan oleh karena itutelah sangatsangat kelirulah Penggugat mendalil atas perbuatan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) incassu PutusanPengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor perkara, Nomor 19/Pid.B/2006/PN.AM (halaman 2 point 5) tersebut, secara serta merta

PertimbanganJudex Facti ini adalah keliru. Karena memang Judex Facti tingkat bandingtidak pernah mempelajari berkas perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2007/PN.AM (sebagaimana diakui Judex Facti pada pertimbangan putusan inHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2128 K/Pdt/2009casu halaman 7 baris 17 dari atas menyatakan ...perkara pertama Nomor9/Pdt.G/2007/ PN.AM tanpa diperiksa materi pokok perkaranya...)

Mesman danSELEMUSNY A... 2... cece cee cee cee ceceBahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) di atas ini adalah tidakbenar atau keliru karena:1. Tidak pernah ada kata sepakat antara Penggugat asal H. Mansyur.HZ, dengan ahli waris almarhum tuan W.J. Mesman, yaitu Ny. E.E.Mesman untuk mengurus /melajutkan penggarapan obyek sengketa ;Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1160 K/Pdt/20102. Penggugat asal H. Mansyur.

Bahwapertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman11 (sebelas) alinea ke duadari atas bahwa: Menimbang, bahwa dalil TurutTergugat Balai Harta Peninggalan Makassar didasarkan pada ketentuanPasal 1126 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1129 KUHPerdata adalahpasalpasal atau ketentuan hukum yang dicabut dan tidak berlaku lagi.Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas adalahtidak benar atau keliru / salah menerapkan hukum atau melanggar hukumyang berlaku, karena

No. 1160 K/Pdt/20102008 / PN Maros telah keliru menerapkan hukum dalam Konvensi olehkarenaitu harus dibatalkan ....dst.

Oleh karena itu judex facti(Pengadilan Tinggi) sangat keliru atau salah menerapkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam kasus perdata ini. Lagi pulaTermohon Kasasi / Penggugat asal / Pembanding melakukanpenggarapan dan memetik hasil atas obyek sengketa adalah merupakanperobuatan melanggar hukum dan oleh karena itu tidak menerbitkan itikatbaik alias beritikat buruk. Selanjutnya Termohon Kasasi / Penggugat asalHal. 24 dari 29 hal. Put.

Dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan alatbukti hak milik menuruthukum bagi Termohon Kasasi/ Penggugatasal /Pembanding atas obyek sengketa.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka judex facti(Pengadilan Tinggi) telah keliru atau salah menerapkan Pasal 1819 jisPasal 1354 KUHPerdata, karena status hukum obyek sengketa adalahmerupakan harta peninggalan yang tidak terurus (tidak ada kuasanya),sedemikian berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1129 KUHPerdata jo Pasal 2ayat (2) UndangUndang

Berkah Trijaya Indonesia) sampai dengan di PHK yaitutangal 21 September 2018;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :1.1. Jika Penggugat mendalilkan masa kerja 6 tahun 1 bulan sebagai Salespada CV.

Bahwa Penggugat pada point 4 halaman 2 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaikaryawan di Perusahaan tempat Penggugat bekerja telah berusaha sebaikbaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :3.1.Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenaipelaksanaan tugas dan kewajiban (telah bekerja dengan berusahasebaikbaiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya) sebagaikaryawan di perusahaan

Bahwa Penggugat pada point 5 halaman 2 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa selama bekerja dan mengabdi sebagai karyawan di PerusahaanTergugat, Penggugat telah menunjukkan prestasi, reputasi dan dedekasinyadalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya sebagai karyawan;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :4.1.Penggugat mendalilkan bahwa sejak menjadi karyawan ditempatperusahaan Tergugat (PT.

