IWAN TIJONO;KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;JETY

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; Berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, JalanTaman Jatibaru Nomor ; 1 Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ZAINAL A, SARAGIH, S.H;2. FITRIAULIA, S.H; 3. ELVERI, S.H ; 4.

JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;MENGADILI DALAM PENUNDAAN :Hal 3 dari 15 hal Put No.52/B/2010/PT.TUN.JKT.e Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemda Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, No. 76/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Perintah PengosonganRumah/Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Gading Cengkir Barat VIIIFO1 No.1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec.

Hakim Pengadilan TingkatPertama mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi, karena itu mengambil alihpertimbangan hukum eksepsi tersebut sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding; Kedua:Tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamamengenai penundaan dan pokok perkara, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ;DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung

Gading Timur, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara tidak di bawah pengawasan Pemerintah DaerahPropinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan tidak satu surat buktipun dari parapihak yang menunjukkan rumah tersebut dari dulu tidak termasuk rumah yangpengaturan penghuniannya di bawah pengawasan Kepala Daerah Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, Tergugat / Terbanding baru mengurusi pengosonganrumah tersebut sejak tahun 2009 yaitu dengan keluarnya objek sengketa (SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung

lainnya yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21Desember 2009, Nomor : 140/G/2009/PTUN.JKT., yang dimohonkan banding dan dengan :MENGADILISENDIRIL: DALAM PENUNDAAN :e Menguatkan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 29 Maret 2010 No. 52/B/2009/PT.TUN.JKT tentang penundaanatau. menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung

Penggugat:
SRIATI YULIANA HUTAPEA
Tergugat:
PT BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta

LIANA GUMALO (LIANA SUSILO) vs KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Cimandiri No. 4, RT. 006/RW.04, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan Guru;Selanjutnya memberi kuasa kepada: GINNY MIRANTY SUSILO,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jalan Cimandiri No. 4, RT. 006/RW.04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/P.H/K/PTUNJKT/2013, Tanggal 15 April 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:I KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG

Pemerintah Daerah provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, Nomor 20/2012 tertanggal 15 Februari 2013, tentang Perintahpengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jalan Cimandiri No. 4, Kelurahan Cikini,Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 15 Maret 2013melalui utusan kurir kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

;Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final denganalasan sebagai berikut:e Bahwa Surat Keputusan tersebut telah nyata ada, yaitu Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukotaJakarta, Nomor: 20 / 2013 tertanggal 15 Februari 2013, dengan obyek yangdiputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditentukan, yaitu rumah/bangunan di Jalan Cimandiri No. 4, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng JakartaPusat.

Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini seorang Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta) tidak boleh dan tidak berwenang mengeluarkan penetapan yangmenyerupai tugas dan fungsi dari Pengadilan. ;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor: 20/2013 tertanggal 15 Februari 2013 Tentang Perintah Pengosongan Rumah /Bangunan yang terletak di Jalan Cimandiri No. 4, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng Jakarta Pusat.4.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA, DK

Menyatakan batal :a Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No. 2/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang PerintahPengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jalan Jatinegara Barat No.149,Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;b Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No. 3/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang PerintahPengosongan Rumah/ Bangunan yang terletak di Jalan Jatinegara Barat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :a Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No. 2/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang PerintahPengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jalan Jatinegara BaratNo.149, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;b Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No. 3/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang PerintahPengosongan Rumah/ Bangunan yang terletak

Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Propinsi DKI Jakarta (rumah ber SIP), dan Surat Ijin Perumahan (SIP)terakhir dikeluarkan oleh Tergugat adalah SIP No. TN.501/00003/10.00 tanggal 27Juni 1997 atas nama Drs. Frans J. Lumelle yang berlaku sampai dengan tanggal 13Oktober 2000 dan SIP No.

Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Propinsi DKI Jakarta, pertimbangan Majelis Hakim PT TUN tersebut padapoint 5 (lima) dan 6 (enam) di atas jelas sangat bertentangan satu dengan lainnya;.

Lumelle (Orang Tua dari Herdy Riando T Lumelle salah seorangTERBANDING) yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2000, sementarapenerbitan keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 2/2011, tertanggal 19Januari 2011 dikeluarkan atas permohonan dari Sdr.

IDEE MURNI PRATAMA ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DaerahKhusus loukota Jakarta in casu Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 865 Tahun 2016 Tentang Sanksi PencantumanDalam Daftar Hitam tanggal 25 Nopember 2016;4.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur PT. IdeeMurni Pratama Nomor : 4863/1796.32, tanggal 3 Oktober2016, Hal : Pemutusan Kontrak.

(Add Informandum) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta kepada Kepala DinasHalaman 46 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKT12. Bukti P1013. Bukti P1114. Bukti P12Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor : 973/1796.32,tanggal 3 Nopember 2016, Hal : Usulan PenetapanSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.

Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khususloukota Jakarta (Tergugat) Nomor 865 Tahun 2016, Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 25 Nopember 2016;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 865 Tahun 2016, Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 25 Nopember 2016;4.

POKJA PEMILIHAN PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTASHUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHAP 1 DKK VS MANSUR, S, DK

., M.M vs YAYASAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG BERKEDUDUKAN DI SURABAYA, dk

PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK, DIVISI GEDUNG

Sihombing;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Hairia Mansur

., dan ELIMAN HAREFA,S.H. kesemuanya warganegara Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantordi Gedung Arva Lt. 2 Jl. Cikini Raya No.60 FG, Jakarta Pusat dalam surat kuasakhusus tertanggal 18 Agustus 2010.Selanjutnya disebutSebagal ........ ce eePENGGUGAT ;MELAWAN1. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHHalaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor : 128/G/2010/PTUN.JKTKHUSUS IBUKOTA JAKARTA , berkedudukan diJalan Taman Jatibaru No.

Nama : LEDY NATALIA, SH;Jabatan : Staf SeksiPenertiban dan PenyelesaianSengketa;Kesemuanya memilin alamat dan berkedudukan padaDinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah DaerahKomplek Dinas Dinas Teknis Jatibaru di JalanTaman Jatibaru No. 1 Jakarta , berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 3915/ 1.796.6tertanggal 22 September 2010, SelanjutnyadisebutSODAQGAl waeemes mere wen es FREE Fw HeeTERGUGAT ;2. HAIRIA MANSUR Kewarganegaraan : Indonesia, PekerjaanIbu Rumah Tangga, bertempat tinggaldi Jl.

Putusan Nomor : 128/G/2010/PTUN.JKTDALAM POKOK PERKARA :2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KepalaDinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi Daerah Khusus' Ibukota Jakarta Nomor483/2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang' PerintahPengosongan Rumah/ Bangunan Yang Terletak Di JalanTeuku Cik Ditiro No. 6A, Kelurahan Gondangdia,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;Menwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan Kepala Dinas Perumahan Dan GedungPemerintah

Bukti T 1 : Keputusan Kepala DinasPerumahan Dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi Daerah Khusus' Ibukota JakartaNo.483/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yangterletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No.6A,Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,Jakarta Pusat (fotocopy sesuai denganasli );2.

Putusan Nomor : 128/G/2010/PTUN.JKTProvinsi DK Jakarta) berwenang melaksanakanpengosongan terbatas pada perumahan yang digunakantanpa suatuMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, makaTergugat (Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)berwenang menerbitkan surat keputusan objekSengketa j=

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; PT. IDEE MURNI PRATAMA;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan CikiniRaya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara antara : n0no ne nn nn nnn nnnKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERIPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;Berkedudukan di Jalan Taman Jati 0.1, Jakarta Pusat,dalam

Menyatakan batal putusan yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerumahan edung Pemerintah Daerah Propinsi DaerahKhusus kota Jakarta (Tergugat) Nomor 865 Tahun 2016,Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 25mber 201 6 222 oon nn nnn nn nnn nn nn nen ene en nee n nnn e eeMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 865 Tahun 2016, Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 25 Nopember

Menyatakan Terdakwa RAJIMIN Alias JIMIN Bin GEDUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.

SIMARMATA, SH
Terdakwa:
RAJIMIN Alias JIMIN Bin GEDUNG

Penggugat:
1.RIZU MINANNUR
2.BASRUL AIDI
Tergugat:
Kepala Desa Gedung Wani

BAZRUL AIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPetani/Pekebun, tempat tinggal di Gedung Wani Desa GedungWani Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu,dengan domisili elektronik basrulaidi@gmail.com;Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Desember 2021 kepada :ANOTRWNEPanca Darmawan, S.H., M.H.;Puspa Erwan, S.H.;Hafitterullah, S.H.;Frima Zulianda Utama, S.H.;Endah Rahayuningsih, S.H.;Henny wins Christine Gultom, S.H., M.H.

SungaiKahayan No. 71 ART 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung KotaBengkulu, dengan domisili elektronik yc4pa.panca@gmail.com;Selanjutnya disebut SCDAQAL............cccceccseeseeeeeesaeeeeeeeeesaeees PARA PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 112/G/2021/PTUN.BKLKEPALA DESA GEDUNG WANI, berkedudukan di Desa Gedung Wani,Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan domisili elektronikwawansapirin@gmail.com;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/07/GD/2021 tanggal 11 Januari2022

Desa Desa Gedung Wani Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atasnama Rizu Minanur Jabatan Sekretaris Desa dan atas nama Basrul Aidi JabatanKasi Pememrintahan;Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan,dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalamPasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa pada Persidangan tanggal 17 Januari 2022, Para Penggugatmelalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatanperkara

Nomor 112/G/2021/PTUN.BKL secara lisan, yang kemudian tertanggal20 Januari 2022 Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonanpencabutan Gugatan perkara Nomor : 112/G/2021/PTUN.BKL yang diterimaoleh PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 Januari2022, didasarkan alasan yang pada pokoknya Penggugat belum mengajukanUpaya Administratif terhadap Keputusan Kepala Desa Gedung Wani Nomor 02Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Gedung WaniKecamatan Kinal tanggal

22 April 2021 dan Keputusan Kepala Desa GedungHalaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 112/G/2021/PTUN.BKLWani Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengakatan Kasi Pemerintahan DesaDesa Gedung Wani Kecamatan Kinal tanggal 22 April 2021;Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini,menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidanganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermohonan pencabutan dalam perkara

Ardi Tekindo Perkasa (KSO)
Tergugat:
1.Pokja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang
2.PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang

Sasmito sebagai PemenangLelang Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang(Tahap 2) Tahun Anggaran 20192020. 02"Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal PenunjukanPenyedia Jasa Konstruksi Untuk Melaksanakan PekerjaanPembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang (Tahap 2) TahunAnggaran 20192020 yang ditujukan kepada PT.

Sasmitosebagai Pemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yangditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRDKabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 20192020.

Sasmito sebagaiPemenang Tender dan sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yangmelaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD KabupatenPemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 20192020.

Sasmito dinyatakan dan ditetapkan sebagai PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang(Tahap 2) oleh Tergugat berdasarkan Penetapan Pemenang PemilihanPenyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRDKabupaten Pemalang (Tahap 2) Tahun Anggaran 20192020 atas nama PT.Sasmito in casu Obyek Sengketa Tergugat padahal jelasjelas PT.

Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia JasaKonstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang(Tahap 2) Tahun Anggaran 20192020 atas nama PT.

Pemohon:
T WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Termohon:
PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA

BADAN KERJA SAMA ORGANISASI WANITA (BKOW) PROVINSI SUMATERA UTARA vs YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI

., dan kawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Sutomo, Nomor 6, Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanYAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMAKARTINI, berkedudukan di Jalan T. Cik Ditiro,Nomor 1, C/49, Kelurahan Madras Hulu, KecamatanMedan Polonia, Kota Medan, diwakili oleh EmmyMariatin, Ph.D., selaku Ketua, Anita Chairunnisa,selaku Sekretaris dan Hj. Nuraini Hadi Prawira,selaku Bendahara, dalam hal ini memberikan kuasakepada H.

Cik Ditiro, Sudut Jalan Kartini Medan terdaftar atas namaYayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini adalah sahdan berkekuatan hukum milik Penggugat:.

Cik Ditiro, Sudut Jalan Kartini Medan, terdaftar atas namaYayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini adalah sahdan berkekuatan hukum milik Pembanding semula Penggugat;4. Menghukum Terbanding semula Tergugat mengosongkan danmenyerahkan ruangan kantor yang ditempati Terbanding semulaTergugat dalam keadaan baik serta Terbanding semula Tergugatdilarang memasuki pekarangan tanah Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 00829 atas nama Yayasan Gedung WanitaIndonesia Wisma Kartini untuk beraktivitas;5.

tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juni2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2020, dihubungkandengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan TinggiMedan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan,Mahkamah Agung berpendapat putusan judex facti sudah tepat danbenar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Penggugat Yayasan Gedung

, terdaftar atasnama Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini, terletakdi Jalan Cik Di Tiro, Nomor 1 C/49, Sudut Jalan Kartini,Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, KotaMedan; Bahwa karena itu, penguasaan objek sengketa oleh TergugatHalaman 5 dari 7 hal. Put.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,dkk vs IWAN TIJONO,

UUNo. 9 Tahun 2004 ;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 76/2009 tentang Perintah PengosonganRumah/Bangunan yang terletak di jalan Kelapa Gading Cengkir BaratVill FO No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan KelapaGading, Jakarta Utara telah mengakibatkan kepentingan Penggugatdirugikan maka Penggugat diberikan hak oleh Negara untukmengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UUNo

;Bahwa alasan tindakan Penggugat dan saudarasaudara Penggugatmelakukan hal tersebut adalah atas dasar pertimbangan Penggugatsaat itu masih sekolah di luar negeri, disamping itu tidak ada pikiranbahwa Pemohon akan dengan demikian jahatnya kepada Penggugatdengan caracara menzolimi hakhak Penggugat ;Bahwa Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Daerah ProvinsiDaerah Khusus loukota Jakarta sebagai Badan Mediasi dalam kasusini, pernah dua kali mengadakan pertemuan antara kedua belah pihakdengan dimediasikan

Dengan adanya ketidak jelasan sepertiitu, mohon gugatan Penggugat dinyatakan kabur / tidak jelas ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, dalam putusannya No.140/G/2009/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2009 yang amarnya sebagaiberikut :Dalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Propinsi DaerahKhusus loukota Jakarta No. 76/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentangPerintah Pengosongan Rumah

No. 222 K/TUN/2010Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal21 Desember 2009, Nomor : 140/G/2009/PTUN.JKT., yangdimohonkan banding dan dengan :MENGADILI SENDIRI:Dalam Penundaan:Menguatkan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 29 Maret 2010 No. 52/B/2010/PT.TUN.JKT tentangpenundaan atau menangguhkan pelaksanaan Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus

No. 222 K/TUN/2010Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalahSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta Nomor 76/2009 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di jalan KelapaGading Cengkir Barat VIll FO No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur,Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakankeputusan Pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah

GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA tersebut;- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA terhadap PT. MANDIRI DUTA CONTRACTOR dan CV KIKA STUDIO INDONESIA, DKK

Pembanding/Terbanding/Tergugat : TAUFIK GEDUNG INTAN Diwakili Oleh : TAUFIK GEDUNG INTAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat : ISMANTO BIN SUWITO PAWIRO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

PUTUSANNomor 17/PDT/2020/PT BGLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkatbanding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :TAUFIK GEDUNG INTAN, Nik : 1771061010560003, lahir Lampung, tanggal10 Oktober tahun 1958, alamat Jalan Putri Gading Cempaka No. 49 RT.005Kelurahan Penurunan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang dalamperkara ini memberi kuasa kepada DIKE MEYRISA, SH.

Nuryani SPd datang menemui Sadr.Taufik Gedung Intan (Tergugat) agar sesuai pesan almarhumSuaminya atas tanah seluas 1000 M7dikeluarkan dari Sertifikat SHMNo. 0380 An, Aldahar Basoka Jaya yang sudah dibalik nama olehTergugat, Akan Tetapi Pihak Tergugat tidak menerima atas tanah 1000Myang sudah diberikan kepada Syayuti sesuai Surat Pernyataanpenyerahan tanah dari Alm.

Syayuti;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.380 tahun 1998 Atas Nama Aldhar Basoka Jaya yang sudah dibalik namaatas nama Taufik Gedung Intan (Tergugat )untuk dikembalikan kepadaTurut Tergugat untuk mengeluarkan tanah seluas 768 M* sesuai UkuranPeta Bidang dari turut Tergugat atas nama Penggugat;Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 17/PDT/2020/PT BGL6.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik namaSerifikat Hak Milik No. 380 tahun 1998 Atas Nama Aldhar Basoka Jaya yangsudah dibalik nama atas nama Taufik Gedung Intan (Tergugat) untukdikeluarkan seluas 768 M*kepada yang berhak Penggugat;7.

sesuai Ukuran Peta Bidang dari turut Tergugat atas namaPenggugat;Pettitum No. 6 : Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses baliknama Serifikat Hak Milik No. 380 tahun 1998 Atas Nama Aldhar BasokaJaya yang sudah dibalik nama atas nama Taufik Gedung Intan(Tergugat) untuk dikeluarkan seluas 768 M?

KSO PT WIDYA SATRIA PT UTAMA SUMBER MAS vs KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 2 UKBPJ KABUPATEN KEDIRI TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS) RSUD KABUPATEN KEDIRI ( GEDUNG A ) TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYADALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR(PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUNANGGARAN 2013 Alamat Jalan Lintas Sumatera KM.2 Sungai Dareh,Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 4/Pat.G/2016/PN MrKabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya MANANDA J.

Photocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya dariDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 04 september 2013(Bukti P.4);5. Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi :Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya Nomor640.6/P GK/KPACK/DPU/IX/2013 tanggal 05 September 2013(Bukti P.5);6.

Atlas Mitra Karya, yang diperiksaoleh Pejabat Pelaksana Kegiatan TA. 2013 yang diketahui oleh Sdr.Hendrik, K, ST., MT selaku KPA/Kepala Bidang Cipta Karya TA. 2013pada bulan Februari 2014 (Bukti P.12.a);12.b)Photocopy Back Up Data Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Prasarana Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya) dari DinasPekerjaan Umum, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor yang di buatoleh Konsultan Pengawas CV.

SAKSI ZULKIFLI: Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanyagugatan PT Elbass Poly Karya kepada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Dharmasaraya, terkait proyek pembangunan gedung kantorBappeda Kabupaten Dharmasraya tahun 2013; Bahwa saksi adalah Ketua komtek (komisi teknis) dalam proyekpembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya tahun2013 tersebut.Hal. 19 dari 31 Hal.

Bahwa dalam perkerjaan Pembangunan Gedung Kantor KabupatenDharmasraya pada tahun 2013 telah ditetapkan konsultan pengawasyaitu CV.