Ditemukan 25334 data
41 — 14
terhadap petitum ketiga yang memintakan untuk memerintahkan kepadapanitera Pengadilan Negeri AmMurang untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segeraHalaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Amrdidaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku registeryang disediakan untuk keperluan tersebut adalah beralasan hukum untukdikabulkan dengan penegasan
88 — 53
Safii S.Ag (Ketua Pengadilan Agama Bulukumba) tertanggal 25 Maret2021, ternyata mediasi tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan para Penggugat merupakan rangkaiandalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa para Penggugatmenuntut harta waris dari pewaris yang dikuasai oleh para Tergugat dan paraTergugat belum dibagi secara waris.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan paraPenggugat yang setelah dibacakan dipersidangan tetap dipertahankan olehpara
TJHIA SUSAN
Tergugat:
HENRY
27 — 7
aslinya kecuali bukti surat berupa P2, P3, dan P4 merupakan Foto Copydari fot Copy serta telah dibubuhi materai cukup, dan foto copynya dilampirkan dalamberkas;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil bantahan atas gugatanPenggugat dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan buktisurat berupa T1 sampai dengan T12 sebagai berikut:1.Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5564/Kel Tanjung Hulu Su Nomor03326/2012 tanggal 20 Desenber 2012, selanjutnya diberi tanda T1;Foto copy Surat penegasan
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian jelasMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim PengadilanTinggi tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,keterangan saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27KUHAP, yakni keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri;alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana;Selain itu untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, makaharus diperhatikan; persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yanglainnya; persesuaian saksi
AMBO RIZAL CAHYADI, SH
Terdakwa:
HENDRA GUNAWAN alias EEN bin WAGINO
82 — 14
hakhaknya yang secara riil tergambar dalam hubungan hukumdimaksud.Jadi dari pemahaman dan pengertian dalam unsur tersebut di atas jelasmenuntut keharusan agar dalam rangkaian fakta hukum yang terungkap diHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2018/PN.Stg.persidangan memperlihatkan adanya hubungan causalitas antara perbuatan denganakibat perbuatan yang riil tertuju kKepada orang tertentu secara tersistimatis, kontinyudan dibangun dari sebuah kesadaran untuk melakukannya;Unsur ini merupakan sebuah penegasan
14 — 9
154 RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteridengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
MUHITH NUR, SH
Terdakwa:
YURNI HUSAIN ALIAS CECE
47 — 16
tersebut telah incraht karena pihak terdakwa tidakmelakukan upaya hukum atas putusan tersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapinya dalampembelaan atau dalam keterangan terdakwa.3.Saksi Achmad, S.ST Bahwa jabatan saksi sebelumnya adalah Kasubsi Pendaftaran Hak BPNkota Makassar menjabat sejak tanggal 29 Desember 2014 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubsi PendaftaranHak pada Kantor BPN kota Makassar adalah menyiapkan pelaksanaanpendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
C mana adalahperbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (OnrechtmatigeOverheidsdaad), surat keterangan mana seharusnyalah dinyatakan tidakberkekuatan Hukum;Bahwa Produk Suratsurat yang dijadikan dasar oleh Tergugat A1 dalammengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkarabidang pertama kepada Tergugat D yang dalam hal ini berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (objek Perkara BidangPertama) tanggal 24 November 2008;Hal. 5 dari 14 Hal.
46 — 12
bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P3 dan 2(dua) orang SakSi;2Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotocopy dari fotocopyKutipan Akta Perkawinan Nomor 270/WNI/Tjk.2001 tertanggal 20 Desember 2001,diterangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Buleleng;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatanpembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya; Bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung dalam putusan No. 3609K/Pdt/1985 juga telah memberikan penegasan
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Gugatan Para Penggugat salah pihak (error in persona) dan salah alamat(error in address), karena gugatan Para Penggugat jelas ditujukan kepadaPT Carrefour Indonesia, sekarang menjadi Trans Retail Indonesia,sedangkan perusahaan Tergugat adalah PT Retail Indonesia yang dahulubernama PT Carrefour Indonesia bukan PT Carrefour;Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (exceptio obscuur libel),karena tidak memuat penegasan
23 — 2
diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai denganyang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidakterjadi error in persona;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakimmenilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baiksegala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilaitidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa ini, Majelis Hakimhanya memberikan penegasan
22 — 17
Sinjai Utara,Kab.Sinjai ;Agama > Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca:e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 24/Pen.Pid.B/2013/PN.SINJAI tanggal 4 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;e Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut;Telah mendengar:e Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk.PDM /SINJAI/ /2012 tanggal 4 Maret 2013 ;Penegasan
86 — 21
Selanjutnya dalam perkara a quo,Majelis Hakim memandang bahwa fundamentum petendi yang dimuatPemohon terkait permohonan hak asuhnya atas anak bernama MaishaApta Dhewi tidaklah memberikan penjelasan dan penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijkke grond) yangterjadi di sekitar hubungan tersebut secara mencukupi, dengan kata lainPemohon tidak memberikan alasan peristiwa secara konkrit yang dapatmendasari penetapan hak asuh secara khusus kepada Pemohon,karenanya
313 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap mengatakan:. pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnyadianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci,sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggarasas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG.....Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA Nomor 3538K/Pdt/1984. ((Lihat M.
