Sawah, Cileungsi Kidul, Cileungsi,Bogor, Jawa Barat sehingga perhitungan jumlah yang masih harus dibayarmenurut Majelis adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Ekspor 53.129.543.348 Penyerahan Yang PPNnya harus Dipungut Sendiri 73.000.000Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 0Jumlah seluruh Penyerahan 53.202.543.3482 Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut / Dibayar Sendiri 7.300.000Dikurangi : Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan

162.452.364Jumlah PPN Kurang/(lebih) Dibayar (155.152.364)3 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan ke Masa 0Pajak berikutnya4 PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar (155.152.364) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Pasal 1 huruf a PeraturanTerbanding Nomor 10/PJ/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan.Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp155.152.364,00

Putusan Nomor 2881/B/PK/Pjk/2018 Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut 0Jumlah seluruh Penyerahan 53.202.543.3482 Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut / Dibayar 7.300.000SendiriDikurangi :Pajak Masukan Yang Dapat 162.452.364DiperhitungkanJumlah PPN Kurang/(lebih) Dibayar (155.152.364)3 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan ke 0Masa Pajak berikutnya4 PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar (155.152.364) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat membatalkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1768/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak Rp 37.538.692.676, Pajak Terutang Rp 3.753.869.271,Kredit Pajak Rp 3.753.869.271,PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00259/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 03 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 9001 1/207/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00012/NKEB/WPJ.19/ KP.0103/2017 tanggal 20 Februari 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.543.059.8091.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar

Pengenaan Pajak Rp 37.538.692.676,00Pajak Terutang Rp 3.753.869.271,00Kredit Pajak Rp 3.753.869.271,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP954/WPJ.07/2015 tanggal 18 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Nomor 00014/506/03/059/13 tanggal 24Desember 2013 Tahun Pajak 2003, atas nama: PT Bali Girikencana,NPWP 01.069.173.1059.000, Alamat : Four Season Resort BaliKawasan Bukit Permai, Kecamatan Kuta Denpasar, 80361, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar

adalah sebagaiberikut :Penghasilan Neto (Rp. 12.574.327.424,)Kompensasi Kerugian Rp. 0.Penghasilan Kena Pajak (Rp. 12.574.327.424,)Pajak Terhutang Rp. 0,Kredit Pajak Rp. 0.PPh yang kurang dibayar Rp. 0,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 0.Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp. 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal9

Putusan Nomor 1479/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan Neto (Rp. 12.574.327.424,00)Kompensasi Kerugian Rp. 0,00Penghasilan Kena Pajak (Rp. 12.574.327.424,00)Pajak Terhutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp

. 0,00PPh yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

EramasPersada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000, beralamat di Bukit GadingRaya Blok E Nomor: 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.284.339.567,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 9.284.339.567,00 )Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 9.284.339.567,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih

) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 20 Desember 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Desember 2018:Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan SebesarRp9.284.339.567,00; yang telah dipertimbangan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran yang diterima dari dari PT PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Selatan untuk Masa April 2012 merupakanhasilpenyerahan Barang Kena Pajak (Pembangkit Listrik) yang dikenakan PPNdan PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali sebesar Rp9.284.339.567,00

Putusan Nomor 4310/B/PK/Pjk/2019berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusdibayar dihitung Kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp :9.284.339.567,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 9.284.339.567,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp9.284.339.567,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun

Dibayar sendiric.1 PPh Pasal 22 21.525,00c.2 PPh Pasal 25 113.990,00c.3 Lainlain 36.698,00d.

Putusan Nomor 420/B/PK/Pjk/2019beralamat di Jalan Industri Selatan 2 Blok JJ 710 Kawasan IndustriJababeka, Cikarang, Bekasi 17530, dengan perhitungan sebagai berikut:Penghasilan Neto USD 765.777,91Kompensasi Kerugian USD 0,00Penghasilan Kena Pajak USD 765.777,91PPh Terutang USD 191.444 48Kredit Pajak USD 137.009,00Pajak Yang Kurang Dibayar USD 54.435,48Sanksi Administrasi:a.

