Cahaya Adin Abadi) merupakan Subyek hukumberbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dimana kegiatan usaha Pokok : JasaPenyaluran Tenaga Kerja ;6.

Kerja Kabupaten Sidoarjo mengirimkan surat yangditujukan kepada perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat serta para Penggugatperihal penawaran untuk memilih penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitraseyang waktunya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2012, akan tetapi Tergugatdan Turut Tergugat tidak hadir tanpa keterangan sedangkan para penggugat hadirdengan memilih mediasi dilakukan oleh Mediator ;Bahwa, pada tanggal, 19 Januari 2012 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjomengirimkan surat panggilan

Andy Cahyono dkk 8 orang) dipekerjakan kembali sebesar 100% ;Bahwa, terhadap isi anjuran, pada tanggal 8 Maret 2012 para Penggugatmengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yang tembusan surat kepadaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoado perihal : Anjuran DinasTenaga Kerja, dimana para Penggugat sanggup untuk masuk kerja kembalidan mengharapkan Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja akantetapi hingga sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tergugat tidakmemberikan tanggapan

PRIMA KENCANA/VI/2011dan Perjanjian Borong Kerja yang ditandatangani para Penggugat tanpatandatangan dari pejabat perusahaan turut Tergugat telah menyalahi prosedurdan perundangundangan yang berlaku sehingga Perjanjian PemboronganPekerjaan dan Perjanjian Borong Kerja haruslah batal demi hukum ;Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Kerja Waktu TertentuPasal 4 ayat (2) menyatakan PKWT yang dilakukan untuk pekerjaansebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenispekerjaan pada musim tertentu, sedangkan BAB VII Perubahan PKWT menjadiPKWTT Pasal 15 ayat (2) menyatakan : Dalam hal PKWT dibuat tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungankerja :Bahwa, Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjo adalah menganjurkanPihak Pengusaha PT.

CKThanya sampai bulan September 2016 atau hanya selama 10 (Sepuluh) bulan,seharusnya minimal 12 (dua belas) bulankarena dalam keadaan sakitberkepanjangan;Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tergugat hadir tetapi tidak mencapaikesepakatan, akhirnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Baratmengeluarkan anjuran Nomor : 560/560/3.2/VI/NAKER/2017 tertanggal 5 Juni2017 yangisinya antaralain sebagai berikut:MENGANJURKAN1.

O1/INTI AFD 2/IX/2012 tertanggal03 September 2012 atas nama Penggugat sebagai Tenaga kerjapemanen paling banyak pendapatan tanda/nari dan rajin absensikehadiran sebagai karyawan tenaga kerja panen, yang diberi tanda P 1Photo copy Data Medis TUHUNITEHE DRU yang terdiri dari : 1. SuratPengantar Berobat dari PT. CKT tertanggal 02 Mei 2016, 2.Instalasi/Laboratorium Patologi Klinik No. RM 814795 tanggal dikirim 10Mei 2016, 3. Surat Elegibilitas Pesera RSUD Rd.

CKT sejak tahun 2014 dan diPHK pada bulan Februari 2017, yang diberi tanda P10;.Photo copySurat dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung BaratNo. 560/349/3.2/IV/DTK/2017, Tanggal 24 April 2017, yang diberi tandaP11;Photo copy dari photo copySurat dari KORWIL SBSI Provinsi Jambi,No.

K6. 169/KORWILSBSI/JJBI/V/2017, Tanggal 10 Mei 2017, yangdiberi tanda P12;Photo copySurat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJambi No. 91/Disnakertrans3.3/2017, Tanggal 22 Mei 2017 yangHalaman 14 dari 28 Halaman Putusan No. 43/Pdt.SusPHI/2018/PN Jmb14.15.16.17.18.19.ditujukan kepada Kadis Nakertrans Tanjab Barat, yang diberi tanda P13;.Photo copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kab.

Photo copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Barat No. 560/560/3.2/VI/NAKER/2017, yang diberitanda T8;Suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda T5, T6, merupakancopy dari Capy ;Menimbang, disamping surat bukti tersebut Tergugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksiyang bernama 1.DavidHandoko, 2. Erma Puspita Sari, 3.

Vmerupakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan penerimapekerjaan) sedangkan Tergugat merupakan perusahaan pemberipekerjaan (main con);Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal status bekerja,Penggugat beserta pekerja lainnya yang diwakili oleh PUK SPPJM PTNanindah Mutiara Shipyard telah berusaha melakukan perundingan denganTergugat untuk membahas hal tersebut, namun tidak ada titik terang;Bahwa oleh karena tidak ada titik temu, maka perkara a quo kemudiandilimpahkan ke Dinas Tenaga

Kerja Kota Batam untuk dilakukan mediasi,namun demikian dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu juga, akhirnyamediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor B.2647/TK4/X/2014, tanggal28 bulan Oktober tahun 2014, untuk kasus a quo yang isinya:Menganjurkan:1.

Agar pengusaha dan pekerja memberikan tanggapan secara tertulisterhadap anjuran di atas selambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari setelahmenerima surat ini;Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batamsebagaimana tercantum pada poin 2 (dua) yang mana pada intinya agarPenggugat beserta pekerja lainnya sebanyak 9 (sembilan) orang agarTergugat mengangkat sebagai karyawan tetap, namun Tergugat tetapHalaman 3 dari 27 hal. Put.

4), ayat (5) dan ayat(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;Maka atas dasar pemaparan di atas, Penggugat memohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menetapkanbahwa Penggugat berhak untuk menjadi karyawan tetap di perusahaanTergugat sejak dari adanya hubungan kerja;Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat adanya permintaan dariPenggugat untuk diangkat menjadi karyawan tetap (permanen) berdasarkanhukum ketenagakerjaan dan arahan dari Dinas Tenaga

Kerja Kota Batamsebagaimana uraian pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), ternyatatelah ditolak dan Penggugat diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak olehTergugat dengan alasan masa kontrak kerja telah selesai;Bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hukumketenagakerjaan yang berlaku sebab atas dasar posita yang diuraikanPenggugat dari angka 1 sampai dengan angka 16 di atas, maka padaprinsip hukum ketenagakerjaan yang

Kerja terkait untuk selanjutnya dilakukan upaya Mediasi gunamendapatkan Anjuran;3.

MantikWibisono dapat mengakhiri hubungan kerja dengan efisiensi;Bahwa kemudian atas dasar bukti apa dan berbentuk bagaimanakah, Tergugatlantas dapat mendaftarkan persoalan a quo pada Dinas Tenaga Kerja setempat,padahal Perundingan Bipartit tidak pernah dilakukan sebelumnya, atau terlebihlagi, bagaimana mungkin Dinas Tenaga Kerja kKemudian menerima permohonanmediasi dari Tergugat padahal sama sekali tidak pernah dilakukan PerundinganBipartit, prasyarat keharusan untuk diadakan Perundingan Bipartit

yangdemikian seharusnya telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sebagaiinstansi yang berwenang;Bukti telah dilakukannya Perundingan Bipartit adalah jelas, sebagaimanaditentukan dan digariskan dalam pasal 6 (1) dan (2) No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu secara garis besarnyadisebutkan : Bahwa setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, yang sekurangkurangnya memuat nama dan alamat

para pihak, tanggal dan tempatperundingan, pokok masalah atau alasan perselisihan pendapat para pihak,hasil perundingan/kesimpulan, tanggal serta tanda tangan para pihak;Adakah bukti Risalah Bipartit a quo yang seharusnya menjadi syarat keharusanyang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum mengajukan persoalan PHKkepada Dinas tenaga kerja ??

, lantas bagaimana mungkin Tergugat dapatmendaftarkan persoalan PHK atas diri Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerjasetempat dan permohonan tersebut diterima oleh Dinas Tenaga Kerja setempat,sedangkan tidak pernah ada Perundingan Bipartit sekaligus risalah PerundinganBipartit yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sekaligus Penggugat!!!.

Sukabumi.Dalam hal ini diwakili oleh : SAEPUL TAVIP, DADANG ZAELANI, DEDENRAHMAT dan ENTIS SUTISNA dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya JakartaSelatan dengan No.Pencatatan 484/V/N/XII/2006beralamat di JI. Mesjid No. 19A,Komp. TELKOM, Kp. Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa tanggal 24 September 2018, untuk selanjutnya disebutsebagai PARA PENGGUGAT;LAWANPT.

Tergugat nampaknya memang sudah tidak memiliki itikadDalam halhal ini, Tergugat kembali perlu menegaskan kembali bahwaPerusahaan (Tergugat) tidak pernah menerapkan kebijakan PHK kepada ParaPenggugat karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatadalah tenaga kerja harian lepas yang sangat bergantung pada kondisi orderproduksi Perusahaan.

