., L.L.M. dan Rekan,Kepala Biro bantuan Hukum Pada Sekjen Kementerian KeuanganRI. Berkantor di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan RILantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;DIYANTO, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan, RT.006/RW.003.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakantidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I di dalam suratgugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Wilayah IX Semarang yang merupakanInstansi atasan dari Tergugat II;b.

No. 0237/Pdt.G/2017/PTA Bdg.Tasikmalaya, dengan Nomor 1209/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal13 Juli 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding 1;Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN BandungKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya,berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.

.- 1 (satu) buku salinan akta Risalah RUPS Luas Biasa PT Kolingkas No.80 tanggal 30 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- 1 (satu) buku salinan akta pernyataan Keputusan rapat Perseroang Terbatas PT Kolingkas No.264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar surat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011.- 6 (Enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar RP.2.348.750.000,- (Dua Milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)- 38 (Tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaluntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismeHalaman 7 dari 12Putusan Nomor: 637/Pdt.G.S/2021/PN.Smdpembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik

menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.3.

Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 9.

Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.15.

Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.26.

NUR WIDYANIMM selaku Kepala .Seksi SaranaSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanLayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PembinaanSekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional,menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 214/D3.4/KU/2013,Tanggal 19 September 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013, dengan Anggaran sebesarRp.477.000.000, (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berdasarkanDaftar

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang PedomanUmum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalampelaksanaannya saksi H.RIKITAN MARUKA, S.Ag justru menunjuk langsungterdakwa sebagai pelaksana Pekerjaan / Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat sebagaimana Surat Perjanjian PengadaanBarang dan Jasa Pembangunan Ruang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pedoman UmumPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uangyang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barangdan/atau jasa dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosialsecara swakelolaHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan PertanggungjawabanBelanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan..

Pembinaan SMK Nomor : B.3955KCXIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013,tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB

Kepala Keluarga SYAHRIL SYAH SIKUMBANGNo.1205192907080005, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan CapilKabupaten Langkat (bukti P2) ;Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.014/14/IV/1994, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Stabat (bukti P3) ; Foto Copy Ijazah Sekolah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan atasnama, tempat dan tanggal lahir LILI ANISYAH PUTRI, yang dikeluarkan olehDirektur Politeknik Kesehatan Medan (bukti P4); 5.

1994; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti bertanda P1 dan P5 ; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5 berupa fotocopy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 3735/INCS/2001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama, tempatdan tanggal lahir LYLI ANISYAH PUTRI lahir di Batang Serangan, 10 Juli 1993; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Foto Copy Ijazah Sekolah PoliteknikKesehatan Kementerian

Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XVIII PROVINSI SULTRA
Terbanding/Tergugat III : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, KelurahanGambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikankuasa kepada Sirajuddin, S.H., Tenaga Ahli Hukum Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat I;2.

Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;- Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Emin Indonesia,terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan buldozerberikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang danmerobohkan pohonpohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer.Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan darikepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukanpenambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebutTim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT.

EMIN Menimbang, bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkandengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/MenhutIIJ/2011 tanggal 9Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi KawasanHutan seluas + 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi SulawesiTenggara, dan ternyata dari titiktitik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan

AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo KabupatenKolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao,Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Baratberbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan denganAPL Desa Muara Lapao Pao.Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;Base Camp PT.

Serta lampiranII Romawi I huruf B point 1 Permendiknas Nomor 19/ 2010 berbunyi :buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan, kementerian Pendidikan Nasional kecualidisebutkan lain dalam petunjuk teknis ini.

dari Kepala Pusat Kurikulum dan PerbukuanBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Bahwa adapun proses penilaian buku teks dan bukubuku non teks sampaidikeluarkannya SK Kepala Pusat Perbukuan yaitu :e Membentuk Panitia Penilai Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) masakerja 1 tahun penilaian.112Setelah dilakukan penilaian kelulusan kemudian direkomendasikanoleh PPBNP ke Kepala Pusat Perbukuan Kementerian PendidikanNasionalSelanjutnya setelah ada rekomendasi dari PPBNP ke Kepala

PusatPerbukuan Kementerian Pendidikan Nasional lalu di SK kan olehKepala Pusat Perbukuan.