Bunga Pasal 13(2) KUP USD 26.129,03Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 80.564,51Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 03 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Mei2018;Menimbang, bahwa

Neto USD 765.777,91Kompensasi Kerugian USD 0,00Penghasilan Kena Pajak USD 765.777,91PPh Terutang USD 191.444,48Kredit Pajak USD 137.009,00Pajak Yang Kurang Dibayar USD 54.435,48Sanksi Administrasi:b.

Bunga Pasal 13(2) KUP USD 26.129,03Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 80.564,51Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,Halaman 6 dari 8 halaman.

Jumlah seluruh penyerahan6.646.542.904,00 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri20.635.419,00 Dikurangi : a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan95.319.563,00 b.lainlain271.207.031,00 c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 366.526.594,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 104/B/PK/Pjk/2018 Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (345.891.175,00)dikompensasikan ke masa Pajak ... (karena pembetulan) 347.531.720,00PPN yang kurang dibayar 1.640.545,00Sanksi administrasi :a.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 1.640.545,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.281.090,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 20 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Putusan Nomor 104/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadiRp3.281.090,00, dengan perincian sebagai berikut: 3 JumlahNo. Uraian (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN :a.1. Ekspor 6.031 .867.064,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 206.354.190,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 408.321 .650,00a.6. Jumlah seluruh penyerahan 6.646.542.904,00b.

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 20.635.419,00Dikurangi :a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 95.319.563,00b.lainlain 271.207.031,00c.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 366.526.594,003. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar (345.891.175,00)4. dikompensasikan ke masa Pajak ... (karena pembetulan) 347.531.720,005. PPN yang kurang dibayar 1.640.545,006. Sanksi administrasi :a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 1.640.545,007.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.281.090,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali: Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00037/207/11/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama: KNS Distrik AcehTimur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP 02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa, 24451, sehinggaperhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 3.887.730.000,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

Sendiri 0,00b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 1.238.820.863,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (1.238.820.863,00)P Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa 1.238,820.863,00Pajak Berikutnya4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,00Sanksi Administrasi : 0,006 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 3201/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakPenghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarasendirib Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanc Jumlah Perhitungan

PPN Kurang Bayar (ab)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnyaPPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi administrasi :Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dipKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;3.887.730.000,000,001.238.820.863,00(1.238.820.863,00)1.238.820.863,000,000,000,00atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanMenimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

Putusan Nomor 2860/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP dariLuar Daerah Pabean menjadi Rp896.832.390 sebagai berikut:KETERANGAN PERMOHONAN BANDING WP Dasar Pengenaan PajakPenyerahan eksporPenyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp Jumlah Penyerahan Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 89.683.239Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Rp 896.832.390PabeanDibayar dengan NPWP sendiri Rp 89.683.239Jumlah Pajak Masukan yang dapat

diperhitungkan Rp 89.683.239PPN yang lebih dibayar Rp Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp Bunga Pasal 13(2) KUPKenaikan Pasal 13(3) KUPJumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan suratUraian Banding tanggal 21 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut101320.16/2009/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon

Putusan Nomor 2860/B/PK/Pjk/2018November 2009 Nomor 00001/567/09/056/14 tanggal 4 November 2014,atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP 02.414.596.3056.000, beralamat diMid Plaza 2 Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav 1011 Tanah Abang,Jakarta Pusat 10220, dengan perhitungan sebagai berikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp896.832.390,00PPN Terutang Rp 89.683.239,00Kredit Pajak Rp 89.683.239,00Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang,

Putusan Nomor 2860/B/PK/Pjk/2018November 2009 Nomor 00001/567/09/056/14 tanggal 4 November 2014atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.414.596.3056.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi Rp0,00; (nihil) dengan rincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan

M.IA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonP e n n j a u a nKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan pajakpenghasilan terutang yang seharusnya adalah sebagai berikut: Menurut Pemohon Uraian Banding(Rp)Jumlah Penghasilan Netto 418.447.139.120 Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 418.447.139.120PPh Terhutang 104.611.784.780Kredit Pajak 104.604.080.250Pajak yang tidak/kurang dibayar

7.104.530Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2)KUP 3.698.174Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 11.402.704 Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, jumlahPPh yang masih harus dibayar berdasarkan permohonan banding adalahRp 11.402.704:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112610.15/2010/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap

Sudirman Blok 2931, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga jumlahyang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 418.447.139.119,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 418.447.139.119,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 104.611.784.780,00Kredit Pajak Rp 104.604.080.250,00Pajak Penghasilan Kurang Bayar Rp 7.104.530,00Sanksi Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 3.698.174,00PPh Yang masih Harus Dibayar Rp 11.402.704.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

huruf a angka 7 UUPPh juncto Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:02/PMK.03/2010;:b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2036/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Neto Rp 418.447.139.119,00 Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 418.447.139.119,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 104.611.784.780,00Kredit Pajak Rp 104.604.080.250,00Pajak Penghasilan Kurang Bayar Rp 7.104.530,00Sanksi Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 3.698.174,00PPh Yang masih Harus Dibayar Rp 11.402.704.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

Thamrin Nomor 9, Skyline Building Lantai 6 Kebon Sirih, JakartaPusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.196.986.155,00Pajak Keluaran Rp 662.441 .023,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.021.593.865,00PPN yang kurang/(lebih bayar) Rp (359.152.842,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa pajak berikutnya Rp 359.152.842,00PPN yang kurang dibayar/lebih dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1468/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11September 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2003 Nomor 00010/207/03/059/06, tanggal 27Juli 2006 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.977.2059.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 4377/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.196.986.155,00Pajak Keluaran Rp 662.441.023,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.021.593.865,00PPN yang kurang/(lebih bayar) (Rp 359.152.842,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke

masa pajak berikutnya Rp 359.152.842,00PPN yang kurang dibayar/lebih dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+ct+dte 97 848.030J)Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g)5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116098.13/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Direktur PajakKEP00130/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 139.240.151,002 PPh Pasal 26 yang terutang 27.848.030,003 Kredit Pajak 27.848.030,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No.

Uraian Jumlah (Rp)4 Dasar Pengenaan Pajak 139.240.1591 52 PPh Pasal 26 yang terutang 27.848.030,003 Kredit Pajak 27.848.030,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan

Paja(Rp) Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanPenghasilan Bruto dari UsahaPengurangan Penghasilan BrutoPenghasilan Netto dari UsahaPenghasilan dari Luar UsahaBiaya dari Luar UsahaPenyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan / (Rugi) NetoKompensasi KerugianPenghasilan Kena Pajak5.687.202.2502.374.108.321 3.313.093.9292.201.165.095 1.111.928.8341.530.247.755(17.604.094.055)162.057.469(2.968.711.226) (17.768.571.223)(17.768.571.223)PPh TerutangKredit PajakPPh yang Kurang (Lebih) Dibayar

Thamrin, Nomor 57, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto Rp 7.024.131.764,00Kompensasi Kerugian Rp 4.651.564.056,00Penghasilan Kena Pajak Rp 2.372.567.708,00PPh terutang Rp 342.835.875,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 0,00Jumlah PPh Yang Lebih Dibayar Rp 342.835.875,00Sanksi Administrasi Rp 164.561.220,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 507.397.095,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00259/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Mei 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/206/12/076/16 tanggal 7Maret 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.491.963.1076.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp507.397.095,00, dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan

Netto Rp 7.024.131.764,00Kompensasi Kerugian Rp 4.651.564.056,00Penghasilan Kena Pajak Rp 2.372.567.708,00PPh terutang Rp 342.835.875,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 0,00Jumlah PPh Yang Lebih Dibayar Rp 342.835.875,00Sanksi Administrasi Rp 164.561.220,00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 507.397.095,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Pasal 27 ayat (5a): Dalam hal Wayib Pajak mengajukan Banding, jangkawaktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), atauPasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saatpengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 17 (satu) bulan sejaktanggal penerbitan Putusan Banding;b.

Pasal 27 ayat (5c): Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saatpengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutangsampai dengan Putusan Banding diterbitkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 September 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57832/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding

Saharjo No.13B Manggarai, Tebet,Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Penyerahan yang Terutang PPNRp 7.438.412.520,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPNRp 0,00 Jumlah PenyerahanRp 7.438.412.520,00Pajak KeluaranRp 743.841.252,00Kredit PPNRp 1.647.581.390,00 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp(903.740.138,00)Dikompensasikan ke Masa BerikutnyaRp 1.021.529.898,00PPN yang Kurang (Lebih) DibayarRp 117.789.760,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPRp 0,00 Kenaikan Pasal

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp235.579.520,00; dengan perincian sebagai berikut : Penyerahan yang Terutang PPN Rp 7.438.412.520,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp 0,00Jumlah Penyerahan Rp 7.438.412.520,00Pajak Keluaran Rp 743.841.252,00Kredit PPN Rp 1.647.581.390,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (903.740.138,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 1.021.529.898,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 117.789.760,00Sanksi Administrasi : Rp Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal

(Lebih) Dibayar Rp 235.579.520,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

terdakwa pada saatmembawa mobil tersebut dan akan dibayar setelah satu bulan digunakanatau tanggal jatuh tempo pertanggal 27 setiap bulannya.Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil merental/ meminjam danmembawa mobil milik saksi Heri Harsono ternyata terdakwa bukanmenggunakan mobil tersebut sebagaimana yang dipejanjikan dengan saksiHeri Harsono melainkan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluansendiri/pribadi untuk menenangkan dirinya dari masalah hutang yangdihadapi terdakwa dengan membawa

Heri Harsono dengan cara mengganti nomor HPnya sehingga saksi Heri Harsono tidak bisa menghubungi dan mengetahuikeberadaan terdakwa bersama mobil milik saksi tersebut untuk mengambilmobil dan menagih uang sewa rental mobil.Bahwa kemudian setelah lama menghilang membawa mobil milik saksi HeriHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.MrbHarsono pada hari selasa tanggal 30 Maret 2016 terdakwa yang telahdilaporkan oleh saksi Heri Harsono ke polisi karena mobilnya tidakdikembalikan dan tidak dibayar

dengan alasan akan dijadikan kendaraan operasional bank tersebutdan atas tawaran dari terdakwa tersebut saksi Heri Harsono pun setujudengan perjanjian uang sewa perbulannya sebesar Rp.9.000.000,Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Mrb(sembilan juta rupiah) dan setelah kesepakan tersebut saksi Heri Harsonolalu menyerahkan mobil beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwadengan membuat 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Januari 2016 tetapiuang rental mobil Yaris tersebut belum dibayar

terdakwa pada saatmembawa mobil tersebut dan akan dibayar setelah satu bulan digunakanatau tanggal jatuh tempo pertanggal 27 setiap bulannya.

Bahwa kemudian setelah lama menghilang membawa mobil milik saksi HeriHarsono pada hari selasa tanggal 30 Maret 2016 terdakwa yang telahdilaporkan oleh saksi Heri Harsono ke polisi karena mobilnya tidakdikembalikan dan tidak dibayar uang sewa rental lalu menyerahkan diri kekantor polisi Polres Bungo bersama mobil yang telah dibawanya hampir duabulan lebih lamanya dan diamankan untuk proses penyidikan selanjutnyakarena sampai saat itu terdakwa belum juga menyerahkan mobil dan uangrental 1 (Satu) unit

Bus .Bahwa menurut terdakwa cara bermain perjudian jenis Toto gelap (Togel) iniadalah jika para pemasang 2 (dua) angka dengan nominal uang sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah) dan tebakan dari pemasang benar maka uang pemasangakan dibayar sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) , jika pemasangmemasang 3 (tiga) angka dengan nominal sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah )dan tebakan dari pemasang benar maka uang pemasang akan dibayar sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah ) dan jika pemasang memasang

Bahwa menurut terdakwa cara bermain perjudian jenis Toto gelap(Togel) ini adalah jika para pemasang 2 (dua) angka dengan nominal uangsebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan tebakan dari pemasang benar makauang pemasang akan dibayar sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) ,jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah ) dan tebakan dari pemasang benar maka uangpemasang akan dibayar sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah ) danjika pemasang memasang

4 (empat ) angka dengan nominal uang sebesarHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 565/Pid.B/2018/PN LigRp. 1.000, (Seribu rupiah ) dan tebakan dari pemasang benar maka uangpemasang akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah ) Bahwa terdakwa di rumah Sdr.

sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) , jika pemasangmemasang 3 (tiga) angka dengan nominal sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah )dan tebakan dari pemasang benar maka uang pemasang akan dibayar sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah ) dan jika pemasang memasang 4 (empat )angka dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah ) dan tebakandari pemasang benar maka uang pemasang akan dibayar sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah ) dan judi yang dibuka oleh terdakwa adalah jenisjudi

Upah yang belum dibayar= 2 x Rp 720.000,00 = Rp 1.440.000,00Jumlah yang diterima pekerja/buruh = Rp 6.956.340,00Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini ;d. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Wonogiri Nomor561/856 tertanggal 18 Maret 2010, perihal Anjuran, yang ditujukankepada Pimpinan Perusahaan PT.

Upah yang belum dibayar = 2 x Rp 695.000,00 =Rp 1.390.000,00Jumlah yang diterima pekerja/buruh = Rp 11.529.340,002.

Nama: Eko Budi PurnomoGaji Yang Belum dibayar : 7x Rp 1.050.000,00 = Rp 7.350.000,00 ;b. Nama: Agus SetyawanGaji Yang Belum Dibayar : 7x Rp 900.000,00 = Rp 6.300.000,00 ;c. Nama: Yudi Andri JatmokoHal. 6 dari 19 hal.Put.No. 201 K/Pdt.Sus/201 1Gaji Yang Belum Dibayar :7 x Rp 720.000,00 = Rp 5.040.000,00 ;d. Nama : WahyudiGaji Yang Belum Dibayar : 7 x Rp 780.000,00 = Rp 5.460.000,00 ;e.

Nama : HardiGaji Yang belum Dibayar :7 x Rp 695.000,00 = Rp 4.865.000,00 ;17.Bahwa sehubungan dengan angka 16 di atas, maka perkenankan paraPenggugat mengajukan permohonan putusan sela yang mewajibkan kepadaTergugat untuk membayar gaji para Penggugat yang belum terbayarkanselama 7 (tujuh) bulan dan untuk dibayarkan pada bulan Agustus 2010 ;18.Bahwa para Penggugat sudah bekerja beberapa tahun di PT.

Nama : Eko Budi PurnomoUpah yang belum dibayar : 7 x Rp 1.050.000,00 = Rp 7.350.000,00 ;b. Nama : Agus SetyawanUpah yang belum dibayar : 7 x Rp 900.000,00 =Rp 6.300.000,00 ;c. Nama : Yudi Andri JatmokoUpah yang belum dibayar : 7 x Rp 720.000,00 =Rp 5.040.000,00 ;d. Nama : WahyudiUang yang belum dibayar : 7 x Rp 780.000,00 =Rp 5.460.000,00 ;e. Nama : HardiUang yang belum dibayar : 7 x Rp 695.000,00 = Rp 4.865.000,00 ;2.

Putusan Nomor 2141/B/PK/PJK/201 7 DaerahJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)0 0a qq 0a gq 0a qo 0a qo 0I qo 0a gq 00 09.003.094.731 9.033.364.9388od Qo 0an oOan en)9.003.094.731 9.033.364.938en9.003.094.731 9.033.364.9380 09.498.871.484) 5.498.871 .484117.636.314 87.366.107seee cea! Oo 0117.636.314 87.366.107so ot al O9eeremeeend O0ana ec!

Putusan Nomor 2141/B/PK/PJK/2017keputusan keberatan nomor KEP2484/WPUJ.07/2013 tanggal 27 November2013 dan menetapkan bahwa pajak terutang yang seharusnya adalahberdasarkan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Penyerahan Rp 47.908.475.040Pajak Keluaran Rp. 3.621.859.561Kredit PPN Rp. 9.120.731.045PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 5.498.871.484)Dikompensasikan ke Masa berikut Rp. 5.498.871.484PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Rp. 0Sanksi Administrasi Rp. )PPN ymh (Lebih) Dibayar Rp. 0Menimbang

Rp. (5.485.926.484,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 5.498.871.484,00PPN yang masih kurang/(lebih ) dibayar Rp. 12.945.000,00Sanksi administrasi Pasal 13 (8) UndangUndang Rp 12.945.000,00KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 25.890.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~~ tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64208/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2015

Ro 9.498.871.484.00PPN Yang Masin Kurang (Lebih Dibayar Ro 30. 720.037,00Sanks Adrninistrasi R 30,720.037,00FPN Yang Masin Harus Kurang (Lebih) Dibayar Ro 61.440.074,00:)20)Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilanpajak, terdapat beberapa ketentuan UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikanoleh Majelis Hakim:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti dapat berupa:surat atau tulisan;keterangan ahli;keterangan para saksi;pengakuan para pihak, dan/atauaS oe PSpengetahuan

Rp (5.485.926.484,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 5.498.871.484.00PPN yang masih kurang/(lebih ) dibayar Rp 12.945.000,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) UU KUP Rp 12.945.000,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 25.890.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya

Dibayar dengan NPWP sendiri 3.

harus dibayar 8.598.162.558,00 8.598.162.558,00sesuai SKPKB 0,00 Bahwa sejalan dengan tersebut diatas, berikut ini adalah PerincianKoreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan Alasan Koreksinya:Tabel 3 Perincian Koreksi Terbanding dan Alasan Koreksi KETERANGAN JUMLAH ALASANKOREKSI KOREKSI!

Dibayar dgn NPWP Sendiri PPN Jasa Luar Negeri4.031 .241.282,00PPN Jasa Luar Negeri tidak dapatdikreditkan karena dikreditkan pada masadidepan sebelum disetorkan. Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 170/B/PK/PJK/2008.

ke Masa Pajak berikutnya 3.317.312.342,00 3.317.312.342,00 0,00ang bayar PPN 4.299.081.279,00 3.133.488,00 4.295.947.791,001ksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP 4.299.081.279,00 3.133.488,00 4.295.947.791,00lah yang masih harus dibayar sesuai SKPKB 8.598.162.558,00 6.266.976,00 8.591.895.582,00alah yang telah dibayar sesuai SKPKB 8.598. 162.558,00ak yang lebih dibayar (8.591.895.582,00) Bahwa namun demikian, karena Pemohon Banding telah melunasiseluruh pajak tereantum dalam SKPKB PPN Nomor:00045/207/04/

Tidak ada satu transaksipun yang PPNnyatelah dilaporkan dan dikreditkan sebelum PPN tersebut dibayar dandisetor.Berdasarkan fakta diatas, terlinat jelas bahwa alasan dan anggapanTerbanding dalam melakukan koreksi terhadap PPN Masukan adalahtidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Sekitar bulan Agustus tahun 2017,saksikorban menanyakan kepada Terdakwa apakah rumah tersebut sudahlaku atau belum dan Terdakwa mengatakan bahwa rumah sudah lakunamun uangnya belum dibayar, kKemudian setiap saksi korban tanyakanbagaimana sisa harga rumah yang belum tersebut,Terdakwa selaluberalasan bahwa belum dibayar oleh pembelinya. Dikarenakan setiap kalisaksikorban bertnya dan selalu dijawab belum oleh Terdakwa, kemudiansaksi korban menghubungi Usrial Als.

Soni Bin (Alm) Yusmar sudah adamenunjukan kuitansi bukti pelunasan kepada saksi korban, barulahTerdakwa mengakui bahwa harga rumah tersebut sudah dibayar sebesarRp 100.000.000, (seratus juta rupiah) pada bulan Mei tahun 2017 danHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PNMtwsisa uang pelunasan sebesar Rp 225.000.000, (dua ratus dua puluh limajuta rupiah) tersebut dibayar tanggal 4 Juli 2017 dirumahnya; Bahwa pembayaran rumah tersebut dan telah digunakan oleh Terdakwauntuk keperluan seharihari