Singkatnya, jika Perusahaan (Tergugat) memperolehjumlah order produksi yang memadai untuk mempekerjakan Para Penggugat,maka Perusahaan (Tergugat) pun akan mempekerjakan Para Penggugatsebagai tenaga kerja harian lepas. Tergugat pun telah berusaha kooperatifuntuk menghadiri Mediasi Disnakertrans, Tergugat telah datang di KantorDisnakertrans pada saat sidang mediasi ke2 namun sidang mediasi ke2Disnakertrans tersebut telah selesai (terlambat).

Hal ini disebabkan karena tidak adanya jumlah order produksi yangmemadai untuk mempekerjakan Para Penggugat sebagai tenaga kerja harianlepas sehingga Surat Pengumuman Tergugat ini pun sangat relevan untukditerapkan. Berkurangnya volume produksi atau tidak adanya order produksi yangmemadai ini telah terjadi sejak sekitar tahun 2016 hingga Gugatan a quo diajukandi Pengadilan..

kerja harian lepas;.

kota tahun 2012 dan tahun 2013 namun oleh Tergugat malahPara Penggugat di Skorsing ; 3Bahwa para Penggugat telah mengirimkan Surat berunding secara bipartit kepadapihak Tergugat akan tetapi pihak dari Tergugat tidak ada tanggapan samasekali ;4Bahwa Para Penggugat ingin kejelasan status sebagai Pekerja di Perusahaan milikTergugat ;5Bahwa setelah tidak ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat makapersoalan ini di bawah ke dinas Ketenagakerja Kota Surabaya;6Bahwa benar setelah di dinas tenaga

kerja Kota Surabaya mediasi pada pokoknyaPara Penggugat menuntut Upah sesuai upah minimum Kota tahun 2012 sebesarRp.1.257.500, Perbulan dan Upah Minimum tahun 2013 saebesarRp.1.740.000, Per bulan; 7Bahwa alasan dari Tergugat telah mengeluarkan Skorsing para Penggugat telahmencemarkan nama baik Tergugat bahwa pihak Tergugat tidak mempunyai izinHO,IMB,dan tidak membayar pajak; Hal, 2 dari 16 hal.

No. 107/G/2014/PHISby.8 Bahwa setelah di lakukan Bipartit oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya masalahPencemaran nama baik yang di laporkan oleh Tergugat ke Polrestabes KotaSurabaya dengan laporan TTLP / K / 982 / VIII / 2013 / SPKT/JATIM/RESTABES.Sby bukanlah kewenagan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;9Bahwa atas Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Dinastenaga Kerja Kota Surabaya telah mengelurkan Anjuran sebagai berikut :MENGANJURKANI Agar Pihak Pengusaha UD.Kawan

Mediator No.034/PHI/IV/2014 tanggal 23 April 2014) sebagai bentuk solidaritas terhadap PenggugatSiswanto yang melakukan pelanggaranc Bahwa, oleh karena situasi dan kondisi yang memaksa dan tekanan yangbegitu kuat dari Penggugat kepada Tergugat maka tidak ada jalan lain bagiTergugat kecuali harus menuruti permintaan Penggugat untuk melakukanSkorsing ;d Bahwa, Penggugat Siswanto telah melakukan pelanggaran berat karenatelah mencemarkan nama baik Tergugat ;e Bahwa, Bipartit yang dilakukan oleh Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabayaadalah tentang Skorsing, bukan tentang Laporan Polisi Tergugat kepadaPenggugat Siswanto ; 5 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor (12) sampaidengan (14), oleh karena Penggugat sendiri yang telah memaksa dan memintaTergugat untuk melakukan skorsing dan Penggugat juga tidak melakukanpekerjaan maka tidak kewajiban i Ter ntuk memPenggugat selama tidak bekerja, hal mana hubungan kerja antara Pengusaha dan karyawan berlaku prinsip No Work No Pay sebagaimana yang