Biro Hukum Kementerian Diknas; Bahwa struktur organisasi di Kementerian Diknas adalah unit utama membawahi paraSekjend, kemudian Sekjend membawahi Dirjen, birobiro, dam pusatpusat (pusat bukudan pusat bahasa); Bahwa pusat bahasa telah membentuk UPTUPT yang tugasnya menunjang tugastugas pusat bahasa yang ada di daerah; Bahwa UPT tersebut disebut Balai Bahasa yang mempunyai tugas sama dengan PusatBahasa yaitu menilai buku, hanya dari segi bahasa atau keterbacaannya saja (menilaiterbitan bahasanya);

dicantumkan pada sampuldibagian belakang.Angka 2 berbunyi : Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011 tanggal 15Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal 23 April

Kementerian Pertanian 2011 ;1 (satu) buku fotokopi dilegalisir Petunjuk Teknis Cetak Sawah,Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun2011 ;1 (satu) buku asli Buku Pedoman Teknis Pendampingan PerluasanSawah Tahun 2011, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanDirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian2011 ;3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danTanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian padaSatker Dinas Pertanian Tanaman Pangan

No. 454 K/Pid.Sus/201732.33.34.35.36.37.38.39.40.tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI perihalTanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ;1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor227/LB.110/B2.4/4/12 tanggal

No. 454 K/Pid.Sus/201 732.33.34.35.36.37.38. 1 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani Harapansebesar Rp103.150.000,00; 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan SosialVil atas nama Kelompok Tani Harapan Nomor 521/344/2011tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S6303/PBr/2010, tanggal 19 Agustus 2010 kepada Direktur JenderalPengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C.q. BadanPengatur Jalan Tol, berkedudukan di Jalan PattimuraNo.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalamhal ini diwakili oleh Prof.Dr.Techn.Ir.DanangParikesit,M.Sc selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Toldan telah memberik kuasa kepada Ir.MahbullahNurdin,MM, lr Ambardy Efendy,M.Si, YuliNuryanti,SH.,MH, Ande Akhmad Sanusi,SH.,M.Sc,Aisyah Herlita Setyaningrum,SH, Hizriana Soliknah,SH,Deny Risnardi Setiawan,SH Pujiono,SH.

,MH, Nur Ella Purista Rahma,SH dan SilvaniNintias Darda,SH Para Pegawai Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat KuasaHalaman 4 Putusan Nomor 206/Pat.G/2019/PN.DpkKhusus Nomor HK.02.02P/533 tertanggal 16 september2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Depok tanggal 16 September 2019 denganNomor 572/SK/Pdt/2019/PN.Dpk dan Surat PerintahNomor 05/SPRIN/P/2019 tertanggal 16 September 2019,untuk selanjuinya disebut sebagai: Termohon KeberatanII;3.

Bukit Cinere 58 D;Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:474.4/235/IX/2019 tanggal 5 September 2019.Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HadiPramono, tanggal 16 Juli 2019;Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

VIII.6:Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:474.4/223/X/2019 tanggal 2 September 2019;Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HermanasesAkuanbatin, tanggal 16 Juli 2019;Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

Gandul, Kec.Cinere, Kota Depok.74.Bukti PK.IXXIll: Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor:470/372/1X/2019 tanggal 3 September 2019;75.Bukti PK.IXXIII.9:Foto copy Surat Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaDepok Provinsi Jawa Barat Nomor : DSR116/UND/VII/2019, Perihal Undangan, kepada HusnaJuman/llyas, tanggal 16 Juli 2019.76.Bukti PK.IXXIII.10:Foto copy Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah dan Tegakan, No.

Nomor 01/PK-PRS.8/PPD-BSPS/04/2013 tentang Penetapan penerima dana BSPS Tahun anggaran 2013 Kabupaten Keerom yang ditetapkan di Jakrta tanggal 26 April 2013 ;4. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor: 186 Tahun 2013 tentang Penetapan penanggungjawab pendamping kepada masyarakat dalam pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Tingkat Kelurahan/Desa ;5. 1 (satu) rangkap Foto copy Kesepakatan Kerjasama antara kementerian

perumahan rakyat Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Penyedia tenaga Pendamping dari TNI-AD dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya Nomor 2/PKS/DS/03/2013 dan Nomor KERMA/7/II/2013 ;6. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 30 April 2013 Nomor 00239/SWADAYA/PK-PRS.8/2013;7. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Konsultan Managemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM

) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor : 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;8. 1 (satu) rangkap foto copy nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan konsultan Manajemen Tenaga pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;9. 1 (satu) bundel nota belanja barang materiel untuk penerima bantuan BSPS;10. 1 (satu) bundel tanda terima barang ;11. 1 (satu) bundel daftar rencana pembelian bahan banguinan (DRPB2) yang dibuat saudara Darminsyah ;12.

,CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-94.AH.04.03.2018, tanggal 29 Januari 2018, berkantor di ARIFUDIN & SUSANTO Partnership SP Law Firm, The H Tower 15^th Floor, 15 F , Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Karet, Kuningan Jakarta Selatan.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-213.AH.04.03.2017, tanggal 07 Nopember 2017, berkantor di ARIFUDIN & SUSANTO Partnership SP Law Firm, The H Tower 15^th Floor, 15 F , Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Karet, Kuningan Jakarta Selatan.