Sekitar bulan Agustustahun 2017, saksi korban menanyakan kepada Terdakwa apakah rumahtersebut sudah laku atau belum dan Terdakwa mengatakan bahwa rumahsudah laku namun uangnya belum dibayar, kemudian setiap saksi korbantanyakan bagaimana sisa harga rumah yang belum tersebut,Terdakwaselalu beralasan bahwa belum dibayar oleh pembelinya, dikarenakansetiap kali korbanmenanyakan dan selalu dijawab belum, kemudian saksikorban menghubungi saksi Usrial Als Soni Bin (Alm) Yusmar selakupembeli rumah tersebut

EDI DARHAT apakah rumah tersebutsudah laku atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa rumah sudahlaku namun uangnya belum dibayar, kKemudian setiap saksi tanyakanbagaimana sisa harga rumah tersebut, terdakwa selalu beralasan bahwabelum dibayar oleh pembelinya, karena setiap kali saksi tanyakan selaludijawab belum oleh terdakwa, kemudian saksi menghubungi USRIAL AlsSONY Bin (Alm) YUSMAR selaku pembeli rumah tersebut, danberdasarkan keterangan USRIAL Als SONY Bin (Alm) YUSMAR bahwapembayaran harga rumah

oleh pembelinya yaitu saksi UsrialAls Soni Bin (Alm) Yusmar dan setiap saksi Abdul Aziz menanyakan kepadaterdakwa bagaimana sisa dari penjualan rumah yang belum dibayar tersebut,Terdakwa selalu beralasan bahwa belum dibayar oleh pembelinya;Menimbang, bahwa dikarenakan setiap kali saksi Abdul Azizmenanyakan uang kekurangan dari penjualan rumah tersebut dan selaludijawab belum oleh terdakwa, kemudian saksi Abdul Aziz menghubungi saksiUsrial Als Soni Bin (Alm) Yusmar selaku pembeli rumah tersebut danmenanyakan

Putusan Nomor 1094/B/PK/PJK/2015LATAR BELAKANG;Ketentuan Formal;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak periode Mei 2010, Kantor PelayananPajak Langsa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/10/105/11 tanggal 25November 2011 untuk Masa Pajak Mei 2010 (SKPKB PPN Mei 2010) yangmenetapkan jumlah Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp49.358.230,00(Lampiran 2) dengan perincian sebagai berikut: UraianJumlah Rupiah Menurut Pengusaha Kena PajakPer

)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya 17.419.620.638 17.419.620.638PPN yang kurang dibayar 24.679.115Sanksi administrasiKenaikan Pasal 13(2) UU KUP 24.679.115Jumlah yang masih harus dibayar 49.358.230 Bahwa jumlah PPN yang kurang dibayar dalam SKPKB PPN Mei 2010sebesar Rp49.358.230,00 (Lampiran 3);Bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan keberatan atas SKPKBPPN Mei 2010 dengan surat Nomor 025/TAXPSS/I/2012 tanggal 30 Januari2012 yang dikirim melalui pos tercatat kepada

KPP Pratama Langsa padatanggal 8 Februari 2012 (Lampiran 4);Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP10/WPJ.25/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Keberatan Atas SKPKBPPN Mei 2010 dan memutuskan jumlah yang masih harus dibayar tetapsebesar Rp49.358.230,00 dengan perincian sebagai berikut: usin Falk Kurang Sanksi Adminstasi J Horusibayar (Rp unga (Rp) enaikan (Rp) Dibayar (Rp)Semula 24.679.115 0 24.679.115 49.358.230Dikurangkan 0 0 0 0Menjadi 24.679.115 0 24.679.115 49.358.230

/ (Lebih) dibayar 0Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0Jumlah YMH dibayar / (Lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50051/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP10/WPUJ.25/2012 tanggal 11Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

Putusan Nomor 1094/B/PK/PJK/2015 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 2.016.691.320Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.231.168.860Penyerahan yang PPNnya dibebaskan 0Total Penyerahan 11.247.860.180PPN Keluaran 201.669.132PPN Masukan 17.603.975.655PPN Kurang/(Lebih) Bayar (17.402.306.523)Dikompensasi ke Masa berikutnya 17.419.620.638PPN YMH dibayar / (Lebih) dibayar 17.314.115Kenaikan Pasal 13(3) KUP 17.314.115Jumlah YMH dibayar / (Lebih) dibayar 34.628.230 Menimbang, bahwa