Bahwa adapun asetaset/harta kekayaan perseroan PT JASARI i.c.Penggugat yang diatasnamakan Tergugatl i.c . Jafar Syahbuddin Ritonga,SE, MBA, antara lain sebagai berikut:A.

Dengan alasan katanya Tergugat Il tidak mengembalikanaset/harta kekayaan Perseroan dengan demikian secara hukum telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat i.c PT. JASARI, (tidak ada lebihlanjut uraian perbuatan melawan hukum) hal ini jelas bahwa Penggugatmemutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Tergugat II tidakpernah menguasai harta kekayaan Perseroan, bagaimana mungkinTergugat Il mengembalikannya !?

Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluhpersen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupuntidak (vide: Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas);16)Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga ( vide: Pasal 104 ayat (1), Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang

JASARI (i.c.Termohon Kasasi) sebagai asset/harta kekayaan PT.

Pembanding/Tergugat IX : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Diwakili Oleh : Mohamad Idris Salim
Terbanding/Penggugat : ANTHONY HANDOKO
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS, PPAT ERLY SOEHARDJOJO, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS, PPAT LIEKE L. TUKGALI, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris, PPAT Ny. JULIA MENSANA, SH.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KeppresNo.15 Tahun 2004"), Pasal 6 ayat (1), menyebutkan:"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal1, dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelolaoleh Menteri Keuangan."c.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang disebutkan sebagai Turut Tergugat adalah "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKRI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG".4.2. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang saja tanpamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negarahal 59 dari 71 hal put.

No. 459/PDT/2018/PT.DKI4.3.dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).Bahwa meskipun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan instansi vertikal yang instansi induknya KementerianKeuangan, namun demikian terdapat 70 (tujun puluh) KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di seluruh Indonesia dan5 (lima) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diJakarta, dimana setiap masingmasing Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang hanyamenyebutkan atau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang saja tanpa menyebutkan atau menunjuk KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditariksebagai Turut Tergugat jelasjelas telah salah alamat (error in persona).5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel.5.1. Bahwa selain telah mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat5.2.

(error in persona), gugatan Penggugat yang hanya menyebutkanatau menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSaja tanpa menyebutkan atau) menunjuk Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat juga telah, mengakibatkan gugatan Penggugat obscuur libel, karena tidak jelasnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mana yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.Bahwa selain itu, gugatan Penggugat obscuur libel disebabkankarena

Pembanding/Penggugat : Imas Halimah
Terbanding/Tergugat I : Siti Aisyah
Terbanding/Tergugat II : Weli Yanti Patimah
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Mandiri Cabang Moh Toha Bandung
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan AsiaAfrika No. 114 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanyamasingmasing bernama SIGIT PRASETYO NUGROHO, S.E.,M.H., ISKANDAR, S.H., YULIANTO, S.H., S.AP., M.Si.,ALAMSYAH, S.H., UUS JAENUDIN, S.H., M. FAJARUDIN.

., kesemuanya adalah Karyawan padaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding II semula Turut Tergugat II;SUSUNAN PERSIDANGAN:JONNY SITOHANG, S.H, M.H. : Hakim Ketua;JESAYAS TARIGAN, S.H, M.Hum. : Hakim Anggota;MAMAN M.

Bahwa sejak berdirinyva YAYASAN KOPRA tersebut, sampai denganLikwidasinya, Yayasan Kopra telah mempunyai Inventarisasi (Kekayaan)berupa dua bidang tanah, yaitu : 200 nn nnn ne ne nne noe6.1.Sebidang Tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 567, yangterletak di Jalan Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat, atas nama YAYASANPP ia hag CEERI mmm amma nn nn nc cen6.2.

Bahwa kekayaan Yayasan Kopra tersebut dalam butir 4.1 dan 4.2 di atas,sampai saat ini diteruskan oleh Induk Koperasi Kopra Indonesia (Penggugat),yang pada awalnya untuk meningkatkan usaha petani kopra pada umumnya,dan anggota koperasi Kopra pada khususnya. Hal ini telah mendapatpengesahan atas kepengurusan Induk Koperasi Kopra Indonesia (Pengggugat)oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya c.q. Kepala DinasPerumahian (Bult P=4) jascesssnsssneenccmmeseencennsnsemeensnnnses8.

