dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hariKamis tanggal 5 Juni 2014 di Sintang, dengan bukti Kutipan Akta NikahNomor 185/07/V1/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telahmendapatkan Surat Rekomendasi untuk cerai dari Kementerian

2014/PA.StgTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat yang mengajukan surat gugatannya berkedudukansebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai melalui Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian

bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat, dengan perbaikan di muka sidang yaitu pada posita poin 3tertulis bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telahmendapatkan Surat Rekomendasi untuk cerai dari Kementerian

Agama KantorKabupaten Melawi dengan Nomor Kd.14.12/1/KP.01.2/2813/2014 tanggal 6Nopember 2014 dibetulkan menjadi bahwa Penggugat berstatus PegawaiNegeri Sipil dalam hal ini telah mendapatkan Surat Keputusan tentangpemberian izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenMelawi dengan Nomor 3.323A TAHUN 2014 tanggal 18 Desember 2014;Bahwa untuk menguatkan dialildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wonnnnn nnn H === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUAwonn nn n Bahwa ia terdakwa SURENDI bin K.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpamemiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RIdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wonn nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktibahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr.Dedi,makadengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

pemeriksaan barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastic bening berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,1285 gram(sisa labkrim berat netto 0,1058 gram adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian

LabNarkotika tanggal 27 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastic bening berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,1285 gram(sisa labkrim berat netto 0,1058 gram adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari Kementerian

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanoa memilikiizin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya sertatidak berhubungan dengan profesi terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

Utr Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanoa memilikiizin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya sertatidak berhubungan dengan profesi terdakwa.Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahmenurut hukum;Ad.3.

RAPEN A.M.S SINAGA &PARTNERS beralamat di Gedung Hin An Hwee Koan, fl.3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 46,Gambir, JakartaPusat 10130, email kantorhukum.rsp@gmail.com, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 51/G/2020/PTUNJKTMelawan :KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKETPEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARAPELABUHAN LAUT UPP KELAS Il PEMENANG PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIATJENDERAL KEMENTERIAN

Upaya AdministrasiBahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi dan II masingmasingpada tanggal 26 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 kepada Kelompok KerjaHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 51/G/2020/PTUNJKTPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Upp Kelas Il Pemenang,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.Surat Somasi dapat diartikan sebagai Upaya Administratif Keberatansebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalamlingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesiamempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.2.

sebagai Direksi, Dewan Komisaris, ataupersonel inti pada badan usaha lain yang mengikutiTender/Seleksi yang sama;b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksibertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan terintegrasi;c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultanperencana;d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa di Kementerian

Menteri di Kementerian ; Jaksa Agung ; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Kepala Badan Intelejen Negara Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian ;Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural ; Sekretaris Mahkamah Agung ; Gubernur di Instansi Daerah Kabupaten/Kota ;Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden ;Menimbang, bahwa objek sengketa a guo adalah Surat PengumumanNomor : 810/159/402.201

Calon Pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menegah Atas(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanTinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan terdaftar diForlap Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI

Calon Pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanTinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalamBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LAMPT Kes ;Dan selanjutnya dalam angka 5 ketentuan tersebut menyampaikan Instansidapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dankebutuhan masingmasing

Pendidikan danKebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan PerguruanHalaman 102 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBYTinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalamBadan Akreditasi Negara (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LembagaAkreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT Kes) ;b) Ijasah yang diperoleh dari sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeriharus mendapat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai ljasahLuar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan

Pendidikan danKebudayaan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi DalamNegeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi Negeri (BANPT) dan/atau Pusdiknakes/LAMPTKes, serta pada huruf c juga disampaikan agar Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidakmemenuhi persyaratan terkait akreditasi dan sertifikasi, segera melakukanverifikasi ulang dan apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuaiPerubahan

Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara,termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundangundangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis,serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiapkebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untukmenghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusiasetiap warga negara, saat ini Pemohon Keberatan XIll bersamasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukumdan HAM menyusun Rancangan UndangUndang

Mengajukan permohonan informasi publik ke Kementerian DalamNegeri dalam hal meminta informasi terkait pengesahan QanunJinayat, termasuk didalamnya menanyakan kewenanganpeninjauan Perda oleh Kementerian dalam negeri;b. Menyusun laporan akhir tahun ICJR 20142015, laporan iniditujukan untuk memberikan gambaran kondisi hukum pidana diIndonesia sepanjang 2014 dan pandangan umum kondisi hukumpidana di 2015.