Bahwa Penggugat pada point 9 halaman 3 mendalilkan sebagai berikut :Bahwa Penggugat ada minta kepada Pak Hengky (GM Area BangkaBelitung) yang menunjukkan surat tersebut, untuk minta di print SuratPemberhentian tersebut, akan tetapi setelah 2(dua) hari tidak diberikan printoutnya dan hanya diberitahukan oleh Pak Hengky bahwa Penggugatdiberhentikan akhir bulan September 2018;Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :8.1.Bahwa pembacaan Surat Pemberhentian telah dilaksanakan olehTergugat, dan

Sukma Modern Indah, PT Graha Celluler Pratama dan PT BerkahTrijaya Indonesia, dengan proses penyelesaian sebagai berikut :Dalil Penggugat demikian adalah keliru, karena :12.1.Bahwa terhadap pelimpahan / pelaporan perkara Penggugat denganTergugat ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan TerpaduHalaman 18 dari 53 Putusan PHI Nomor 3 /Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp.13.14.Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, terhadapperusahaan : CV. Sukma Modern Indah, PT Graha Celluler Pratamadan PT.

Dan Kesepakatan antara Saksi dan Saudara NurAbidin Andi Arung merupakan kesepakatan pribadi dan tanpasepengetahuan Dinas",Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru bilamana dalampembangunan rumah jabatan tersebut dinyatakan hubungan antaraMOHAMMAD SAID ENTEBO dengan DRS. NUR ABIDIN ANDI RUNGmerupakan perjanjian pribadi, tetapi yang benar hubungan tersebutdilakukan dengan berdasarkan pemberian kuasa, dimana MOHAMMADSAID ENTEBO selaku pemberi kuasa dan DRS.

Mekanika Enginering ConsultantHal. 38 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal tersebuttidak benar karena ......Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan kurangmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari alatbukti yang ada.

Pekerjaan urugan kembali bekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilaiRp.2.377.987,35 tidak terbukti.Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena judexfactie kurang mempertimbangkan fakta dipersidangan berdasarkan alatbukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dimana berdasarkanketerangan ahli dari BPKP telah ditemukan = adanyabuktipenyimpangan berupa tidak dikerjakannya pekerjaan urugan kembalibekas galian sebanyak + 387,3 m3 senilai Rp2.377.987,35.

Luton Jaya dan diperiksa serta disetujui oleh PPTK Pengawasan(saksi Syahrir.ST) yang merupakan pejabat yang berwenang menilai ataskebenaran laporan dari konsultan pengawas;Hal. 44 dari 54 hal, Putusan Nomor 2011 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru) dan tidakmempertimbangkan dengan dengan cermat faktafakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa selaku PPTK yang sesuai Permendagri Nomor:13 Tahun 2006 pada Pasal 12 ayat (5) mempunyai tugas :a.

(Bukti T8);Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, karena tidakbenar Terdakwa selaku PPTK Fisik sebagai pengendali pelaksanaanperjanjian/kontrak beserta perubahan. Adapun yang menjadi tugastugasyang benar dari Terdakwa selaku PPTK sesuai Permendagri Nomor: 13Tahun 2006 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa tugas PPTK mencakup:a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatannya pada poin12 yang menyatakan bahwa:Penggugat adalah satusatunya ahli waris wangsa soerya sebagaipemilik ianah yang sah pada saat ini diklem dan di kuasai Tergugat;Bahwa Penggugat telah keliru mengenai tanah objek sengketa,yang jelas Tergugat membeli tanah tersebut dari Rosadi AL H.Rosyad Mustofa dan sama sekali tidak ada hubungannya denganwangsa soerya, karena dalam buku tanah desa letter C persil No. 95s Il tercatat atas nama Rosadi Al. H.

PinusRegency adalah beralasan secara Hukum, sebab faktanya tanah yangdalam gugatan dinyatakan sebagai pemilik penggugat yang menjadisengketa tersebut adalah yang dikuasai, dikelola bahkan sebagian sudahdijadikan Perumahan oleh Tergugat untuk dijadikan perluasan perumahanPinus Regency , adalah sangat keliru sekali, kKarena sudah jelas pemilik dariperumahan Pinus Regency adalah PT.

Adalah merupakan pertimbangan Hukum yangsalah dan keliru dalam menyimpulkan dalam perkara ini, berdasarkanalasan hukum sebagai berikut:Bahwa menurut hemat pembanding,/Tergugat, justru bukti T18 yaituberupa putusan Pengadilan Negeri Bandung register nomor1259/PID/B/2005/PN.BDG. tanggal 3 agustus 2006 yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan Amarnya antara lain bebunyi :1.

Bahwa, demikian pula pertimbangan Majaelis Hakim Tingkat Pertama yangtermuat dalam halamn 52 = alinea pertama putusannya yangmempertimbangkan : Pertimbangan Hukum tersebut di atas, jelas sangat keliru dan salah,alasanya : Menurut Pembanding/Tergugat kelebihan jumlah luas 10.214 m?, bukanlahbeban pembuktian yang dibebankan kepada Tergugat, justru seharusnyaPenggugatlah yang harus membuktikan, bahwa sisa luas 10.214 m/?

Bahwa sangat keliru dan dapat dikatakan tidak dapat membaca putusandikarenakan bukti surat yang dinyatakan Palsu yaitu 1 (satu) berkasphotocopy Surat penyerahan Hak waris tertanggal 17 maret 2003 tidakterdapat dalam daftar bukti dan dijadikan sebagai salah satu bukti untukmendukung gugatan Penggugat dalam Perkara ini ;Bahwa terbukti selain Tergugat telah keliru dalam menetuan hak milik tanahjuga tidak mengerti tentang apa saja yang harus dijadikan bukti kepemilikantanah sebelum lahirnya UUPA Nomor

Bahwa secara hukum perbuatan materil yangmengakibatkan terjadinya tindak pidana membongkarbarang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain yang telah ditentukan /diizinkan dan olehkarena itu. dilakukan penyitaan untuk kepentinganpembuktian atau bersifat pro justitia atas kendaraan milikpenggugat adalah sebagai akibat dari perbuatan/tindakpidana yang dilakukan oleh PAULUS TANMENU dan bukanoleh Tergugat sehingga adalah keliru dan tidak tepat jikatuntutan hukum /gugatan ditujukan kepada

mengajukan bandingpada tanggal 29 April 2020, dengan demikian permohonan bandingHakaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT KPG.tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pengugattelah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :1.Bahwa Judex Facty Peradilan Pertama telah keliru

Bahwa keberatan Pembanding pada point (2) yang menyatakanJudex Factie Peradilan Pertama telah keliru dalam pertimbanganhukumnya mutlak harus ditolak. Judex factie Tingkat Pertamasama sekali tidak keliru melainkan telah tepat dan benar sertasesuai dengan hukum. Pertimbangan Pengadilan Negeri halaman(27) sebagaimana dikutip Pembanding dalam memori bandingnyajuga adalah tidak keliru..

Justru sebaliknya, Pembanding tidakmemahami sepenuhnya~ atau telah keliru) memahamipertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman (26)dan halaman (25) serta keliru pula memahami pendapat M.

Dengan demikian yang keliru disini adalahPembanding yang tidak memahami sepenuhnya maknapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman27 alinea pertama dan kedua.9.

Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan keliru memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidakmemperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yangdiperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 WIB,Terdakwa bersamasama dengan saksi Arifin alias Ipin sepakat untukmencari korban untuk diambil barangnya lalu sepakat menuju daerahBandara Polonia Medan dan sesampainya di daerah Bandara PoloniaMedan,

TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAMMENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.A.

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKANFAKTAFAKTA PERSIDANGAN TERHADAP KUHAP. Bahwa setelah membaca dan melakukan telaah yuridis terhadap pertimbanganPutusan Judex Facti, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang sejakproses Penyidikan terus melakukan pendampingan dan pembelaan hukumterhadap diri Terdakwa, telah menemukan adanya Pertimbangan Putusan Hukumyang keliru dan atau salah yang diambil oleh Judex Facti (ic. Pengadilan NegeriMedan).

dan tidak mendasar, karena Mohammad Tohaadalah bukan pelaku yang sebenarnya ;e Bahwa uraian Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman14 alinea 2 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karenaperkataan Terdakwa tersebut yang menyatakan "minta izin atau permisi untukmetik kepada Saksi Eljhon Simbolon Als.