Bahwa untuk memperkuat kepemilikan (Kekayaan) Yayasan Kopra atas duabidang tanah tersebut dalam butir 4.1 dan 4.2 di atas, pada tanggal 16Desember 1985 Induk Koperasi Kopra Indonesia (Penggugat) mengajukanPermohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai PenetapanNomor. 1200/Pdt.P/1985/PN.Jkt.Pst., Tanggal 9 Januari 1986; (Bukti9.

Bahwa kekayaan Yayasan Kopra berupa sebidang tanah tersebut dalam butir4.1 dan 4.2 di atas, yang diteruskan oleh Induk Koperasi Kopra Indonesia(Penggugat), yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut dalam butir 8 di atas, sejak kepemilikannya oleh Yayasan Koprasampai sekarang belum pernah dijual belikan dan/atau dialihkan kepadaSIAPAPUN ~~~ nena nn nnn mmm mnnnnnnnnmnemannnnnmamnnnn10.Bahwa namun pada tanggal 31 Oktober 1986 terjadi sengketa keperdataan,dimana atas kekayaan

dua bidang tanah tersebut dalam butir 6.1 dan 6.2 di atas, knususnyaterhadap kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesdia butir 6.2 yaitu "SebidangTanah seluas lebih kurang 2350 M2 yang terletak di Gunung Sahari No.6464A Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 atasnama YAYASAN KOPRA, dengan batasbatas sebagaiberikut ; Sebelah Utara dengan Jalan Buntu ;Sebelah Barat dengan JI.

PN Rapyang ada padanya untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikanpermasalahan kredit tersebut dan terkesan mengabaikan win win solution;> Bahwa dengan tertundanya pembayaran angsuran setiap bulannya olehPenggugat dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan danperekonomian keluarga yang sedang memburuk, namun Tergugat tidakmemberikan kesempatan atas permohonan Penggugat, malah Tergugat saat iniakan dan /atau telah melakukan pelelangan dengan cara menyerahkan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan

maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelumada Peraturan Perundangundangan yang mengaturnya, maka Peraturanmengenai Hyphotek yang diatur dalam HIR/Rbg berlaku terhadap EksekusiHak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pengawai Umum (pengadilan negeri);4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRantauprapat) untuk memerintah kan Kantor Pelayanan Kekayaan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang yang akandilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran atas permintaan Tergugat terhadap agunan yang menjadi jaminanPenggugat kepada Tergugat berupa: Sebidang tanah dan bangunan seluas 29.607 M berikut segala yangada diatasnya, dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor593/450/SR/2017 tertanggal 25 April 2017, yang terletak di Malano DusunKampung Berangir Kecamatan Na.IXX Kabupaten Labuhan Batu Utara; Sebidang

Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatanhukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusanMahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturanumum karena telah di atur secara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melaluibantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang)/Tergugat II.Kewenangan Tergugat juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No.142/2017

Bahwa Sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996,yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut Berdasarkan peraturan hukum diatas Tergugat sebenarnya dapatmenggunakan caracara penyelesaian pinjaman Penggugat melalui lelang keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian KeuanganRepublik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/qKantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., (Kepala Biro Bantuan Hukumpada Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan);2.

Edy Suyanto, S.H., M.H., (Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan);4.

Sri Supangati, S.H., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);10.Aan Eko Ruswanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);11.Didit Marwanto, S.E., (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN

Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);12.Slamet Fahrudin, S.ST., (Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKNJawa Tengah dan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan);13.Dwi Rosida Arini, (Pelaksana pada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Purwokerto, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengahdan DIY, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KementerianKeuangan);Untuk secara bersamasama atau sendirisendiri

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPurwokerto, yang beralamat di JI. Pahlawan Nomor 867 Purwokerto,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU26/MK.V/2017 tanggal 30Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 3 Putusan No. 378/Pdt/2017/PT SMGNegeri Banyumas pada tanggal 4 April 2017 dengan No.21/SK/2017.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. Purwito, S. Pd.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c. Bahwaterkait tugas dan wewenang BPPN tersebut, sebagaiimplementasinya, pada tahun 2000, BPPN telah mengambil alihpengoperasian dan pengendalian Bank Tamara karena ketika itu dinilaisebagai Bank yang bermasalah, sehingga statusnya menjadi bank takeover (BTO).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17tahun 1999 juncto Pasal 37 A ayat (3) C Undang Undang Nomor 10Tahun 1998, dinyatakan bahwa BPPN mempunyai wewenang antara lain:menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan ataskekayaan atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan Bank yangberada pada pihak manapun. Baik di dalam maupun di luar negeri;.

,yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Permai,Kelurahan Srenseng (dahulu Meruya Udik), Kecamatan Kembangan(Kebon Jeruk), Jakarta Barat tersebut merupakan kekayaan Negara;.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugasdan Pembubaran BPPN, yang menyatakan bahwa dengandibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;b. Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: segala putusan PengadilanHalaman 17 dari 27 hal. Put.

BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.

yang terletaksetempat dikenal dahulunya dengan nama Jalan Arengka KelurahanTangkerang Barat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (sesuai denganBuku Tanah/Sertifkat Hak Milik Nomor : 2164 atas nama Lie Tiong Seng) dansekarang setempat dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta No.55 (depanHotel Grand Suka) Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan DamaiKota Pekanbaru ukuran dan batasbatas berdasarkan Gambar Situasi Nomor:5367/1994 Tanggal 10 Desember 1994 ; disamping harta kekayaan hibahtersebut,

Bahwa dihadapan Tergugat XI terhadap harta kekayaan Yayasan ABDIBERSAMA dengan tanpa hak telah dipindahkan atau beralin hak secara turunwaris kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dengan berdasarkan AktaKeterangan Hak Waris Nomor : 03/NP/NOT/X/2014 tertanggal 07 Oktober2014 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XI dan XII ; Kemudian tanah inisebagiannya seluas lebin kurang 1.891 M?

Bahwa penguasaan harta kekayaan milik Yayasan ABDI BERSAMA berupatanah yang berada dijalan Teratai (sebagaimana telah disebutkan pada angka2 di atas) serta penguasaan sertifikat nya adalah termasuk penguasaan tanpahak yang dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII, oleh karena ituterhadap harta kekayaan ini, baik dengan sukarela maupun dengan paksamenurut hukum haruslah dikembalikan atau diserahkan oleh Tergugat IV, V,VI, Vil dan VIII kepada yayasan ABDI BERSAMA dalam keadaan kosong tanpadikuasai

Bahwa penguasaan harta kekayaan Yayasan ABDI BERSAMA yang telahdikuasai oleh Tergugat X diperolehnya secara tidak sah maka penguasaanfisik yang dilakukan oleh Tergugat X juga secara hukum adalah tidak sah danoleh karena itu harus dikembalikan kepada Yayasan ABDI BERSAMA secarautuh dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun juga sebagaiakibat adanya pembebanan hak atas tanah milik Yayasan ABDI BERSAMA :;.

Bahwa dihadapan Tergugat XI terhadap harta kekayaan Yayasan ABDIBERSAMA dengan tanpa hak telah dipindahkan atau beralih hak secara turunwaris kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII dengan berdasarkan AktaKeterangan Hak Waris Nomor : 03/NP/NOT/X/2014 tertanggal 07 Oktober2014 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat XI dan XII ; Kemudian tanah inisebagiannya seluas lebin kurang 1.891 M?

., dan kawankawan, bertindak selaku karyawan PTBank Mega Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai15, Jalan Kapten Tandean Kavling 1214A, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERIKEUANGAN, cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA, cq KEPALAKANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMBAR DAN KEPRI, cqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PADANG, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 79 Padang;AKMAL AHMAD, bertempat tinggal di

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 tanpa adanya pemberitahuanataupun undangan lelang terhadap Penggugat, pihnak Bank Mega/Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Lelang ke satu dan pada tanggal 8Januari 2015 Penggumuman Lelang kedua yang akan di selenggarakanpada Rabu/4 Maret 2015 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor PT BankMega Tbk, Cabang Padang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 42 BC Padangmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang(Tergugat II);Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015

Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi siasia (illusoir)dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Padang untukmeletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan atau Sita Tarik(revindicatoire beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik berupabenda tetap/tidak bergerak maupun benda bergerak yang akan Penggugatsebutkan dan mohonkan secara tersendiri;Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan

Menyatakan sita jaminan dan atau sita tarik terhadap harta kekayaan paraTergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda bergerakkuat sah dan berharga;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugatdalam keadaan bebas dan kosong, jika engkar dengan bantuan aparatkeamanan;8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun TergugatTergugat menyatakan banding/verzet ataupunkasasi;9.

Negaracq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Baratcq Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;Bahwa kutipan Risalah lelang Nomor 059/2015 tanggal 4 Maret 2015tersebut juga dibuat oleh atau dihadapan badan/Penjabat Tata UsahaNegara (TUN), dalam hal ini dibuat oleh atau dihadapan Yunaldi Idris,sarjana ekonomi, selaku penjabat lelang kelas yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 02/KM.6/UP.11/2011 tanggal 28 Januari

Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZi... Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarangberada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.

Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian 5 Ds Menetapkan bahwa harta kekayaan berupaZe Ls Sebidang Tanah dan Bangunan/Rumah yang terletakdi Jl. Riung Hegar Raya No.15 RT.03 RW.10, KelurahanCisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandungseluas 288 M2, sebagaimana pula termuat dalamSertifikat Hak Milik No.17/Kel. Cisaranten Kidul,tertulis atas nama Muis Tonthawi (Tergugat) ; 2.2. Sebuah Bangunan/Rumah seluas 200 M2 yang terletakdi Jl.

Oktober 1985, sedang dijaminkan dan sekarang7berada dalam kondisi akan dilelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaV j 2 eeee eee ee2.3. Sebuah Mobil Sedan Peugeot Tahun 1991, WarnaMerah, No.Pol.

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalammelakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha denganmembayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

mengenaieksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlakuterhadap eksekusi hak tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum(Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yangmewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Mandailing Natal) untukmemerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PadangSidimpuan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akan dan/atautelah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang Sidempuan, adalah seperti/antara lain: Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatasnama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik(SHM) ke atas nama orang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketadalam perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh oranglain;Halaman 5 dari 25 hal Put.

Nomor 327 K/Pdt.SusBPSK/2017qd,10.11.12.Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang EksekusiHak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PadangSidimpuan, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 64 Desa/Kel.

Buku II PedomanMahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, makasebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debiturdipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalankeluarnya;Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atautelah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yangmenjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelangmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q.

Menyatakan Surat Penetapan hari dan tanggal lelangyang telah ditetapkan pada hari Rabu, 21 Desember2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok atas SHM No.156 Jalan Jamin Ginting DesaSumbul Kec. Kabanjahe Kab. Karo dapat dibatalkankarena tidak sesuai prosedur;3.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S.1225/WKN.02/KNL.01/2010 tanggal 06Agustus 2010.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S2629/WKN.02/KNL.01/2011 tanggal 21November 2011. Hal : Penetapan Jadwal Lelang, yang telahdiberi materai cukup dan telah di Nazegelen di Kantor Posdan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda wonnnnnn bukti T.1I23;24.

Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang di Medan No.S.1295/WKN.02/KNL.01/2012 tanggal 25 Juni2012. Hal: Penetapan Jadwal Lelang, yang telah diberi materaicukup dan telah di Nazegelen di Kantor Pos dan dilegalisirsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda wannn nn 222 bukti T.134;35.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. DirektoratKekayaan Negara LainLain. Berdasar hal tersebut maka gugatan penggu gatharus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat bukanlah sebagaipemilik obyek sengketa. Hal tersebut sesuai dengan PutusanMA No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979.4.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara , makasegala kewenangan terhadap aset Tim Likuidasi beralih kepada NegaraRepublik Indonesia yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.. Penyerahan aset PT. Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dilakukansebagai pembayaran atas hutang PT. Bank Harapan Sentosa (dalamlikuidasi) kepada Negara Indonesia..

BankHarapan Sentosa (Dalam Likuidasi) beralin menjadi milik Negara danselanjutnya pengurusannya akan dilaksanakan sepenuhnya olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN Kementerian Keuanganberhak untuk menyita, menggunakan, mengelola bahkan melakukanpenjualn melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 6 Tahun2006.

Dengan demikian secara otomatis semua aset (dalamlikuidasi) menjadi milik Negara.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengelola asetaset Bankdalam Likuidasi, kKemudian menyerahkan Pengurusan Piutang PT.Diatesa Arwana kepada KPKNL Semarang dengan Surat PenyerahanPengurusan Piutang PT. Diatesa Arwana No. S1 1 18/KN/2009 tanggal25 Februari 2009.

Berdasar surat penyerahan dari Direkorat Jenderal Kekayaan Negaratersebut maka KPKNL Semarang menerbitkan Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara atas nama Agung Tedjo Santoso (DirekturPT. Diatesa Arwana) dengan Nomor : SP3N51/PUPNC.15.01/2009tanggal 06 Mei 2009.. Setelah Agung Tedjo Santoso (Direktur PT.

King Widyanto dan Yerika Tan) adalah sebagaipemegang saham mayoritas tunggal dan pengurusnya (direktur dan direkturutama);Bahwa apabila benar quod non (dalam hal ini tidak), Tanah danBangunan merupakan harta kekayaan pribadi dari Termohon Kasasi (alm.King Widyanto dan Yerika Tan), tidak terdapat perjanjian sewamenyewaantara Termohon Kasasi sebagai pemilik dengan Termohon Kasasi II yangmenggunakan tanah dan bangunan tersebut sebagai alamat domisili dankantor Termohon Kasasi Il (PT Indomas Bahari Makmur

), sehinggasesungguhnya tanah dan bangunan merupakan harta kekayaan dariTermohon Kasasi II (P.T Indomas Bahari Makmur);Bahwa Judex Facti tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukupatas faktafakta dan buktibukti yang diuraikan di atas, yang membuktikanbahwa meskipun tanah dan bangunan tercantum atas nama TermohonKasasi (alm.

King Widyanto), akan tetapi sesungguhnya tanah danbangunan merupakan kekayaan Termohon Kasasi II (P.T Indomas BahariMakmur) sehingga Termohon Kasasi bukan Pembantah yang baik danbenar;2. Putusan Judex Facti yang menyatakan Termohon Kasasi (alm.

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsungmaupun tidak langsung secara melawan hukummenggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkankekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasiutang perseroan atau PT;Bahwa syaratsyarat yang menentukan pemegang saham dapatbertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi sahamyang dimilikinya tersebut telah di atas diatur secara jelas dan tegas dalamPasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun dalampertimbangan hukumnya

King Widyanto dan YerikaTan) sebagai pengurus perseroan (P.T Indomas Bahari Makmur) yangmelakukan perjanjian pengangkutan pupuk dengan Pemohon Kasasi dalamkeadaan dimana Termohon Kasasi II tidak memiliki harta kekayaan untukmenjamin kelangsungan transaksi tersebut, membuktikan bahwa TermohonKasasi (alm.

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraHalaman 3 dari 43 hal Put.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar,adalah seperti/antara lain: Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lainatau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain; Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;9.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atautelah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjamankredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitudengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pematang Siantar, berupa:Halaman 4 dari 43 hal Put.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketuapengadilan negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada KPKNL Kisaran);5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaHalaman 24 dari 43 hal Put.

Ataslahirnya undangundang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikatsecara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan MahkamahAgung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umumkarena telah diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun1996 mengenai Penjualan Objek Hak Tanggungan secara parate eksekusimelalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Halaman 26 dari 43 hal Put.

Bahwa selain harta kekayaan yang telah disebutkan pada Pasal 119KUHPerdata sebagai dimaksud pada poin 3 diatas, Pasal 120 KUHPerdatamengatur bahwa keuntungan, laba (profit), deviden dan segala bentukbentuk keuntungan lainnya termasuk kedalam persatuan kekayaansebagaimana disebutkan pada Pasal 119 KUHPerdata.

Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Pemisahanharta antara mereka, dengan demikian, konsekwensi yuridisnya adalahselurun harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinanadalah "HARTA BERSAMA"dan, salah satu pihak tidak dapat membagibagikan / mengalihkan,memindah tangankan, menjual, meminjamkan, menititipkan dan bentukbentuk pengalihan lainnya tanpa seizin pihak lainnya;.

Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 9, 10 dan 11 diatas, maka hartaperkawinan (gono gini) tersebut sebagaimana disebut pada poin 6 diatastidak dapat dibagibagi sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) yang menetapkankepemilikan (pembagian harta kekayaan/gono gini) tersebut;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka seluruhassetv/harta kekayaan yang diperoleh sejak dilangsungkannya perkawinansejak tanggal 09 Oktober 1996 hingga dibacakannya

Menyatakan dan menetapkan seluruh harta kekayaan yang akan disebutdibawah ini adalah harta perkawinan (harta gono gini), yakni;. TANAH DAN BANGUNANA.~ KA oSM.Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di JalanLimbungan No.276 Rumbai Pesisir dengan Sertifikat Hak Milik No.1199 (untuk selanjutnya dalam perkara ini Sertifikat Hak Milikdisebut SHM) a/n Fera Wahyuni;.

Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh sebagaimana disebutdibawah ini, yaitu :TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di jalanLimbungan SHM No. 1199 No. 276 Rumbai Pesisir Sertifikat A/n . Ferawahyuni.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat diPerum Citra Sari Blok H No. 8 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;3.

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIIIDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, yang beralamat diGedung N Lantai 3, Gedung Keuangan Negara, JI. Asia Afrika No. 114, KotaBandung, sebagai Turut Tergugat ;KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, yang beralamat di JI Soekarno Hatta No586 Bandung, sebagai Turut Tergugat II ;CLIVE DANIEL MARIO SUTANTO, yang beralamat di JI.

Penggugat:
Antony Kristian Lismanto
Tergugat:
1.Harimawan Budiharto selaku Assistant Vice President PT Bank Mandiri
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.Henry Anthony Sanny
4.Harimawan Budiharto
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Denpasar
Turut Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.PT.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKLN) Kota Denpasar,C.Q. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jendral Kekayaan Negara Kantor WilayahBali dan Nusa Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Dr.Kusuma Atmaja, RenonDenpasar, selanjutnya disebutsebagai Tergugat Il;3. Henry Anthony Sanny, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu GangTunjung 2 No. 88, Banjar Pengipian, BadungBali 80361,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;4. PT. Bank Mandiri Persero Tbk.

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepada Tergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing (seperdua) bagian ;5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketa yang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19 September 2016 ; DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu

stelsel, kayu jatiAdalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebutpada angka 2, masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 12 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.21 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan

penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.1. kepada Penggugat ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM GUGATAN INTERVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi ;Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beriktikad baik ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Hal 12 dari 14 hal Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketayang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19September 2016 ;DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI : Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal /Tergugat Intervensi Il serta Penggugat Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000, (lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah ; Membebankan

dihubungkandengan dasar hukum tersebut, maka dalildalil Para Pemohon didasarkan pada keadaantak hadir yang ditentukan dalam pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitukeadaan seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya,pun ia tidak mengatur urusanurusan dan kepentingankepentingan itu ataupun jikapemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta kekayaan

si yang tak hadir itu,pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan kewenangan bagiPengadilan untuk menentukan pengurusan seluruh atau sebagian harta kekayaan dankepentingankepentingan itu dan membela hakhak si yang tak hadir dan mewakilidirinya, baik permintaan mereka yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatankejaksaan.

Selain itu, Pengadilan juga diberikan wewenang atas permintaan atautuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itukarena Jabatan, baik dengan penetapan tersebut ataupun dengan penetapan lebih lanjutyang masih akan diambilnya, berkuasa memerintahkan pengurusan harta kekayaan danperwakilan kepentingankepentingan kepada seorang atau lebih dari pada keluargasedarah ataupun semenda si yang tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan dengankewajiban satusatunya ialah,

apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, maka segalaharta kekayaan itu atau harganya harus dikembalikan dikurangi dengan segala utangyang sementara itu telah dilunasi dan tanpa hasilhasil dan pendapatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan pasal 463 Kitab UndangUndangHukum Perdata tersebut, maka dalil Para Pemohon dipandang cukup beralasan hukum,karena secara faktual, Ibu Nurjanah telah pergi meninggalkan rumah dan keluarganyasejak tahun 1999 atau + 16 tahun lamanya Ibu Nurjanah tidak