Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIK-UM/071, tanggal 18 Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 153.500,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa keberadaan obyek sengketa (Surat Perintah Penugasan)yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKuantan Singingi Nomor : 820/DISDIKUM/071 tertanggal 18Januari 2012 tentang Surat Perintah Penugasan yang Penggugatterima pada tanggal 19 Januari 2012 sehingga dengan demikianGugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;13.Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 tanpa dasarhukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Perintah PenugasanNomor : 820/DISDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012 tentangperintah penugasan terhadap diri Penggugat ;14.

Bahwa inti dari surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten KuantanSingingi Nomor : 820/DISDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012disamping Penugasan Penggugat dari tempat yang lama ketempat yang baru kemudian Tergugat menjatuhkan hukumanpenurunan Pangkat kepada Penggugat yaitu dari Penata TK.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; 18.Bahwa oleh karena Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012 yang diterbitkan olehTergugat sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukumjika Surat sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa untukdinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;19.Bahwa oleh karena Surat Perintah Penugasan Nomor : 820/DISIDIKUM/071 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Surat PerintahPenugasan

Nomor : 820/DISIDIKUM/071 tanggal 18 Januari2012 tentang Surat Perintah Penugasan, selama sengketa Tata UsahaNegara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kKekuatan AUKUM Telap

M E N G A D I L IDalam Penundaan ;- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Pati Nomor : 820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama Suroto NIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017 ;--------Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------------------------2.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Pati Nomor : 820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama Suroto NIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017 ;-------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Bupati Pati Nomor : 820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama Suroto NIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017; ------------------------------------4.

Putusan Nomor :036/G/2017/PTUN.SMG.036/G/2017/PTUN SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan dalamSidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tertanggal 6 Juni 2017;Adapun yang menjadi alasanalasan gugatan adalah sebagai berikut:OBJEK GUGATANObjek Gugatan dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR820/1241 TAHUN 2017 TENTANG: PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPILAN. SUROTO NIP. 19730211 200906 1001 TANGGAL 6 APRIL 2017;Adapun dalildalil gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:1.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan terbuktimelanggar ketentuan peraturan perundangundangan, maka sangat beralasanhukum apabila KEPUTUSAN BUPATI PATI NO. 820/1241 TAHUN 2017TENTANG: PENUGASAN PEGAWAITI NEGERI SIPIL AN. SUROTODENGAN NIP. 19730211 200906 1 OO1, yang isinya memindah tugaskanPenggugat yang awalnya bekerja sebagai Sekretaris Desa (PNS) menjadi pelaksanaHal. 10 dari 66 hal.

Tentang Penugasan Pegawai NegeriSipil an. Suroto. NIP. 19730211 20096 1 O01. (fotokopisesuai dengan aslinya);Kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIKabupaten Pati Nomor: 141/511/1993. Tanggal 16 Juni1993.Tentang: Pengangkatan Sekretaris Desa DalamWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati an. Suroto.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Bupati Pati Nomor: 821.4/2544/2009.Tanggal 30 Oktober 2009. Tentang: Pengangkatan SurotoSebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pati Nomor820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama SurotoNIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017 (Vide Bukti T7) ;Hal. 50 dari 66 hal.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Bupati Pati Nomor :820/1241 Tahun 2017 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama SurotoNIP : 19730211 200906 1001 Tanggal 6 April 2017; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa inisebesar Rp. 243.000, (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;Hal. 64 dari 66 hal.

M E N G A D I L I Dalam Penundaan; - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 3.

Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 4. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada objek sengketa; 5.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berupasuatu penetapan tertulis (Beschiking) yaitu penugasan Wakil BupatiDogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogjiyai; .

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifatkonkret karena obyek/hal yang diputuskan nyata dan berwujud, tidakabstrak yaitu penugasan Wakil Bupati Dogiyai, Herman Auwe sebagaipelaksana tugas Bupati Dogiyai, yaitu menyangkut hak dan kewenanganpublik, yaitu pelaksana tugas Bupati Dogiyai di Kabupaten Dogjiyai; .