Surya Pratama Kreasindo sejumlah 1.250 ( seribu dua ratus lima puluh ) lembar saham, yang masing-masing lembar saham bernilai Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagaimana terdapat dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para pemegang saham dalam Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 4 tanggal 3 Juli 2009 yang dibuat oleh Lili Suryati, SH, Notaris di Medan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-37133.AH.01.01 TAHUN 2009 tanggal 3 Agustus 2009 dan sesuai

Surya Pratama Kreasindo nomor 34 tanggal 05 Juni 2014 yang dibuat Edy, SH, Notaris di Medan dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-15109.40.22.2014 tanggal 21 Juni 2014. Selanjutnya sesuai Rapat Umum Pemegang Saham diangkat kembali dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 ( lima ) tahun dan merubah maksud dan tujuan kegiatan perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT.

,Mkn Notaris di Deli Serdang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0047685.AH.01.01 TAHUN 2018 tanggal 09 Oktober 2018;

tanah perkara a quo dengan PARA TERGUGAT, namun musyawahtidak terlaksana.2.21 Bahwa Sejak Januari 2020 hingga November, proses pendaftarantanah dalam perkara a quo di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tidakmengalami perkembangan alias mandek.

Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten LampungTengan mengakui kesalahan tersebut.

Adapun alasanya adalah terjadikesalahan sistem.2.22 Bahwa 16 November 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmengeluarkan Surat Perintah Setor baru dengan Nomor Berkas Permohonan :63732/ 2020.2.23 Bahwa berdasarkan Surat Perintan Tugas tanggal 16 November2020 No. 498/St08.03/XI/2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmenugaskan Survei lapangan dengan para petugas

Dalam proses pengukuran dihadiri oleh 2 orangpetugas ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, didampingi olehKanit Intelkam Kepolisian Sektor Bandar Surabaya, dan 2 (dua) anggota polisilainnya.2.27 Bahwa Pada tanggal 26 November 2020 sekitar Pkl. 13.30 WIBlokasi pengukuran di datangi oleh beberapa orang yang diduga kerabatTERGUAT 1,II, dan Ill.

Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Agraria dan Tata ruang/BadanPertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung.

., MH, Staf Ahli Mendikbud bidangHukum, Kementerian Pndidikan da Kebudayaan, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH., MH., DFM, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;WOLTER B.W SIRINGORINGO, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JI.

MULYANTO, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;5. Dr. ABI SUJAK, MSc, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber DayaManusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;6. Dra.

NURCAHYANI, M.Pd, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia danPenjaminan Mutu, Kementerian Pendidikan Nasional, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;7. MUHAMMAD RIVAIL SH., M, Staf pada Bagian Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;8.

ENI HARLIANI, SH, Staf pada Bagian Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan staf padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jl.

Negara menetapkan bahwa tugas Kementerian Pendidikan danKebudayaan adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan danHalaman 23 dari 42 halaman.

Pemohon (NAMA) yang dikeluarkanKantor Kementerian Agama Kebupaten Tuban Nomor 133601625 tan ggal18 Juli 2013; (P.5);6. Fotokopi Surat Pendaftaran Haji An. Pemohon Il (NAMA) yangdikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kebupaten Tuban Nomor133601626 tanggal 18 Juli 2013; (P.6);7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama An.

RACHMITHA AMALIAH SATYA PUTRI yang dikeluarkan olehDepartemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Juni2005, yang selanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Program Studi IlmuAlam Tahun Pelajaran 2007/2008 nama RACHMITHA AMALIAH SATYA PUTRIyang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesiatanggal 14 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda P7;Fotocopy ljazah Sarjana nama RACHMITHA AMALIAH SATYA PUTRI yangdikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas LambungMangkurat Nomor Registrasi I1A008074 tanggal 18 Februrai 2012, yangselanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy ljazah Dokter nama RACHMITHA AMALIAH SATYA PUTRI yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas LambungHalaman3dari 7PenetapanNomor 281/Pdt.P/2018/PN BjbMangkurat Nomor Induk Mahasiswa I1A008074 tanggal 10 April 2014, yangselanjutnya diberi tanda P9;10.Surat Keterangan Nomor : 100/ /Pem tanggal 06 Nopember 2018 dari LurahLandasan

,Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahanhukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku demimewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalammasyarakat;Menimbang, telah mempertimbangkan bukti P3 dan dikuatkan denganketerangan para saksi serta berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

diminta dalam petitum secara utun dan menyeluruh;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon,maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankankepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Nomor 803 K/Pdt/20204.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;5.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat:Subsidair:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khususuntuk mengirimkan salinan putusan yang telan mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk dicatat register yang tersedia untuk itu;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat;Subsidair:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat