Ditemukan 24331 data
117 — 34
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas olehkarenanya permohonan Pemohon/Pembanding tentang perceraian patut untukdikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkantalak satu raj) terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan AgamaKolaka;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sekaligusmengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan
10 — 6
Put No. 781/Pdt.G/2014/PA Mks.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugatrekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnyaadalah pemohon rekonvensi/termohon konvensi bagi pemohon, dan termohonrekonvensi/pemohon konvensi bagi termohon, namun untuk lebih menyederhanakanpenyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukupdengan menyebut pemohon bagi pemohon rekonvensi/termohon konvensi
22 — 8
., Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan :e Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas, karena dalam positagugatan terdapat dalildalil yang saling bertentangan satu dengan lainnya dalamhal penyebutan batasbatas tanah obyek sengketa;hlm 15 dari 18 him Put.No.17/PDT/2014/PT.PLG16Dalam pemeriksaan setempat tanggal 27 Juli 2013 telah nyata bahwa tanahobyek sengketa yang ditunjukkan oleh Pembanding semula Penggugat sangatberbeda dengan batasbatas yang didalilkan Pembanding
18 — 2
mengirimkan salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon dalam Konvensi,Termohon juga telah mengajukan tuntutan/gugatan balik (gugatan Rekonvensi);Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan ataupunkesalahanpahaman penyebutan
11 — 1
dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitumpermohonan Pemohon mengenai izin talak raj tersebut memenuhi Pasal 118Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa karena permohonan Konvensi terkait perceraian telahdikabulkan, maka permohonan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan
PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA di wakili Direktur Tn. SEIJI ORIMOTO
Tergugat:
PT RAI DILIPRATAMA
67 — 40
Dalam Eksepsi :1.1.Bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud menurut hukumadalah kabur/obscuur libel khususnya yang berkenaan denganpenyebutan nilai/jumlah hutang atau kewajiban Tergugat terhadapPenggugat termasuk mengenai jumlah unit yang diperjual belikan yangjuga memilki kekaburan sehingga tidak jelas dasar perhitungan yangdipergunakan dalam gugatan dimaksud ;1.2.Bahwa gugatan Penggugat secara substansial juga kabur karenaterdapat adanya pertentangan penyebutan perjanjian jual beli denganaddendumnya
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat adalah karena penyebutan batasbatas tanah juga tidak jelas, karena tanah yang tercatat dalam Sertipikat HakMilik No. 873/Kel. Maccini Sombala atas nama Drs.
108 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1169dan sebuah kendaraan roda 4 jenis Jeep merk Outlander Sport adalahmerupakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi duamasingmasing %2 bagian;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat harus diperbaiki sepanjang mengenai penyebutan
195 — 79
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor:46/SK.kh/2019/PA.Ktg tanggal 19 November 2019 dan dalam surat kuasa khususitu Tergugat Il beralamat di Perumahan Panji Asri Bloc C/2 Kelurahan Panji,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, adalah benar pilihandomisili Tergugat Il, tetapi dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan penulisanyang tertulis disebut Penggugat seharusnya tertulis disebut Tergugat Il,(Vide halaman 2 putusan a quo) dengan demikian pada tingkat bandingkekeliruan penyebutan
17 — 5
namunberdasakan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2018 upaya mediasigagal mencapai kesepakatan;Bahwa, oleh karena upaya damai tidak tercapai, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulumembacakan surat permohonan Pemohon yang dalildalilnya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohonmelalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligusdengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;Dalam Konvensi.Bahwa, untuk memudahkan penyebutan
istriyang durhaka dimana faktanya Termohon merupakan istri baik danteraniaya dimana Termohon telah ditinggalkan oleh Pemohon sejakbulan Maret 2017 sampai sekarang dan Pemohon tidak pernahmemberi nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon dan anakanak Pemohon dan Termohon;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas cukup alasan bagi MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan untukmenolak seluruh dalildalil Permohonan Thalak dari Pemohon.Dalam Rekonvensi :Bahwa, untuk memudahkan penyebutan
65 — 37
sebagaimana selengkapnya ada di dalam bagian duduknya perkara dalam putusanini, maka eksepsi yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II tersebut, setelahdirangkum pada pokoknya mengenai :1 Eksepsi Error in Persona, bahwa Terlawan I seharusnya tidak dilibatkan dalamperkara a quo;2 Eksepsi Error in Persona, karena Terlawan III yang dijadikan pihak, bukanlahpihak yang tepat untuk ditarik dalam perkara a quo;Hal.31 dari 37 hal Putusan No.496/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.3 Eksepsi Persona Standi in Judicio karena penyebutan
Kesalahan penyebutan subyekhukum tersebut menyebabkan perlawanan a quo cacat formal;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua berikut tanggapannya tersebut,Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perlawanan a quo, yang didudukkan Pelawansebagai Terlawan III adalah : PT.
11 — 2
Dalam RekonpensiBahwa untuk memudahkan menguraikan jawaban ini, maka dalam haltermohon dalam konpensi disebut juga penggugat dalam rekoenpensi dandisngkat dengan penyebutan Termohon DK/Penggugat DR, sedangkanPemohon dalam konpensi disebut juga tergugat dalam rekonpensi dandisingkat dengan penyebutan Pemohon DK/Tergugat DR;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepadaMajelis Hakim agar menganggap dalaildalil yang termuat dalam konpensisecara mutatis mutandis juga termuat dalam dalildalil
11 — 2
dengan suratnya tertanggal O6 Oktober 2016,kesimpulan mana merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, untukselengkapnya cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan inicukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatanperkara ini, terlebin dahulu akan dipertimbangkan tentang penyebutan
parapihak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak,yakni perceraian yang diajukan oleh suami kepada isteri, maka meskipun didalam surat permohonan tertulis penyebutan Penggugat dan Tergugat, akantetapi di dalam putusan ini Majelis Hakim menukarnya dengan sebutanPemohon dan Termohon sebagaimana telah dituangkan dalam putusan ini, danoleh karena dalam perkara ini juga telah timbul rekonvensi/gugat balik dariTermohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, dalamkonvensi
83 — 63
PENGGUGATKONVENSI / TERBANDING yang bersengketa dengan tanah TERGUGATKONVENSI / PEMBANDING dalam gugatannya, bahwa menurutYurisrudensi tetap Mahkamah Agung RI masingmasing Nomor:1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21Agustus 1974, Nomor: 1159 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, Nomor: 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, Nomor: 378 K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret1983 yang dengan jelas menyebutkan bahwa surat gugatan yang tidak jelasmenyebut letak, luas dan batas tanah sengketa dan penyebutan
tanahsengketa tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat ataupenyebutan tanah sengketa tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat,menurut Hukum Acara Perdata suatu surat gugatan haruslah menyebutkandengan jelas letak tanah sengketa, luas tanah sengketa, batasbatas tanahsengketa dan penyebutan letak, luas, batas tanah sengketa tersebut harussesuai dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT KONVENSI /PEMBANDING atau sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 720 K/Pdt.Sus/2010yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, dan telah dituangkan pada TambahanBerita Negara RI No. 99, tanggal 9 Desember 2008, telah dilakukan perubahannama yayasan menjadi Yayasan Budi Murni Jakarta;Bahwa dalam hal sebuah yayasan adalah merupakan suatu badanhukum, Hukum Acara Perdata mengatur mengenai penyebutan identitas harussesuai dengan:1. Nama yang disebut di dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum padapapan nama maupun yang tertulis pada suratsurat resmi perusahaan;2.
Biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatansebagaimana yang disebut dalam Anggaran Dasar atau papan nama;Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yangsangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benarbenarmerubah identitas adalah suatu pelanggaran terhadap syarat formil yang sangatfatal yang mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil;Bahwa hal ini sangat penting mengingat hal tersebut dapatmenimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang
64 — 34
Sita Eksekusi No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JoNO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September2016 adalah milik Pelawan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan bukan pihak dalam perkaradan merasa memilik objek sita eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwaPelawan secara Formil beralasan menurut hukum mengajukan perlawananyang memposisikan ANWAR ENDE sebagai Terlawan Penyita dan LUKMANHERRY LATIF sebagai sebagai Terlawan Tersita.Menimbang, bahwa mengenai penyebutan
Utrdisebut Pembantah dan terbantah, dalam perkara perlawanan a quo disebutkanoleh Pelawan bahwa ANWAR ENDE sebagai Terlawan Penyita, LUKMANHERRY LATIF sebagai sebagai Terlawan Tersita.Majelis Hakim berpendapatbahwa Penyebutan Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tidaklahbertentangan dengan Hukum, karena posisi Terlawan Penyita disebabkanadanya penyitaan dikarenakan adanya permohonan Terlawan Penyita(Penggugat yang dimenangkan dalam Perkara) dan Terlawan Tersita karenasebelumnya dalam Posisi Pihak
203 — 104
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya darisuatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :e TERGUGAT IIDalam EksepsiEksepsi gugatan DiskualifikatorBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah diskualifikator karena tuntutanPenggugat kepada Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak sah yaitukurang dalam penyebutan
Bahwa kesalahan terhadap penyebutan nama Subyekpada gugatan mengakibatkan Batal Demi Hukum atas gugatan (Psl 119 HIR joHalaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/PDT/2015/PT YYK.Co Oo ND1011121314151617Pasal 8 no 3 RU) disebutkan bahwa tuntutan hak harus memenuhi 3 unsur yakniidentitas yang jelas, Fundamentum Petendi dan Petitum ke3 unsur tersebut harusjelas dan pasti. Ketidakjelasan terhadap unsur identitas menyebabkan terjadikesalahan terhadap subyek hukum sehingga gugatan Penggugat kabur.
166 — 77
Terdapat kekeliruan terhadap penyebutan Obyek Sengketa yaitutertulis Sertifikat Hak Milik No. 2468/Meteseh, Kec. Tembalang, Kota.Semarang sedangkan yang benar Sertifikat Hak Guna Bangunan ;Yang berhak membuat dan menandatangani Perjanjian adalahprincipal (R. ANDRI HIMAWAN) bukan Tergugat (MOHAMMADSUKARDJAN) ;Pembuatan Perjanjian Perdamaian dilakukan dengan adanya unsurepaksaan secara psykis dan penipuan ;Selain itu.
Terdapat kesalahan penyebutan obyek gugatan ;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Akta PerjanjianPerdamaian, cacat formil dan materiil, karena adanya kesalahan fataldalam penulisan yaitu obyek perdamian sebagai jaminan dalam klausulPsl 1 angka 3 tertulis, Sertifikat Hak Milik No. 2468/Meteseh, sedangkanHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PN Smg.atanah dan bangunan untuk Tergugat yang benar adalah Sertifikat HakGuna Bangunan No. 2468/Meteseh, sehingga tidak terpenuhinya syaratobyektif
MARHENI
Tergugat:
1.KOPERASI SIMPAN PINJAM CU SATU HATI
2.NYOTO HERU MARDIYANTO
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
102 — 29
Eksepsi Persona Standi in Judicio; Bahwa Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnyayang ditujukan terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima,Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120 /Pdt.G/2020/PN Smnsebab penyebutan person Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.
Eksepsi Gugatan Pengugat Persona Standi in Judicio;Menimbang, bahwa Tergugat Ill berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Tergugat Ill harus dinyatakan tidak dapatditerima, sebab penyebutan person Tergugat III di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D Yogyakarta cq.
78 — 40
Bahwa penyebutan Cg berasal dari singkatan Casu Quo yangberarti "dalam hal mana diwakili sehingga dalam hal ini GugatanPenggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalamhal mana diwakili oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen.b. Bahwaantara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank RakyatIndonesia adalah 2 hal yang berbeda, dimana PT.
Bahwa penyebutan Sdr. IBNU oleh Penggugat yang kemudiandiasumsikan oleh Penggugat bahwa sdr. IBNU itu adalah mewakilikepentingan Tergugat JELASJELAS menyebabkan gugatanPenggugat menjadi tidak jelas/kabur, seharusnya Penggugatmenanyakan kapasitas/kedudukan dari Sdr. IBNU.f.