Jon dan SaksiIsmail, Rabu, tanggal 02 Mei 2012 ) ;e Bahwa dikarenakan penerapan fakta persidangan yang dilakukan oleh JudexFacti tersebut adalah keliru dan tidak benar, tidak sesuai dengan due proccesof law dalam perkara a quo, maka pertimbangan tambahan dalam putusanJudex Facti tersebut harus dibatalkan;e Bahwa demikian juga halnya dengan uraian Judex Facti pada halaman 14alinea 3 adalah pertimbangan fakta hukum yang keliru dan tidak benar, karenaperistiwa dalam pertimbangan dimaksud adalah peristiwa

No. 411 K/Pid/2011Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan bukan

No. 411 K/Pid/20111.1.Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat suratpalsu atau memalsukan dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yangdimuat dalam dakwaan alternatif Kesatu;Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata dalam menafsirkanunsur membuat surat palsu atau memalsukan, hanya dari sisi formalbelaka tidak mempertimbangkan dari sisi materiilnya;Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertianunsur membuat surat

Sugiharti No.103/SK/LBR/1979, tanggal 6 Oktober 1979, adalah non identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atasnama Raden Mas Main pembanding (KT);Dengan uraian di atas jelas dan terbukti bahwa surat tanah atasnama Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat suratpalsu atau memalsukan dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yangdimuat dalam dakwaan

Sugiharti No. 102/SK/LBR/1979,tanggal 6 Oktober 1979, adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Raden MasMain pembanding (KT);Dengan uraian di atas jelas dan terbukti bahwa surat tanah atasnama Terdakwa tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa sendiri;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur menggunakansurat palsu dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang dimuat dalamdakwaan alternatif

Oleh karena itu jelas jika SuratKeterangan Tanah No. 102/SK/LBR/1979, tanggal 6 Oktober 1979adalah surat yang tidak benar dan surat tersebut sudah dipergunakanoleh Terdakwa untuk menguasai tanah dan dasar untuk pengurusansertifikat hak milikatas nama Terdakwa;Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur sedangdiketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atasbarang itu dari Pasal 385 ayat (1) KUHPidana yang dimuat

., tanggal 15 November 2011, karena Majelis Hakimdalam pertimbangan hukumnya jelas tidak berdasarkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap di persidangan serta tidak berdasarkan pada pertimbanganpertimbanganhukum yang benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidakmempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi serta hanya menggunakan kembali pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang jelas salah dan keliru, serta bertentangan dengan azasazasdan

doktrindoktrin dalam hukum perdata, sehingga Judex Facti menjadi keliru dansalah dalam penerapan hukumnya maka oleh karenanya menurut hukum yangberkeadilan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PDT/2012/ PT.Sby.

BK.Interprise Indonesia belum berbadan hukum (Judex Facti fakta persidangan)maka sebagai konsekuensinya untuk pembubarannya tidak akan tunduk padaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Tanggapan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding danTingkat Pertama:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama a quo jelas keliru dan salah serta tidak berdasar hukum, bilamenyatakan: Perseroan belum berbadan hukum konsekuensi pembubarannyatidak tunduk

pengesahan badan hukumperseroan dikarenakan tidak diajukan kepada Menteri paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani maka berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT, yaitu "aktapendirian menjadi batal" sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan"perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karenahukum";Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam UUPT a quo, tentunyapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama jelas terbukti keliru

otentik maka, sesuai dengan Pasal 1338Kitab UndangUndang Hukum Perdata maka mengikat bagi mereka yangmembuatnya sebagai undangundang, persetujuan tidak dapat ditarikkembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang;Tanggapan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Banding danTingkat Pertama:Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan TingkatPertama pada hal. 53 alinea 2 sampai dengan alinea 6, jelas terbukti salahdan keliru

tidak dapat dipertahankan, sedangkansisa koreksi DPP PPh Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp. 35.326.494,00 tetapdipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

berpendapat koreksi DPPPPh Pasal 23 atas product list expense dengan jumlah sebesarRp1.121.686.498,00 tidak dapat dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

perundangundangan perpajakan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafaktayang terungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yangberlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannyatersebut,sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telahsalah dan keliru

tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi DPP PPh Pasal 23dengan jumlah sebesar Rp3.399. 723,00 tetap dipertahankan" ;2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24956/PP/M.II/12/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadilisengketa banding tersebut telah salah dan keliru

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan

Eksepsi Tentang Penggugat Keliru Pihak yang DitarikSebagai Tergugat ;Adapun Eksepsi Penggugat tentang Penggugat keliru pihak yang ditariksebagai Tergugat atas alasan sebagai berikut :1) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagaipemilik atas rumah perkara yang terletak di Jalan SutanSoripada Mulia No.39 Kel.Tanobato, Kec, PadangsidimpuanUtara, Kota Padangsidimpuan ;2) Bahwa kepemilikan Penggugat atas rumah perkara adalahberdasarkan pelepasan penguasaan dari Hj.