Beberapa diantaranyamenginisiasi partisipasi masyarakat Kementerian Dalam Negeriuntuk melakukan pengawasan terhadap Qanun Jinayat;Halaman 18 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/201538.39.40.b. Advokasi kebijakan, secara terus menerus melakukan advokasiQanun Jinayat yang telah dimulai semenjak 2009;c. Melakukan kajian dan roadshow terkait masukan terhadap QanunJinayat, kajian tersebut kemudian diuji dengan diskusi publik yangmenghasilkan berbagai pemikiran;d.

Dalam Negeripada tanggal 29 Oktober 2014, yang sampai saat ini tidak adahasil klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri RI;Bahwa atas dasar bukti tersebut diatas, bila mengacu padaUndangUndang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (yang pada waktu itu undangundang tersebut masihberlaku).

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas, terlihat bahwa pihak Kementerian Dalam Negerimempunyai peranan sangat penting dalam melegalitaskanproduk hukum daerah, sehingga tidaklah tepat menuruthukum pihak Kementerian Dalam Negeri tidak diikutsertakansebagai Termohon;Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayattidak bertentangan dengan UndangUndang yang LebihTinggi;Bahwa berdasarkan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh Pasal

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaiuntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugatyang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai penggantirumah

tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkankerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunaipengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebuttelah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukummenurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat

., masingmasing warga negara Indonesia,pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Muljohardjo & Associates,beralamat di Mal Taman Palm Lt.3 C.6, Jalan Kamal RayaOuter Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Mei 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANDIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERALHAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUNJKT.berkedudukan di

,masingmasing Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, warga negaraIndonesia, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24,Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal03 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 80/PEN DIS/2013/PTUNJKT., tertanggal 21 Mei2013,

,sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan,pada tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :DASAR GUGATANADANYA KEPUTUSAN TERGUGATAdapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Direktur Merek padaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.HKI.4HI.06.06.0307/2013, tanggal 16April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands InternationalExecutive Club, Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883, Sands Ballroom

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaCq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, berkedudukan diJalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, KotaBandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

., selakuPegawai Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di JalanRaden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, Kota BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11November 2019, yang semula sebagai Tergugat ,sekarang selanjutnya disebutSCD AQ Al nne nnn enn n nnn nn ene nn ene nen enn nn enensHalaman 10 dari 13 hal. Penetapan No.58/PDT/2020/PT TJK2. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbangg!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Direktorat Jenderal Bina Marga Cq Direktorat JalanBebas Hambatan, Perkotaan Cq Satker PengadaanTanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan TanahJalan Tol Bakauheni Terbanggi besar Cq PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar , berkedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 220 Teluk Betung, BandarLampung, dalam hal ini diwakili oleh Jimun Santooro,S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pengadaan Tanah Jalan

Andara Pangkalan Jati CinereDepok, sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa dapatkan dari Tio(penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 di Jl.Pinang Raya Pondok Labu Jakarta Selatan untuk terdakwa jualkembali kepada orang lain dengan harga per paket sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabutersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI ataupihak

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotikajenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian KesehatanRI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.Hal. 4 Put.No.292/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotikajenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian KesehatanRI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS, Pemohon telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor : XXXXX yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKIJakarta tertanggal 31 Desember 2013;9.

lain untuk hadir menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telahdipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan AgamaJakarta Timur;Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapatdilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun MajelisHakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagidengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengurus Surat Izin untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian

tetapi tidak berhasil.Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya;Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatuyang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengurus Surat Izinuntuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian

Ltd, DKK VS Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cq. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang) ,DKK

Jenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2015, yangdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malangtanggal 12 Maret 2015 nomor 118/PH/III/2015, disebut1sebagai PELAWAN II ; Untuk selanjutnya disebut PARA PELAWAN ; Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cq.

Mobilmobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akandijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobilmobilyang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakankepemilikannya atas mobilmobil yang disita tersebut ;3.

Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014,TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat inimasih dalam proses pemeriksaan ; Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Beadan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukanpenyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus101112enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yangterdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA = KEMENTERIAN ~~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.

BUMN, Kementerian Departemen Tenaga Kerja danKementerian Perhubungan, dengan besaran uang pesangon yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) can Ayat (4) UU No. 13 Tahun2003, serta ditambahkan dengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (GoldenShake Hand), hal mana atas dasar itu Tergugat telah meLay Off karyawanpada bertahap sehingga pada keseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (limaribu) karyawan dalam rangka program penyehatan Perum PPD (Tergugat) yangtelah memperoleh legitimasi

PASAL 136 Ayat (1) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANGKESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN ~ BUMN,KEMENTERIAN TENAGA KERJA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,PERUM PPD DAN SERIKAT PEKERJA PERUM PPD DALAMMENENTUKAN BESARAN UANG PESANGON YANG TELAH DITERIMAOLEH PARA PENGGUGAT10.telahnamunBahwa putusan perkara No. 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. judex factisalah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukumkeliru dalam hal penerapannya terkait dengan tidakdipertimbangannya besaran uang pesangon yang telah ditetapkanoleh

No. 649 K/Pdt.Sus/2012PPD (dan ditambah unsurunsur dari perwakilan pekerja), Kementerian BUMN,Kementerian Departemen Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan,dengan besaran uang pesangon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, serta ditambahkandengan Uang Pisah Bantuan Perusahaan (Golden Shake Hand), hal mana atasdasar itu Tergugat telah meLay Off karyawan pada bertahap sehingga padakeseluruhan sejumlah kurang lebih 5.000, (lima ribu) karyawandalam

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan bahwa meskipun padaformil kesepakatan bersama antara Tergugat (Perum PPD) denganSerikat Pekerja Perum PDD (ditambah dengan unsurunsur dariperwakilan karyawan) dan dengan Kementerian BUMN, KementerianDepartemen Tenaga Kerja serta dengan Departemen Perhubungantidak mengikuti format sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004, namun padasubstantif (materil) bahwa kesepakatan a quo identik dengan apayang dimaksud dengan dalam Pasal

tergugat rekonvensi memutuskan semua komunikasi denganpenggugat rekonvensi;Bahwa sejak bulan Juli 2014 itu juga, tergugat rekonvensi tidak pernahlagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada penggugat rekonvensi,dan tidak lagi menafkahi anaknya;Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Son19.20.21.22.23.24.25:26.27.Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari dan anaknya,penggugat rekonvensi waktu itu memutuskan untuk mencari pekerjaan,dengan mengikuti tes CPNS di Kementerian

besar, melalui akun facebooknya;Bahwa sekitar bulan Desember 2014, tergugat rekonvensi jugamengupload foto di akun facebook bersama anak hasil perselingkuhanmereka. sebagai istri yang sah, melihat itu sungguh penggugatrekonvensi sangat kecewa dan terpukul sekali, serasa hatinyasemacam tercabikcabik;Bahwa setelah beberapa bulan berusaha mencari pekerjaan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya, pada bulanFebruari 2015 penggugat rekonvensi, membaca pengumuman bahwadirinya lulus tes CPNS Kementerian

Kehutanan;Bahwa karena lulus seleksi CPNS tersebut, pada bulan Maret 2015penggugat rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawa anaknya.Dimana sejak bekerja sebagai PNS di Kementerian Kehutanan,Penggugat Rekonvensi mulai secara mandiri memenuhi kbutuhanhidupnya sendiri dan anaknya;Bahwa hingga gugatan rekonvensi ini dibuat dan disampaikan, TergugatRekonvensi masih bersama selingkuhannya tersebut, bahkan bahkanterakhir diketahui mereka telah tinggal serumah dan telah memiliki 4(empat) orang anak

karena perselingkuhan itu yangwanitanya telah melahirkan beberapa orang anak, dan lainlain dalil jawabanTergugat pada poin 1 sampai 6 hingga 14 yang pada intinya Tergugatmenganggap Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat bersama anaknyaselama beberapa bulan sampai memutus komunikasi dan tidak menafkahi lagisehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di kilo meter 13 (kota sorong)bersama anaknya serta menggantungkan hidup pada mereka sampai akhirnyaTergugat mendapat pekerjaan sebagai ASN pada Kementerian

Kehutanan pada bulan Oktober 2014 dan dinyatakan lulus padabulan Februari 2015 sebagai CPNS Kementerian Kehutanan dan pada bulanMaret 2015 Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawaanaknya, hingga sampai gugatan ini diperkarakan;Menimbang, bahwa selain itu.

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia);Bahwa namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

oleh terdakwa;Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat stempel tersebutadalah agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lain percayamengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca Sakti Bekasi tersebuthingga akhirnya terdakwa pun mendapatkan keuntungan materiil dari kebohongan tersebut;Bahwa benar terdakwa sendiri mengetahui bahwa untukmenyelenggarakan perkuliahan / perguruan tinggi / universitas harus sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah(Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia);Bahwa benar namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

Bukti Pembayaran Biaya Kuliah (Kwitansi), Stample / Cap STKIPPanca SaktiBekasi dan Stample / Cap STAI YamisaSoreang denganmaksud agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lainpercaya mengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca SaktiBekasi tersebut ; Menimbang, bahwa benar menurut hemat Majelis Hakim, terdakwasendiri mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan perkuliahan /perguruan tinggi / universitas harus sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah (Kementerian

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia namun dalamkenyataannya, dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia).

No. 0237/Pdt.G/2017/PTA Bdg.Tasikmalaya, dengan Nomor 1209/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal13 Juli 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding 1;Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN BandungKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya,berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut:> Bahwa pada tahun 2011 di Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapatalokasi anggaran Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan JaringanTingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) di KabupatenBanjarnegara sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus jutarupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Perubahan tahun 2011.

Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus2011.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun2011 yaitu pada: BAB Il: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B: Kriteria KelompokPenerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa: Penerima manfaatbantuan sosial adalah masyarakat dan atau kelompokmasyarakat/petani/kelompok tani yang ditetapkan melaluiKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan rekomendasiKepala Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kriteria,,,.

No. 218 PK/Pid.Sus/2014Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada bulan Januari2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus2011.

sesuai dengan ketentuanyaitu:1.Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun2011pada BAB IV: Persiapan Adminitrasi, huruf C: Pembukaanrekening kelompok dan penyusunan RUKK, pada angka 4 yangmenegaskan bahwa: RUKK disusun secara musyawarah denganbimbingan koordinator lapangan/tim teknis dan mendapatkanpersetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.Hal. 50 dari 131 hal.

Oleh karena itu,Perjanjian Pemberian Hibah Periode Fiskal 20042008 disepakati oleh DutaBesar USA yang diwakili oleh USAID dengan Pemerintah Indonesia yangdiwakili oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat, USAID menunjuk Dai.

Incsebagai pelaksana atas Program Periode 20042008, dimana program tersebutberakhir (depletion date) tanggal 30 September 2008;Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas dokumen yang disampaikan PemohonBanding diketahui bahwa DAI, Inc merupakan Kontraktor Utama pelaksanaproyek pemerintah berdasarkan Perjanjian Pemberian Hibah Periode Fiskal20042008 disepakati oleh Duta Besar USA yang diwakili oleh USAID denganPemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat;Halaman 5 dari 35

Putusan Nomor 2044/B/PK/PJK/201 72004 yang dibuat antara Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID danPemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat disebutkansebagai berikut:Article 3: Contribution of the Parties;Section 3.1 USAID Contribution;a.

Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta pada saatpemeriksaan, keberatan, dan banding diketahui halhal sebagaiberikut:Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004, Pemerintah USAdiwakili oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) dengan Pemerintah Indonesiadiwakili oleh Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat menandatangani perjanjian StrategicObjective Grant Agreement (SOQAG) Nomor 497019 yangbertujuan untuk meningkatkan kesehatan dankesejahteraan masyarakat Indonesia;Bahwa

Bahwa atas pendapat majelis pada halaman 53 alinea ke 4 dan5 Putusan Pengadilan Pajak a quo yang menyatakan:Bahwa dalam persidangan, berdasarkan pertimbangan tingkataksestabilitas, Majelis juga memerintahkan kepada Terbandinguntuk melakukan konfirmasi kepada Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat dan Unit Kerja di lingkunganKementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa ada atautidak adanya perpanjangan waktu perjanjian SOAG Nomor:497019 tanggal 30 Agustus 2004;Bahwa sampai dengan persidangan

Gapoktan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana PUAP diverifikasi danditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai Gapoktan penerima dana PUAP;> Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Pertanian;Kwitansi Tanda Terima Penerimaan Uang; > Berkasberkas atau dokumendokumen dari Gapoktan diserahkan ke Dinas Pertaniandan Kehutanan lalu oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dikirim ke KementerianPertanian melalui tim teknis Propinsi, dan oleh Kementerian Pertanian berkasberkasatau dokumendokumen tersebut diverifikasi selanjutnya dana PUAP sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) langsung dicairkan melalui transfer ke rekeningBank masingmasing Gapoktan; > Setelah dana PUAP sebesar Rp

Lamongan untuk berusaha mendapatkan bantuan danaPUAP dari Kementerian Pertanian, selain melalui usulan pada KementerianPertanian; 22+ 2+ 22 222 nnn nnn none nnn nn nnn nnn nnn non ne cen nnn nn eensv Bahwa tidak ada usaha berupa pemberian sejumlah uang yang diberikanpada pihak Kementerian Pertanian untuk mendapatkan dana bantuan PUAPTahun 201 1 j 22 won nnn nnn nnn nnn non nen non on nen nnn nn nee nnn nnn nen cen neeMenimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti BahwaCamat selaku

Lamongan), yang tidak dibenarkanterdakwa terbukti bahwa setelah usulan namanama Gapoktan calon penerima danabantuan PUAP yang masuk di Kementerian Pertanian akan muncul SK Menteri Pertaniantentang penetapan Gapoktan penerima dana PUAP, kemudian Gapoktan yang namanyaada dalam SK tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi yaitu berupa : Berita Acara Verifikasi PMT dan Tim Teknis (Fomulir 8 B) ; Data Rekapitualsi RUB Gapoktan (Fomulir 8 A) ; Usulan Gapoktan menjadi penerima dana bantuan

Dan tidak adapengajuan usulan Gapoktan penerima bantuan PUAP yang diurus oleh pihakpihak laindiluar Dinas ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan bantuan dana BLMPUAP ThCO eaMenimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 4509.1 / Kpts /CT.140 / 11 / 2011 tanggal 02 Nopember 2011, tiga Gapoktan di desa Jangkungsumo,Brumbun dan Pangean ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, masingmasingsebesar Rp.

Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM RI Nomor AHUAH.01.1041487 tanggal 23 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTBunga Jadi Lestari yang ditujukan kepada Notaris Mia RochdianaSetianingsih, SH, MKn.:3.

Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM RI Nomor AHUAH.01.1041439 tanggal 23 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Cahaya Bara Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Mia RochdianaSetianingsih, SH, MKn.:4.

Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM RI Nomor AHUAH.01.1041346 tanggal 22 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSepiak Jaya Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Mia RochdianaSetianingsih, SH., MKn.;5.

Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM RI Nomor: AHUAH.01.1027851 tanggal 26 Agustus 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTBunga Jadi Lestari yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;6.

Nomor 2465 K/Pdt/2016a, Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan HAM RI Nomor: AHUAH.01.1026629 tanggal 16 Agustus 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSepiak Jaya Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;8.