Fotokopi Fotokopi Buku Nikah Nomor 66/1974, tanggal 31 Mei 1974yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah,Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupHim. 3 dari 16 hlm, Penetapan Nomor Padt.P/2019/PA.Ppgdan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehHakim diberi tanda P.1;Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Junaidi Nomor 477/TKCPCP/21.072/2009, tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan SipilKabupaten

meterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;Fotokopi Buku Nikah Nomor 32/07/III/2010, tanggal 05 Maret 2010yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan UjungBatu, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Hakim diberi tanda P.5;Fotokopi Akta Kematian atas nama ANAK PEMOHON Nomor 1406KM190820160001, tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan olehDinas Tenaga

Kerja Kependudukan dan catatan Sipil KabupatenRokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakimdiberi tanda P.6;Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AHLI WARIS PENGGANTI Nomor 1404LU050420110008, tanggal O05 April 2011 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatanSipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meteraiHim. 4 dari 16 hlm, Penetapan Nomor Padt.P/2019/PA.Ppg10.11.12.13.cukup

dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Hakim diberi tanda P.7;Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AHLI WARIS PENGGANTI IlNomor 1406LT190820160006, tanggal 19 Agustus 2016 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatanSipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Hakim diberi tanda P.8;Fotokopi Akta Kematian atas nama M.

PHK dengan alasan Pekerna/Buruhmelakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat meminta untuk melakukanperundingan bipartit, akan tetapi pihak tergugat menolak perundingantersebut sehingga hal tersebut telah dianggap gagal menyelesaikanperselisinan secara damai;Bahwa atas perselisinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memintaMediator di kantor Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten ToliToli dan sudahdilakukan Mediasi sesuai aturan yang berlaku, sehingga keluar suratanjuran dari lembaga mediasi, dimana atas isi Surat Anjuran tersebutTergugat menolak untuk melaksanakannya;Bahwa sampai saat ini, Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan suratPeringatan , Surat Peringatan II, sehingga tidak ada alasan yang sah dariTergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diriPenggugat;Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidak mempunyai alasanyang

dituntut olehPenggugat sebesar Rp. 129.650.042,00 (Seratus dua puluh Sembilan juta enamratus lima puluh ribu empat puluh rupih), tanpa menguraikan dalildalil denganjelas dan nyata sehingga terdapat korelasinya antara posita dan petitumnya;b.Bahwa petitum yang dituntut Penggugat, sama sekali tidak memiliki dasar danlandasan hukum, hal ini terbukti Penggugat hanya berasumsi saja, karena dasarpetitum Penggugat yang dijadikan dasar tidak terdapat dalam surat anjuran yangdikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga

54.300.876, Uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah x Rp.4.525.073 Rp. 9.050.146.Sub total Rp. 63.351.022,Uang penggantian hak & pengobatan 15 % x Rp.63.351.022 Rp. 9.502.563,Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum gugur Rp. 2.496.122,Uang upah proses selama 12 bulan x Rp. 4.525.073, Rp. 54.300.876,Total Rp.129.650.042,Dalil Penggugat tersebut jelas tidak berdasar dan mempunyai iktikad tidak baiksebab Penggugat mencari keuntungan atas perkara ini, karena berdasarkan suratanjuran dari Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten ToliToli Nomor 565/80.31/VII/Disnakertanggal 6 Juli 2020, yang dalam isi surat anjurannya tidak menyebutkan secararinci hakhak sesual dengan perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat, dengandemikian dengan dasar apa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarsesuai dengan tuntutan Penggugat, selayaknya tuntutan yang diajukan Penggugatadalah didasarkan pada anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, sebagailandasan hukumnya bukan hanya karena keinginan dan asumsi dari Penggugat;10

Nomor 784 K/Padt.SusPHI/201610.2015 Penggugat juga mengajukan surat perihal: "permohonan pencatatanperkara Perselisihnan Hubungan Industrial" ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta (bukti P4);Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerjaIndustrial antara Penggugat dengan Tergugat maka Mediator Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lou KotaJakarta telah mengirimkan surat panggilan Nomor 129/1.835.3 padatanggal 8 Januari 2016.

Surat Panggilan Nomor 348/1.835.3 pada tanggal21 Januari 2016 dan Surat Panggilan Nomor 550/1.835.3 pada tanggal 29Januari 2016, dimana Penggugat hadir serta memberikan keterangan yangdiperlukan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanoa memberikan alasanmaupun keterangan (bukti P5);Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Penggugat mendapat surat tembusandari Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengeluarkan suratyang ditujukan kepada

HasanKartamihardja (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 perihal: Penyampaian Anjuranbernomor 1052/1.835.3, sifat biasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan Anjuran Nomor10/ANJ/D/II/16 tanggal 23 Februari 2016, di mana Penggugat menyetujuiAnjuran sedangkan Tergugat/perusahaan tidak memberikan jawaban tanpaalasan maupun keterangan (bukti P7);Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta melalui

Nomor 127 PK/Pdt.SusPHI/20171) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asasterbuka,bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi, dan perlindungan hukum;3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan

penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat ketahuanmempunyai wanita idaman lain, pertama berasal dari Xxxxx, Sudah nikahsirri dan punya anak satu, lalu dicerai kemudian Tergugat terlibat asmaralagi dengan wanita lain yang bernama Xxx, janda berasal dariPurwakarta; Bahwa saksi di perlihatkan oleh Penggugat, foto Tergugat bersamaselingkuhan Tergugat yang bernama Rini dan bersama anak mereka; Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Tenaga

Kerja Indonesia(TKI) di Xxxxxxxxx, yang biasanya pulang 1 (Satu) kali 2 (dua) bulan; Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggalsatu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan September tahun2018, selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang; Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukunkembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untukmerukunkan mereka;XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan

Tetapi kKemudian Tergugat terlibat asmara lagi dengan wanita lainyang bernama Xxx, janda berasal dari Purwakarta, yang juga merupakanTenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri;Bahwa saksi di perlihatkan oleh Penggugat, foto Tergugat bersamaselingkuhan Tergugat yang bernama Rini dan bersama anak mereka,juga fotofoto Tergugat dengan selingkuhannya yang TKW tersebut;Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di Xxxxxxxxx, yang biasanya pulang 1 (Satu) kali 2 (dua) bulan;Bahwa

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak bulan April tahun 2018, disebabkan Tergugat ketahuanmempunyai wanita idaman lain, pertama berasal dari Xxxxx, sudah nikahSirrl dan punya anak satu, lalu dicerai kemudian Tergugat terlibat asmaralagi dengan wanita lain yang bernama Xxx, janda berasal dari Purwakarta,teman sesama Tenaga Kerja di Luar Negeri;4. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal10 September 2018;3.

Dengan mendasarkankepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang teruS menerusdisebabkan Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain, pertamaberasal dari Xxxxx, sudah nikah sirri dan punya anak satu, lalu diceraikemudian Tergugat terlibat asmara lagi dengan wanita lain yang bernama Xxx,janda berasal dari Purwakarta, teman sesama Tenaga Kerja di Luar Negeri,Tergugat tidak mau berpisah dengan wanita tersebut,

Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dengan izindariTergugat untuk yang ke tiga kalinya berangkat ke Negara Hongkonguntuk menjadi Tenaga Kerja Wanita agar bisa membantu keuanganhal 2rumah tangga kami, yang dimana keuangan rumah tangga kamisering bermasalah di sebabkan oleh kebiasaankebiasan Tergugatyang sering berjudi bola biliar;C.

2016 sebanyak Rp. 16.000.000,(enambelas juta rupiah) untuk menebus tanah tetapi tanah tersebut dijuallikepada orang lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat adakesepakatan kalau tanah tersebut dijual lagi jatuh talaq; Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dariPenggugat dan saksi lihat sendiri tingkah laku Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisahrumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak tahun 2014sampai sekarang; Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal diHongkong sebagai tenaga

kerja wanita dan Tergugat masih tetap tinggaldikediaman bersama; Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antaraPenggugat dan Tergugat dan juga tidak ada nafkah dari Tergugat untukPenggugat;hal 9 Bahwa saksi sudah mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namuntidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;2.Nama XxXxXxXxxxxx, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempattinggal di Dusun Mekar Sari, RT.007 RW. 003, Desa Bangkat Monteh

Haerani untuk berobat kakak Tergugat;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat menjual rumah; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisahrumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak tahun 2014sampai sekarang;hal 10 Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal diHongkong sebagai tenaga kerja wanita dan Tergugat masih tetap tinggaldikediaman bersama; Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antaraPenggugat dan Tergugat dan juga tidak ada nafkah dari Tergugat untukPenggugat; Bahwa saksi

kerja wanita di negaraHongkong;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPenggugat hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak adamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengandemikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanyaMajelis menilai perkara

Mestika Jaya Abadi yang telah tercatat sesuai denganketentuan hukum yang berlaku di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten DeliSerdang dengan Nomor Pencatatan : 560/1229/DK2/DS/2019 tertanggal 16Mei 2019 ;4. Bahwa CV. Mestika Jaya Abadi adalah sebuah perusahaan yang dipimpinoleh Tergugat sebagai Direktur berdasarkan buktibukti surat yang diperoleholeh Penggugat.

Mestika Jaya Abadi tidakmemperbolehkan masuk bekerja dengan cara menutup pintu masuk kedalam Perusahaan ;Bahwa Terhitung sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan terbitnya suratanjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang tertanggal 12 Agustus2019, Tergugat tetap tidak memperbolehkan Penggugat untuk masuk bekerjaseperti biasanya dengan cara Tergugat menutup pintu masuk ke dalamperusahaan ;Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak Pekerja/Buruhdengan CV.

Mestika Jaya Abadi tertanggal 15 Mei 2019 dan PermohonanBipartit tidak ditanggapi Tergugat, bahkan pihak perusahaan tidakmemperbolehkan Penggugat berserta pekerja/buruh lainnya untuk bekerjaseperti biasa dengan cara menutup pintu gerbang, maka Penggugat bersertapekerja/buruh lainnya mengajukan Permohonan Mediasi kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang dengan tuntutan sebagaiberikut :(1) Agar Pengusaha (ic.

Penggugat) ;Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang menerbitkanANJURAN Nomor 560/1930/DK2/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 denganisi anjuran, sebagai berikut :1) Agar CV. Mestika Jaya Abadi menerima Sdr. Afdul Rahmad, dkk (48Orang) untuk bekerja kembali ;2) Agar Sdr. Afdul Rahmad, dkk (48 Orang) bekerja kembali sebagaimanamestinya ;3) Agar CV. Mestika Jaya Abadi dan Sdr.

Bahwa dikarenakan pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat memberikantanggapan atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli SerdangNo.560/1930/DK2/DS tanggal 12 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan nomor 94/Padt.SusPHI/2021/PN MdnPerusahaan CV.

Kerja Kota Medan untuk menyelesaikan perihalPemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat secara bipartit;11 Bahwa terhadap penyelesaian secara Bipartit tersebut dimana Dinas TenagaKerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran tgl. 4 Februari 2011 No.567/243/DSTKM/2011, yang mana menyebutkan Penggugat mendapatkan uangpisah dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;12 Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tgl. 4 Pebruari

Kerja Kota Medan tgl.4 Pebruari 2011 No. 567/243/DSTKM/2011 tidak sesuaidengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar kekurangan kekuranganjumlah gaji Penggugat setiap bulannya dari tahun 2006sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp3.921.000,(tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)secara tunai dan kontan;Menghukum Tergugat membayar gaji Penggugat sejakNopember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukansebesar Rp17.980.200, (tujuh belas

Kerja dan Transmigrasi RI No.

prosedur PemutusanHubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukanTergugat tersebut, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secarabipartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidakmemberikan jawaban;Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuatpersetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasi melalui DinasSosial dan Tenaga

Kerja Kota Lhokseumawe, dimana mediasi pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe juga tidak tercapai kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat.

Kerja KotaLhokseumawe sesuai surat No.560,567 / 1793 / 2014, tanggal 17 September2014, telah secara tegas tergugat jawab dimana Yayasan tidak berkenanmembayar hak penggugat seperti anjuran tersebut sebab dalam UU No.16 tahun2001 tidak diperintahkan, apalagi penggugat sebagai staf pada Perpustakaanyayasan Ma had Ulumuddin atas permintaan sendiri dan berhenti juga ataspermintaan sendiri sehingga tuntutan upah / pesangon dan hakhak lainnyadengan inti pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UU No.13

kerja padaDisnaker;Bahwa di Yayasan Mahad Ulumuddin tidak ada Jamsostek, tidak ada biayapengobatan, tidak ada diberikan THR dan hanya diberan uang megang sebesarRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas buktibukti surat dan keterangan SaksiSaksi dariPenggugat tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan alatalat bukti berupa suratsurat dan saksisaksi, yaitu sbb.

Kerja;Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan ada diatur mengenai pengangkatan danpemberhentian karyawan;Bahwa setelah melihat dan memperhatikan bukti surat P2, Saksi menyatakanbahwa betul produk dari pada pihak yayasan;Bahwa surat pernyatan dibuat atas dasar hasil musyawarah;Bahwa kepada Penggugat tidak ada diberikan peringatan tertulis;Saksi Tgk.

Bahwa selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui mediator padaDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;.

Bahwa kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengeluarkan anjuran tertulis No. 567/1848/Disnaker.4 Tertanggal 30 Juli2015, yang pada intinya menganjurkan bahwa Hubungan Kerja antaraPenggugat dengan Tergugat berakhir, dan Tergugat berkewajibanMembayar Hak Penggugat berupa Pesangon, Penghargaan Masa Kerja,Penggantian hak, Upah yang dihentikan oleh Tergugat dari bulan Juli 2015s/d Proses berlangsung dan uang THR tahun 2015;.

Bahwa atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja tersebut Penggugatmenyatakan Menerima isi Anjuran, sedangkan Tergugat Menolak isiAnjuran;Bahwa karena Tergugat mengabaikan isi Anjuran dan tidak melakukangugatan dalam perkara ini meskipun telah ditunggu berbulanbulanlamanya, maka selanjutnya Penggugat kemudian mengajukan Gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsebagaimana yang disyaratkan oleh UU.

Tidak terpenuhinya hakhak Penggugat atas uang Pesangon, uangPenghargaan Masa Kerja, uang Penggantian hak, uang THR dan Upah Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 94/Pat.SusPHlI /2017/PN.Bdgselama Proses berlangsung yang menjadi hak Juridis Penggugat telahmenimbulkan kerugian materiil ketika Penggugat mengeluarkan biayabiaya pengurusan mulai dari perundingan bipartit, sidangsidang mediasidi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sampai dengan pengajuangugatan maupun menghadiri sidangsidang di PHI

(Foto Copy dariAsli);T2 : Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 567/1848Disnaker.4 tertanggal 30 Juli 2015. (Foto Copy dari Asli);T3 : Berita Acara Pertemuan tertanggal 2 April 2015, Antara Penggugat(sdr. Marjuni) dan Tergugat. (Foto Copy dari Asli);T4 : Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 April 2015, Antara Penggugat(sdr. Agus Sri Mulyono) dan Tergugat. (Foto Copy dari Asli);T5 : Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan Tergugat kepadaPenggugat tertanggal 06 Maret 2014.

menerangkan bahwa Pemohon Anisah, Lahir di Ponorogo, 09 April1979, dan Maharani, Lahir di Ponorogo, 09 April 1980 adalah satu orang yangsama (fotokopi terlampir);Bahwa selain mempunyai dokumen di atas tersebut, Pemohon jugamempunyai Paspor Nomor AM 641473 yang telah habis masa berlakunyaHalaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2019/PN Pngpada 27 Februari 2012, dengan Pemohon tertulis bernama Maharani, Lahir diPonorogo, 09 April 1980, yang mana nama dan tahun lahir tersebut tertulisdari Agen Penyalur Tenaga

Kerja PJTKI Mitra Karya Surabaya (fotokopiterlampir) dan paspor tersebut dibuat di kantor Imigrasi Madiun, dimana untukpaspor tersebut digunakan untuk bekerja di Taiwan sebagai PRT;Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa penulisan identitasdalam Paspor Pemohon, biodata Pemohon tidak sesuai dengan yang tertulisdalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran,Kutipan Akta Nikah, ljazan SMK Pemohon, dan Surat Keterangan dari Desayang dimiliki Pemohon;Bahwa karena ketidaksesuaian

Kerja PJTKI Mitra Karya Surabaya danpaspor tersebut dibuat di kantor Imigrasi Madiun;Bahwa pada waktu itu pemohon mau dibuatkan paspor tersebut agar bisabekerja di Taiwan sebagai PRT;Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas di paspor agar bisa kemballkerja di luar negeri;Bahwa saksi membenarkan pemohon bernama Maharani, lahir di Ponorogotanggal 9 April 1980 atau Anisah, lahir di Ponorogo tanggal 9 April 1979adalah satu orang atau orang yang sama;Bahwa perubahan identitas pemohon tersebut belum

Paspor berbeda dengan di Kartu TandaHalaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2019/PN PngPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah danIjazah; Bahwa di Paspor pemohon bernama Maharani, lahir di Ponorogo tanggal 9April 1980, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, KutipanAkta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah pemohon bernama Anisah,lahir di Ponorogo tanggal 9 April 1979; Bahwa berdasarkan keterangan pemohon bahwa pemohon dibuatkanPaspor oleh agen Penyalur Tenaga