Nur SayaniSiregar atas pelepasan rumah perkara ; berdasarkan suratPelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti Rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;6) Bahwa argumentasi hukum tersebut sebagaimanadipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 601.K/Pid/1975 (M.Yahya Harhap, Beberapa Permasalahan HukumAcara Perdata pada Peradilan Agama, AlHimah, Jakarta 1993,Halaman 22) ;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat tentangPenggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa para Tergugat menyangkal dalil Penggugat yangmengemukakan bahwa para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelanggar Hukum, karena tidak mengosongkan rumah perkara,dalil Penggugat tersebut sesungguhnya adalah keliru, karena PihakPenggugat asli justru) diduga konseptor Perbuatan dalammelakukan Perbuatan Melawan Hukum atas hak atau kepemilikanpara Tergugat terhadap rumah perkara yang terletak di jalan SutanSoripada Mulia, No. 39, Kel. Tanobato, Kec. PadangsidimpuanUtara, Kota Padangsidimpuan ;.

Raja Sahlan Nasution kepadaMangaraja Kombang Nasution;Judex factie/ Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkanhukum pembuktian, karena bukti yang bertanda P.6 adalah berupafoto copy dari foto copy surat yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, lagi pula bukti P6 bukanlah bukti kepemilikan yangkuat atas tanah sebagaimana dikehendaki pasal 19 ayat (2) hurufCc undangundang poko agraria nomor : 5 tahun 1960 pasal 32 ayat(1) peraturan pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentangpendaftaran

NurSayani Siregar di persidangan soal lunas tidaknya hutang tersebut,sehingga pertimbangan hukum Judex factie/ Pengadilan tingkatpertama sungguh tidak sempurna atau keliru;Dengan demikian, karena alas hak atau dasar kepemilikan dari Hj.Nur Sayani Siregar tidak terbukti secara hukum untuk melakukanpengalihan hak atas tanah tersebut, maka pengalihan hak atastanah perkara oleh Hj.

Jakarta Utara pada tanggal 29September 2014 dan 7 Oktober 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Kesatu Bahwa keliru

Nomor 1299 K/Padt./2016dalildalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il yang menyatakan terhadapobjek dan subjek sengketa perkara perdata yang sama tidak boleh diajukangugatan 2 (dua) kali terhadap perkara perdata yang telah mempunyaikekuatan hukum;Bahwa pertimbangan hukum yang keliru tersebut terjadi karena Judex Factitelah tidak membaca dengan teliti buktibukti yang diajukan PemohonKasasi/Penggugat yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor102/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Ut (bukti P.34);Bahwa dalam putusan

dan harus dibatalkan;(Putusan Mahkamah Agung tanggal 2271970 no:638K/Sip/1969);Keberatan KetigaBahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta yangmembenarkan pertimbangan hukum Judex Facti dengan menerima eksepsiTermohon Kasasi I/Tergugat asli dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yangmenyatakan bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat Il dalamperkara terdahulu i.c.

(linat kutipansurat gugat dalam perkara Nomor 102/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Ut) (bukti P.34)sedangkan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak kepemilikanatas tanah sengketa;Bahwa dengan demikian baik Judex Facti maupun Pengadilan Tinggi Jakartatelah tidak memeriksa faktafakta/oukti serta hal ikhwal perkara dengancermat dan seksama karena itu, putusan harus dibatalkan demi hukum;(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18101972 Nomor 672K/Sip/1972);Keberatan KelimaBahwa Judex Facti telah keliru dan melanggar

besertaketerangan saksisaksi Pemohon Kasasi/Penggugat asli dalam perkaraterdahulu (bukti P.34);Bahwa tentang tuduhan para Termohon Kasasi/Tergugat yangmenyatakan Surat Penunjukan Tanah Nomor 2604/SPT/PIM/BP/1974(bukti P.2) tersebut sebagai palsu dan tidak syah karena pada waktupembuatnya Syaiful T baru berumur 2 tahun 4 bulan sehingga tidakmungkin Badan Pelaksana Proyek Cempaka Putih (Termohon KasasiI/Tergugat I) memberikan Surat Penunjukan Tanah kepada anak keciladalah pertimbangan hukum yang keliru