77 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
absoluttidak dapat diadili di Pengadilan Negeri Kolaka, sebab kedudukan Tergugat dalam perkara a quo bukanlah penyebab sehingga Penggugat mengalamikerugian dan bukan pula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum,sehingga terbit Sertifikat No.38 tertanggal 1 Mei 2004, terbitnya sertifikattersebut adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakmempunyai implikasi hukum keperdataan, akan tetapi sudah termasukwilayah Hukum Administrasi Negara sebagai perbuatan hukum PejabatAdministrasi Negara ;Penegasan
17 — 12
perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karenaTergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamemberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagaisuami isteri, namun tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi isbatnikah dan cerai gugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentanguraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islamdan penegasan
93 — 18
Sik.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan dalam perkara a quo kabur (obscuur libel)Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah suatu gugatan wanprestasi,berarti sebelum suatu perbuatan hukum wanprestasi tersebut terjadi haruslahdidahului oleh suatu prestasi/perjanjian (perjanjian lisan menurut gugatanPenggugat);Dan perjanjian tersebut haruslah dituangkan dalam suatu petitumgugatan, karena tanpa adanya dimintakan penegasan
1.Lily Lisa
2.Meidawati
3.Nurtantri
4.Yeni Tresnawati Lesmana
Tergugat:
Wika Tendean
73 — 35
Moro Kuat menyewakan obyek sengketa tersebut kepada para Pelawanatas dasar Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat dari Gow Tjin Hwat KepadaA.H. Nasution yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H. Notaris di Jakartapada tanggal 1 September 1972 setelah obyek sengketa dihibahkan kepadaA.H. Nasution, pengurusan obyek sengketa tersebut dilakukan olehPT. Moro Kuat karena setelah dihibahkan A.H.
Akta Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat yang dibuat dihadapanDjojo Mulyadi,S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 1 September 1972,3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal26 April 1979 Nomor: SK.1037/Dit.Pbt/HM/1979 yang ditandatangani olehDrs. Koesrin dimana pada poin keempat disebutkan memberikan kepadaDR.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp.4.946.647.570, dengan alasan :Menurut Pemeriksa:Bahwa jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak baik jasa persewaan kapal, jasatranshipment maupun jasa bongkar muat menggunakan kapal Crane Barge tidakmemenuhi kriteria penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPNsesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 serta Keputusan MenteriKeuangan Nomor 527/KMK.03/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:370/KMK.03/2003 serta penegasan
PK/PJK/20176.8.15.6.8.16.melakukan pengangkutan sendiri atas barang tambangyang dihasilkan;Bahwa Surat Izin tersebut diberikan untuk menunjangusaha pokok dari PT Harita Prima Abadi Mineral (yangbergerak di bidang pertambangan), dan tidakdimaksudkan untuk memberikan izin kepada PT HaritaPrima Abadi Mineral menyelenggarakan jasa pelayaranumum;Bahwa penjelasan tersebut di atas, dipertegas denganadanya S631, yang ditujukan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa dalam surat penegasan
385 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai penegasan perubahan klasifikasi barang;Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Hukum AdministrasiNegara dari Akademisi yang disampaikan di persidangan di PengadilanNegeri Pontianak, yaitu : Pelaksana putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2001 tanggal17 Oktober 2011 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 adalah Ditjen HKIKementrian Hukum RI dengan melakukan pencoretan dari daftar merek; Dengan tidak dilaksanakannya putusan
No.2317 K/Pid.Sus/2013berarti melegalkan dengan sengaja menjual/nemperdagangkan demikianpula halnya dengan Surat dari Ditjen HK mengenai penegasan perubahanklasifikasi barang;Sehubungan dengan Surat dari BPOM Nomor : 03.4.41.411.02.12.425tanggal 24 Februari 2012 perihal : Perubahan desain kemasan dikaitkandengan keterangan saksisaksi dan Terdakwa diperoleh fakta : Saksi ED!