Kerja PJTKI Mitra Karya Surabaya danpaspor tersebut dibuat di kantor Imigrasi Madiun; Bahwa pada waktu itu pemohon mau dibuatkan paspor tersebut agar bisabekerja di Taiwan sebagai PRT; Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas di paspor agar bisa kembalikerja di luar negeri; Bahwa saksi membenarkan pemohon bernama Maharani, lahir di Ponorogotanggal 9 April 1980 atau Anisah, lahir di Ponorogo tanggal 9 April 1979adalah satu orang atau orang yang sama; Bahwa perubahan identitas pemohon tersebut belum

perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahirkepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, sehingga untukmemenuhi kebutuhan seharihari di penuhi oleh orang tua Penggugat;Bahwa setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalankurang lebih selama 11 bulan, kondisi ekonomi keluarga Penggugatdengan Tergugat semakin terpuruk, sehingga pada tanggal 20 Juli 2011dengan seizin Tergugat kemudian Penggugat pergi bekerja ke Qatar untukmenjadi tenaga

kerja wanita (TKW) demi memperbaiki kondisi ekonomirumah tangganya bersama Tergugat;Bahwa setelah Penggugat bekerja di Qatar, Tergugat selalu meminta untukdi kirimkan uang kepada Penggugat, dan Penggugat selalu mengirimkanuang kepada Tergugat di Indonesia untuk kebutuhan rumah tangganya,akan tetapi uang tersebut selalu habis tanpa di sisinkan untuk menabung;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Penggugat pulang dari Qatar, kerumahorang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatkembali

pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat masih tidakcukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat;Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2343/Pdt.G/2018/PA.Krw10.11.12.13.14.15.Bahwa karena kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmasih tidak setabil karena uang yang selalu di kirim oleh Pengugat dariQatar tidak pernah tersisa dan Tergugat masih tidak memiliki pekerjaanyang tetap, kKemudian pada tanggal 05 Oktober 2013, Penggugat berangkatke Oman bekerja sebagai Tenaga

Kerja Wanita dengan seizin dari suamidan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal:;Bahwa selama Penggugat bekerja di Oman, Penggugat selalumengirimkan uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya di Indonesia;Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015, Penggugat pulang dari Oman,kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat danTergugat kembali satu rumah;Bahwa setelan

Kerja Wanita dengan seizin dari suami danbertujuan untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudahberpisah tempat tinggal:;Bahwa permasalahan tersebut diatas terus berulangulang sehinggasering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya bersama Tergugat melalui telepon seluler:Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pneggugat denganTergugat terjadi pada tanggal 03 Juni 2019, karena Penggugat

Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugatbekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong tanggal 25September 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen KetuaMajelis diberi tanda P.1;Hal. 4 dari 12 Hal.

penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatadalah karena Tergugat tega mengusir orangtua kandungPenggugat dari rumah kediaman bersama yang penggugat dirikandari hasil Penggugat bekerja sebagai TKW dan Tergugatmendengar adanya wanita idamaan lain dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat;Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat, yang dipertengkarkan adalahmasalah ekonomi yang tidak berkecukupan;Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat berangkatmenjadi Tenaga

Kerja Indonesia (TKW) antara Penggugat danTergugat masi tinggal satu rumah;Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan danmendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugatberangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKW) tetapi tidakberhasil;SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Dusun Kabupaten Lampung Timur;, di depan persidanganmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalahtetangga

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor3579CLT0807200504472 tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan tenaga Kerja KotaBatu, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesualdengan aslinya (bukti P.5);6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor3579CLT0807200504473 tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan tenaga Kerja KotaBatu, fotokopi mana telah dinazegelen.serta telah dicocokkan dan sesualdengan aslinya (bukti P.6); . .7. Fotokopi Surat Pernyataan~Ahli Waris, Ssesual dengan aslinya (buktiP.8); YS /,9.

berupa fotokopiKutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 22 Juni 2016 atas nama XXXdari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,ternyata telah terbukti bahnwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 suamiPemohon bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 dan P6 berupaKutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CLT0807200504472 tanggal 23 Agustus2006 dan Nomor 3579CLT0807200504473 tanggal 23 Agustus 2006 dariDinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga

Kerja Kota Batu, telahHal. 7 dari 11 hal.