Surat Tergugat nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015,perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas BupatiDGGIY a ~nnnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnmnnnenonnnanenananancnnmamanannmmnnnnmV.

batal demi hukum atau tidak sahsebagai mana ternyata dari: A. bahwa dalam point 1, 2, dan 3 argumen atau pertimbangan dariobjek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, secara nyata terjadipenipuan/penyesatan fakta yaitu bahwa Penggugat sedangmenjalani masa tahanan (Padahal fakta hukum yang sebenarnyaPenggugat tidak pernah dikenai Penahanan); B. bahwa karena Penggugat dianggap sedang menjalani masatahanan, maka Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang isinyaadalah beschiking /penetapan berupa penugasan

6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil BupatiDogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut keputusanGubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas BupatiDOQjiyal; 202 n nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn ne ncn nn nnn n cnn nc ncncncneeMewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugatdalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai BupatiDogiyai seperti

Dalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tugas Tergugat No. 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Neger 1 Adiwerna ke SMK Ngeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, SPd;------------------------------------------------------------II. Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;----------2.

Penugasan.....Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK NegerI 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur SPd;------------3.

Menyatakan Tidak Sah Surat Tugas Tergugat No.800/03313/2012tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru TeknikPermesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 SlawiKab. Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur,Spd;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat TugasTergugat No.800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentangpenugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kab. Tegal atas nama MuhammadAbdul Syukur,Spd;4.

Menyatakan Tidak Sah Surat Tugas TergugatNo.800/0331 3/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Tentang .........Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMKNegerl 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi KabupatenTegal atas nama Muhammad Abdul Syukur SPd;3.

Menyatakan tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 090/84/DKPP/Kop-2016 tentang Surat Penugasan, tertanggal 23 Februari 2016 ;-------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 090/84/DKPP/Kop-2016 tentang Surat Penugasan, tertanggal 23 Februari 2016;----------------------------------------------4.

tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Dalam Penundaan :Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan

Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Papua Nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; -------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; ---------------4.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET,tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai;3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut KeputusanGubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai;4.

Menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Papua Nomor 180/12039/SET,tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagaiPelaksana Tugas Bupati Dogjiyai ; 3. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan GubernurPapua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasanWakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogjlyai ; Halaman 7 dari 9 hal. Put 63/B/2016/PT.TUN.MKS4.

(Tergugat ) untukKaryawan bernama Asa Tani (Penggugat) (Surat Penugasan). DalamSurat Penugasan, dengan jelas disebutkan bahwa Tergugat Ilmemutuskan dan menetapkan,Penugasan karyawan tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (TergugatI!)

untuk Karyawan Penugasan untuksetiap kali penugasan adalah maksimal 2 (dua) tahun;Jangka waktu penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini dapat diperpanjang untuk maksimal 1 (satu) kaliperpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Krakatau Steel (Persero) Tbk.Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg1.2.1.2.1sebagai Karyawan Penugasan, dimana dalam Pasal 6 Ayat (1)ditentukan bahwa; Pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitaskesejahteraan lainnya Karyawan Penugasan pada prinsipnyamerupakan tanggungjawab Instansi Penerima yang dilakukandengan cara reimburse; Perjanjian Penugasan (Secondment Agreement) tanggal 12April 2018 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT yaitumengenai kewajiban Instansi Penerima Penugasan Karyawan

untuk maksimal 1 (satu)kali perpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Fotokopi sesuai asli Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan antara Tergugat dan Tergugat Il tertanggal 12 April 2018 (Perjanjian Penugasan), diberitanda TI3;4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT KrakatauSteel (Persero) Tok Nomor: 126/C/DUKS/Kpts/2010 tertanggal 20Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel(Persero) Tok untuk Karyawan bernama Asa Tani (Penggugat), diberitanda TI4;5.

(Tergugat ) untukKaryawan bernama Asa Tani (Penggugat) (Surat Penugasan). DalamSurat Penugasan, dengan jelas disebutkan bahwa Tergugat Ilmemutuskan dan menetapkan,Penugasan karyawan tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (TergugatI!)

untuk Karyawan Penugasan untuksetiap kali penugasan adalah maksimal 2 (dua) tahun;Jangka waktu penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini dapat diperpanjang untuk maksimal 1 (satu) kaliperpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Krakatau Steel (Persero) Tbk.Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg1.2.1.2.1sebagai Karyawan Penugasan, dimana dalam Pasal 6 Ayat (1)ditentukan bahwa; Pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitaskesejahteraan lainnya Karyawan Penugasan pada prinsipnyamerupakan tanggungjawab Instansi Penerima yang dilakukandengan cara reimburse; Perjanjian Penugasan (Secondment Agreement) tanggal 12April 2018 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT yaitumengenai kewajiban Instansi Penerima Penugasan Karyawan

untuk maksimal 1 (satu)kali perpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Fotokopi sesuai asli Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan antara Tergugat dan Tergugat Il tertanggal 12 April 2018 (Perjanjian Penugasan), diberitanda TI3;4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT KrakatauSteel (Persero) Tok Nomor: 126/C/DUKS/Kpts/2010 tertanggal 20Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel(Persero) Tok untuk Karyawan bernama Asa Tani (Penggugat), diberitanda TI4;5.

;Bukti P16 : Fotokopi sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati TulungagungNomor : 821.2/55/407.205/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru PegawaiNegeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah atas nama Drs.Suharto, MM. ; 2Bukti P17 : Fotokopi sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor :821.2/55/407.205/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru Pegawai NegeriSipil Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah atas nama Drs.

. ; 22 oo nn nnn nnn nnn nn nnn nn eeBukti P 28: Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;Bukti P 29 : Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;Bukti P30: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor824/42/407.205/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri3132333435363725Sipil Yang Diberi Tugas

SURYADI, MM ; 31 Bukti T31 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/55/407.205/2013 Tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru Pegawai NegeriSipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Atas Nama Sdr. Drs.MUJIB;3932 Bukti T32 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/55/407.205/2013 Tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru Pegawai NegeriSipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Atas Nama Sdr.

MM ; 37 Bukti T37 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/55/407.205/2013 Tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru Pegawai NegeriSipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Atas Nama Sdr. Drs.SUHARTO, MM ; 2ennn nnn38 Bukti T38 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/55/407.205/2013 Tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan Guru Pegawai NegeriSipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Atas Nama Sdr. Drs.

MM ; Fotokopi Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/55/407.205/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penugasan GuruPegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai KepalaSekolah beserta lampirannya ; Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor821.2/10/407.205/ 2006 tanggal 13 Pebruari 2006 tentang tentang Penugasan GuruPegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah atas namaDrs.

Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); danb. PNS Kementerian Keuangan yang mendapat penugasankhusus pada /ntemational Monetary Fund (IMF).;PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS menjabarkansyarat pelaksanaan dari penugasan khusus yang hanya dapatdilakukan di luar instansi Pemerintah dan berdasarkan jangkawaktu tertentu.

Adapun penugasan pada di dalaminstansiHalaman 14 dari 54 halaman.

Adapun PERMENPAN RB tentang Penugasan PNS semestinya mengamanatkantata cara penetapan penugasan Jaksa di luar instansi induknyadapat diatur melalui Peraturan Jaksa Agung, seperti halnya tatacara penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang akan diatur dengan Peraturan Menteri LuarNegeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) PERMENPAN RB tentang Penugasan PNS;Bahwa Jaksa Agung selaku PPK Kejaksaan kemudianmenyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ReformasiBirokrasi

Pasal 3Pasal 3(1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 angka 1 yaitu:a. Penugasan PNS~ pada i Instansi Pemerintah yangpimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat,memindahkan dan memberhentikan PNS; danb. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yangpimpinannya memiliki kewenangan mengangkat,memindahkan dan memberhentikan PNS;(2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:a.

Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi (KPK); danb.

Bahwa atas dasar permintaan tersebut di atas, selanjutnya Penggugatbermaksud melakukan penugasan kepada Tergugat untuk bertugas dikantor Area Balikpapan pada posisi Assistant Service Account ;6. Bahwa penugasan Tergugat dari kantor cabang Sangatta ke kantor AreaBalikpapan didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Peraturan PerusahaanPT.

Trakindo Utama Edisi XXI Periode Tahun2014 2016 Pasal 9 tentang Pemindahan Karyawan ayat 1 mengenaiPemindahan Penugasan Karyawan dan Prosedurnya yangmenyebutkan sebagai berikut:butir a:Perusahaan berwenang melakukan pemindahan penugasan Karyawendari lokasi tugas dan jabatan yang sedang dijalani ke lokasi tugas danJabatan lain yang secara umum berada pada jabatan yang sama.butir b:Pemindahan penugasan dapat berlangsung antar departemen, antarcabang, antar divisi, maupun antar perusahaan di dalam KelompokPerusahaan

surat nomor Surat Penugasan Nomor HR/NKAL/0308/IX/2016.

Bahwa Tergugat diberikan sanksi PHK oleh Penggugat karena tetapMenolak penugasan dari kantor cabang Sangatta ke kantor AreaBalikpapan meskipun telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali untukpenyampaian penugasan dan perundingan PHK.

Dalam panggilanperundingan ketiga, terhadap Tergugat diberikan Surat Peringatan Kedua(SP2) karena Menolak penugasan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkandalam panggilan perundingan keempat terhadap Tergugat diberikan SP3karena tetap Menolak penugasan meskipun telah diberikan SP2.

Fini Rekayasa Konsultan ;

Terdakwa memiliki Surat lin Senjata Penugasan jangka waktu 3 (tiga)bulan sebagaimana Surat jin Senjata Penugasan Nomor SIS/625/X/2010/Paska atasnama Terdakwa.4. Bahwa Terdakwa selama memegang senjata api penugasan jika sedangmelaksanakan dinas selalu menyimpan senjata di dalam tas pinggang waa hitam milikTerdakwa dan dililitkan di pinggang, selanjutnya jika berada di rumah senjata tersebutTerdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.5.

Bahwa pada hari Kamis (tanggal lupa) namun dalam bulan April 2011 seluruhpersonel Satkopaska Armabar yang memegang senjata penugasan dilakukanpengecekkan langsung oleh Dansatkopaska, Terdakwa pada saat diperiksa tidak dapatmenunjukkan senjata penugasan miliknya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke DenintelArmabar untuk diperiksa dan diproses sesuai hukum.9.

Bahwa benar Terdakwa selama memegang senjata api penugasan jika sedangmelaksanakan dinas selalu menyimpan senjata di dalam tas pinggang wama hitam milikTerdakwa dan dililitkan di pinggang, selanjutnya jika berada di rumah senjata tersebutTerdakwa simpan di dalam laci lemari dan dikunci.5.

Bahwa benar senjata Pistol P2 Pindad Call 9 mm Nomor AC 0000927 adalahsenjata organik Kesatuan Satkopaska Armabar yang merupakan senjata penugasanTerdakwa sesuai Surat jin Senjata Penugasan yang ditandatangani oleh DanSatkopaska armabar Nomor: SIS/625/X/2010/Paska.13.

, Terdakwamembawa senjata api pistol penugasan di dalam tas pinggang warna hitam dan dililitkanatau diikat di pinggang Terdakwa.4.

Fini Rekayasa Konsultan ;

sebagai Collectordi Cabang Bekasi ;15) Tanggal 4 Oktober 2016 s/d Selesai, Penugasan sebagai Collectordi Cabang Cimahi ;.

danitupun sudah pernah dilakukan oleh Penggugat selama melaksanakanpenugasan sebelumnya.Alasan Penggugat tidak menjalankan penugasan tersebut denganalasan biaya bekal untuk akomodasi tugas belum terkumpul danteratur normal adalah alasan yang mengadaada karena setiapkaryawan yang menjalankan penugasan, mengenai akomodasisepenuhnya ditanggung oleh Tergugat dan dapat mengajukan uangmuka akomodasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokokperkara

pada angka 10 dan 13 karena Tergugat sudah memberikanpenjelasan mengenai Hakhak yang diterima oleh Penggugat padasaat penugasan ke kantor cabang Balikpapan dan Tergugat beritikadbaik dengan menawarkan untuk bekerja kembali dengan Jabatan danKantor Cabang penempatan sesuai SK Penugasan akan tetapiPenggugat tetap menolak tawaran untuk bekerja kembali dan tetapmenuntut untuk di PHK tanpa mengacu kepada ketentuan perundangundangan.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokokperkara angka

saudara Penggugat ke Balikpapan, dan penggugat tidakmemenuhi penugasan tersebut dikarnakan alasan keluarga.Bahwa saksi di PT.Multindo Auto Finance tersebut sudah 4 (empat) kali mutasidalam masa kerja 6 (enam) tahun, yaitu dari awal tahun 2012 saksi dipindahkan kewilayah Purwakarta, sampai tahun 2014, tahun 2015 kembali ke Bandung, dantahun 2016, memegang wiayah Timur (Prangan Timur) seperti Garut.Tasikmalaya.Bahwa ada perbedaan antara Penugasan dengan mutasi , kalau Mutasidikeluarkannya SK tanggal

;> Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkarakarena Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas/perintah dari Tergugatpadahal Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untukmelaksanakan Penugasan sesuai Surat Keputusan Nomor : 1636 / SK GM/ HR / Xil / 2017 tanggal 28 Desember 2017 penugasan di CabangBalikpapan untuk menyelesaikan problem account dicabang tersebut, yaitupemanggilan pertama tanggal 12 Januari 2018 dan pemanggilan keduatanggal 18 Januari 2018 sehingga

tersebut, daerah kehilangan kesempatan memperolehproduk pembangunan dan menikmati manfaat yang dihasilkannya, padahalhal tersebut yang sangat diidamidamkan masyarakat, sehingga PemkabSekadau dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Sekadau sebagai sebagaipenerima penugasan atau mandat dari Pusat untuk melaksanakan PekerjaanPeningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan) Peningkatan Jalan NangaHalaman 34 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2019/PN.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan penggugat rekonvensi dalam proses pemilihanpenyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun, Tahun Anggaran 2018;3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian tidak dapatmelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun, Tahun Anggaran 2018;4.

CIPTA MARGASARANA untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten(DAK Penugasan, Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun).2.

CIPTA MARGA SARANA untuk melaksanakanpekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK penugasan),Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun.

CIPTA MARGA SARANA untukmelaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan),Halaman 96 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2019/PN.

Kepala sekolah / madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :a.

diberhentikan dari penugasan sebagai KepalaSekolah karena :a.

Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, sehinggaapabila Penggugat diberhentikan dari penugasan sebagai Kepala Sekolah,maka Penggugat tetap pada jabatan semula sebagai Guru.

Masa penugasan berakhir ;c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;d. Diangkat pada jabatan lain ;18e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan / atau berat ;f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksnakaan tugas sebagaimanadimaksud pada Pasal 12 ;g. Berhalangan tetap ;h. Tugas belajar sekurangkurangnya selama 6 (enam) bulan; dan ataui.

=n nnn nnn nnn ne nnn ne nnn nn nnn nena mene mens nn nanKeputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari penugasan sebagaiKepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan olehPengawas kepada Penggugat tertanggal 15 Juni 2013 dengan kategorodalam tingkatan kurang, dengan demikian karena Penggugat dinilai berkinerjakurang sesuai pasal 14 ayat (1) huruf f, maka Tergugat dapatmemberhentikan Penggugat dari penugasan sebagai Kepala Sekolah.

(Tergugat ) untukKaryawan bernama Asa Tani (Penggugat) (Surat Penugasan). DalamSurat Penugasan, dengan jelas disebutkan bahwa Tergugat Ilmemutuskan dan menetapkan,Penugasan karyawan tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (TergugatI!)

untuk Karyawan Penugasan untuksetiap kali penugasan adalah maksimal 2 (dua) tahun;Jangka waktu penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (1)pasal ini dapat diperpanjang untuk maksimal 1 (satu) kaliperpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Krakatau Steel (Persero) Tbk.Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg1.2.1.2.1sebagai Karyawan Penugasan, dimana dalam Pasal 6 Ayat (1)ditentukan bahwa; Pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitaskesejahteraan lainnya Karyawan Penugasan pada prinsipnyamerupakan tanggungjawab Instansi Penerima yang dilakukandengan cara reimburse; Perjanjian Penugasan (Secondment Agreement) tanggal 12April 2018 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT yaitumengenai kewajiban Instansi Penerima Penugasan Karyawan

untuk maksimal 1 (satu)kali perpanjangan sehingga total jangka waktu penugasan adalah 4(empat) tahun.

Fotokopi sesuai asli Pasal 1.1 Perjanjian Penugasan antara Tergugat dan Tergugat Il tertanggal 12 April 2018 (Perjanjian Penugasan), diberitanda TI3;4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi PT KrakatauSteel (Persero) Tok Nomor: 126/C/DUKS/Kpts/2010 tertanggal 20Desember 2010 tentang Penugasan Karyawan Tetap PT Krakatau Steel(Persero) Tok untuk Karyawan bernama Asa Tani (Penggugat), diberitanda TI4;5.

Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Pada AnakPerusahaan (PT Asuransi Asei Indonesia) dan telah menyelesaikanmasa penugasan tersebut terhitung sejak tanggal 20 November 2018;.

SusPHI/2020tujuh koma enam puluh tiga rupiah), yang kemudian oleh Tergugat ditugaskan untuk menjalankan penugasan pada Tergugat Ilberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asei Reasuransi Indonesia(Persero) No. 29/089/SKD.KE/HKM tanggal 29 Oktober 2014 tentangPenugasan Pegawai PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) PadaAnak Perusahaan (PT Asuransi Asei Indonesia) dan telahmenyelesaikan masa penugasan tersebut terhitung sejak tanggal 31Desember 2017;3.

Perjanjian Tentang Pelaksanaan Penugasan Pegawai PT ReasuransiIndonesia Utama (Persero) d/n PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero)Pada Anak Perusahaan, antara PT Asuransi Asei Indonesia(TERGUGAT Il) dengan Chita Dewi Arijani (Penggugat Il), Nomor02/0316/II/DU/2015 tanggal 23 Februari 2015;Perjanjian Tentang Pelaksanaan Penugasan Pegawai PT ReasuransiIndonesia Utama (Persero) d/n PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero)Pada Anak Perusahaan, antara PT Asuransi Asei Indonesia (TergugatIl) dengan Inayati

Perjanjian Tentang Pelaksanaan Penugasan Pegawai PTReasuransi Indonesia Utama (Persero) d/h PT Asei ReasuransiIndonesia (Persero) Pada Anak Perusahaan, antara PT. AsuransiAsei Indonesia (Tergugat Il) dengan Anmad Amiruddin (Penggugat1), Nomor : 02/0064/II/DU/2015 tanggal 23 Februari 2015;b.

Perjanjian Tentang Pelaksanaan Penugasan Pegawai PTReasuransi Indonesia Utama (Persero) d/n PT Asei ReasuransiIndonesia (Persero) Pada Anak Perusahaan, antara PT AsuransiAsei Indonesia (Tergugat Il) dengan Chita Dewi Arijani (PenggugatIl), Nomor : 02/0316/II/DU/2015 tanggal 23 Februari 2015;c. Perjanjian Tentang Pelaksanaan Penugasan Pegawai PTReasuransi Indonesia Utama (Persero) d/n PT.

CIPTA MARGASARANA untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten(DAK Penugasan), Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun baik melaluiaplikasi SPSE maupun secara langsung, karena surat tersebut belumpernah diterbitkan dan belum pernah tergugat III perintahkan untukdiedarkan, hal ini disebabkan karena Tergugat Ill masih menunggu hasilevaluasi ulang oleh Pokja Il, yang mana hasil evaluasi ulang telah bermuarapada pembatalan lelang karena batas waktu DAK Penugasan telah berakhir;5.

Bahwa halhal yang telah diuraikan dalam Konpensi bagian merupakanbagian tidak terpisahkan dalam Rekonpensi;Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai penerima penugasan ataumandat dari Pusat untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan JalanKabupaten (DAK Penugasan) Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun,Tahun Anggaran 2018;. Bahwa dengan ditarik kembali oleh Pusat Anggaran Dana Alokasi Khusus(DAK) Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun, sangat merugikanPemerintah Kabupaten Sekadau;.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan penggugat rekonvensi dalam proses pemilihanpenyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun, Tahun Anggaran 2018;3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian tidak dapatmelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun, Tahun Anggaran 2018;4.

CIPTA MARGASARANA untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten(DAK Penugasan, Peningkatan Jalan Nanga TamanMeragun).2.

CIPTA MARGA SARANA untuk melaksanakanpekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK penugasan),Peningkatan Jalan Nanga Taman Meragun.